Oleh: Ilham Mendrofa
Satu Juni ini, pada Hari Lahir Pancasila, saya berada di Kotabumi, Lampung Utara, untuk sebuah agenda yang belum bisa saya ceritakan. Menjelang siang, kendaraan yang saya tumpangi melintas di depan RSUD Lampung Utara. Namun orang-orang lebih mengenalnya sebagai Rumah Sakit Ryacudu.
Nama itu terpampang jelas di plang rumah sakit. Bagi saya, ia bukan sekadar rangkaian huruf. Ia seperti aliran kecil di Way Kanan: mengalir dari masa perjuangan, melewati dusun, jembatan tua, hutan, hingga tanah HGU Inhutani, lalu bermuara pada seorang jenderal bernama Ryamizard Ryacudu. Seorang prajurit yang oleh sebagian orang dikenang keras, tetapi oleh banyak lainnya dihormati sebagai penjaga Merah Putih.
Saya memandang bangunan rumah sakit itu cukup lama. Setiap rumah sakit selalu menyimpan dua wajah: derita dan harapan. Orang datang dengan kecemasan, menunggu dalam kegelisahan, lalu pulang membawa doa—entah doa kesembuhan, entah doa keikhlasan. Di hadapan bangunan itu, saya merasa tidak hanya berdiri di depan fasilitas kesehatan, tetapi juga di depan warisan nama dan sejarah.
Nama Ryacudu pertama yang layak dikenang bukanlah Ryamizard, melainkan ayahnya, Mayjen TNI Musannif Ryacudu. Dari sosok inilah garis sejarah itu bermula. Ia seorang pejuang, gerilyawan, dan perwira tinggi Angkatan Darat. Namanya kemudian diwariskan, tidak hanya kepada anak cucunya, tetapi juga melekat pada tanah Lampung, _Sai Bumi Ruwa Jurai_.
Saya pernah menyentuh jejak sejarah itu secara langsung. Dua puluh delapan tahun lalu, saat mengikuti kuliah kerja nyata, saya ikut dalam napak tilas perjuangan Ryacudu. Kami menyusuri rute gerilya dari Dusun Mesir menuju Blambangan Umpu, melewati batas hutan, jalan tanah, serta ingatan warga tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di tempat seperti itu, sejarah terasa lebih jujur. Ia tidak hadir sebagai teks yang rapi, tetapi sebagai jalan berlumpur yang hanya bisa dipahami jika kita sendiri ikut melangkah. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa nama Ryacudu tidak melayang di udara. Ia hidup dalam ingatan masyarakat dan disebut dengan rasa hormat.
Dalam atmosfer keluarga prajurit seperti itulah Ryamizard tumbuh. Seragam loreng, suara komando, disiplin barak, dan percakapan tentang republik membentuk watak dan karakternya. Ia dikenal singkat dalam berbicara, keras dalam sikap, dan tegas dalam keputusan. Kadang membuat orang tertawa, kadang menyinggung, tetapi jarang membuat orang ragu akan keberpihakannya pada negara.
Ryamizard kemudian memasuki Akademi Militer dan menjadi bagian dari generasi tentara yang dibesarkan dalam bayang-bayang Orde Baru. Pada masa itu, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga menjadi salah satu pilar kekuasaan negara. Pendidikan taruna tidak hanya melatih fisik dan keberanian, tetapi juga membentuk cara pandang: negara harus utuh, komando harus jelas, dan ancaman harus dihadapi.
Dari masa taruna, ada kisah yang sering diceritakan: *Ryamizard dan Prabowo Subianto* pernah membolos dari Akabri ke Jakarta. Kisah ini terasa ringan, bahkan lucu, karena dua sosok yang kelak menjadi figur besar ternyata pernah menjalani masa muda yang nakal. Bayangkan dua taruna yang ditempa disiplin Lembah Tidar, memilih kabur ke Jakarta. Tentu saja ketahuan. Tentu saja dimarahi. Namun justru di situlah sisi manusiawi mereka terlihat. Cerita seperti ini mengingatkan bahwa di balik institusi besar selalu ada manusia muda yang pernah melawan aturan, sebelum akhirnya kembali pada jalannya masing-masing.
Saya teringat satu jawaban yang sangat mencerminkan dirinya. Sesaat setelah diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, ia ditanya tentang politik. Ia menjawab singkat, *“Politik tentara adalah politik negara”*. Kalimat itu sederhana, tetapi kuat. Ia seperti jangkar yang menahan institusi TNI dari godaan politik praktis dan pragmatisme kekuasaan. Dalam sejarah Indonesia yang panjang dan kompleks, prinsip ini menjadi penting. Tentara boleh memiliki pandangan, tetapi tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok. Senjata harus tunduk kepada negara, bukan kepada kepentingan politik sesaat. Kalimat itu menjadi garis tegas antara kesetiaan kepada republik dan keterlibatan dalam perebutan kekuasaan.
Ryamizard berdiri pada posisi yang jelas: negara tidak boleh terpecah. NKRI bukan sesuatu yang bisa ditawar. Separatisme harus dilawan. Sebagian orang mengapresiasi ketegasan ini, sebagian lainnya menganggapnya terlalu keras. Namun begitulah dirinya. Ia tidak dibentuk untuk menyenangkan semua orang. Dalam dunia politik sipil yang sering dipenuhi basa-basi, sosok seperti ini bisa terasa asing, bahkan mengganggu, tetapi dalam situasi tertentu justru dirindukan.
Pertemuan terakhir saya dengannya terjadi di sebuah outlet golf di Plaza Senayan, beberapa bulan setelah ia menyelesaikan masa jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Kami berbincang tentang isu kapal selam. Gaya bicaranya tetap sama: langsung, teknis, tanpa banyak ornamen. Tidak ada kesan bahwa ia sedang membangun citra sebagai mantan pejabat. Yang saya temui tetap seorang prajurit, dengan aura lapangan yang kuat.
Saya kemudian teringat pada nilai budaya Lampung: _piil pesenggiri_—harga diri, kehormatan, dan martabat yang dijaga. Pada diri Ryamizard, nilai itu hadir bukan sebagai simbol adat, melainkan sebagai sikap hidup seorang tentara. Almarhum Bambang Ekalaya pernah berkelakar bahwa Ryamizard, meskipun sudah menjadi jenderal penuh, tetap tampak seperti kolonel di medan perang: tegap, siap, berwibawa, dan sedikit mengintimidasi. Candaan itu terasa mengandung kebenaran.
Namun keluarga Ryacudu tidak hanya melahirkan tokoh militer. Dari garis yang sama lahir *Syamsurya Ryacudu*, adik Ryamizard, yang saya kenal cukup dekat. Kami memanggilnya Bang Sam. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung, lalu menjadi Gubernur pada 2008. Berbeda dengan kakaknya, Bang Sam lebih cair, lebih sipil, dan terasa lebih dekat dengan keseharian masyarakat Lampung.
Dalam sebuah percakapan santai bersama almarhum Bambang Ekalaya dan Hendamin, saya pernah bertanya kepadanya, setengah bercanda, “Bang, apa enaknya jadi gubernur?” Ia tersenyum dan menjawab singkat, “Kalau kondangan, tidak perlu antre.”
Kami tertawa. Jawaban itu sederhana, tetapi menyentuh sisi manusiawi kekuasaan. Dari jauh, kekuasaan terlihat megah dan serius. Namun dari dekat, ia bisa hadir dalam bentuk hal-hal kecil: didahulukan, disalami lebih dulu, atau duduk di barisan depan. Dalam kelugasannya, Bang Sam seolah mengingatkan bahwa kekuasaan juga bisa ditertawakan—dan ketika masih bisa ditertawakan, ia menjadi lebih jinak. Kini, jejaknya diteruskan oleh putranya, Yasser Syamsurya Ryacudu, yang aktif sebagai politisi Partai Demokrat dan anggota DPRD Pesawaran.
Saya kembali pada pemandangan awal: RSUD Ryacudu. Nama itu kini terasa lebih luas maknanya. Ia bukan hanya bagian dari sejarah atau biografi seorang tokoh. Ia juga milik masyarakat Lampung Utara, yang mungkin tidak pernah membaca kisah hidup Ryamizard, tetapi hidup berdampingan dengan plang nama itu hari-hari.
_Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un_. Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu telah berpulang. Kekuasaan telah usai, jabatan telah berganti, dan pangkat telah lama ditanggalkan. Namun nama Ryacudu akan terus diuji oleh waktu: apakah ia sekadar nama, atau menjadi ingatan yang hidup.
Di depan rumah sakit itu, pada Hari Lahir Pancasila, saya merasakan bahwa nama Ryacudu tidak hanya berbicara tentang satu keluarga. Ia berbicara tentang negara, kehormatan, batas, dan republik yang harus dijaga—dengan senjata, juga dengan ingatan yang terus dirawat.
Penulis adalah Kepala Badan Saksi Nasional DPP Partai Demokrat.
