Home Blog Page 180

Banjir Terjang Rumah hingga Roboh di Sei Lepan Langkat, Masyarakat Masih Ngungsi

Kondisi rumah masyarakat korban banjir di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Langkat yang hancur dihantam derasnya arus air. (Istimewa/Sumut Pos)
Kondisi rumah masyarakat korban banjir di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Langkat yang hancur dihantam derasnya arus air. (Istimewa/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat pada satu desa di Kecamatan Sei Lepan, Langkat, masih mengungsi hingga tiga pekan berlalu musibah banjir. Di Kecamatan Sei Lepan, dilaporkan ada 14 desa dan kelurahan yang terdampak banjir.

Namun kini, dilaporkan sudah surut. Pun begitu, masyarakat pada satu desa masih mengungsi.

Camat Sei Lepan, M Iqbal mengungkapkan alasan masyarakat masih mengungsi. “Hanya satu desa saja yang masih ada pengungsi, itu dari Desa Harapan Makmur,” ungkap Iqbal, akhir pekan kemarin.

Musibah banjir merusak rumah masyarakat Desa Harapan Makmur. Arus air yang deras itu juga menghanyutkan puing-puing rumah, pasca dihantam banjir.

Dia menyebut, masyarakat dari Desa Harapan Makmur mengungsi bukan karena banjir yang masih merendam. Namun, banyak rumah masyarakat yang sudah hancur.

“Itu alur sungai yang keluar, lokasinya di perbatasan Sei Lepan dan Brandanbarat,” bebernya.

Pemerintah saat ini juga tengah fokus kepada rumah korban banjir yang rusak dihantam banjir bandar tersebut. Hal tersebut agar mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak huni.

“Hari ini kami fokuskan ke situ dulu, dan membantu logistik. Kemudian yang menjadi perhatian kami yang lainnya yaitu di Desa Lama untuk menutup bedungan yang pecah,” kata Iqbal.

“Kalau ini makin pecah, air akan masuk sampai ke Kecamatan Babalan. Apalagi kondisi cuaca saat ini hujan rintik-rintik,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUTR Langkat, Khairul Azmi menjelaskan, pihaknya mulai memperbaiki infrastruktur pasca bencana. “Untuk kegiatan infrastruktur pasca bencana mana yang bisa kita tangani, pasti ditangani. seperti jembatan sementara, dan tanggul-tanggul yang kecil yang pecah,” ujarnya.

Selebihnya, kata Azmi, karena keterbatasan dana di Langkat, pemkab telah memproses pengajuan Jitu Pasca Bencana (Jitupasna), untuk mengambil dana rehabilitasi pasca bencana. “Mungkin proses dalam satu bulan ini harus selesai, insya allah anggarannya turun antara bulan Februari dan Maret 2026,” ujar Azmi.

“Tapi tanggul-tanggul yang kecil itu akomodir sama pemda, sedangkan yang besar tanggungjawab pusat,” pungkasnya. (ted)

Agus Setiawan Siap Bantu Warga Dapatkan Bantuan PIP

MEDAN, SumutPos.co – Pendidikan adalah salah satu jembatan utama menuju masa depan yang lebih baik. Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), ribuan anak-anak di seluruh pelosok negeri kini memiliki akses yang lebih luas untuk meraih pendidikan yang layak, tak terkecuali di Kota Medan.

Sayangnya, saat ini masih ada warga Kota Medan yang belum merasakan manfaat PIP tersebut. Seperti yang terungkap dalam reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Agus Setiawan di halaman Sekolah WR Supratman Jalan Asia Medan, Kelurahan Sei Rengas I, Medan Kota, Minggu (21/12/2025).

Dalam reses itu, Nur Asiah warga Jalan Denai mengaku sangat berharap anaknya bisa mendapatkan bantuan dari PIP. Sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat program itu, Asiah mengaku sudah menanyakan langsung kepada kepala sekolah di tempat anaknya bersekolah, yakni SD Negeri di kawasan Jalan Denai.

“Katanya, program PIP itu di masing-masing sekolah sudah ada kuotanya. Kalau saya mau, saya disarankannya untuk meminta bantuan kepada orang partai. Jadi melalui kesempatan ini, saya berharap anak saya bisa dapat PIP,” kata Nur Asiah.

Sementara Asmawati, warga lainnya menyampaikan, anaknya ketika masih duduk di bangku SD dapat PIP. Tapi saat di SMP, anaknya tidak dapat lagi. “Saya juga berharap agar dapat dibantu supaya anak saya bisa dapat lagi PIP,” ujarnya.

Menyikapi aspirasi masyarakat ini, Agus Setiawan menjelaskan, PIP adalah sebuah program pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu membiayai pendidikan.

Tujuannya, agar siswa tetap bisa bersekolah, mencegah putus sekolah, dan memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan hingga menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai, yang dapat dicairkan melalui rekening bank.

Dijelaskan Agus, untuk mendapatkannya, siswa bisa mendaftar ke sekolah yang bersangkutan. Sekolah akan mencatat data siswa dan mendaftarkannya melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Namun begitu, sampaikan data dan persyaratannya ke tim saya. Nanti akan kami survei dan saya rekomendasikan kepada kepala dinas pendidikan agar anak ibu bisa mendapatkan manfaat PIP ini,” tegas politisi muda PDIP Medan ini.

Selain PIP, warga juga mengeluhkan kondisi jalan rusak di kawasan Jalan Puri, Jalan Laksana, dan Jalan Sun Yat Sen Medan, kerusakan jalan disana, menurut warga dikarenakan proyek galian drainase, pipa, dan kabel optik. Proyek galian itu sering ditinggalkan begitu saja, sehingga membahayakan pengguna jalan. Bahkan sudah ada korban jiwa.

Menyikapi keluhan ini, Agus Setiawan meminta Dinas SDABMBK segera menindaklanjutinya. “Bapak ibu bisa melaporkan kondisi jalan rusak ke nomor WhatsApp saya disertai foto dan lokasi yang jelas. Setiap pengaduan akan saya rekomendasikan ke Dinas SDABMBK untuk segera ditindaklanjuti,” kata Agus.

Sementara Kepala UPT SDABMBK Medan Kota M Eka Indrawan mengaku akan segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak di Jalan Puri, Jalan Laksana, Jalan Turi, Jalan Sutrisno dan lainnya. Eka menekankan, perbaikan infrastruktur membutuhkan koordinasi lintas instansi, dan laporan warga akan diprioritaskan sesuai urgensi. “Khusus perbaikan jalan di Jalan Puri tepat di depan Gang Hasan Basri, akan kami kerjakan di awal 2026,” tandasnya.

Sebagai penutup, Agus yang terpilih dari Daerah Pemilihan Medan Kota, Medan Area, Medan Amplas, dan Medan Denai ini menyampaikan, hasil reses akan menjadi bahan evaluasi DPRD Medan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan, kelurahan, serta jajaran OPD yang menangani masalah warga. (adz)

Pastikan Percepatan Pemulihan Fasilitas Umum di Aceh, Direksi dan Relawan PLN Turun Langsung

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar (kanan) dan Direktur Manajemen Risiko, Adi Lumakso (kedua dari kiri) saat berdiskusi dengan pengurus masjid dan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Masjid Baitul Quddus Mendale, Aceh Tengah untuk mendukung upaya pemulihan sarana ibadah.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar (kanan) dan Direktur Manajemen Risiko, Adi Lumakso (kedua dari kiri) saat berdiskusi dengan pengurus masjid dan tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Masjid Baitul Quddus Mendale, Aceh Tengah untuk mendukung upaya pemulihan sarana ibadah.

Aceh Tamiang — Jajaran Direksi PT PLN (Persero) bersama para relawan PLN turun langsung ke sejumlah fasilitas publik terdampak banjir di Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Tengah, pada Jumat (19/12/2025).

Upaya ini untuk memastikan bangunan serta instalasi listrik di rumah sakit, tempat ibadah, hingga sekolah aman dan siap digunakan kembali pascapulihnya sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria, dalam peninjauannya ke Masjid Besar Al Huda dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia Aceh Tamiang, menyampaikan bahwa pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan dilakukan secara terus menerus dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

“Sebelum memasukkan tegangan, petugas PLN harus mengecek dan memastikan setiap rumah sudah dalam posisi aman. Tidak bisa kita hidupkan begitu saja, karena ada potensi bahaya di mana masih banyak titik genangan air,” kata Dony.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh tim PLN yang terus berada di lapangan, memastikan setiap tahapan pemulihan berjalan optimal meski menghadapi berbagai tantangan.

“Jadi, terima kasih teman-teman PLN yang sudah luar biasa, para direksi yang sudah berhari-hari di sini. Insya Allah mudah-mudahan nanti dimudahkan prosesnya,” ujar Dony.

Peninjauan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan melalui program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peduli ke sejumlah lokasi terdampak di Aceh. PLN turut berkontribusi menyalurkan berbagai bantuan logistik, meliputi 10 truk air bersih, 6 truk toren air, peralatan kebersihan, selimut, serta perlengkapan ibadah untuk mendukung aktivitas dan kenyamanan warga di lokasi terdampak.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa PLN mengerahkan personel teknis serta melibatkan jajaran direksi untuk memimpin langsung pemulihan pasokan listrik dan layanan publik berjalan cepat, aman, dan berkelanjutan.

“Ini merupakan keseriusan kami untuk membantu proses pemulihan pascabencana, kami juga pastikan agar pasokan listrik ke pelanggan dapat dilakukan dengan cepat dan tetap mengutamakan keselamatan,” tutur Darmawan.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan tersebut, PLN menggelar kerja bakti pembersihan fasilitas umum, pemeriksaan instalasi listrik, hingga penyaluran bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat di beberapa lokasi terdampak.

Di Aceh Tamiang, kegiatan tersebut menyasar Masjid Besar Al Huda dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia Aceh Tamiang yang dipimpin langsung oleh Komisaris Independen PLN Yazid Fanani, Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, dan Direktur Distribusi PLN, Arsyadany G. Akmalaputri.

Tidak hanya di Aceh Tamiang, jajaran direksi lainnya, yaitu Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto dan Direktur Perencanaan Korporat & Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo juga memastikan fasilitas dan instalasi listrik di Masjid Raya Langsa Kota dan RSUD Langsa aman untuk dialiri pasokan listrik kembali.

Sementara di Takengon, Aceh Tengah, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar dan Direktur Manajemen Risiko PLN, Adi Lumakso memimpin langsung peninjauan pemulihan fasilitas publik di Masjid Baitul Quddus Mendale dan Sekolah Dasar Negeri 9 Kebayakan, untuk memastikan fasilitas layanan publik dapat kembali beroperasi dengan dukungan kelistrikan yang aman.

“Kami berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama pada saat-saat sulit seperti ini. Kehadiran dan dukungan Danantara menjadi kekuatan bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkas Darmawan. (ila)

Terungkap Dalam Reses Dodi Simangunsong: Warga Jalan Air Bersih Belum Nikmati Air Bersih

MEDAN, SumutPos.co- Warga Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, belum menikmati air bersih. Pasalnya hingga saat ini, harapan mereka untuk menjadi pelanggan Perumda Tirtanadi belum kesampaian.

“Kami tinggal di Jalan Air Bersih, tapi sampai saat ini kami belum bisa menikmati air bersih,” kata P Manalu, warga Jalan Air Bersih Gang Pelukis, dalam Reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2025 yang digelar Anggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong SH di Halaman SGO, Jalan GM Panggabean/Stadion Teladan, Kelurahan Teladan Barat, Medan Kota, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Manalu, sampai saat ini, warga di Jalan Air Bersih Gang Pelukis kesulitan air bersih karena belum ada yang menjadi pelanggan Perumda Tirtanadi. “Pipa Tirtanadi belum masuk ke gang kami,” kata Manalu.

Menurutnya, sekira tahun 2022, Manalu mewakili warga di sana sudah mengajukan ke Perumda Tirtanadi untuk pemasangan pelanggan baru. “Tidak tahu kenapa, mungkin karena ganti Dirut, pengajuan kami tak jelas realisasinya,” jelasnya.

Tak putus asa, Manalu kembali mengajukan pemasangan baru ke kantor pusat Perumda Tirtanadi. “Saya diminta mendata, berapa KK yang mau pasang baru. Setelah saya data, ada 15 KK yang mau masuk,” ungkap Manalu.

Namun, sebutnya, sampai saat ini belum ada realisasinya. “Sudah setahun, tapi pipa Tirtanadi belum masuk juga ke gang kami. Kami mohon, melalui reses ini bisa segera terealisasi,” kata Manalu

Sumarni Sinaga, warga Jalan Sempurna Gang Baru, mengeluhkan distribusi air Tirtanadi ke rumahnya. “Air hanya mengalir ke rumah kami mulai jam 2 hingga jam 5 pagi. Jadi untuk mendapatkan air bersih, setiap malam saya bergadang menunggui air,” ujarnya.

Hal senada disampaikan B Simangunsong, warga Jalan Pelajar. “Saya juga mengalami apa yang dialami Ibu Sumarni tadi. Saat kita sampaikan keluhan ke Cabang Medan Kota, malah disuruh pasang mesin pompa. Kalau pasang mesin pompa, buat apa kita jadi pelanggan Tirtanadi,” ketusnya

Menyikapi keluhan ini, Anggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong meminta agar Perumda Tirtanadi dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat ini. “Saya mau langsung eksekusi di lapangan. Saya tidak suka janji-janji, tapi tak terealisasi,” tegasnya.

Sementara Suprianto, perwakilan Perumda Tirtanadi yang hadir dalam reses itu mengaku, dirinya sudah mendapat informasi dari Cabang Medan Kota soal permohonan pemasangan pipa baru bagi warga di Jalan Air Bersih Gang Pelukis. “Jadi, usulan sudah diproses. Saat ini sedang proses pengajuan pemasangan pipa ke Perkim. Jika sudah dipasang Perkim pipanya, baru kita proses sambungan baru bagi warga di Gang Pelukis. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan,” ungkap Suprianto.

Terkait distribusi air yang kecil ke pelanggan, Suprianto mengaku kalau keluhan itu sudah mereka terima. “Kami.selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemarin banjir, IPA di Jalan Garu I terendam sehingga tidak dapat beroperasi,” ungkapnya.

Bukan hanya persoalan air bersih, warga juga mengeluhkan tentang kondisi jalan di seputaran Stadion Teladan, seperti Jalan Gedung Arca, Jalan Pelajar, dan Jalan Bahagia yang rawan macet akibat pedagang kaki lima (PK5) yang berjualan di trotoar hingga badan jalan.

Menyikapi ini, Irvan Lubis dari Satpol PP mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP untuk segera melakukan penertiban. “Hari ini juga tim akan segera turun,” tegasnya.

Sementara Lurah Teladan Barat Juni Hardian mengaku sudah sering mengimbau kepada para pedagang di kawasan Stadion Teladan dan sekitarnya untuk tidak berjualan di trotoar dan bahu jalan. “Kami hanya bisa mengimbau, karena hal eksekusi itu tidak ada pada kami, melainkan di Satpol PP,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, para pedagang yang berjualan di seputaran stadion teladan bukanlah warganya, melainkan warga dari Kelurahan Teladan Barat. “Saya bisa pastikan mereka bukan warga saya. Karena saya sudah turun langsung. Bahkan, ada juga pedagang yang bukan warga Medan Kota,” tegasnya.

Hadir dalam reses ini sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan, seperti dari dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas lingkungan hidup, dinas perhubungan, dinas kesehatan, Satpol PP, perwakilan Camat Medan Kota, Lurah Teladan Barat, dan Perumda Tirtanadi. (adz)

Tempe Produksi WB Rutan Medan Suplai Dapur MBG

BUAT TEMPE: Tempe karya warga binaan Rutan Kelas I Medan, kini menyuplai dapur MBG. (Ist)
BUAT TEMPE: Tempe karya warga binaan Rutan Kelas I Medan, kini menyuplai dapur MBG. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tempe hasil karya Warga Binaan (WB) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, yang diberi nama Ragusta Tempe kini menembus pasar dan dipercaya menjadi salah satu pemasok bahan pangan untuk Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis).

Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, mengatakan masuknya Ragusta Tempe ke dapur MBG merupakan bukti bahwa hasil karya warga binaan mampu bersaing dan diterima oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, tempe produksi warga binaan kita berhasil masuk untuk menyuplai kebutuhan tempe di dapur MBG,” ujarnya, Kamis (18/12).

Ia menambahkan, capaian tersebut sejalan dengan tujuan pemasyarakatan, yakni mempersiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan dan kepercayaan diri ketika kembali ke tengah masyarakat.

“Hal ini membuktikan bahwa hasil karya warga binaan mampu bersaing dan diterima oleh masyarakat, sekaligus menjadi bekal penting bagi mereka saat reintegrasi sosial,” katanya.

Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kegiatan produksi tempe yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan di dalam rutan. Warga binaan Rutan Kelas I Medan mampu menghasilkan tempe berkualitas yang memenuhi standar kebutuhan dapur MBG.

“Setiap pekannya, Ragusta Tempe secara rutin menyuplai sebanyak 220 batang tempe dengan total berat mencapai sekitar 106 kilogram,” beber Andi.

Program ini menjadi wujud nyata komitmen Rutan Kelas I Medan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan kewirausahaan.

Selain keterampilan produksi, warga binaan juga dibekali pengetahuan tentang manajemen usaha, pengendalian kualitas produk, serta kedisiplinan kerja. (man/azw)

THR dan Gaji ke-13 Guru Agama Wajib Dibayar

FOTO: Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis
FOTO: Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis

SUMUTPOS.CO – DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menilai tertahannya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru agama selama tiga tahun terakhir, merupakan cermin kegagalan sistem birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPRD Sumut, menegaskan persoalan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional aparatur sipil negara (ASN) dan tidak dapat lagi ditutup dengan alasan teknis administrasi.

Isu ini mengemuka dalam rapat kerja dan dengar pendapat gabungan Komisi A, Komisi C, dan Komisi E DPRD Sumut bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut), Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta perwakilan organisasi guru baru-baru ini.

Dalam forum tersebut terungkap, sejak 2023 hingga 2025 guru agama lintas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak menerima THR dan gaji ke-13, meski memiliki status kepegawaian, beban kerja, dan kewajiban yang sama dengan guru mata pelajaran umum yang haknya tetap dibayarkan setiap tahun.
Komisi E DPRD Sumut menegaskan, negara tidak boleh gagal hanya karena persoalan koordinasi antarinstansi. Menurutnya, ketidaksinkronan data antara Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pendidik.

Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis, menyebutkan persoalan ini bukan hanya kelalaian administratif, tetapi sudah mengarah pada pelanggaran prinsip kesetaraan dalam birokrasi.

“Guru agama adalah ASN dan PPPK yang sah. Jika hak mereka tertahan bertahun-tahun, ini bukan kesalahan kecil. Negara wajib hadir dan bertanggung jawab,” ucap Ahmad Darwis, Jumat (19/12).

Ahmad Darwis pun mendesak Pemprov Sumut agar segera membenahi sistem administrasi penggajian, menyelaraskan data lintas lembaga, serta menuntaskan pembayaran seluruh THR dan gaji ke-13 yang tertunggak.

“Penyelesaian persoalan ini akan menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi aparatur negara,” ujarnya.

Ahmad Darwis menegaskan, pembahasan yang dilakukan harus berujung pada keputusan konkret, dan bukan hanya sekadar rekomendasi. Integrasi data guru lintas instansi, perbaikan administrasi penggajian, serta pembayaran THR dan gaji ke-13 yang tertunggak menjadi tuntutan utama yang wajib direalisasikan Pemprov Sumut.

“Kami (DPRD Sumut) memperjuangkan hak guru agama bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan ujian kehadiran negara dalam menegakkan keadilan. Kita harus menghormati pengabdian pendidik, serta menjamin tidak ada diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional,” pungkasnya. (map/azw)

Berlindung di Balik Pajak Restoran, Sejumlah THM di Medan Tak Bayar Pajak

FOTO: Kepala Bapenda Kota Medan, Agha Novrian.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
FOTO: Kepala Bapenda Kota Medan, Agha Novrian.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SEJUMLAH Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Medan kedapatan tidak membayar pajak hiburan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan. THM-THM tersebut berdalih, pihaknya telah membayar pajak. Padahal, pajak yang dibayarkan hanya berupa Pajak Restoran.

“Ada beberapa THM seperti itu, mereka kedapatan tidak membayar Pajak Hiburan dengan ‘berlindung’ di balik Pajak Restoran. Maksudnya, mereka mengaku sudah bayar pajak, tetapi setelah kita cek yang mereka bayar hanya bayar Pajak Restoran,” beber Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M Agha Novrian kepada Sumut Pos, Jumat (19/12).

Dikatakan Agha, sejumlah THM di Kota Medan juga memiliki restoran ataupun kafe yang biasa digunakan para pengunjung untuk makan/minum. Dengan konsep seperti itu, rata-rata pengusaha hanya membayar pajak restoran dan mengabaikan pajak hiburan yang seharusnya juga dibayarkan.

“Jadi mereka berdalih bahwa pengelola sudah membayar pajak dari aktivitas makan/minum di kafe ataupun restoran mereka. Padahal konsepnya tidak seperti itu, lain kafe/restoran lain Tempat Hiburan, jadi pajaknya pun berbeda, meskipun usaha cafe/restoran dan tempat hiburannya berada di lokasi yang sama,” ujarnya.

Dijelaskan Agha, para pengusaha THM harus memahami perbedaan antara Pajak Restoran dengan Pajak Hiburan. Pemko Medan pun mengharapkan, para pengusaha tempat hiburan di Kota Medan tidak ‘berlindung’ di balik Pajak Restoran untuk menghindari pembayaran Pajak Hiburan yang seharusnya dibayarkan.

“Sudah ada beberapa THM yang kita tertibkan terkait kondisi seperti ini. Meski awalnya mereka mengelak, namun pada akhirnya mereka mau membayar Pajak Hiburannya, walaupun nilai pembayarannya masih ada juga yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini yang terus kita tegaskan,” ungkapnya.

Selain berfokus pada peningkatan pajak dari sektor hiburan, Agha Novrian juga menegaskan bahwa Bapenda Kota Medan juga terus berfokus pada Pajak Restoran. Adapun strategi yang dilakukan, yakni dengan terus memantau nilai transaksi sejumlah restoran setiap harinya.

“Jadi konsepnya, petugas yang ada kita minta untuk tongkrongi sejumlah restoran/kafe yang potensi transaksinya besar namun pajak yang disetorkan jauh dari harapan,” kata Agha.

Ia pun menjelaskan, para petugas Bapenda Kota Medan akan nongkrong di restoran/kafe tersebut minimal selama satu sampai dua minggu untuk bisa melihat nilai rata-rata transaksi harian hingga mingguan di restoran tersebut secara riil.

“Dari situ kita bisa koreksi, berapa nilai Pajak Restoran yang harus mereka bayarkan,” jelasnya.

Menurut Agha, strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Restoran. Pasalnya, sejumlah restoran yang telah ditongkrongi terbukti tidak membayar pajak restorannya sesuai dengan nilai transaksi riil.

“Setalah ditongkrongi, mereka tidak bisa mengelak soal nilai transaksi riil disana. Alhasil, mereka harus membayar sesuai nilai transaksi riil,” pungkasnya. (map/azw)

Dua Pemuda Didakwa Miliki 50 Butir Ekstasi

DAKWAAN: Dua terdakwa kasus kepemilikan ekstasi, menjalani sidang dakwaan di PN Medan, Jumat (19/12).
DAKWAAN: Dua terdakwa kasus kepemilikan ekstasi, menjalani sidang dakwaan di PN Medan, Jumat (19/12).

Iswahyudi (38), warga Medan Marelan dan Ahmad Ramadhan (25), warga Medan Sunggal, didakwa jaksa atas kasus kepemilikan 50 butir ekstasi, dalam sidang di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (19/12).

Jaksa Penuntut Umum (JPU), M Rizqi Darmawan, dalam dakwaannya menjelaskan, peristiwa bermula pada 30 Juli 2025. Saat itu terdakwa Iswahyudi berada di rumahnya ketika dihubungi terdakwa Ahmad Ramadhan yang menyampaikan adanya pesanan ekstasi sebanyak 50 butir.

Iswahyudi kemudian menghubungi seorang pria bernama Kumar (dalam penyidikan) untuk memesan ekstasi tersebut.

“Kumar menawarkan harga Rp140 ribu per butir, sehingga total transaksi mencapai Rp7 juta. Harga tersebut disetujui, meski uang yang tersedia baru Rp6,7 juta,” ujar JPU.

Selanjutnya, terdakwa Ahmad Ramadhan meminta Iswahyudi datang ke kosnya di Apel Kost, Jalan Sei Batu Gingging Pasar X, Padang Bulan Selayang, Medan. Di lokasi tersebut, Iswahyudi bertemu Ahmad Ramadhan dan seorang pria bernama Ozi yang disebut sebagai pembeli.

“Ozi kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp5,8 juta kepada Iswahyudi. Uang tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening yang diberikan Kumar melalui layanan BRILink di Jalan Setia Budi, Kota Medan,” jelas JPU.

Sekitar pukul 17.45 WIB, seorang pria tak dikenal yang mengaku suruhan Kumar datang ke kos tersebut dan menyerahkan 50 butir ekstasi yang dibungkus plastik hitam kepada Iswahyudi. Barang haram itu kemudian diserahkan kepada Ozi.

Namun saat para terdakwa meminta uang keuntungan sebesar Rp500 ribu, tiba-tiba empat petugas Polrestabes Medan, datang ke lokasi dan melakukan penangkapan. Ozi melarikan diri, sementara Iswahyudi dan Ahmad Ramadhan diamankan.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 50 butir ekstasi, uang tunai Rp500 ribu yang diduga hasil kejahatan, serta beberapa unit telepon genggam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika tersebut. Para terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Perbuatannya kedua terdakwa diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” pungkas JPU.

Usai mendengarkan dakwaan, hakin ketua Frans Effendi Manurung, melanjutkan sidang dengan mendengarkan kesaksian anggota polisi. (man/azw)

Danantara Bersama BUMN, Termasuk PLN, Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria (kedua dari kanan) didampingi Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan) menyapa dan memberikan semangat kepada relawan PLN yang turun membantu membantu masyarakat terdampak bencana setelah Apel Pelepasan Relawan BUMN Peduli pada Jumat (19/12) di Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.
COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria (kedua dari kanan) didampingi Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kanan) menyapa dan memberikan semangat kepada relawan PLN yang turun membantu membantu masyarakat terdampak bencana setelah Apel Pelepasan Relawan BUMN Peduli pada Jumat (19/12) di Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

DELISERDANG — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama belasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT PLN (Persero), menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Bantuan tersebut secara resmi dilepas dalam Apel Pelepasan Relawan BUMN Peduli di Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (19/12/2025) untuk didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak di Aceh.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan BUMN yang telah turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Ia menegaskan bahwa kehadiran BUMN dalam setiap situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban moral, mengingat BUMN adalah milik rakyat Indonesia.

“BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara,” ujar Dony.

Di bawah koordinasi Danantara, bantuan yang disalurkan oleh belasan perusahaan BUMN mencakup 109 armada truk berisi kebutuhan dasar tanggap darurat. Selain itu, sebanyak 1.066 relawan diterjunkan untuk mempercepat pemulihan di wilayah Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.

Dony menekankan bahwa aksi kemanusiaan ini dilakukan secara nyata dan berdampak langsung di lapangan, bukan sekadar simbolis.

Ia menyampaikan kebanggaannya atas keterlibatan relawan BUMN yang terjun langsung membantu masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden untuk hadir bekerja bersama rakyat dalam memperbaiki kondisi pascabencana.

“Saya merasa bangga melihat lebih dari
seribu karyawan BUMN yang bersedia turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak. Di saat yang sama, saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BUMN yang terus memastikan layanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat di wilayah terdampak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dony menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki peran vital bagi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor kelistrikan, harus menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama. Ia secara khusus mengapresiasi PLN yang bekerja siang dan malam untuk menghadirkan solusi kelistrikan bagi masyarakat terdampak.

“Untuk teman-teman di PLN, saya melihat langsung bagaimana mereka berjibaku tanpa henti. Prioritas kita hari ini adalah bagaimana menyediakan solusi listrik bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan,” kata Dony.

Dalam kesempatan tersebut, PLN turut berkontribusi dengan menyalurkan berbagai bantuan logistik yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Bantuan dari PLN meliputi 10 truk air bersih, 6 truk toren air, peralatan kebersihan, selimut, serta perlengkapan ibadah untuk mendukung aktivitas dan kenyamanan warga di lokasi terdampak.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa keterlibatan PLN dalam aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk selalu hadir bersama masyarakat, terutama di saat menghadapi kondisi darurat.

“Selain mengupayakan penormalan listrik secepatnya, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa logistik, dapur umum, air bersih, serta dukungan lainnya agar masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali,” ujar Darmawan.

Sejak awal terjadinya bencana di wilayah Sumatra hingga saat ini, PLN telah menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meliputi beras, minyak goreng, gula, mie instan, telur, makanan siap saji, air minum, perlengkapan bayi, selimut, serta obat-obatan.

Selain itu, PLN juga memberikan bantuan penunjang lainnya berupa pakaian baru, perlengkapan ibadah, alat kebersihan, water purifier, tenda, genset, air bersih, perahu karet, dan pembukaan dapur umum di 24 titik.

Ia menambahkan, kolaborasi antar BUMN yang dikomandoi Danantara menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kami percaya, dengan bekerja bersama dan saling menguatkan, bantuan yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” pungkas Darmawan. (ila)

Hasil Sidak Wali Kota Medan, Supermarket Jual Produk Kedaluwarsa

SIDAK: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar guna memantau stabilitas harga pangan dan keamanan untuk dikonsumsi masyarakat, Kamis (18/12).
SIDAK: Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar guna memantau stabilitas harga pangan dan keamanan untuk dikonsumsi masyarakat, Kamis (18/12).

SUMUTPOS.CO – JELANG perayaan natal dan tahun baru, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar guna memantau stabilitas harga pangan dan keamanan untuk dikonsumsi masyarakat, Kamis (18/12).

Dalam sidak tersebut, Rico Waas mengunjungi dua lokasi pasar yang berbeda, yakni pertama di pasar tradisional Pusat Pasar di Jalan MT Haryono dan lokasi kedua Irian Supermarket di Jalan Karya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, Rico Waas menyatakan bahwa harga komoditas pokok secara umum masih relatif stabil, artinya tidak ada terjadi lonjakan harga menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

“Setelah kita cek di dua pasar untuk harga normatif masih standar. Seperti beras premium di pasar modern harganya masih sama, sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000,” kata Rico Waas.

Sedangkan untuk ketersediaan barang, orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu menyebutkan sampai saat ini ketersediaan barang masih mencukupi.

“Untuk ketersediaan barang, terutama beras dan gula dipastikan dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” beber Rico Waas.

Meskipun harga dan ketersediaan stabil, namun Rico Waas memberikan catatan serius terhadap pasar modern. Sebab, dirinya menemukan adanya produk yang telah kedaluwarsa serta produk yang masa berlakunya mendekati kedaluwarsa namun masih dipajang di rak penjualan.

“Kami temukan ada barang yang kedaluwarsa dan yang satunya lagi sudah mau mencapai kedaluwarsa. Ini harus jadi concern sekali,” tegas Rico Waas.

Untuk itu, Rico Waas mengingatkan para pemilik usaha untuk mengontrol barang yang dijual jangan sampai membahayakan bagi masyarakat.

“Tolong jangan ada barang kedaluwarsa beredar di masyarakat. Ini penting sekali untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat,” pesan Rico Waas.

Rico Waas juga menginstruksikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan dibantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Sebab dirinya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali.

“Yang pasti kita berikan teguran kepada pemilik usaha, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi,” tegasnya.

Dalam peninjauan itu, Rico Waas turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas KP3 Kota Medan Ahmad Untung Lubis, dan Plt Dirut Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan Agus Syahputra. (map/azw)

1...179180181...15,913Page 180 of 15,913