Home Blog Page 1810

Gubernur Sumut Akui 4 Visi dan Misi Belum Tercapai

Gurbernur Sumut, Edy Rahmayadi.Bagus Syahputra/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang berakhir jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Edy Rahmayadi mengaku ada 4 visi dan misi belum tercapai dan harus dikejar hingga sekitar 7 bulan kedepan. Visi dan misi belum tercapai itu, adalah Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pertanian.

“Banyak, yang belum tercapai, masalah infrastruktur, pertanian, peternakan, kesehatan. Ini empat hal yang masih harus, kita pompa,” sebut Gubernur Edy kepada wartawan di depan Aula Tengku Rizal Nurdin, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Senin (21/2) pagi.

Mantan Pangkostrad itu, menjelaskan untuk pendidikan baru tercapai 64 persen. Untuk itu, Gubernur Edy akan terus memacu pencapaian sembari melakukan evaluasi terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut.

“Sedang mengevaluasi bersama, Kepala Dinas Pendidikan. Apakah mau saya ini, terlalu tinggi, atau capaian-capaiannya ini yang perlu kita evaluasi,” ucap Gubernur Edy.

Namun, Gubernur Edy tidak membeberkan tiga program visi dan misi lainnya, untuk pencapaian sudah berapa persen. Tapi, ia mengungkapkan belum tercapainya tersebut, terkendala dengan pandemi Covid-19. Sehingga fokus untuk pengendalian dan penanganan virus Corona itu.

“Karena apa, memang terhambat 2 tahun karena Covid-19. Jadi, saat itu mengalihkan, Covid ini kan datangnya mendadak. Sehingga merubah pekerjaan yang sudah tersturuktur, dibelokkan kepada penanggulan covid, termasuk finansial,” kata Gurbernur Edy.

Belum tercapainya 4 program visi dan misi itu. Disinggung apa kembali maju di Pilkada Sumut 2024. Mantan Ketua Umum PSSI mengungkapkan belum tahu. Tapi, ingin bertanya kepada Tuhan dulu.

“Tanya sama tuhan dulu, saya berharap ada orang yang lebih baik dari saya. Karena, pekerjaan ini, rasanya berat sekali, ada yang lebih baik begitu, kalian yang menilai. Kalau ditanya saya, saya ini lebih baik. Tapi, tidak fair di situ,” kata Gubernur Edy.

Disinggung kembali maju di Pilkada Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan siap maju, bila calon Gubernur yang akan maju dinilai dia abal-abal. Karena, Sumut harus dipimpin yang memiliki kinerja dan kredibilitas yang baik.

“Boleh jadi (maju di Pilkada Sumut 2024), nanti kita lihat. Tapi, kalau orangnya yang maju abal-abal juga, terpaksalah saya maju. Karena ini, rakyat ku, kampung ku, harus punya integritas,” ujar mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Diujung masa jabatannya, Gubernur Edy menegaskan akan menyelesaikan capaian visi dan misi, terutama Pendidikan dan Kesehatan. Menjadi target yang mutlak harus segara dicapai hingga September 2023.

“Standartnya dasar manusia, itu adalah pendidikan dan kesehatan. Ini yang saya geber dan di prioritaskan lebih besar dari pada target-target yang lain. Jadi pendidikan kesehatan ini harus mutlak. Sehingga kedepan kita punya penerus-penerus anak bangsa, berpendidikan dan orangnya sehat. Ini inti dari visi dan misi saya,” jelas Gurbernur Edy.(gus)

Kades Bawohosi Bantah Terkait Pemberitaan Dugaan Penggelapan Honor Mantan Kadusnya

Wawancara : Kades Bawohosi, Edison Halawa (memakai baju kemeja putih dengan memegang handphone tangan sebelah kanan) dan didampingi aparat desanya pada saat diwawancarai oleh sejumlah awak media di halaman Reskrim Polres Nisel. Senin, (20/2).

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Terkait adanya informasi di pemberitaan bahwa Kepala Desa Bawohosi Kecamatan Huruna telah dilaporkan oleh mantan Kadusnya berinisial BN atas dugaan penggelapan honor..

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Bawohosi, Edison Halawa kepada awak media di Halaman Reskrim Polres Nias Selatan. Senin, (20/2).

“Benar, gaji mantan Kadus II itu telah di Silpakan. Maka sebelum menyiapkan LPJ saya kembali mengingatkan sekretaris desa untuk memanggil Kadus tersebut untuk datang ke kantor desa ambil honornya, tapi dia tidak pernah datang. Karena dia tidak datang, maka honor Kadus itu saya Silpakan. Sebab LPJ tersebut selanjutnya saya menyerahkan di kantor DPMD Nias Selatan,” kata Edison.

Terkait dengan honor mantan aparat desa (Kadus II) bukan tidak dibayarkan, tetapi mantan Kadus II itu sejak bulan Mei-Desember 2021 tidak pernah aktif di kantor desa dan ditambah lagi setiap rapat juga tidak dihadirinya dibuktikan dengan daftar hadir.

Kemudian, pada saat pencairan siltap ke dua, saya memanggil Sekretaris dan Kaur Keuangan untuk menyampaikan kepada aparat desa supaya mempersiapkan berkas administrasi, pasalnya besok akan dilaksanakan pembagian honor. Kemudian saya menyampaikan kepada sekretaris desa untuk memanggil Kadus II tersebut secara khusus. Kenapa saya khususkan untuk memberikan honorernya karena Kadus itu segan datang ke kantor desa sebab dia sadar tidak melakukan kewajibannya.

“Mulai pagi sekira pukul 07:30 Wib sampai dengan siang kami melaksanakan pembagian honor kepada aparat desa, namun Kadus tersebut tidak datang ke kantor hingga malam kami menunggunya,” ungkapnya.

Lanjutnya Kades menyampaikan bahwa Kadus II tersebut telah diberhentikan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku sejak bulan Desember 2021.

“Mekanisme atau prosedur pemecatan Kadus tersebut yakni SP1, SP2, SP3, dan surat pemberhentiannya. Cuman pada saat aparat desa saya mengantarkan SP1, SP2, SP3, dan surat pemberhentian dirumahnya malah kadusnya tidak menerima,”

Menanggapi laporan yang di tuduhkan kepadanya, kades menyampaikan bahwa dia kaget, karena pada Tahun 2021-2022 semua proses hasil laporan pertanggungjawaban saya telah sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku, demikian juga LPJ yang telah saya buat kemudian saya serahkan di kantor dpmd dan inspektorat Nias Selatan tidak pernah ada bantahan (LPJ asal-asalan).

Secara pribadi setelah saya mengetahui informasi lewat di salah satu media online bahwa mantan Kadus II Desa Bawohosi telah melaporkan dirinya, tentu saya tidak menerima. Kenapa, apa yang dilaporkan atau disampaikan Kadus itu lewat media tersebut tidak sesuai fakta sebenarnya.

“Sempat saya baca isi berita tersebut Kadus menyampaikan bahwa dia datang ke kantor desa 3 kali seminggu. Kades membantah bahwa penyampaian mantan Kadus itu terkait datang ke kantor desa adalah bohong. Dan ditambah lagi dalam isi berita itu menyampaikan bahwa Kades memanggil dia (mantan Kadus) untuk sengkokol dalam hal mengkorupsikan ADD-DDD. Itu juga tidak benar informasi tersebut,” imbuhnya

“Disinggung mengenai laporan Kadus di Polres Nias Selatan. Edison Halawa mengatakan sebagai warga negara yang baik, kita tetap koperatif dan siap dipanggil untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai fakta dan bukti yang ada,” pungkasnya.

Kades menghimbau kepada masyarakatnya agar tenang dan bijak dalam menanggapi berita terkait apa yang dituduhkan oleh Kadus tersebut kepadanya.

“Saya berharap semoga mantan Kadus itu segera bertobat untuk tidak membuat laporan yang tidak sesuai fakta sebenarnya,” harapnya.

Hal senada juga Ketua BPD Bawohosi, Totonafo Halawa mengatakan bahwa berdasarkan apa yang mereka lihat sebagai mitra atau pengawas Kepala Desa Bawohosi hingga detik ini tidak pernah satupun persoalan dilakukan oleh Kades Bawohosi. Karena semua aturan-aturan itu telah dilaksanakannya dan termasuk juga yang namanya tranparans di Desa kami.

“Jadi, saya sebagai ketua merangkap anggota BPD Bawohosi merasa aneh melihat berita tersebut di media apalagi sampai ke pihak penegak hukum. Kenapa saya katakan aneh, karena mantan Kadus II itu sebelumnya saya puji (angkat jempol) sebab rajin datang ke kantor desa saat aktif tahun 2020. Tapi tahun 2021 Kadus ini tidak pernah hadir di kantor desa demikian pula setiap ada rapat tidak datang.,” Ungkapnya.

Kades Bawohosi itu setahu saya sudah berulang kali memanggil Kadus II itu untuk ambil honornya dan juga supaya aktif kembali. Artinya nilai perikamanusiaan Kades itu sangat tinggi. Bahkan pun mantan Kadus ini dipanggil melalui aparat desa, tapi tidak datang (tidak diindahkan).

Jadi, kenapa saya sampaikan tadi merasa anehnya karena ibarat ada udang dibalik batu artinya apa yang dilakukan oleh mantan Kadus itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Kades Bawohosi itu sudah melakukan pekerjaannya sesuai APBES itu sendiri dan semua sudah transparan. Pemerintahan Desa Bawohosi ini tentu jika ada masalah maka kami dari BPD Bawohosi ada andil dan kemudian menindaklanjuti bagaimana supaya mediasi dengan menyelesaikan secara kekeluargaan. Andaipun tidak selesai secara kekeluargaan maka diselesaikan di jenjang lebih tinggi lagi.

Menurut pemahaman ketua BPD Bawohosi bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kades sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Kami BPD Bawohosi yang sudah dijamin oleh Permendagri No. 110 Tahun 2016 ada kewajiban adalah untuk menampung aspirasi masyarakat, tentu merasa bersalah ketika oknum mantan Kadus ini melaporkan kemudian kami tidak mengindahkan misalnya, ini sama sekali tidak ada pembicaraan malah dia langsung saja artinya kurang etis dia,” katanya.

Unpar Buka Jalur USM 2 Bagi Calon Mahasiswa Baru 2023

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung membuka jalur Ujian Saringan Masuk (USM) 2 bagi calon mahasiswa baru 2023 mulai 13 Februari 2023 hingga 2 Mei 2023. Para calon mahasiswa juga bisa memilih beragam program studi, termasuk 8 program teranyar yang bisa menjadi pilihan selama menempuh studi perkuliahan.

Kepala Kantor Pemasaran dan Admisi (KPA) UNPAR Stefanus Edy Panca menyebutkan, pendaftaran melalui jalur USM 2 dibuka untuk semua program studi dan peminatan S1 dan DIII melalui laman pmb.unpar.ac.id. Melalui laman tersebut, calon mahasiswa baru dapat mengisi/melengkapi formulir isian yang tersedia sesuai dengan petunjuk.

Adapun beberapa persyaratan jalur USM 2 yaitu: calon mahasiswa dapat memilih sampai 3 (tiga) pilihan program studi. (Program Studi Manajemen, Hukum, Hubungan Internasional dan Arsitektur tidak dapat dijadikan pilihan ke-3). Kemudian membayar biaya formulir pendaftaran sebesar Rp. 250.000 (untuk Sarjana) dan Rp. 150.000 (untuk Diploma).

Persyaratan khusus program studi: Program Studi Teknik Kimia dan Teknik Elektro: Tidak buta warna, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari dokter spesialis mata.

Dokumen yang dipersiapkan oleh calon mahasiswa baru 2023 yaitu sebagai berikut : fotokopi akta kelahiran, surat keterangan jurusan SMA atau legalisir ijazah SMA, fotokopi (legalisir) nilai raport kelas X – XI.

Khusus siswa yang memilih Program Studi Teknik Kimia melampirkan surat keterangan tidak buta warna dari
dokter spesialis mata/dokter umum.
Khusus siswa yang memilih Program Studi Teknik Elektro melampirkan surat keterangan hasil tes buta warna dari dokter spesialis mata.

Mendekatkan kurikulum dengan kebutuhan terkini pun disajikan dalam 8 program peminatan terbaru Unpar. Adapun program peminatan yang bisa menjadi pilihan calon mahasiswa baru, yaitu Data Science, Mekatronika, Bisnis Digital, Fisika Medis, Integrated Arts, Aktuaria, Chemical Business Development, serta Manajemen Bisnis Keluarga dan Kewirausahaan.

Ditambahkan Stefanus, Unpar juga menyediakan beragam beasiswa bagi mahasiswa dan calon mahasiswa baru 2023. Sebanyak 6 program beasiswa kuliah bisa menjadi pilihan bagi para siswa lulusan SMA/Sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke Unpar. Banyak benefit yang ditawarkan, mulai dari pemberian keringanan hingga bantuan biaya studi.

Informasi selengkapnya bisa dilihat di laman pmb.unpar.ac.id atau melalui Layanan Informasi PMB Unpar dengan mengirimkan pesan pada e-mail admisi@unpar.ac.id, telepon (022) 2032655 atau info lebih lanjut di akun @unparofficial (Instagram) dan @unpar (Official Line). Juga melalui Hotline PMB Unpar 0815-7010-000 (Chat Only). (rel/sih)

Lantik 911 Pejabat Eselon III dan IV, Ini Pesan Gubernur Sumut

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat memberikan arahan kepada 911 pejabat eselon III dan IV dilantik di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan.Bagus Syahputra/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi diujung masa jabatannya, kembali melakukan pelantikan terhadap 911 pejabat eselon III dan IV dijajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Pengambil sumpah jabatan, dilakukan Aula Tengku Rizal Nurdin, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Selasa (21/2) pagi.

Dari 911 pejabat dilantik itu, terdiri 329 orang eselon III dan eselon IV sebanyak 582 orang. Dalam sambutannya, Gurbernur Sumut, Edy Rahmayadi meminta kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera bekerja profesional melayani masyarakat, dengan baik dan profesional.

Gubernur Edy mengungkapkan pelantikan ini, diambil sumpah oleh rohaniawan. Sehingga sumpah itu, tinggal menunggu tanggungjawab ratusan ASN ini. Dengan itu, ia mengatakan bekerja lah dengan benar baik dan jangan macam-macam.

“Untuk itu, bagi rohaniawan tunggu pertanggungjawaban kalian datang. Satu aja jangan macam-macam dan kalian harus bertanggung jawab. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan,” kata Gubernur Edy.

Gurbernur Edy mengungkapkan sudah menyampaikan kepada Komisi ASN, untuk pengisian jabatan tidak melalui open bidding. Jadi, siapa yang berprestasi memilik hak, untuk menempati suatu jabatan, yang diinginkan.

“Tapi, ke depan mana kalian yang berprestasi dan cocok kalian akan menempatkan pada posisi naik kelas. Untuk itu eselon IV jangan khawatir kali untuk bisa ke eselon III. Tak usah menghadap saya. Capek kau nanti menghadap saya. Sudah banyak ini yang menghadap saya. Ada yang bawa buah lah, ada yang ngomong sana lah, ngomong sini,” sebut Gubernur Edy.

Mantan Ketua Umum PSSI itu, mengatakan ada tim menilai kinerja dari ASN dijajaran Pemprov Sumut dipimpin langsung oleh Inspektur Sumut, Lasro Marbun. Jadi, bekerja lah dengan baik dan profesional.

“Bekerja kau dengan baik, ada yang menilai, termasuk salah satunya adalah Lasro Marbun. Enggak boleh dia naik pangkat sama saya, dia harus tetap di situ untuk menilai kalian,” jelas Gubernur Edy.

Gurbernur Edy mengaku sudah capek melantik ASN hampir 5 tahun masa jabatannya. Ia mewarning bila terdapat ASN yang dilantik ini, tidak bekerja dengan baik. Siap-siap akan dicopot dari jabatannya.

“Capek saya melantik ini. Jadi setelah dilantik ada perubahankah organisasi kita? Wajib ada. Jadi ini yang harus kalian pertanggung jawabkan. Saya minta maaf bulan depan kau tidak bekerja dengan baik. Maka tanggal 1 berikutnya kau saya ganti. Kita perjanjian dulu dari pada rohaniawan ini mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Termasuk saya,” tegas mantan Pangkostrad itu.

Pelantikan ini, Gubernur Edy mengungkapkan tidak lepas dengan perampingan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran Pemprov Sumut. Sehingga, ia menyebutkan ada penghematan anggaran APBD Sumut mencapai Rp 800 miliar.

“Jadi, Rp 800 miliar itu bisa untuk membangun 8 jembatan di Sumut. 1 tahun kita berjuang untuk menggabungkan organisasi. Sia-sia kita, kita butuh uang untuk mensejahterakan masyarakat kita,” ucap Gubernur Edy.(gus)

Pemprovsu Bangun Kerja Sama dengan Apersi, Penuhi Kebutuhan Perumahan Rakyat

PENGUKUHAN: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menghadiri acara Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sumut di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (20/2).

SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat di Sumut.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Sumut sebesar 4,43 juta dan masih banyak yang belum memiliki rumah layak. Dari jumlah tersebut terdapat 205.971 rumah tidak layak huni (RTLH) menurut data Kementerian PUPR.

“Kita perlu bekerja sama dengan Apersi karena kebutuhan rumah layak huni kita masih cukup tinggi karena rumah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia,” kata Edy Rahmayadi, usai menghadiri pelantikan Pengurus Apersi di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Senin (20/2).

Pemerintah, menurut Edy Rahmayadi, bisa memfasilitasi kelancaran pembangunan rumah layak huni yang dilakukan Apersi.

“Saya rasa pemerintah bisa menyediakan lahan misalnya, pengamanan atau masalah administrasi,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan potensi Sumut ada 6.000 unit rumah subsidi atau setara Rp930 miliar tahun ini. Sedangkan untuk komersial sejumlah 500 unit dengan nilai Rp125 miliar.

“Kami fokus pada rakyat kecil, pinggiran, UMKM penghasilan rendah, kami yakin masyarakat Indonesia khususnya Sumut punya rumah, baiknya keluarga itu diawali dari rumah karena keluarga yang utama,” kata Junaidi Abdillah.

Karena itu, Junaidi Abdillah meminta pengurus yang terpilih, terutama Ketua HM Yulis, Sekertaris Abdul Muhsin Hamzah dan Bendahara Deni Surya, berkomitmen membantu masyarakat kecil. Pengurus yang baru juga perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, bank, pertanahan dan lainnya.

“Tugas kita berat, komitmen memberikan hunian yang layak kepada masyarakat, perkuat kerja sama dengan bank, pertanahan dan pemerintah agar rakyat kita lebih mudah mendapatkan rumah,” kata Junaidi Abdillah.

Hadir pada pelantikan tersebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Alfi Syahriza serta Forkopimda Sumut. Hadir juga pimpinan-pimpinan bank, BUMN, BUMD dan swasta, OPD terkait Pemprov Sumut serta tokoh masyarakat. (gus/han)

Meski Anggaran Minim, Semangat UPP Harus Ditingkatkan

BUKA: Plt Sekdakot Tebingtinggi Bambang Sudaryono membuka kegiatan bimbingan teknis operasional UPP di Kota Tebingtinggi tingkat Sumut.sopian/SUMUT POS.

TEBINGTNGGI, SUMUTPOS.CO – Plt Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tebingtinggi Bambang Sudaryono menghadiri bimbingan teknis operasionalisasi UPP (Unit Pelayanan Publik) kabupaten Kota tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 bertempat di Hotel Amanda Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi.

Bambang Sudaryono mengatakan anggaran operasional UPP yang seadanya tidak menyurutkan semangat UPP Kota Tebingtinggi untuk bekerja. “Apapun ceritanya, kegiatan ini memerlukan anggaran yang harus tertampung, untuk Kota Tebingtinggi lebih jauh di bawah, tapi itu tidak menyurutkan semangat UPP untuk bekerja, nanti melalui tim UPP Tebingtinggi wilayahnya ada Inspektur dan Pemerintahan,” ujar Bambang, Jumat (17/2) sore.

Sedangkan Waka Polres Kota Tebingtinggi selaku Ketua, Kompol Asrul Robert Sembiring berharap dengan adanya bimbingan teknis ini dapat menyatukan persepsi dari masing-masing Pokja (Kelompok Kerja) Kabupaten Kota yang hadir.

“Kalau melihat dari Tahun 2022 kegiatan-kegiatan kita satu minggu masih banyak kekurangan, perlu memang harus kita tingkatkan kalau setiap hari ada laporan-laporan setiap hari banyak UPP Kabupaten Kota ini masih pengiriman laporan-laporan banyak yang nihil,” ucap Kompol Asrul Robert Sembiring.

Lebih lanjut Kompol Asrul mengatakan, agar keterbatasan anggaran dalam operasional UPP tidak menjadikan niat untuk melakukan pelayanan publik menjadi berkurang atau tidak terlaksana.

“Bahwasanya ini juga di dalam hal bekerja memang semua dibarengi dengan adanya anggaran, memang kegiatan belum dilihat, jadi tiap kegiatan-kegiatan itu mungkin di setiap-tiap Kabupaten Kota ini minim anggarannya maka itulah kegiatannya berkurang itu,” jelasnya.

Sebelumnya UPP Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Bimbingan Teknis Operasional Kabupaten Kota bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan sinergitas antara unit yang tergabung dalam UPP, serta meningkatkan kompetensi kapasitas dan memberikan pengetahuan baru untuk memulihkan kepercayaan publik dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. (ian/han)

Pemko Tebingtinggi dan Tangerang, Jalin MoU Pengembangan Sim ASN

MOU: Pemerintah Kota Tebingtinggi dan Pemerintah Kota Tangerang melakukan kerja sama di bidang Sim ASN di Kota Tanggerang.Sopian/sumut pos.

TEBINGTINGG, SUMUTPOS.CO – PJ Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi berharap pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (Sim ASN) yang telah dilakukan, dan dikembangkan oleh Pemko Tangerang dapat di gunakan oleh Pemko Tebingtinggi.

“Kami melihat bahwa Sim ASN Kota Tangerang cukup baik, sehingga perlu kiranya bagi kami untuk membangun kerjasama dengan Pemko Tangerang untuk pengembangan Sim ASN yang telah dikembangkan Kota Tangerang agar di gunakan oleh Pemko Tebingtinggi,” jelas Dimiyathi dalam acara Penandatangan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tebingtinggi di Balai Kota Tangerang, Jalan Satria, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Senin (20/2).

Menurut Dimiyathi, banyak hal bisa dikembangkan dan sangat bermanfaat dalam mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor, khususnya bagi Kota Tebingtinggi. Nantinya akan dilanjutkan perjanjian kerja sama dengan OPD masing masing.

“Terima kasih kepada Wali Kota Tangerang Bapak Arief Rachadiono Wismansyah yang telah menyambut dengan luar biasa, dan berkenan menjalin kerja sama dengan kami,” jelas Dimiyathi.

Sementara itu, Wali Kota Tangeran Arief Rachadiono Wismansyah mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kunjungan Pemko Tebingtinggi ke Pemko Tangerang. Diungkapkan Arief, bahwa dirinya beserta jajaran Pemko Tangerang siap menjalin kerja sama dalam rangka semangat mendukung pembangunan daerah Kota Tangerang dan Kota Tebingtinggi.

“Terma kasih telah berkunjung ke Kota Tangerang. Kami sangat siap menjalin Kerjasama, tentunya dalam rangka semangat mendukung pembangunan daerah kita. Banyak hal yang kiranya dapat dikerjasamakan. Dan tentunya kami juga nantinya ingin berkunjung ke Kota Tebingtinggi, kiranya ada hal yang perlu kami pelajari dari kota Tebingtinggi,” ujar Arief.

Jelas Arief kembali, banyak aplikasi aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Kota Tangerang, salah satu diantaranya ialah Sim ASN, yang dapat melihat informasi kepegawaian serta banyak fitur lain yang dikembangkan didalamnya.

“Silahkan nantinya jika ada lagi yang akan dikerjasamakan, kita lakukan dan semuanya gratis untuk Pemko Tebingtinggi menggunakannya. Kini Sim ASN Kota Tangerang sudah dapat melihat segala informasi kepegawaian, banyak fitur yang dikembangkan dan ini sangat efektif bagi kita selaku pimpinan dalam memenejemen kepegawaian,” tutupnya.

Adapun ruang lingkup MoU antara Pemko Tangerang dan Pemko Tebingtinggi meliputi, Pengembangan Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Replikasi Aplikasi Layanan Publik, Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian, Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri, Perdagangan dan Investasi, Penataan Ruang/Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan, Perencanaan Daerah dan bidang bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan para pihak. (ian/han)

ASN Diimbau Tak Buang Sampah Sembarangan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Safrin. fajar/sumut pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Safrin mengakui sampah di Labuhanbatu, khususnya Rantauprapat kondisinya tidak teratur. Masyarakat begitu mudahnya membuang sampah sembarangan.

“Pemerintah pusat merencanakan kedepannya di tahun 2030 tidak akan ada lagi pembangunan TPA. Artinya pemerintah sudah mempunyai program sampah dikelola tempat pengelola sampah,” katanya saat memberikan arahan dalam Apel Gabungan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, di Lapangan BKPP, Senin (20/2).

Safrin mengatakan pihaknya sebelum mengolah sampah, perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan perlu dibenahi. Karena tidak mungkin sampah bisa terkelola dan terolah dengan baik, apabila masih suka membuang sampah sembarangan.

“Apakah ini mau jadi budaya? Itu bukan budaya, kita tau kebersihan sebagian dari iman. Apakah labuhanbatu ini mau dinilai tidak beriman,” jelasnya.

Safrin mengajak kepada para ASN untuk tidak buang sampah sembarangan, mulai lah dulu prilaku untuk tidak buang sampah sembarangan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh tanggal 21 Februari setiap tahunnya.

“Mulai dari diri sendiri melakukan tidak membuang sampah sembarangan, saya yakin kita semua bisa melakukannya,” tutupnya. (fdh/han)

Masjid Agung Rantauprapat Miliki Moeslem Rest Area

RESMIKAN: Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar meresmikan Moeslem Rest Area dan Kantin Masjid Agung Rantauprapat.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar meresmikan Moeslem Rest Area, dan Kantin Masjid Agung Rantauprapat, di kawasan jalan Ahmad Yani, Rantauprapat, Senin(20/2).

“Semoga kiranya rest area ini dapat bermanfaat dan menjadikan tempat persinggahan lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu maupun dari luar kota,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, jajaran Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, mengucapkan terima kasih kepada BKM Masjid Agung. Karena sudah membuat tempat persinggahan di masjid.

“Karena ini juga merupakan jalan lintas orang saat jalan jauh,”tambahnya.

Sebelumnya Ketua BKM Masjid Agung, Syam Hasri mengatakan Rest Area dan Kantin Masjid Agung ini dikelola dari anggaran BKM Masjid Agung Rantauprapat sebesar Rp64,900 juta dan sisa Kas BKM Masjid Agung saat ini sebesar Rp34,940 juta.

Syam menambahkan bahwa, Rest Area dan Kantin ini sudah lama direncanakan. Namun baru inilah dapat terealisasikan dengan harapan rest area dan kantin itu menjadi tempat persinggahan.

“Bukan hanya orang muslim. Namun diluar muslim juga boleh beristirahat di rest area ini.l,” tambahnya.

Sementara, melalui ceramah singkat, Buya Abdul Hamid Zahid mengajak untuk bersama- sama memakmurkan masjid, karena semakin ramai masjid dikunjungi maka masjid itu akan terlihat besar.(fdh/han)

Ada Gunung Mirip Semeru di Bawah Laut Banda

PEMETAAN: Personel Pushidrosal mengambil data dalam Ekspedisi Jala Citra.

SAHRUL YUNIZAR, Jakarta

SUMUTPOS.CO – Selain temuan gunung purba, dua Ekspedisi Jala Citra Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut yang melibatkan para peneliti lintas instansi memetakan beragam potensi sumber daya alam di bawah laut. Di antaranya, area tangkap ikan serta area dengan potensi kandungan minyak bumi.

ADA “Semeru” di bawah Laut Banda, Maluku. Setinggi 3.400 meter, hanya beda 276 meter dari gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebutn

Gunung raksasa itu bahkan memiliki lebar yang jauh lebih besar daripada Semeru. Berdasar penghitungan para peneliti, lebarnya mencapai belasan kilometer. “Gunung setinggi 3.400 meter itu satu dari enam gunung di bawah Laut Banda yang ditemukan dari Ekspedisi Jala Citra II Banda,” kata Komandan Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut) Laksamana Madya TNI Nurhidayat saat menyampaikan temuan ekspedisi di Jakarta.

Ekspedisi Jala Citra II merupakan satu dari dua ekspedisi panjang yang diadakan TNI Angkatan Laut dalam dua tahun belakangan. Satunya lagi Ekspedisi Jala Citra I Aurora.

Dua ekspedisi itu diadakan untuk menggali potensi sumber daya laut Indonesia. Para peneliti dari Pushidrosal berkolaborasi dengan para kolega dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Juga para periset dari fakultas perikanan dan ilmu kelautan Papua-Ternate, IPB, ITB, UGM, BPPT, serta BMKG. Dua ekspedisi tersebut pun menghasilkan beberapa temuan fitur bawah laut.

Menurut Nurhidayat, secara keseluruhan ada delapan temuan yang sudah diberi nama dan dipatenkan. Yakni, Laut Gapuro Sagoro, Gunung Laut Moro Sagoro, Bukit Yudo Sagoro, Bukit Spica, Bukit Rigel, Bukit Yiew Vero, Bukit Moro Gada, dan Gosong Aurora.

“Tidak hanya dipatenkan, delapan temuan tersebut juga sudah diakui dunia melalui Sidang Sub-Committee Undersea Feature Names atau SCUFN Ke-35 UNESCO,” katanya.

Saat melepas Jala Citra I Aurora pada Agustus 2021, Laksamana TNI Yudo Margono yang kala itu masih bertugas sebagai kepala staf Angkatan Laut (KSAL) menyatakan, ekspedisi tersebut bertujuan mencari tahu kekayaan bawah Laut Halmahera dan perairan Papua. Saat itu Yudo yang kini menjadi panglima TNI menyinggung soal peta peninggalan Belanda bertarikh 1949.

Belakangan diketahui bahwa ada gunung purba bawah laut di daerah tersebut. Para peneliti pun kemudian mencari tahu lebih jauh. Kurang lebih dua bulan, KRI Spica-934 berlayar di Laut Halmahera dan perairan Papua.

Sementara itu, Jala Citra II Banda dilepas Yudo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada 16 Juni 2022. Total ada 88 peneliti yang turut ambil bagian dalam ekspedisi itu.

Kali ini, Angkatan Laut mengirim KRI Rigel-933. Serupa dengan KRI Spica-934, KRI Rigel-933 merupakan kapal riset milik Pushidrosal. Fokus mereka melanjutkan Ekspedisi Jala Citra I Aurora. Lantaran ekspedisi pertama mendapati gunung api bawah laut, pada ekspedisi kedua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut serta. Hasilnya, antara lain temuan gunung di bawah Laut Banda tadi.

Perwira tinggi bintang tiga Angkatan Laut itu menambahkan, potensi dan kerawanan bencana memang menjadi salah satu fokus mereka. Berdasar hasil ekspedisi tersebut, BNPB telah membuat mitigasi. Termasuk bila terjadi tsunami dari letusan gunung api bawah laut tersebut.

Beda temuan kedua ekspedisi, di Jala Citra I Aurora, gunung yang ditemukan diyakini muncul setelah terjadinya letusan gunung yang lebih besar. Adapun di Jala Citra II Banda, para peneliti mendapati gunung besar yang masih utuh. Artinya, gunung tersebut belum pernah meletus.

Nurhidayat menyebutkan, salah satu alat yang diandalkan dalam ekspedisi itu adalah multibeam echosounder. Alat tersebut pernah digunakan TNI-AL dalam beberapa misi kemanusiaan. Di antaranya, misi pencarian pesawat Lion Air yang jatuh dan tenggelam di perairan Karawang, Jawa Barat, pada 2018.

Dua kali ekspedisi panjang, melibatkan puluhan peneliti dan belasan instansi, Ekspedisi Jala Citra I Aurora dan Jala Citra II Banda turut memetakan beragam potensi sumber daya alam di bawah Laut Halmahera, Papua, dan Banda. Misalnya, area tangkap ikan serta area dengan potensi kandungan minyak bumi.

Adam Budi Nugraha, peneliti yang turut serta dalam Ekspedisi Jala Citra II Banda, menyatakan bahwa penelitian tersebut sangat penting mengingat data-data sebelum Ekspedisi Jala Citra II Banda hanya bersumber dari satu ekspedisi: Ekspedisi Snellius pada 1929–1930 yang dilakukan Belanda. “Proposal riset kami bertujuan untuk memetakan kembali Gunung Api Nieuwerkerk dan Emperor of China,” kata Adam yang tergabung dalam tim yang beranggota periset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)-Universitas Padjadjaran (Unpad) yang total berisi delapan peneliti.

Dengan peralatan yang dimiliki Pushidrosal, para peneliti dari BRIN dan Unpad bisa memperoleh data dan peta batimetri yang lebih baru, canggih, dan modern. “Data batimetri ini akan digunakan untuk dikarakterisasi seperti kondisi lereng atau slope, morfometrinya, dan yang nanti diasosiasikan dengan kondisi geologi daerah itu,” jelasnya.

Bagi prajurit Angkatan Laut, berlayar berminggu-minggu dalam suatu ekspedisi boleh jadi merupakan hal biasa. Namun, lain halnya untuk para peneliti. Mereka harus menggali data di antara terjangan gelombang. Apalagi Ekspedisi Jala Citra II Banda berlangsung saat musim timur.

“Gelombang tinggi Laut Banda sempat menyulitkan kami, para peneliti, untuk melakukan sampling parameter biologi seperti fitoplankton,” ungkap Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Yoisye Lopulalan dalam tanggapan yang disampaikan kepada Pushidrosal.

Nurhidayat mengungkapkan, melaksanakan ekspedisi saat musim timur sedang berlangsung memang berat. Karena itu, saat ekspedisi tersebut berlangsung, para peneliti sangat mengandalkan multibeam echosounder pada KRI Rigel-933. “Penurunan CTD (conductivity temperature depth), pengambilan grab sampling, dan penurunan ROV (remotely operated vehicle) tidak dapat dilakukan (saat gelombang tinggi),” tambahnya.

Untuk ekspedisi berikutnya, Pushidrosal berencana menyelami bawah laut Nusa Tenggara Timur, persisnya di wilayah Flores. “Kami akan memberi perhatian pada laut dengan kedalaman mencapai ribuan meter. Karena di laut dalam tersimpan misteri yang sangat banyak,” katanya. (*/c19/ttg/jpg)

1...1,8091,8101,811...15,760Page 1,810 of 15,760