24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 18

Erni Sitorus Bantu Warga Terdampak Banjir di Sunggal

BERIBANTUAN: Bantuan makanan dari Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus untuk warga terdampak banjir yang mengungsi, di Jalan Tani Asli, Gang M Samin, Kampung Lalang, Sunggal, Deliserdang, Jumat (28/11). Istimewa/Sumut Pos
BERIBANTUAN: Bantuan makanan dari Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus untuk warga terdampak banjir yang mengungsi, di Jalan Tani Asli, Gang M Samin, Kampung Lalang, Sunggal, Deliserdang, Jumat (28/11). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Erni Sitorus memberikan bantuan makanan pokok kepada warga terdampak bencana banjir, yang mengungsi di Jalan Tani Asli, Gang M Samin, Kampung Lalang, Sunggal, Deliserdang, Jumat (28/11).

Bantuan tersebut diberikan karena warga yang mengungsi tersebut telah kehabisan bahan makanan. Bantuan itu diberikan melalui anggotanya Erni. Sesampai di lokasi pengungsian, bantuan itu diterima oleh Syafri yang merupakan salah seorang warga yang juga ikut terdampak banjir.

“Saya minta anggota yang mengantarkannya, karena saya sedang mengikuti Sidang Paripurna di Kantor DPRD Sumut,” ujarnya.

Awalnya, lanjut Erni, pihaknya ingin memberikan bantuan ke dua lokasi berbeda yang terdampak banjir, yakni satu lokasi lagi di Posko Pengungsian Korban Banjir, di Gedung BPBD Sumut, Jalan Binjai Kilometer 10,5, Deliserdang. Di sana, jelasnya, jumlah yang mengungsi ratusan orang.

“Tetapi akses jalannya tidak bisa dilalui. Saya sudah telepon pihak Sekretaris BPBD Sumut, masih sulit dilalui. Sementara perahu semuanya sedang beroperasi,” jelasnya.

Erni berharap, bencana yang menimpa Kota Medan segera berlalu dan warga dapat kembali ke rumahnya masing-masing serta dapat beraktifitas seperti biasa.

“Ini merupakan bencana terparah yang terjadi di Kota Medan. Semoga tidak lagi terjadi,” tandasnya.

Sementara itu, seorang warga yang terdampak banjir, Syafri merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus karena telah memberikan bantuan. Ia berharap, bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang mengungsi. (dwi/azw)

APBD Kota Medan 2026 Rp6,9 Triliun, Hadi Minta Prioritaskan Pembangunan Medan Utara

PARIPURNA: Anggota DPRD Medan saat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) Pemko Medan Tahun 2026 di Gedung DPRD Medan, Rabu (26/11).
PARIPURNA: Anggota DPRD Medan saat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) Pemko Medan Tahun 2026 di Gedung DPRD Medan, Rabu (26/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah Medan Utara pada Tahun 2026 mendatang.

Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar itu berharap, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2026 sebesar Rp6,9 triliun lebih yang baru saja disahkan dapat diimplementasikan secara maksimal dalam mendorong program percepatan pembangunan di kawasan Medan Utara.

“APBD Kota Medan Tahun 2026 sebesar Rp6,9 triliun lebih baru saja kita sahkan dua hari yang lalu. Kita berharap APBD ini benar-benar dapat dipergunakan secara maksimal dalam pembangunan Kota Medan, khususnya di wilayah Medan Utara. Tahun depan, pembangunan Medan Utara harus menjadi prioritas,” ucap Hadi Suhendra kepada Sumut Pos, Jumat (28/11).

Dikatakan politisi Partai Golkar yang akrab disapa Suhendra itu, pembangunan di kawasan Medan Utara memang harus menjadi prioritas di tahun depan agar Pemko Medan dapat mengejar pemerataan pembangunan di Kota Medan.

“Dengan fokusnya pembangunan di wilayah Medan Utara pada tahun depan, pemerataan pembangunan di Kota Medan akan segera terwujud,” ujar Suhendra yang merupakan wakil rakyat dari Dapil II (Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan) itu.

Dijelaskan Suhendra, ada banyak pembangunan yang harus dilakukan di wilayah Medan Utara, utamanya seluruh pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan fisik.

“Pembangunan fisik seperti jalan, drainase, permukiman layak huni, sekolah, hingga kantor-kantor pelayanan seperti sekolah, puskesmas, ataupun rumah sakit sangat penting untuk dilakukan di Medan Utara. Termasuk, pembangunan infrastruktur untuk mengatasi masalah banjir maupun rob,” katanya.

Selain pembangunan fisik, Hadi Suhendra juga menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Medan Utara yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, lapangan kerja khusus warga Medan Utara, hingga pembinaan dan pengembangan UMKM.

“Pembangunan SDM di Medan Utara tidak kalah penting, Pemko Medan harus menekan tingginya angka pengangguran di Medan Utara. Kemiskinan ekstrim di Medan Utara hanya akan teratasi apabila pembangunan fisik dan SDM dapat dilakukan secara maksimal,” tandasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,9 triliun lebih. Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut, Fraksi PDI P memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Melalui juru bicaranya, Dr Lily MBA MH, Fraksi PDIP meminta Pemko Medan agar melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, diminta agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Penegasan itu disampaikan Lily MH dalam Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) Pemko Medan Tahun 2026 di Gedung DPRD Medan, Rabu (26/11).

Disampaikan Lily, peningkatan pengawasan perolehan sumber PAD oleh Bapenda perlu dilakukan seiring adanya temuan indikasi penggelapan pajak (tax evasion) berupa tindakan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang dengan yang pasti melanggar ketentuan.

Ia mengatakan, para pemilik usaha sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatan atau penjualan yang diperoleh, memperbesar biaya atau pengeluaran dengan bukti fiktif, dan menggunakan dokumen palsu.

“Indikasi penggelapan pajak tersebut diduga terjadi pada penetapan nilai pajak tempat hiburan, pajak hotel, restoran, pajak reklame dan objek pajak lainnya. Terkait penggelapan Pajak tersebut, diharapkan melibatkan auditor profesional dan Independen,” ucap Lily.

Bukan itu saja, saran dan kritik terkait masih buruknya pelayanan kesehatan di Kota Medan juga disoroti Fraksi PDIP. Fraksi PDIP menyoroti langkah yang akan dilakukan Pemko Medan terkait menyukseskan program UHC di RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar serta Puskesmas.

Menurut Fraksi PDIP, masih banyak pelayanan di Puskesmas yang sangat buruk. Begitu juga dengan ketersediaan obat yang sering kosong dan tenaga para medis yang belum terpenuhi. Untuk itu, Fraksi PDIP berharap agar pihak RS Pirngadi dan Bachtiar Djafar dapat membenahi keseluruhan itu melalui perubahan status BLUD.

“Pengadaan alat kesehatan, dokter dan tenaga medis yang profesional harus ditingkatkan sehingga antusias masyarakat Kota Medan untuk berobat ke rumah sakit tersebut kembali normal seperti sebelumnya,” ujarnya

Selanjutnya, Fraksi PDIP juga menyoroti kondisi banjir di Medan. Ia menilai, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian banjir pada dinas Sumber Daya Air, Bina Narga, dan Bina Kontruksi, termasuk pengelolaan anggarannya supaya dilakukan secara efektif.

“Karena kami melihat, dengan alokasi anggaran yang cukup memadai, permasalahan banjir di Kota Medan hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Mohon juga hal ini menjadi perhatian serius saudara
Walikota Medan ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan H Zulkarnaen SKM menyampaikan hasil laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen.

Dalam laporannya Zulkarnaen memaparkan sejumlah rekomendasi kepada seluruh OPD agar dapat dijalankan program-program skala prioritas. Sedangkan terkait efisiensi anggaran tidak sampai mengganggu kegiatan untuk publik.

“Kepada seluruh pimpinan diharapkan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menggunakan anggaran dengan baik dan tepat sasaran,” sebutnya.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan, Wong Cun Sen didampingi para Wakil Ketua DPRD Medan, dan para anggota dewan lainnya. Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddun Harahap, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemko Medan.(map/azw)

Forum Pemerhati Sukseskan Program Prioritas Pusat di Medan

SILATURAHIM: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas (kanan) menerima kehadiran Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (25/11).
SILATURAHIM: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas (kanan) menerima kehadiran Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (25/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kehadiran Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (25/11). Pada pertemuan silaturahim ini juga dibahas sejumlah permasalahan di Kota Medan.

Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Kadisdukcapil Baginda P Siregar, Kasat Pol PP Muhammad Yunus dan Sekretaris Dinas Sosial Feri Suhery mengatakan bahwa permasalahan di Kota Medan tidak ringan yang sekedar mengurus dokumen Adminduk, PK5, PBG dan parkir.

“Namun permasalahan yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD) begitu kompleks. Seperti soal KK, KTP, administrasi yang terlihat sederhana namun tidak dikarenakan berbagai faktor seperti perceraian dan kematian yang belum tercatat sampai dengan pernikahan ataupun anak lahir di luar negeri yang membuat pengurusannya jadi sulit,” kata Rico Waas kepada Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli yang diketuai Denny Syahputra.

Selain itu, lanjut Rico Waas, terkait parkir, PK5 dan PBG juga menjadi permasalahan  di Kota Medan. Dalam mengatasinya, kata Rico Waas tidak bisa dilakukan dengan cara keras, namun lebih mengedepankan humanis dan persuasif.

“Sesuai aturan memang kami melarang PK5 berjualan diatas trotoar maupun bahu jalan. Namun dalam penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan cara keras harus dengan cara humanis,” ucap Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, sembari menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Medan, saat ini Pemko Medan tengah berfokus dalam mensukseskan program prioritas nasional di Kota Medan seperti pendirian SPPG untuk program MBG dan program PSEL di Tahun 2026.

“Kami berharap Forum Silaturahmi Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan dapat ikut berkontribusi guna mensukseskan program prioritas tersebut,” ujar Rico Waas.

Sementara itu Ketua Forum Masyarakat Pemerhati dan Peduli Kota Medan Denny Syahputra didampingi Sekretaris Abdul Manan bersama jajaran mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Pemko Medan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Forum ini hadir untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat terkait  dengan pelayanan. Kami siap bersinergi dengan Pemko Medan agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi,” pungkasnya. (map/azw)

DPRD Minta OJK Selektif Jaring Direksi Bank Sumut

FOTO: Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani
FOTO: Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KETUA Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani meminta Otoritas Jada Keuangan (OJK) agar benar-benar selektif dalam menjaring direksi PT Bank Sumut. “Kita meminta kepada OJK untuk selektif dalam melakukan penjaringan calon direksi Bank Sumut. Jejak rekam dari para calon juga penting untuk diperhatikan, termasuk soal integritas,” ucap Timbul di gedung dewan, Medan, Jumat (28/11).

Bila perlu, kata Timbul, para calon direksi Bank Sumut yang akan dilakukan penjaringan itu harus dilakukan uji publik dengan berbagai prosedur secara kompetensi maupun fit and proper test.

Timbul mengatakan, OJK harus melihat kompetensi dan kelayakan calon direksi. Pasalnya, mereka tidak ingin Bank Sumut ini dapat maju melangkah secara maksimal, tidak hanya stagnan pada posisi saat ini.

“Kualitas calon direksi Bank Sumut yang harus diketahui oleh publik, karena hal itu dapat menunjukkan transparansi proses penjaringan. Pemodal Bank Sumut ini adalah seluruh pemerintahan yang ada di Sumut. Itu uang rakyat, jadi harus benar-benar ada visi dan misi dalam membangun Bank Sumut menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ditambahkan Viktor, para calon direksi Bank Sumut penting untuk memiliki karakter sense of belonging (rasa memiliki). Hal itu penting sebagai bentuk upaya maksimalnya dalam menciptakan sebuah prestasi ketika menjabat.

“Sense of belonging bagi para calon direksi itu harus ada. Jika tidak merasa memiliki dan hanya melakukan profesionalismenya, dia hanya sekadar melaksanakan tugas. Tetapi kalau ada rasa memiliki, ketika ia sudah menyelesaikan jabatannya, ada kenangan dan prestasi yang ia capai secara hangat,” katanya tegas.

Ditambahkan Viktor, pernyataan tersebut yang disampaikannya untuk menjadikan Bank Sumut sebagai bank yang tertata dan memiliki kualitas maupun paradigma yang berbeda dengan bank komersial.

“Kalau bisa ada SDM dari Bank Sumut sendiri yang layak, kenapa tidak. Apakah tidak ada SDM yang sudah kerja lama di situ untuk layak mengisi direksi, jika tidak ada bagaimana selama ini kaderisasi kinerja jajarannya,” ujarnya.

Soal perubahan dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perseroda, Viktor menambahkan bahwa ketentuan diwajibkan menjadi Perseroda memang diharuskan oleh peraturan sehingga tidak menjadi persoalan.

“Sebab, Bank Sumut ini wajib menjadi Perseroda, karena sudah ada peraturan yang mengatakan setiap perusahaan yang melakukan badan udaha tidak boleh melalui PT, tetapi harus Perseroda,” pungkasnya.(map/azw)

Dampak Banjir di Kota Medan, KAI Sumut Imbau Penumpang Datang Lebih Awal

PENUMPANG KA: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengimbau seluruh pelanggan kereta api yang akan berangkat dari Stasiun Medan untuk datang lebih awal.
PENUMPANG KA: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengimbau seluruh pelanggan kereta api yang akan berangkat dari Stasiun Medan untuk datang lebih awal.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengimbau seluruh pelanggan kereta api yang akan berangkat dari Stasiun Medan pada Kamis (27/11) untuk datang lebih awal. Imbauan ini diberikan guna mengantisipasi penutupan jalan, kemacetan, serta pengalihan arus lalu lintas akibat banjir yang melanda Kota Medan.

“Calon penumpang diharapkan dapat memperhitungkan waktu tempuh menuju Stasiun Medan, agar tidak tertinggal kereta api,” ujar Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, M As’ad Habibuddin.

As’ad juga mengingatkan agar pelanggan tetap berangkat sesuai jadwal yang tertera pada tiket, serta memanfaatkan layanan Face Recognition Boarding Gate untuk penumpang KA Sribilah Utama dan KA Putri Deli keberangkatan Stasiun Medan.

Teknologi boarding otomatis ini memungkinkan penumpang melakukan proses boarding tanpa menunjukkan tiket maupun kartu identitas, sehingga lebih cepat, praktis, dan efisien.

KAI Divre I Sumatera Utara terus berkomitmen meningkatkan keselamatan serta memberikan pelayanan terbaik demi memastikan pelanggan dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perjalanan kereta api, masyarakat dapat mengakses aplikasi Access by KAI, menghubungi Contact Center 121, atau mengikuti akun media sosial KAI di @kai121_, @keretaapikita, dan @medankeretaapi.(san/azw)

Jelang Peluncuran Smart Tax Mobile & Smart Tax Office, Rico Waas: Teknologi Mempermudah Bukan Bikin Rumit

BERBINCANG: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas (kiri) saat berbincang di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Rabu (26/11).
BERBINCANG: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas (kiri) saat berbincang di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Rabu (26/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya transparansi dan kemudahan akses dalam digitalisasi layanan pajak daerah. Ia juga meminta setiap laporan masyarakat melalui aplikasi perpajakan dapat diterima langsung oleh Wali Kota dan memiliki tindak lanjut yang jelas.

Penegasan ini disampaikan Rico Waas setelah pemaparan Kepala Badan Pendapatan Daerah, M Agha Novrian, tentang aplikasi Smart Tax Mobile dan Smart Tax Office, di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Rabu (26/11). Kedua aplikasi yang dibuat Bapenda ini akan diluncurkan pada 2 Desember 2025 bersamaan dengan acara Sosialisasi Digitalisasi PKB dan Opsen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Inspektur Erfin Fahrurrazi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane, serta Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdako, Rasyid Ridho Nasution, Rico Waas menekankan bahwa digitalisasi perpajakan harus benar-benar mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama melalui sistem pelaporan yang transparan, mudah digunakan, dan memberikan kepastian tindak lanjut.

“Jangan sampai masyarakat melapor tapi tidak ada kabar balik. Itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan,” ujarnya.

Ia juga mendorong penyempurnaan aspek teknis, termasuk integrasi pembayaran melalui QRIS, penyederhanaan tampilan aplikasi, serta penyediaan dashboard yang menampilkan data penting seperti wajib pajak aktif, daftar penunggak, dan progres realisasi penerimaan.

“Teknologi harus mempermudah pekerjaan, bukan membuatnya semakin rumit,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menjelaskan bahwa Smart Tax Mobile dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pencetakan bukti bayar secara mandiri tanpa harus datang ke kantor Bapenda.

“Masyarakat dapat membayar pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, tenaga listrik, air tanah, reklame, hingga PBB langsung melalui aplikasi,” ujarnya.

Aplikasi ini juga menyediakan fitur Lapor Bapenda yang memungkinkan masyarakat mengajukan pertanyaan, masukan, dan pengaduan dengan tindak lanjut maksimal 1×24 jam.

Untuk sisi internal, Bapenda menyiapkan Smart Tax Office sebagai aplikasi yang memantau penerimaan pajak secara real time sekaligus mengelola pendaftaran dan pelaporan pajak daerah. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya dan terintegrasi langsung dengan Smart Tax Mobile.

Peluncuran kedua aplikasi ini, lanjutnya, diharapkan dapat menghadirkan layanan perpajakan yang lebih modern, transparan, dan responsif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pajak daerah. (map/azw)

Komisi IV Pertanyakan Sistem Pengendalian Banjir SDABMBK

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Dr M Afri Rizki Lubis SM MIP menyoroti masalah banjir yang terus berulang terjadi di Kota Medan. Teranyar, banjir parah mengepung Kota Medan sejak Rabu (26/11) hingga Kamis (27/11/2025).

Politisi Partai NasDem itu menyinggung berbagai proyek pengendalian banjir yang dibangun Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi
(SDABMBK) Kota Medan seperti pembangunan kolam retensi, u-Ditch, Subdrain dengan culvert box hingga drainase belum bekerja secara optimal meski menelan anggaran besar.

“Hari ini banjir besar melanda Kota Medan. Masyarakat bertanya, apa gunanya semua yang dikerjakan Dinas SDABMBK Medan selama ini,” ucap Rizki Lubis kepada Sumut Pos, Kamis (27/11).

Rizki Lubis yang tinggal di Jalan Karya Tani, Kecamatan Medan Johor itu pun mengaku menjadi salah satu korban banjir, Kamis (27/11/2025).

“Alhamdulillah, hari ini saya ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat Kota Medan lainnya. Jalan Karya Tani dan daerah lainnya di Medan Johor ini juga mengalami banjir,” ujarnya.

Untuk itu, Rizki Lubis pun mendorong dilakukannya audit teknis terhadap seluruh proyek pengendalian banjir dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat agar penggunaan anggaran lebih transparan.

“Saya pikir perlu diaudit pembangunan kolam retensi, u-Ditch, Subdrain dan semua proyek yang merupakan bagian dari penanganan banjir di Kota Medan,” katanya.

Diterangkan Rizki Lubis, Dinas SDABMBK Kota Medan tidak boleh hanya menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah namun tidak menghasilkan apapun dalam penanganan banjir.
“Seharusnya, anggaran besar yang sudah digelontorkan Pemko Medan dapat memberikan solusi untuk permasalahan banjir di Kota Medan,” tuturnya.

Belajar dari banjir besar yang melanda Kota Medan saat ini, Rizki Lubis meminta Dinas SDABMBK Kota Medan bergerak cepat dalam menormalisasi seluruh drainase di Kota Medan. Tak hanya itu, seluruh drainase yang dibangun harus saling terintegrasi hingga dapat mengalir dengan lancar ke sungai.

“Komunikasi dengan BWSS II juga harus ditingkatkan, pastikan seluruh sungai di Kota Medan terus dinormalisasi agar dapat menampung debit air dalam jumlah yang besar dari drainase. Hari ini, banyak masyarakat Kota Medan yang merasakan kesedihan akibat banjir yang menerpa keluarganya. Kita minta keseriusan Dinas SDABMBK dalam menuntaskan masalah banjir di Kota Medan,” tegasnya.(map/azw)

Paripurna DPRD Sumut Diwarnai Atap Bocor, Dampak Hujan Deras Ember Berserakan di Lantai

Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut tampak ember berserakan di lantai akibat tetesan air dari atap bocor saat Sidang Paripurna berlangsung, Kamis (27/11).
Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut tampak ember berserakan di lantai akibat tetesan air dari atap bocor saat Sidang Paripurna berlangsung, Kamis (27/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SUASANA sidang paripurna DPRD Sumut, Kamis (27/11/2025) berlangsung tidak seperti biasanya. Di tengah agenda pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemprov Sumut ke PT Bank Sumut, para peserta sidang justru dibuat tidak nyaman akibat bocornya atap gedung dewan.

Sejumlah ember tampak diletakkan di lantai ruang paripurna untuk menampung air yang merembes dari atas bangunan gedung wakil rakyat yang megah tersebut.

Kondisi itu semakin tampak mencolok karena sidang paripurna hanya dihadiri oleh sebagian kecil anggota dewan. Meski demikian, Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus tetap melanjutkan jalannya sidang bersama Wakil Ketua Dewan Ricky Anthony, mengingat pentingnya pembahasan terkait penyertaan modal tersebut.

Di lorong ruang paripurna, terlihat diletakkan sejumlah ember guna menampung air yang tampak terus menetes. Beberapa kursi dan meja di area tertentu juga terlihat basah, sehingga mikropon di meja wakil rakyat dibungkus plastik agar bisa terhindar dari tetesan air.

Kondisi ini pun menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anggota dewan yang hanya hadir beberapa orang. Terlebih, ruangan itu seharusnya menjadi simbol wibawa lembaga legislatif daerah.

Anggota DPRD Sumut, Viktor Silaen SE MM ketika ditanya wartawan, menyampaikan keprihatinannya dan berharap Sekretariat DPRD Sumut segera bergerak melakukan perbaikan. Pasalnya, kondisi seperti itu tidak sepatutnya terjadi di ruang sidang utama yang sering menjadi tempat pembahasan keputusan penting bagi masyarakat Sumut.

“Bagaimana ini ruang paripurna bocor dan dibuat penampung air ember, serta mikropon yang ada di meja anggota dewan juga terpaksa dibungkus pakai plastik agar tidak terkena percikan air,” ujar Viktor seraya menilai situasi tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat membahayakan perangkat elektronik.

Viktor menambahkan, insiden seperti ini dapat merusak citra lembaga DPRD Sumut di mata publik yang seharusnya menjadi representasi profesionalisme dan kesiapan dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi serta penganggaran. Bangunan yang bocor justru menimbulkan kesan kurangnya perhatian terhadap fasilitas internal lembaga sendiri.

Lebih jauh, Viktor meminta agar Sekwan DPRD Sumut memastikan adanya inspeksi menyeluruh terhadap kualitas bangunan, terutama menjelang musim penghujan dan mengingatkan bahwa perawatan aset negara tidak boleh diabaikan, sebab berhubungan langsung dengan kelancaran tugas dan pelayanan terhadap masyarakat.

Meski ditengah suasana kurang kondusif, sidang paripurna tetap berjalan hingga selesai. Namun, kejadian ini menjadi catatan penting bagi pimpinan dan Sekretariat DPRD Sumut untuk segera melakukan pembenahan. (map/azw)

Pemko Tebingtinggi Alihkan Paket MBG untuk Korban Banjir

BERSAMA: Sekda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik (tengah) bersama Korwil BGN, BPBD, dan masyarakat, Jumat (28/11).( Azan Purba/Sumut Pos)
BERSAMA: Sekda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik (tengah) bersama Korwil BGN, BPBD, dan masyarakat, Jumat (28/11).( Azan Purba/Sumut Pos)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemko Tebingtinggi resmi mengalihkan distribusi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 28 November 2025 kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kebijakan ini diambil sebagai langkah cepat untuk memperkuat suplai pangan di seluruh posko pengungsian yang tersebar di sejumlah titik kota.

Pengalihan paket MBG ini menjadi respons langsung pemko terhadap meningkatnya kebutuhan pangan harian para pengungsi, menyusul curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan meluas di beberapa kecamatan.

Berdasarkan data yang diperoleh awak media, terdapat 14 Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di berbagai wilayah Kota Tebingtinggi. Kesemua sentra ini berada di bawah naungan Yayasan Bintang Ceria Indonesia, Yayasan Kemala Bhayangkari Tebingtinggi, dan Yayasan Merah Putih Sejati.

Seluruh SPPG tersebut setiap harinya memproduksi paket MBG sesuai kapasitas masing-masing, dan selama ini diperuntukkan bagi penerima manfaat program pangan bergizi dari pemerintah pusat dan daerah.

Namun, melihat situasi darurat yang terjadi akibat banjir, pemko mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan agar seluruh suplai Jumat (28/11) dialihkan khusus untuk korban terdampak. Arahan tersebut disampaikan melalui Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tebingtinggi.

Korwil BGN Kota Tebingtinggi, Widia Pertiwi menjelaskan, pengalihan MBG merupakan instruksi langsung dari Pemerintah Kota, mengingat lonjakan kebutuhan pangan di posko-posko banjir dalam dua hari terakhir.

“Seluruh SPPG telah kami arahkan untuk menyalurkan paket MBG langsung ke posko-posko banjir. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat pemenuhan pangan warga terdampak banjir,” ujar Widia.

Menurutnya, dengan kapasitas produksi yang cukup besar, pengalihan paket MBG ini memberi dampak signifikan terhadap ketahanan pangan para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Di sejumlah lokasi, distribusi paket MBG mulai terlihat berlangsung sejak pagi hari. Petugas SPPG bersama relawan dan perangkat kelurahan turut mengatur pembagian agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan penumpukan massa.

Pemko Tebingtinggi bekerja sama dengan Korwil BGN, BPBD, dan penyelenggara SPPG memastikan bahwa distribusi dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan merata. Pemko juga terus memantau kebutuhan tambahan apabila kondisi banjir belum surut.

Upaya ini mendapat apresiasi dari para pengungsi yang sebelumnya mengaku kesulitan mendapatkan suplai makanan siap santap, terutama bagi keluarga yang hadir dengan anak kecil dan orang tua lanjut usia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, turut turun langsung ke lokasi pengambilan bantuan MBG di area tanah lapangan Merdeka yang berada di Jalan Sutomo. Kehadiran Sekdako sekaligus memastikan agar pendistribusian berjalan lancar tanpa hambatan teknis.

Erwin mengatakan, pemko terus berupaya menambah dukungan logistik dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Dia juga mengingatkan agar warga tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama masa tanggap darurat.

Pengalihan MBG diharapkan dapat meringankan beban warga selama masa darurat banjir dan memastikan semua pengungsi mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya.

Dengan langkah cepat ini, Pemko Tebingtinggi menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan bencana dan perlindungan warga, terutama mereka yang paling rentan terdampak banjir. (mag-3/saz)

Ringankan Beban Warga Terdampak Banjir di Perbaungan, Polres Sergai Gelar Dapur Umum dan Salurkan Bantuan Sembako

SALURKAN: Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu diabadikan bersama pengurus Bhayangkari Cabang Polres Sergai saat menyalurkan bantuan di Perbaungan, Kabupaten Sergai, Jumat (28/11).
SALURKAN: Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu diabadikan bersama pengurus Bhayangkari Cabang Polres Sergai saat menyalurkan bantuan di Perbaungan, Kabupaten Sergai, Jumat (28/11).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka meringankan beban warga terdampak banjir Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), khususnya wilayah Desa Sei Bulu, Kecamatan Perbaungan, Polres Sergai membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan berupa sembako, Jumat (28/11).

Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu dalam sambutannya, mengatakan, kehadiran Polri dan Bhayangkari di tengah warga merupakan wujud kepedulian sekaligus upaya meringankan beban masyarakat terdampak banjir.

“Artinya kepolisian khususnya Polres Sergai saat ini hadir untuk membantu masyarakat terdampak banjir yang disebabkan curah hujan tinggi,” ungkap Jhon.

Jhon juga menuturkan, menurutnya saat ini Polres Sergai akan terus mengerahkan kekuatan demi masyarakat. Serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan semua elemen terkait, untuk memastikan bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta pengamanan di lokasi pengungsian berjalan dengan baik.

“Di sini kami, dalam hal ini Polres Sergai, hadir langsung untuk mengecek keadaan masyarakat, juga keadaan air yang berada di seputaran sungai Desa Sei Buluh,” jelasnya, didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Sergai Brenda.

Jhon berharap, dengan adanya bantuan berupa sembako beras SPHP 50 karung (lima kilogram), mie instan 20 kotak, minyak goreng dua kotak, dan telur 20 papan dari Polres Sergai ini, dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir.

“Dengan ini dapat pula terjalin hubungan yang baik antara Polres Sergai dengan pihak Kecamatan Perbaugan, maupun dengan pihak Desa Sei Buluh,” harapnya.

Untuk itu, Jhon pun mengajak seluruh masyarakat tetap awas terhadap potensi banjir susulan, serta tidak segan melapor kepada pihak Polres Sergai apabila membutuhkan bantuan di lapangan.

Di lokasi dapur umum, personel Polres Sergai dan Bhayangkari bergotong-royong menyiapkan makanan dengan peralatan masak sederhana di bawah tenda darurat, sambil memastikan setiap warga mendapatkan jatah secara tertib.

Sementara itu, beberapa pejabat utama Polres Sergai melakukan pengecekan ke lapangan, berdialog dengan relawan dan warga, untuk memastikan kebutuhan mendesak benar-benar terpenuhi. Bhayangkari ikut berpartisipasi membagikan paket sembako berisi bahan makanan pokok kepada warga di depan tenda pengungsian.

Adapun yang hadir pada kesempatan itu, yakni Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu, Ketua Bhayangkari Cabang Polres Sergai, pejabat utama Polres Sergai, Kapolsek Perbaungan AKP Japfri Simamora, pengurus Bhayangkari Cabang Polres Sergai, Camat Perbaungan Elmiati, Kepala Desa Sei Buluh, dan masyarakat Desa Sei Buluh. (omi/saz)

1...171819...15,593Page 18 of 15,593

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor