31 C
Medan
Thursday, April 2, 2026
Home Blog Page 18

Pesangon Suami Rp165 Juta Cair, Tangis Haru Linda Pecah di Acara Sosper Dodi Simangunsong

MEDAN, SumutPos co– Haru biru menyelimuti Lapangan Jalan Garu VI Ujung, Kelurahan Harjosari I, Sabtu (7/3/2026). Di tengah hiruk-pikuk Sosialisasi Perda (Sosper) Administrasi Kependudukan, sepasang suami istri, Rivai Sihombing dan Linda Susiani, datang dengan satu misi khusus: menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Anggota DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong.

Pasalnya, penantian panjang selama dua tahun berakhir manis. Hak pesangon Rivai sebesar Rp165 juta yang sempat tertahan di perusahaan, akhirnya cair dalam waktu kurang dari satu bulan setelah diperjuangkan oleh politisi Partai Demokrat tersebut.

Linda menceritakan kisah di balik keberhasilan ini dengan mata berkaca-kaca. Awalnya, ia hampir melewatkan acara Sosper pada Februari lalu karena harus bekerja demi sesuap nasi. Namun, sebuah dorongan kuat di hatinya membuat ia melangkah ke acara tersebut dan memberanikan diri duduk di barisan paling depan.

“Tuhan yang mempertemukan saya dengan Pak Dodi. Saat sesi tanya jawab, saya sampaikan masalah kami sambil menangis. Pak Dodi langsung berjanji akan membantu,” kenang Linda di hadapan Camat Medan Amplas Zulfahmi Tarigan, Lurah Harjosari I Fahmi Mais Matondang dan ratusan warga.

Janji itu bukan sekadar bualan politik. Tiga hari setelah pertemuan tersebut, Linda diundang ke gedung DPRD Medan untuk melengkapi berkas. Hasilnya nyata: dana ratusan juta rupiah yang menjadi hak suaminya kini sudah di tangan.

Bagi Dodi Robert Simangunsong, keberhasilan ini adalah “bahan bakar” tambahan untuk terus mengabdi. Wakil Ketua Fraksi Demokrat ini menegaskan, memperjuangkan hak warga, khususnya di Dapil IV (Medan Amplas, Kota, Area, dan Denai), adalah kewajiban mutlak.

“Jika kinerja saya bermanfaat bagi warga, itu adalah reward terbesar bagi saya dan tim. Kami tidak akan bosan membantu,” tegas Dodi.

Ia juga mengapresiasi Disnaker Sumut yang responsif sehingga masalah ini tidak berlarut-larut. “Semoga tidak ada lagi ‘Rivai-Rivai’ lain yang haknya terabaikan,” tambahnya.

Keluh Kesah KIS dan Bansos
Acara Sosper itu tidak hanya diisi dengan kabar bahagia. Dinamika warga juga terlihat saat Betty Boru Gultom mengadukan nasibnya. Istri tukang becak bermotor (Betor) ini mencurahkan keresahannya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang non-aktif, padahal ia harus rutin kontrol ke rumah sakit.

Betty juga mengaku tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal, dia sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menanggapi hal ini, perwakilan Dinas Sosial, Diniati, memberikan edukasi penting mengenai DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Ia menjelaskan bahwa warga harus memastikan diri masuk dalam desil 1-4 untuk layak menerima bantuan. Proses pendaftaran bisa dilakukan manual via kelurahan atau aplikasi Cek Bansos.

Meski demikian, Lurah Harjosari I, Fahmi Mais Matondang, mengingatkan warga untuk tetap realistis. “Masuk data DTSEN bukan berarti otomatis dapat bantuan. Semua tergantung kuota dari Kementerian Sosial di pusat,” jelasnya menutup diskusi yang penuh interaksi tersebut. (adz)

Wabup Dairi Gelar Safari Ramadhan di Sungai Raya

SERAHKAN: Wabup Dairi Wahyu Daniel Sagala, serahkan bantuan sembako kepada warga saat melakukan kunjungan Safari Ramadhan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Rabu (4/3).SUMUT POS/istimewa.
SERAHKAN: Wabup Dairi Wahyu Daniel Sagala, serahkan bantuan sembako kepada warga saat melakukan kunjungan Safari Ramadhan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Rabu (4/3).SUMUT POS/istimewa.

DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi kembali menggelar Safari Ramadhan sebagai upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Rabu (4/3), bertempat di Masjid Al-Fajar Tapindohara.

Safari Ramadhan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agel Siregar, serta dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Ahli Bupati, Camat, dan perwakilan TP PKK.

Dalam sambutannya, Wabup Wahyu menegaskan bahwa Safari Ramadhan bukan sekadar kegiatan seremonial. “Acara ini menjadi momen untuk menyambung silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan. Pemerintah hadir untuk memastikan sinergi dengan masyarakat tetap terjaga demi kelanjutan pembangunan di Kabupaten Dairi,” ujarnya.

Wabup Wahyu juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif bagi pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

“Pemerintahan Vickner Sinaga – Wahyu Sagala kini telah memasuki satu tahun. Meski anggaran terbatas, pemerintah tetap melaksanakan berbagai program pembangunan. Kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga kerukunan dan persatuan,” jelasnya.

Selain kegiatan silaturahmi, Safari Ramadhan di Sungai Raya dirangkai dengan berbagai kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat, antara lain pemeriksaan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), dan penyerahan bantuan tali asih berupa paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Staf Ahli TP PKK Dairi Sri Dewi Manik, yang turut hadir untuk memberikan dukungan langsung dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu dan keluarga yang membutuhkan.

Safari Ramadhan Pemkab Dairi menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya hadir dalam pembangunan fisik, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, menjaga sinergi, dan memperkuat rasa persatuan di setiap lapisan masyarakat. (rud/ila)

Kerja Sama Disnaker Sumut dan KEK Sei Mangkai, Hari Pertama Job Fair, Pelamar Membludak

TINJAU: Kadis Ketenagakerjaan Sumut Ir Yulian Siregar MAP didampingi jajarannya saat meninjau pelaksanaan job fair di Kawasan Industro Sei Mangkai, di Gedung Administratur KEK Sei Mangkai, Selasa (4/3). Foto.Liberti H Haloho.
TINJAU: Kadis Ketenagakerjaan Sumut Ir Yulian Siregar MAP didampingi jajarannya saat meninjau pelaksanaan job fair di Kawasan Industro Sei Mangkai, di Gedung Administratur KEK Sei Mangkai, Selasa (4/3). Foto.Liberti H Haloho.

BATUBARA – Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berkoordinasi dengan Administratur  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkai mengandeng 10 perusahaan industri  membuka 418 lowongan kerja (loker) bagi pencari kerja di Sumatera Utara (Sumut), mulai tanggal 4 hingga 6 Maret 2026.

Hari pertama dibuka pendaftaran, Selasa(4/3/2026) antusias pelamar kerja  terbilang tinggi. Terbukti, berkisar dua ribuan pelamar kerja  padati halaman  Kantor administratur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkai.

Informasi dari Kepala Bidang (Kabid) Disnaker Pemprovsu P Harahap meyebutkan ada sebanyak 418 loker yang dibuka dari  10 perusahaan dikawasan KEK Sei Mangkai.

Sistem penjaringannya, dilakukan terbuka selama 3 hari  (4-6/3/2026) dimulai sejak pagi dan berakhir pukul 14.30 WIB. Pencari kerja (pencaker) yang datang  mendapat  nomor urut, lalu mendapat registrasi dari panitia, selanjutnya dilanjutkan diwawancarai para  petugas Human  Resourse Development (HRD) 10 perusahaan penerima.

“Lewat job Fair ditahun ini, sehingga dipertemukanlah  pencaker dengan pihak perusahaan. Dan  kita minta bantu pihak KEK Sei mangkai memfasilitasi,” terangnya.

Sebanyak 10 perusahaan yang buka loker masing masing, PT Sheel Oil Indonesia, PT Aice Sumatera Industry, PT Tanimas Resousces Internasional, PT Basic Internasional Sumatera, PT Ecooilis Jaya Indonesia, PT Gerbang Saranabaja (Kontraktir  PT. ecooils), PT Wijaya Engindo Nusa(kontraktor PT Eccoils), PT Kokoh Semesta, PT Guthrie Internasional Sel Mangkai Refinery.

Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Ir Yulian Siregar MAP saat ditemui Sumutpos, Selasa(4/3) menjelaskan bahwa, bursa kerja (job fair) atau loker dibuka dalam rangka mengurangi angka penganguran di Sumatera Utara.

Program Penempatan Tenaga kerja, Pemprovsu melalui Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan pameran bursa kerja ini.

Menurutnya, dibukanya job  fair lni berlangsung 3 hari mulai tanggal 3 sampai dengan 6 Maret 2026.  Lowongan yang diterima 418 orang dari 10 perusahan industri yang berada di kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkai.

Job fair saat ini merupakan perdana atau tahap awal di Tahun 2026, dan diharapkan terus berlanjut hingga terserap 10.000 tenaga kerja.

Sesuai dengan target RPJMD Pemprovsu dimana di Tahun 2026 dan moU dengan KEK Sei Mangkai  ditargetkan 10.000 tenaga kerja. Ada peningkatan dari Tahun 2025 lalu terserap 3000 tenaga kerja.

“Jadi ini tahap awal dan terus berlanjut. Kita terus berkoordinasi dengan semua perusahaan di KEK Sei Mangkai.  Saat ini sudah beroperasi 20 perusahaan dan ke depan kemungkinan terus bertambah. Harapan kita, bisa menerima putra putri masyarakat  di Sumatera Utara sehingga bisa bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkai,”ungkap Ir Yulian Siregar MAP didampingi Kabid Bina Laporan Disnaker Sumut P Harahap. (lib/azw).

Pemkab Dairi dan BPN Bersinergi Optimalkan PAD Lewat PBB-P2 dan BPHTB

TUNJUKKAN: Bupati Dairi Vickner Sinaga dan Kepala Kantor BPN Dairi Daud Wijaya Sitorus, menunjukkan naskah nota kesepakatan usai melakukan penandatanganan, Rabu (4/3).SUMUT POS/istimewa.
TUNJUKKAN: Bupati Dairi Vickner Sinaga dan Kepala Kantor BPN Dairi Daud Wijaya Sitorus, menunjukkan naskah nota kesepakatan usai melakukan penandatanganan, Rabu (4/3).SUMUT POS/istimewa.

DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi resmi menjalin kesepakatan strategis dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dairi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kesepakatan ini difokuskan pada pengintensifan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), legalisasi aset tanah Pemkab, serta penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Bupati Dairi, Vickner Sinaga, bersama Kepala BPN Dairi, Daud Wijaya Sitorus, di ruang rapat Bupati, Rabu (4/3). Momen ini menjadi titik awal kolaborasi untuk memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi pertanahan dan pajak.

Usai penandatanganan, Bupati Vickner menekankan pentingnya kolaborasi kedua instansi dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang berdampak pada PAD.

“Penandatanganan ini menjadi acuan bagi Pemkab Dairi dalam upaya peningkatan PAD. Kami yakin kolaborasi yang erat antara Pemkab Dairi dan Kantor Pertanahan akan menjadi kunci keberhasilan mencapai target tersebut,” ujar Vickner.

Bupati Vickner juga berharap kerja sama ini akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, akses administrasi, serta pelayanan terkait PBB-P2 dan BPHTB. Selain itu, kerja sama ini diharapkan mendorong optimalisasi penerimaan PAD yang lebih signifikan di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Dairi Daud Wijaya Sitorus, menjelaskan bahwa nota kesepakatan sebelumnya sudah pernah dilakukan pada 2024. Namun, kali ini pembaruan dilakukan dengan memasukkan legalisasi aset tanah milik Pemkab Dairi sebagai salah satu fokus utama.

“Dengan terlaksananya penandatanganan ini, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini bisa semakin ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan PAD Kabupaten Dairi,” ujarnya.

Kesepakatan strategis ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pendapatan asli daerah melalui sinergi dengan BPN, sekaligus memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pertanahan dan perpajakan. (rud/ila)

Empat Bocah Bersaudara Tewas Tenggelam di Kolam

RUMAH DUKA: Suasana rumah duka di Dusun Rokan Baru, Desa Rondaman, Kabupaten Padanglawas Utara.
RUMAH DUKA: Suasana rumah duka di Dusun Rokan Baru, Desa Rondaman, Kabupaten Padanglawas Utara.

PALUTA – Isak tangis pecah di Dusun Rokan Baru, Desa Rondaman, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta). Empat bocah ditemukan tak bernyawa mengapung di sebuah kolam milik warga, Kamis (5/3) kemarin.

Peristiwa memilukan itu terjadai menimpa dua pasang bersaudara, Azizi Wahab Tanjung (7) dan adiknya Johar Partaonan Tanjung (4), serta Pitri Ripai (8) dan Sri Anggun Ripai (5). Keempatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga kehabisan napas saat berenang bersama.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, petaka bermula sekitar pukul 15.00 WIB. Seorang saksi mata, Maradongan Nasution, sempat melihat keempat anak tersebut asik mandi di kolam milik Maruli Nasution. Tanpa firasat buruk, saksi meninggalkan lokasi untuk mencari brondolan sawit.

Nahas, saat saksi kembali ke kolam sekitar pukul 17.30 WIB untuk mandi, suasana sudah berubah. Kakak dari kempat korban yang saat itu datang mencari adik-adiknya melihat korban mengapung di air kolam.

“Saat saksi mengarahkan pandangannya ke tengah kolam, ia terkejut melihat keempat bocah tersebut sudah dalam kondisi mengapung,” ujar Kapolsek Padangbolak, AKP Abdul Hakim Harahap.

Pihak Kepolisian Sektor Padangbolak yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan tim medis memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Kapolsek AKP Abdul Hakim Harahap mengimbau dengan agar peristiwa ini menjadi pelajaran pahit bagi seluruh orang tua di wilayah Paluta.

“Kami mengimbau para orangtua untuk lebih memperketat pengawasan terhadap anak-anak saat bermain, terutama di area rawan seperti kolam atau sungai, agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.

Kini, keempat jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Desa Rondaman pun diselimuti duka mendalam atas hilangnya empat nyawa muda dalam satu waktu yang bersamaan. (mag-12/azw)

Konsulat Jenderal Jepang di Medan Serahkan Hibah Grassroots ke Yayasan Sintesa

SERAHKAN: Pemerintah Jepang memberikan bantuan dana hibah melalui program Grant Assistance for Grass-roots Human security Projects untuk pengadaan satu unit Yamaha Water Purification System di Kecamatan Aek songsongan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (4/3). 
SERAHKAN: Pemerintah Jepang memberikan bantuan dana hibah melalui program Grant Assistance for Grass-roots Human security Projects untuk pengadaan satu unit Yamaha Water Purification System di Kecamatan Aek songsongan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (4/3). 

MEDAN – Pemerintah Jepang memberikan bantuan dana hibah melalui program Grant Assistance for Grass-roots Human security Projects untuk pengadaan 1 (unit) Yamaha Water Purification System di Kecamatan Aek songsongan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dana hibah tersebut disalurkan melalui kerja sama antara Konsulat Jenderal Jepang di Medan dengan Yayasan Sinar Tani Indonesia (Sintesa). Kontrak kerja sama ini ditandatangani pada Rabu, (4/3).

Acara tersebut dihadiri oleh Furugori Toru, Konsul Jenderal di Medan dan ketua yayasan Sintesa Bapak Aprizal Kurniawan. Proyek ini adalah proyek kemitraan publik-swasta bersama Yamaha Motor Co Ltd.

Masyarakat Desa Lobu Rappa saat ini mengalami kesulitan dalam mengakses air minum  layak konsumsi sesuai dengan standar kesehatan nasional. Proses penjernihan air minum di desa Lobu Rappa kerap sekali hanya melalui proses memasak tanpa adanya filterisasi. Sering sekali, masyarakat Lobu rappa mengonsumsi air yang tidak layak minum sehingga menyebabkan berbagai kondisi penyakit seperti diare, muntah dan penyakit air lainnya.  Sementara dengan kondisi ekonomi, masyarakat kesulitam untuk membeli air minum berkualitas baik.

Melihat kondisi tersebut, yayasan Sintesa mengajukan permohonan proposal kepada pemerintah Jepang melalui skema hibah Grassroots. Upaya pengadaan mesin Yamaha Water Purification System adalah salah satu langkah konkrit untuk memberikan akses mudah terhadap hak dasar manusia dalam mendapatkan air minum yang aman dan berkualitas.

Konsul Jenderal di Medan Furugori Toru mengatakan, pengadaan Yamaha Water Purification System dinilai sesuai dengan tujuan program Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects. ‘’Maka Konsulat Jenderal Jepang di Medan memutuskan untuk mendukung pengadaan 1 (unit) mesin Yamaha Water Purification System untuk Yayasan Sintesa. Bantuan hibah ini merupakan bentuk kerjasama, dukungan dan wujud kepedulian dari masyarakat Jepang kepada masyarakat Indonesia.  Dengan adanya prasarana air minum, diharapkan dapat menunjang kebutuhan dasar masyarakat Kecamatan Aek Songsongan sehari-hari yang didalamnya terdiri dari beberapa desa yaitu Lobu Rappa, Tangga dan Gunung Melayu,’’sebutnya.

Bantuan Hibah Grassroots dari Pemerintah Jepang kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan dasar manusia di berbagai bidang termasuk kesehatan, sosial, pendidikan, dan lingkungan sehingga hubungan persahabatan dan kerja sama Jepang dan Indonesia akan makin erat ke depannya. (sih)

Pemprovsu Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

KUNJUNGAN: Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra di Ruang Kerja Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan. Jumat (6/3/2026).
KUNJUNGAN: Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra di Ruang Kerja Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan. Jumat (6/3/2026).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hasil sensus tersebut diharapkan dapat membantu perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di Sumut secara lebih terarah dan berbasis data.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (6/3/2026).

Melalui sensus ekonomi, kata Sulaiman, akan diperoleh gambaran kondisi riil dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar. Data yang dihasilkan dari sensus ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang akurat, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

“Pada prinsipnya kami mendukung Sensus Ekonomi 2026, karena dalam pembangunan memang membutuhkan data. Pemprov Sumut siap bersinergi dengan BPS Sumut dalam hal sumber daya manusia dan juga publikasi untuk menyukseskan terselenggaranya Sensus Ekonomi 2026,” ujar Pj Sekda.

Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan, saat ini BPS tengah menyiapkan petugas sensus. Secara nasional dibutuhkan sekitar 190.000 petugas Sensus Ekonomi 2026, sedangkan di Sumut diperkirakan membutuhkan sekitar 13.000 petugas.

Petugas sensus tersebut akan direkrut dari kalangan mahasiswa, dosen, akademisi, serta masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Program ini juga menjadi bagian dari kegiatan padat karya.

“Perekrutan petugas sensus ekonomi dimulai pada April. Mereka akan mendapatkan pelatihan selama tiga minggu secara kontinu. Sensus ekonomi akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026,” kata Asim.

Untuk itu, BPS Sumut mengharapkan dukungan penuh dari Pemprov Sumut guna memastikan partisipasi aktif masyarakat dan para pelaku usaha. Data akurat dari sensus ini akan menjadi fondasi bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sensus ini akan memotret seluruh unit usaha nonpertanian. Tujuannya untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan di setiap kabupaten/kota, mengidentifikasi penyebaran pelaku usaha mulai dari skala kecil (UMKM) hingga besar, serta menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur terhadap kebijakan ekonomi yang telah berjalan.

Diketahui, Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan terdapat 1,18 juta usaha/perusahaan nonpertanian di Sumut yang dikelompokkan dalam 13 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.(san/ila)

Edaran BHR dan THR, Sudah Tersosialisasikan

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan Ramaddan, memastikan edaran soal Bonus Hari Raya (BHR) dan Tunjangan Hari Raya (THR) sudah tersosialisasikan secara menyeluruh di Kota Medan.

“Sudah kita teruskan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan untuk dipedomani dan dipatuhi segala aturan yang berlaku,” ucap Ramaddan, Jumat (6/3/2026).

Ditegaskannya, segala aturan yang berlaku tentu ada konsekuensi jika tidak dijalankan dengan baik dan menyeluruh.

“Beberapa poin sudah dijelaskan dalam edaran itu. Dan setiap tahun juga hampir sama isinya. Saya rasa setiap perusahaan sudah mengerti dan paham akan kewajibannya setiap Lebaran, termasuk konsekuensinya jika tidak menjalankan,” ujarnya.

Meski sudah disosialisasikan, Ramaddan mengaku pihaknya tetap akan melakukan pengawasan di lapangan dan menerima aduan lewat nomor interaktif yang sudah disebar.

“Nomor aduan tetap aktif selama 24 jam selama hari kerja (Senin-Jumat). Petugas kita selalu stand by untuk menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Kita ingin memastikan tidak ada hak pekerja yang terlewatkan, ini komitmen kita sejak awal. Itu dibuktikan dengan diresmikannya Posko THR oleh Pak Wali semalam,” katanya.

Untuk itu, Ramaddan pun mengimbau kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku.

“Jika berkaca pada tahun lalu, tingkat kepatuhan perusahaan di Kota Medan sangat tinggi. Harapannya tentu tidak ada kasus soal THR dan BHR tahun ini,” pungkasnya. (map/ila)

Perkuat Kolaborasi Strategis, BKKBN Sumut dan Kodam I/BB Sinkronkan Program Prioritas dan MBG 3B

AUDIENSI: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Dr Fatmawati saat melakukan audiensi dengan Pangdam 1/BB Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, di ruang kerja Pangdam Makodam 1/BB. Istimewa/Sumut Pos
AUDIENSI: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Dr Fatmawati saat melakukan audiensi dengan Pangdam 1/BB Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, di ruang kerja Pangdam Makodam 1/BB. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN- Upaya mempercepat pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas generasi mendatang terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Dr Fatmawati melakukan audiensi dengan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (BB) Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, di Ruang Kerja Pangdam, Makodam 1/BB, Rabu (4/3).

Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan sejumlah program prioritas Kemendukbangga/BKKBN, khususnya Program Prioritas/Quick Win, penguatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), serta dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran 3B, yaitu ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita non PAUD.

Dalam pertemuan tersebut, Dr Fatmawati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi aktif dari berbagai pihak, termasuk TNI.

“Sinergi dengan Kodam I/Bukit Barisan merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan KB dan intervensi percepatan penurunan stunting menjangkau hingga ke wilayah terpencil. Dukungan TNI sangat penting agar Program Makan Bergizi Gratis bagi sasaran 3B dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan pelayanan KB melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi di lapangan. Program ini dinilai mampu memperluas akses layanan kesehatan reproduksi dan edukasi keluarga berencana, khususnya di daerah perdesaan.

Sementara itu, Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa mengatakan, komitmen penuh Kodam I/Bukit Barisan untuk mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Mempersiapkan generasi yang sehat dan bergizi baik adalah investasi jangka panjang bangsa. Kami siap bersinergi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD, agar benar-benar tepat sasaran dan dilaksanakan secara transparan,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam mendukung program sosial dan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (dwi/ila)