24 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 178

Agincourt Resources Turunkan Helikopter, Pelepasliaran Harimau Sumatra Senja ke TNGL Sukses

BERSAMA: Wakil Presiden Direktur PTAR Ruli Tanio (keempat dari kiri) bersama Direktur External Relations PTAR Sanny Tjan (keenam dari kiri), dan Kepala BBKSDA Sumatra Utara Novita Kusuma Wardani (kelima dari kanan) usai pelepasliaran harimau Sumatra Senja ke TNGL, Aceh, Rabu (21/3/2025). (Dok: PTAR)
BERSAMA: Wakil Presiden Direktur PTAR Ruli Tanio (keempat dari kiri) bersama Direktur External Relations PTAR Sanny Tjan (keenam dari kiri), dan Kepala BBKSDA Sumatra Utara Novita Kusuma Wardani (kelima dari kanan) usai pelepasliaran harimau Sumatra Senja ke TNGL, Aceh, Rabu (21/3/2025). (Dok: PTAR)

BLANGKEJEREN, SUMUTPOS.CO – PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe, mendukung pelepasliaran harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) bernama Senja ke habitat alaminya. Senja dilepaskan di kawasan konservasi Kedah, Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh, pada 21 Mei 2025, sebagai bentuk komitmen menjaga ekosistem keanekaragaman hayati Pulau Sumatra.

Senja yang merupakan harimau betina berusia sekitar 5-6 tahun merupakan korban konflik antara manusia dan satwa liar di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, pada Juni 2024.

Setelah 11 bulan melalui rehabilitasi intensif di Sanctuary Harimau Sumatra Barumun, Kabupaten Padanglawas Utara, yang merupakan kerja sama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara dan Yayasan Parsamuhan Bodhicitta Mandala Medan, Senja dinyatakan sehat dan siap kembali ke alam liar.

PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai mitra konservasi secara aktif mendukung pelepasliaran ini dengan menyediakan helikopter tipe SA 315B Lama (Aerospatiale). Translokasi Senja menggunakan metode longline (kandang digantung di badan helikopeter) yang sesuai dengan kondisi medan dan mampu meminimalkan dampak terhadap vegetasi.

Wakil Presiden Direktur PT Agincourt Resources, Ruli Tanio, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat atas keberhasilan melepasliarkan Senja ke habitat alaminya. Selain BBKSDA Sumatra Utara dan Yayasan Parsamuhan Bodhicitta Mandala Medan, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga turut berperan penting dalam upaya ini.

“Kesuksesan konservasi ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi erat antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat sekitar TNGL. Dengan kerja sama ini, kami yakin bahwa kita dapat menciptakan masa depan yang lebih harmonis antara manusia dan alam,” kata Ruli.

Menurutnya, pelepasliaran Senja sesuai dengan semangat yang diusung PTAR yakni Living in Harmony yang bertujuan menyelaraskan keberlanjutan operasional perusahaan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

“Komitmen ini juga sejalan dengan upaya kami mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keseimbangan ekologi, pengelolaan hutan secara lestari, dan pelestarian keanekaragaman hayati,” tutur Ruli.

Pemilihan TNGL sebagai lokasi pelepasliaran mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti jarak yang jauh dari pemukiman penduduk, ketersediaan satwa mangsa yang tinggi, serta jejak keberadaan harimau lain yang mendukung kelangsungan hidup Senja. Di sekitar lokasi lepas liar, amat jarang ditemukan aktivitas manusia.

Direktur Hubungan Eksternal Relations, Sanny Tjan, mengatakan pelepasliaran Senja memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung program konservasi yang sebelumnya juga sukses dilakukan dalam melepasliarkan harimau-harimau lain di sejumlah taman nasional di Sumatra.

Sebelumnya, PTAR memfasilitasi pelepasliaran Harimau Sumatra bernama Bestie ke TNGL pada November 2022. Pada tahun yang sama, PTAR turut mendukung pelepasliaran dua harimau Sumatra ke Zona Inti Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi.

“Upaya pelepasliaran Harimau Sumatra yang kami dukung secara konsisten ini adalah wujud nyata komitmen kami dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di kawasan hutan Sumatra. Kami yakin bahwa konservasi satwa liar, terutama spesies kunci seperti harimau, sangat penting untuk kelestarian lingkungan jangka panjang,” kata Sanny.

Dia juga menegaskan bahwa program konservasi yang didukung PTAR selalu melibatkan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal guna memastikan keberhasilan jangka panjang dari setiap kegiatan konservasi. (dek)

Pasca Diberitakan Polsek Bahorok Razia Diskotek Blue Sky, Masyarakat: Cuma Skenario

Suasana tempat disko Blue Sky di Bukit Lawang, Bahorok, Langkat.(Istimewa/Sumut Pos )
Suasana tempat disko Blue Sky di Bukit Lawang, Bahorok, Langkat.(Istimewa/Sumut Pos )

STABAT, SUMUTPOS.CO- Polsek Bahorok Resort Langkat bergerak melakukan razia yang menyasar Diskotek Blue Sky di Bukit Lawang, Langkat. Langkah penyisiran yang dilakukan polisi disinyalir pasca pemberitaan wartawan.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Langkat, AKP Rajendra Kusuma menjelaskan, razia tersebut dilakukan secara gabungan dengan unsur Koramil Bahorok pada Jum’at (24/5/2025) malam.

“Sasaran penyalahgunaan kejahatan narkoba. Razia dipimpin Kapolsek Bahorok, AKP Tunggul Situmeang beserta Komandan Koramil, Kapten Zulkarnaen dan dari kecamatan Reswab Sinuraya, staf trantib Kecamatan Bahorok,” ujarnya dalam keterangan tertulis ketika dikonfirmasi, Minggu (25/5/2025).

Selain Diskotek Blue Sky, tim gabungan juga menyisir cafe lain yang patut diduga menjadi tempat kejahatan narkoba. “Terhadap beberapa orang pengunjung diskotek dilakukan tes urin dan dari hasil tes urin pengunjung negatif,” jelasnya.

Sementara kegiatan razia ke Diskotek Blue Sky terungkap dalam video yang beredar. Namun, sumber wartawan yang melihat video razia itu menyebut, hanya sekadar skenario belaka saja.

“Razia yang dilakukan di Diskotek Blue Sky Bukit Lawang adalah skenario akal-akalan saja. Sebab dalam razia yang beredar video, sangat jelas tidak ada pengunjung dalam diskotek tersebut, hanya ada beberapa staf saja,” kata sumber wartawan menanggapi video yang beredar.

Dia menduga, razia itu hanya sekadar seremoni belaka. “Razia hanya untuk menutupi kebobrokan saja agar dilihat melaksanakan tugas, tapi hasil nihil,” bebernya.

“Razia ini bukan bocor, tapi diduga memang sengaja diatur agar seolah seperti razia. Dalam video yang beredar terlihat bahwa pengunjung yang berada dalam diskotek itu adalah staf-staf yang bekerja di situ,” tukasnya.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Anti Narkotika (Amanat) Langkat menduga, tempat disko Blue Sky menjadi lokasi penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi. Karenanya, Amanat Langkat meminta Polda Sumut menindak, merazia hingga menghentikan operasional Blue Sky.

“Amanat Langkat juga menyayangkan Kapolsek Bahorok yang ‘mandul’ dalam melakukan penegakan hukum di wilayahnya. Sebagaimana diketahui Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat dalam perang melawan narkoba di Indonesia, dengan memperkuat regulasi dan mengarahkan berbagai lembaga penegak hukum untuk menutup setiap celah yang memungkinkan peredaran serta penyelundupan narkotika,” kata Ketua Amanat Langkat, Agung Permana.

Dia juga mendapat informasi adanya peredaran tindak pidana perjudian di Bukit Lawang. Kondisi itu ironis, mengingat Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Langkat adalah objek pariwisata.

Hal tersebut juga dinilai memalukan karena wisatawan dari mancanegara dan lokal dapat melihatnya dengan bebas. “Itu merupakan bukti bahwa di sana (Bukit Lawang), terkesan bebas tanpa ada hukum, bahkan tidak ada kepolisian. Kepada Direktur Narkoba Polda Sumut, segera cek dan terjun langsung ke sana, tangkap pemilik diskotek itu tanpa pandang bulu,” bebernya.

Diketahui, narkotika jenis pil ekstasi diduga beredar bebas di Diskotek Blue Sky, Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Langkat. Dugaan bebas beredar pil ekstasi di sana terbukti dengan pengungkapan Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat pada Januari 2025 lalu.

Namun, penggerebekan dan pengungkapan yang dilakukan polisi tidak membuat jera. Justru sebaliknya, Diskotek Blue Sky kian bebas mengedarkan inex.

Tempat disko itu diduga tidak mengantongi izin operasional. Bahkan ironisnya lagi pasca penggerebekan, tempat hiburan malam itu tidak pernah dirazia oleh polisi.

“Pil ekstasi dijual dengan harga bervariasi, mulai Rp250 ribu sampai Rp300 ribu per butir,” kata sumber wartawan.

Diskotek Blue Sky, kata sumber, selalu dipenuhi pengunjung. Itu terjadi diduga karena pengunjung mudah mendapat pil ekstasi.

Beberapa waktu lalu, Porles Langkat mengungkap adanya peredaran narkotika jenis pil ekstasi pada Diskotek Blue Sky dengan mengamankan seorang karyawan berinisial AS (26) beserta barang bukti 8 butir pil ekstasi. Keberadaan Blue Sky sudah menjadi momok di tengah masyarakat.

Kekhawatiran mereka akan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus terjerumus di dalam. Menyikapi kekhawatiran ini, forkopimca di Bahorok sudah melakukan pemanggilan.

Disebut-sebut bangunan tempat disko itu milik IG yang kemudian dikontrak oleh SG. Pasca pengungkapan Polres Langkat, Diskotek Blue Sky kian eksis beroperasi, tanpa ada hambatan. (ted/han)

Korupsi APD Covid-19, Hukuman Mantan Sekdis Kesehatan Sumut Diperberat menjadi 7 Tahun

SIDANG: Mantan Sekdis Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah (kiri) saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan. (Ist)
SIDANG: Mantan Sekdis Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah (kiri) saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Aris Yudhariansyah. Terdakwa koruptor pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp24 miliar, dihukum 7 tahun penjara.

Majelis hakim banding diketuai Krosbin Lumban Gaol itu, terdakwa diyakini terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Yudhariansyah berupa pidana penjara selama 7 tahun,” tulis isi putusan sebagaimana dikutip dari website PN Medan, Minggu (25/5).

Selain penjara, hakim tinggi juga menghukum mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem itu untuk membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 1 bulan kurungan.

Tak cuma itu, warga Komplek Cellini B-5, Jalan Perjuangan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal tersebut, juga dibebankan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya senilai Rp700 juta.

Dengan ketentuan apabila UP tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut.

“Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar UP tersebut, maka ditambah hukumannya selama satu tahun penjara,” tulis isi putusan lagi.

Vonis ini mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan No. 114/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang sebelumnya menghukum terdakwa Aris selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 1 bulan kurungan. Kemudian, membayar UP sebesar Rp700 juta subsider 1 tahun penjara.

Hukuman yang dijatuhkan PT Medan masih lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang sebelumnya menuntut terdakwa 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta UP sejumlah Rp700 juta subsider penjara selama 4,5 tahun. (man/han)

Konferensi VIII PWI Kota Tebingtinggi Digelar 19 Juni 2025

BERTEMU: Pengurus dan Ketua Panitia Konferensi PWI Tebingtinggi temui Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan Konferensi PWI Kota Tebingtinggi. ISTIMEWA/SUMUT POS
BERTEMU: Pengurus dan Ketua Panitia Konferensi PWI Tebingtinggi temui Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan Konferensi PWI Kota Tebingtinggi. ISTIMEWA/SUMUT POS

‎TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tebingtinggi akan melaksanakan Konferensi VIII tahun 2025, pada tanggal 19 Juni mendatang.
‎
‎Sebelumnya, Konferensi PWI Kota Tebingtinggi telah dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025, namun setelah Pengurus dan Ketua Panitia Pelaksana Konferensi berkoordinasi sekaligus melaporkan persiapan Konferensi sudah siap digelar ke pengurus PWI Sumut, Jumat (23/5) di Kantor PWI Sumut Medan, pelaksanaan Konferensi akhirnya mengalami penundaan hingga dilaksanakan pada tanggal 19 Juni mendatang.
‎
‎Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik didampingi pengurus Bidang Organisasi, Rifki Warisan menyampaikan, penundaan jadwal Konferensi PWI Kota Tebingtinggi mengalami penyesuaian dengan jadwal kegiatan pengurus PWI Sumut.

“Kami akan menghadiri konferensi PWI Kota Tebingtinggi yang terjadwal tanggal 19 Juni 2025,” ungkap Farianda Putra Sinik.
‎
‎Pengurus dan Ketua Panitia Konferensi PWI Kota Tebingtinggi juga melaporkan, bahwa Pantia Konferensi telah melaksanakan tahapan Konferensi, yakni penjaringan Bakal Calon Ketua PWI Tebingtinggi.

“Panitia melalui Tim Penjaringan telah memutuskan Konferensi hanya diikuti satu calon ketua,” papar Ismail Batubara.
‎
‎Pengurus PWI Sumut Bidang Organisasi, Fifki Warisan juga menyarankan agar panitia tetap berkoordinasi dengan PWI Sumut, terkait hal-hal yang dibutuhkan demi suksesnya pelaksanaan Konferensi PWI Kota Tebingtinggi pada tanggal 19 Juni mendatang.
‎
‎Adapun pengurus dan panitia konferensi PWI Kota Tebingtinggi yang berkoordinasi ke PWI Sumut yakni, Sekretaris PWI Tebingtinggi, Ismail Batubara, Bendahara PWI Tebingtinggi, Junjungan Saragih, dan Ketua Panitia Pelaksana Konferensi, Sopian. (ian/han)

Siantar harus Berbenah Hadapi Tantangan Global

DISKUSI: Sekda Siantar Junaedi Sitanggang saat membuka diskusi publik. foto: ISTIMEWA/SUMUT POS
DISKUSI: Sekda Siantar Junaedi Sitanggang saat membuka diskusi publik. foto: ISTIMEWA/SUMUT POS

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Pematangsiantar adalah kota dengan sejarah yang kaya dan budaya yang beragam. Dahulu kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan pendidikan di kawasan Sumatera Utara, dengan masyarakatnya yang dikenal ramah, terbuka dan toleran.

” Warisan budaya dan sejarah ini lah yang menjadi fondasi kuat bagi pembangunan kota kita hingga saat ini,” sebut Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Sekretaris Daerah Junaedi A Sitanggang saat menghadiri Diskusi Publik yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) kota Pematangsiantar.

Diskusi Publik ini dengan tema ” Pematangsiantar dahulu, sekarang dan yang akan datang”. Acara digelar di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Sabtu (24/5/2025).

Saat ini, sebut Wesly, Kota Pematangsiantar sedang bergerak maju, Pemerintah Kota terus berupaya menghadirkan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, reformasi birokrasi, pelayanan publik yang lebih baik, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan kedepan semakin kompleks. Oleh karena itu, forum diskusi publik seperti ini merupakan momen yang sangat penting. Kita butuh masukan, kritik, dan ide-ide segar dari semua elemen masyarakat guna mewujudkan kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif dan Selaras,” sebut Wesly dalam sambutan tertulisnya.

Ia mengajak momentum ini sebagai ruang diskusi sekaligus ruang kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat. Karena Wesly menilai membangun kota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak sebagai bagian dari keluarga besar kota Pematangsiantar.

“Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada DPC Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini” ujarnya.

Tidak lupa, Wesly mengajak seluruh peserta diskusi untuk berpartisipasi secara aktif, menjaga suasana yang kondusif, serta menjunjung tinggi semangat demokrasi kebersamaan dan musyawarah dalam mencari solusi terbaik demi kemajuan kota Pematangsiantar.

Sebelumnya, Marganda Purba Wakil Ketua DPC PIKI Pematangsiantar dalam laporannya menyampaikan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh DPC PIKI kota Pematangsiantar ini, diisi dengan sejumlah narasumber, seperti Prof Dr Hisarma Saragih M.Hum, Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun sekaligus pemerhati budaya, Robert Tua Siregar MSi PhD CIMBA CDev CQir, Dewan Pakar DPC PIKI Pematangsiantar sekaligus dosen di Universitas Prima Indonesia dan Ir Reinward Simanjuntak MM Dewan Pakar DPC PIKI Pematangsiantar sekaligus pemerhati pemerintahan. Dan dengan moderator Dr Rohdearni W Sipayung MHum MM Dosen FKIP Universitas Simalungun.

Ia mengutarakan Diskusi Publik ini dalam rangka menghimpun ide dan gagasan dari peserta diskusi yang hadir, yang terdiri dari berlatar belakang profesi dan pendidikan

” Sehingga hasil diskusi ini, akan buat dalam sebuah dokumen yang bisa disampaikan pada Pemko Pematangsiantar selaku pengambil kebijakan untuk kemajuan kota Pematangsiantar kedepannya, ” pungkasnya.

Sementata itu, Basrin A Nababan SE Ketua DPC PIKI kota Pematangsiantar menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemko Pematangsiantar yang telah mendukung kegiatan ini.

Ia mengajak semua menatap wajah kota Pematangsiantar hari ini dengan jujur. Kota Pematangsiantar memiliki sejarah yang panjang, sebuah kota yang pernah berjaya. Tapi kini ditengah tantangan global, dan tantangan lainnya, Kota Pematangsiantar harus terus berbenah.

“Apakah kita mampu menciptakan peluang baru, dengan sejumlah destinasi yang layak untuk dikunjungi. Kota Pematangsiantar merupakan gerbang menuju danau toba” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal GKPS Pdt Dr Paul Ulrich Munthe dalam sambutannya menyampaikan sebagai gereja, kembali mengingatkan pada semua, bagaimana setiap orang bisa ikut mensejahterakan kota dimana dia berada dan Kota Pematangsiantar menjadi kota bersama.

Ditambahkannya, di Kota Pematangsiantar terdapa beberapa pusat gereja, dan sejumlah sekolah kristen yang exis sampai selama ini.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Muhammadiyah kota Pematangsiantar Ir H Sailan Nasution, para pimpinan gereja, para pemuka lintas agama, sejumlah organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan mahasiswa, IKEIS, DPC PMS Kota Pematangsiantar, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan kota Pematangsiantar Drs Daniel Siregar dan sejumlah pimpinan OPD. (mag7/han)

Kesadaran Masyarakat Atas Sampah Masih Rendah, Rizki Lubis Ajak Warga Medan Polonia Gotong-royong

SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, M Afri Rizki Lubis saat menggelar Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2015, Minggu (25/5/2025) sore.( (Markus Pasaribu/Sumut Pos))

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesadaran masyarakat Kota Medan terkait masalah sampah terbilang masih rendah. Pasalnya hingga saat ini, masih banyak warga Kota Medan yang membuang sampah sembarangan, baik ke parit bahkan ke sungai. Padahal, kondisi kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, M. Afri Rizki Lubis SM M.IP saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No.7 Tahun 2024 tentang Perubahan Perda No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Mawar Gang Bersama, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (25/5/2025) sore.

“Kita berharap kesadaran masyarakat bisa terus meningkat terkait masalah sampah ini. Bila lingkungan bersih, maka masyarakat yang akan diuntungkan,” ucap Rizki pada kesempatan yang turut dihadiri Plt Camat Medan Polonia Rangga, dan
perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Indra Utama Pohan itu.

Dikatakan Rizki Lubis, kondisi kebersihan lingkungan yang kotor harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat Kota Medan juga diharapkan dapat membersihkannya secara bersama-sama dengan kembali menggalakkan gotong royong.

“Bapak/ibu, mari kita galakkan lagi gotong royong, kita harus peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jangan hanya harapkan pemerintah yang membersihkan, tetapi kita juga harus ikut membersihkannya, sebab masalah kebersihan merupakan tanggungjawab kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan DLH Kota Medan, Indra Utama Pohan, mengatakan bahwa saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Medan di Kelurahan Terjun sudah semakin penuh dan tidak mampu lagi menampung volume sampah dalam jumlah yang besar.

“Bapak/ibu perlu tahu, saat ini ketinggian sampah di TPA Terjun sudah mencapai 51 meter. Kondisinya sudah memprihatinkan, maka kita semua harus sadar untuk mengurangi jumlah produksi sampah rumah tangga,” katanya.

Dijelaskan Indra Utama, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga. Diantaranya, dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari.

“Kemudian, mari kita membentuk bank sampah. Dengan bank sampah, kita bukan hanya bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi kita juga membuat sampah bernilai ekonomis,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelum menggelar kegiatan Sosialisasi Perda Kota Medan No.7/2024 pada Minggu (25/5/2025) sore, Rizki Lubis juga menggelar kegiatan yang sama di Jalan Langgar, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Polonia pada Minggu (25/5/2025) pagi.
(map/han)

Mutasi ASN Diblokir Sistem, Penrad Siagian Dukung Forum PNS RI Suarakan Keadilan

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menerima aspirasi tiga perwakilan Pengurus Pusat Forum PNS RI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/5/2025).
Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menerima aspirasi tiga perwakilan Pengurus Pusat Forum PNS RI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/5/2025).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Tiga perwakilan Pengurus Pusat Forum Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PNS RI) menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Pdt Penrad Siagian di Kompleks Parlemen DPD RI pada Rabu (21/5/2025). Pertemuan tersebut juga diikuti secara daring oleh ratusan anggota Forum PNS RI dari 38 provinsi di Indonesia.

Forum ini menyuarakan keresahan dan aspirasi ribuan ASN yang terkendala proses mutasi akibat diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, ASN yang diangkat pada tahun 2019 baru diperbolehkan mengajukan mutasi setelah minimal 10 tahun masa pengabdian.

Wakil Ketua Harian Forum PNS RI, Alfian Fahruddin menyampaikan, aturan baru tersebut bertentangan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017. Dalam PP tersebut membolehkan mutasi dengan masa kerja minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.

Akibat perbedaan aturan itu, sistem SIASN (Sistem Informasi ASN) dikunci, membuat banyak ASN yang sudah menyelesaikan prosedur mutasi tetap tidak bisa pindah.

“Banyak yang sudah mendapat izin dari atasan, lulus assessment, dan lolos butuh, tetapi tidak bisa pindah karena SIASN dikunci. Sementara masalah keluarga dan kesehatan makin menumpuk. Ada yang keguguran, LDM (long distance marriage), dan terpaksa keluar ongkos besar untuk bolak-balik,” ujar Alfian.

“Harapan kepada pemerintah agar ada kebijakan dan kelonggaran mengenai mutasi ini, tidak berarti para ASN di tempat terpencil tidak ingin mengabdi pada negara tetapi ada sisi-sisi kemanusiaan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah,” sambungnya.

Salah satu testimoni disampaikan oleh Fatma, ASN Kementerian Agama asal Bone, Sulawesi Selatan. Ia telah melewati seluruh tahapan mutasi secara sah, termasuk tes talenta dan persetujuan dari Kemenag Sulsel dan Kemenag pusat.

Namun, prosesnya terhambat oleh sistem informasi yang diblokir KemenPANRB berdasarkan aturan baru tersebut. Akibatnya, ia harus bolak-balik antara pusat dan daerah, yang menguras waktu, energi, dan membuat pekerjaannya menjadi tidak optimal.

Contoh lainnya datang dari Usfail, tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit. Ia harus menempuh inseminasi karena terpisah jauh dari pasangan. “Biayanya sangat mahal dan prosesnya gagal. Kita harus bolak-balik ke kota di mana pasangan kami ditempatkan. Kami bukan tidak mau berjuang dan tidak adaptasi, kami sudah lakukan itu sesuai aturan, namun terkendala dengan KemenPANRB,” ujarnya.

Sementara itu, Ismail Sinaga dari Kepulauan Meranti, Riau menyatakan, sudah banyak ASN yang mengundurkan diri karena frustrasi dengan proses mutasi yang sangat sulit. “Kondisi ini tentu jadi melemahkan pelayanan para ASN kepada publik. Kebutuhan OPD di daerah sering tidak bisa dipenuhi karena adanya aturan dari KemenPANRB dan penguncian sistem informasi ASN tersebut,” ucapnya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Senator Penrad Siagian menyatakan bahwa persoalan mutasi ASN bukan hanya soal regulasi, melainkan menyangkut aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan.

“Jika sudah berkeluarga, idealnya ASN bisa bersama keluarganya. Negara harus menciptakan iklim kerja yang sehat dan manusiawi. Saya melihat pemerintah belum cukup jeli membaca persoalan ini. Ada problem serius pada persoalan kemanusiaan,” tegas Penrad.

Penrad menyatakan bahwa sejak awal dirinya konsisten memperjuangkan nasib ASN, termasuk tenaga honorer dan PPPK.

Ia menyoroti adanya dua paradigma besar dalam struktur ASN, yakni ASN daerah yang tidak mudah berpindah karena dibiayai oleh APBD, dan ASN pusat yang dikendalikan langsung oleh Kementerian PANRB dan BKN.

Penrad dengan tegas mengatakan bahwa kondisi ini menciptakan kerumitan dan tumpang tindih regulasi. “Untuk mutasi antar Kabupaten dan antar provinsi sangat sulit, karena ASN yang menjadi pegawai daerah itu menjadi beban APBD. Kepindahan 1 orang itu memengaruhi keuangan daerah. Ada pendulum lain yaitu pegawai daerah kembali masuk ke pegawai pusat. Jika menjadi pegawai pusat semua, maka semua diatur 1 pintu dari nasional (Kemen PANRB/BKN),” katanya.

Sebagai bentuk konkret dukungan, Penrad menyarankan agar Forum PNS RI menyusun surat resmi dan berita acara audiensi. Surat itu akan ia teruskan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN agar pertemuan dapat dijadwalkan.

“Saya akan kawal. Kita dorong ada pertemuan resmi dengan menteri dan kepala BKN. Yang jelas, saya sepakat dengan teman-teman: ASN harus punya ruang untuk bekerja dengan tenang tanpa mengorbankan kehidupan keluarga,” ujar Penrad.

Dalam pertemuan itu, ia juga mengungkap bahwa Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) saat ini sedang dalam tahap pembahasan revisi, baik di DPR maupun DPD RI.

Ia menyebut, revisi ini adalah momentum penting untuk mengoreksi berbagai regulasi yang tumpang tindih dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan kebijakan.

“Saya mendukung gerakan kawan-kawan, agar dicari solusi jalan tengah agar teman-teman ASN bisa bekerja dengan baik. Yang jelas saya bersama dengan gerakan kawan-kawan bisa bersama keluarga,” ucap Penrad Siagian.

Pertemuan Forum PNS RI dengan Senator Penrad Siagian menjadi titik terang baru dalam perjuangan panjang para ASN yang terdampak kebijakan mutasi.

Para ASN berharap, pemerintah tidak hanya memandang mereka sebagai angka dalam sistem, tetapi sebagai manusia yang memiliki keluarga, tanggung jawab, dan hak untuk hidup layak. (adz)

Angin Kencang Sapu Deliserdang, Sergai dan Medan, Seng Rumah Warga Rusak

SUMUTPOS.CO – Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, dan Serdang Bedagai, Jumat (23/5) sore. Sedikitnya, 106 rumah mengalami kerusakan yang cukup parah di Deliserdang yakni di Kecamatan Patumbak 66 rumah dan Kecamatan Percut Seituan 40 rumah. Sedangkan di Kabupaten Serdang Bedagai, sedikitnya 59 rumah rusak akibat angin kencang tersebut.

Dan di Kota Medan, dilaporkan satu rumah dan dua mobil tertimpa pohon MENURUT informasi yang diperoleh Sumut Pos, angin kencang yang disertai hujan deras itu melanda pemukiman warga di tiga kabupaten tersebut sekira pukul 16.00 WIB. Di Kabupaten Deliserdang, tepatnya di Dusun III Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, sedikitnya 40 rumah rusak ringan dan rusak berat. “Rata-rata kerusakan itu di bagian atap. Ada yang sebagian, bahkan ada yang seluruh atapnya terbang akibat angin kencang,” kata Kepala Dusun III Desa Amplas, Ayub saat diwawancarai di lokasi kejadian.

Selain kerusakan pada atap, beberapa rumah juga mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang dan roboh. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. “Korban yang terluka hanya sekadar lecet. Tadi ada warga terjatuh dan kepalanya terluka,” ujar Ayub.
Dia juga menjelaskan, bencana serupa pernah terjadi pada tahun 2020, namun dampaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan kejadian kali ini. Ia telah melaporkan kejadian ini kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pihak kecamatan, serta kabupaten. “Mudah-mudahan ada bantuan seperti tenda dan sembako. Kami berencana untuk membuat dapur umum di masjid,” ucap Ayub.

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang tidak bisa mendiami rumahnya, akan diarahkan untuk mengungsi di masjid setempat. “Ini adalah langkah yang kami ambil untuk membantu warga yang terdampak,” tutup Ayub. Sementara Camat Patumbak, Muhammad Kenndy mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan terhadap rumah yang mengalami kerusakan. Untuk sementara, dia mendapat laporan sekitar 66 rumah mengalami kerusakan. “Untuk saat ini, laporan yang saya terima dari lapangan ada sekitar 66 unit rumah yang mengalami kerusakan. Rata-rata kerusakan adalah atap terbang dan rusak,” ujar Kenndy kepada wartawan.

Kenddy menambahkan, untuk saat ini belum ditemukan korban jiwa. Meski begitu, pihaknya bersama Pemerintah Desa dan BPBD Deliserdang masih melakukan pendataan secara keliling. “Pendataan dilakukan secara keliling serta melakukan assement terhadap bangunan rumah warga
yang terkena bencana,” ungkapnya.

Angin kencang juga melanda Desa Tebingtinggi dan Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kemarin sore. Puluhan rumah dikabarkan mengalami kerusakan, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.

Di Desa Tebingtinggi, ada 7 rumah mengalami rusak berat, dan di Desa Pematang Terang 2 rumah rusak berat dan 50 rumah rusak ringan. Sebagain rumah mengalami rusak ringan langsung diperbaiki pemilik rumah. Camat Tanjung Beringin Nurcinta Depi Tambunan, melalui layanan WhatsApp mengatakan, data sementara ada 59 rumah di dua desa tersebut mengalami rusak berat dan ringan. Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Sergai langsung turun ke lokasi. “ Data sementara, ada 59 rumah rusak dan ada 9 rusak rusak berat dengan atap rumah ikut terbang” papar Nurcinta. G Siahaan (35), rumahnya yang rusak berat di Dusun V, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, mengatakan, sore itu langit mendung disertai hujan dan angin yang cukup kencang.

Dalam sekejap atap rumahnya langsung terbang. “Awalnya rumah saya, selanjutnya disusul rumah tetangga, seng-seng rumah berterbangan di jalanan, sejauh ini masih menunggu perbaikan” papar G Siahaan.

5 Bangunan Termasuk Kampus Universitas Al-Wasliyah Rusak Angin puting beliung menerjang Kota Medan pada Jumat (23/5) sore. Angin kencang berputar yang menyertai hujan deras tersebut menyebabkan lima bangunan mengalami kerusakan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Yunita Sari kepada Sumut Pos mengatakan, adapun kelima bangunan yang rusak tersebut terdapat di Kecamatan Medan Amplas. Kelimanya terdiri dari empat buah bangunan rumah dan satu gedung kampus (universitas).

“Total ada lima bangunan yang rusak karena angin puting beliung yang terjadi sore tadi. Empat rumah, satu gedung kampus. Kelima bangunan yang rusak itu ada di Kecamatan Medan Amplas,” ucap Yunita Sari kepada Sumut Pos, tadi malam.

Dikatakan Yunita, dua rumah yang rusak terdapat di Jalan Saudara, Lingkungan 7, Kelurahan Timbang Deli. Kemudian, satu rumah terdapat di Jalan Saudara Lingkungan 4, Kelurahan Timbang Deli, Medan Amplas. “Untuk dua rumah yang rusak di Jalan Saudara Lingkungan 7, kejadiannya terjadi sekitar Pukul 16.00 WIB. Objek kerusakannya terdapat pada atap seng yang terangkat pada bagian atas kamar tidur.
Kedua rumah tersebut semi permanen dan tadi sudah langsung diperbaiki,” ujarnya.

Sementara, sambung Yunita, untuk satu rumah yang rusak di Jalan Saudara Lingkungan 4 juga terjadi sekitar Pukul 16.00 WIB. Posisi dua buah rumah yang terletak di Lingkungan 7 tersebut juga tidak jauh dari rumah yang terletak di Lingkungan 4 tersebut.

“Sama seperti yang di Lingkungan 7, rumah di Lingkungan 4 ini juga rusak bagian atap sengnya, tepatnya dibagian atas kamar tidur. Selain itu, bagian teras berukuran 4m x 6m juga ikut rusak. Secara persentase, kerusakan satu rumah di Jalan Sudara Lingkungan 4 ini lebih berat dari kerusakan dua rumah yang ada di Jalan Sudara Lingkungan 7,” katanya.

Sementara, untuk rumah rusak keempat karena Angin Puting Beliung terdapat di Jalan Rawa Gg Rawa Lingkungan 6, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Peristiwa itu terjadi sekitar Pukul 16.30 WIB.

“Di Jalan Rawa Lingkungan 6, Timbang Deli ini, objek yang rusak itu 1 unit rumah permanen di bagian dapur dan ruang tamu. Persentase kerusakannya cukup berat, yakni mencapai 50 persen. Akibat Angin Puting Beliung tersebut, sebanyak 25 lembar seng terlepas dan hingga kini belum diperbaiki,” katanya.

Terakhir, bangunan rusak yang kelima terdapat di Jalan Sisingamaraja Km.55,5 Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Bangunan yang dimaksud bukan merupakan rumah tempat tinggal, melainkan bangunan Universitas Al Washliyah.

“Ini yang viral di medsos, karena atap bagian gedung Universitas Al Washliyah itu terbang terbawa angin sampai ke jalan. Objek kerusakannya pada bagian ruang kelas Mahasiswa di lantai 3. Kerusakannya mencapai 50 persen, dan kondisinya saat ini belum diperbaiki,” pungkasnya.

Diungkapkan Yunita, jumlah rumah rusak akibat Angin Puting Beliung tersebut masih akan terus bertambah. Mengingat hingga saat ini, Pemko Medan melalui perangkat di Kecamatan dan Kelurahan masih terus melakukan pendataan.

Tara, selaku Satpam Universitas Al Washliyah Medan menyampaikan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Kala itu, dia sedang berjaga di pos pengamanan universitas. “Kondisi cuaca, hujan deras dan angin kencang dari atas sehingga seng itu terbang semua sampai ke jalan,” kata Tara.

Dia menyampaikan, akibatnya seng tersebut sempat menutupi jalan. Alhasil, arus lalu lintas dari arah pusat kota menuju Terminal Amplas sempat macet. Sementara, BMKG memprakirakan, kondisi cuaca untuk wilayah Sumatera Utara hingga Minggu (25/5), umumnya cerah berawan
dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, yang dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah. Namun begitu, perubahan cuaca bisa saja terjadi sewaktu-waktu.

“Kita harus tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dan pastikan selalu memperbarui informasi resmi cuaca melalui kanal BMKG Sumatera Utara @infobmkgsumut,” kata Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Tri Anggun Lestari kepada Sumut Pos, kemarin. (btr/map/bbs/adz)

Tifatul Sebut Sinergitas Antara Pusat dan Daerah Harus Berjalan Baik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satu aspek penting dalam memajukan negara ini, adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Anggota DPR/MPR RI Tifatul Sembiring ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di RAZ Hotel, Jalan DR Mansyur Medan, Kamis (24/4).

Selain sinergitas, kata Tifatul, kolaborasi dan komunikasi pusat dan daerah juga harus berjalan dengan baik. “Harus nyambung semuanya. Pusat maunya begini, tapi daerah maunya lain. Ini tidak boleh terjadi. Makanya saya sampaikan tadi, harus ada komunikasi yang baik dan intens,” ujar Tifatul.

Meskipun sekarang banyak efisiensi di sana-sini, termasuk subsidi ke daerah juga kena potong, kata politisi PKS ini, tapi itu bukan alasan untuk membangun daerah kita masing masing khususnya Sumatera Utara. “Mari kita semua selalu bersemangat dalam bekerja membangun negeri ini. Kita niatkan kerja karena Allah SWT semata agar bernilai pahala,” sebut Tifatul.

Menkominfo zaman SBY ini menambahkan, sinergitas secara general bisa juga diartikan dengan persatuan, yang mana hal ini selaras dengan Pancasila, sila ke 3 yang berbunyi Persatuan Indonesia.

Mantan Presiden PKS ini juga mengatakan, selalu mendukung dan respek terhadap kebijakan kebijakan Pemerintah. “Apalagi kita sekarang sudah swasembada beras dan bahkan bisa ekspor ini sebuah prestasi yang wajib kita apresiasi. Tetapi saya juga akan tetap kritis terhadap kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak pro Rakyat kalau bahasa kerennya Kritis konstruktif,” bebernya.

Pada kesempatan ini Tifatul juga menjabarkan poin-poin penting dari 4 Pilar itu sendiri. Yakni Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai Konstitusi dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan bhineka tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Hadir dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini anggota DPRD kota/kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari PKS dan kader. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Rajudin Sagala dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Salman Alfarisi LC MA. (adz)

Kabid BPBD Kota Binjai Lunasi Utang

PELUNASAN: Edy (2 kanan) dan Amru Harahap (2 kiri) disaksikan dua saksi saat pelunasan utang di Jalan Ring Road Medan, Jumat (23/5).
PELUNASAN: Edy (2 kanan) dan Amru Harahap (2 kiri) disaksikan dua saksi saat pelunasan utang di Jalan Ring Road Medan, Jumat (23/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya Kabid BPBD Kota Binjai Amru Harahap membayar sisa utang sebesar Rp35 juta dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Batangkuis, Deliserdang.

“Sudah selesai, dan tidak ada menuntut lagi,” kata Amru Harahap berdampingan Edy di Jalan Ringroad, Medan, Jum’at (23/5) sore. Menurutnya, masalah utang piutang tersebut telah selesai melalui kekeluargaan.

Hal senada juga dikatakan Edy, bahwa Amru telah melunasi semua utangnya. Dan tidak ada lagi mempermasalahkannya. “Sudah selesai semua, tak ada lagi masalah, sebutnya.

Sebelumnya, Kabid Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, Amru Harahap belum membayar sisa utang Rp35 juta.

Di mana saat itu, pada bulan Agustus 2023 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Binjai itu hendak mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik Edy di daerah Batangkuis, Deliserdang.

Namun, waktu yang telah disepati untuk mengurus tidak sesuai dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diharapkan. Hingga, Edy meminta uangnya sebesar Rp150 juta dikembalikan. Amru pun mengembalikannya dengan cara mencicil. Yakni, Rp50 juta pada tanggal 5 Januari 2024, Rp50 Juta pada tanggal 22 Februari 2024, Rp10 juta, dan yang terahir Rp5 juta sekitar tiga minggu yang lalu.(azw)

1...177178179...15,597Page 178 of 15,597

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor