28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 238

Ramadan Fair Dibuka Hari Ini

Sekretaris Disdikbud Kota Medan, Andy Yudhistira M.Pd
Sekretaris Disdikbud Kota Medan, Andy Yudhistira M.Pd

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) memastikan bahwa Ramadan Fair yang digelar di dua lokasi berbeda akan mulai beroperasi pada hari ini, Sabtu (8/3). Adapun dua lokasi yang dimaksud, yakni di Taman Sri Deli (Masjid Raya) Kecamatan Medan Kota, dan di Taman Warna-warna, Medan Labuhan.

Pemko Medan memastikan, persiapan terkait tenda, pedagang hingga tenant juga sudah rampung 100 persen. Begitu juga dengan keamanan dan beberapa titik parkir yang akan disediakan, semua sudah siap untuk beroperasi.

“Persiapan sudah semua, tinggal menunggu arahan Pak Wali saja. Kalau sesuai jadwal memang harusnya besok (Sabtu) dibuka, mudah-mudahan tidak ada hambatan,” ucap Kabid Kebudayaan Kota Medan, OK Zulfani Anhar saat dikonfirmasi, Jumat (7/3).

Dijelaskan OK, rencananya pembukaan Ramadan Fair akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Rencananya, Ramadan Fair akan beroperasi hingga 28 Maret 2025.

“Lokasi Ramadan Fair ini kan ada dua, yakni di Masjid Raya Al Mashun Kecamatan Medan Kota dan Taman Warna-Warna, Martubung. Kemungkinan Pak Wali membuka yang di Masjid Raya. Kalau sesuai jadwal, Ramadan Fair akan beroperasi sampai 28 Maret 2025,” jelasnya.

Terkait pedagang yang mendapatkan lapak berjualan di Ramadan Fair, OK menegaskan bahwa semua sudah melewati persyaratan yang ditentukan. Beberapa diantaranya surat keterangan kelurahan yang menyatakan benar-benar pedagang dan mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

“Jadi kan banyak juga masyarakat yang mendadak jadi pedagang saat Bulan Ramadan, untuk mengantisipasi itu harus ada surat pernyataan dari kelurahan. Lalu kita lihat makanan atau minuman apa yang mau dijual, kita ingin memastikan kesehatannya. Dan yang terpenting pedagang tersebut juga harus berada di bawah naungan Pemko Medan,” katanya.

Untuk memastikan kelancaran operasional, OK menyebut bahwa pihaknya juga akan menyediakan layanan pengaduan, baik itu untuk pedagang maupun pengunjung Ramadan Fair.

“Rencananya nanti akan kita tempel nomor pengaduan di sekitar Ramadan Fair, jadi pedagang dan pengunjung bisa mengadukan keluhannya ke nomor tersebut atau melalui media sosial (medsos) Disdikbud Kota Medan,” pungkasnya.(map/ila/han)

Pererat Silaturahmi, PB Iklab Raya Buka Puasa Bersama

Ketua Umum PB Iklab Raya Rivai Nasution menyampaikan kata sambutan saat acara buka puasa bersama di Stadion Cafe, Jumat (7/3/2025).
Ketua Umum PB Iklab Raya Rivai Nasution menyampaikan kata sambutan saat acara buka puasa bersama di Stadion Cafe, Jumat (7/3/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mempererat ikatan silaturahmi antar warga Labuhanbatu yang ada di Kota Medan, Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Labuhanbatu (Iklab) Raya menggelar buka puasa bersama di Kafe Stadion, Jalan Jati II Teladan Barat, Medan Kota, Jumat (7/3/2025).

Bertindak sebagai tuan rumah pada kegiatan ini Hj Maslina Siregar (Istri Alm HM Yusuf Hasibuan). Acara yang diahadiri Penasehat Iklan Raya Prof Dr Ir R Sabrina MSi ini diisi tausiyah oleh Al-Ustad M Yusuf Siregar S Fil.

Hj Seriati Harahap, mewakili ahlul bait, dalam sambutannya bersyukur kepada Allah SWT dan menyampaikan terima kasih kepada warga Iklab Raya yang telah menghadiri acara buka puasa bersama itu. “Buka puasa bersama yang ahli baitnya bunde kami, Hj Maslina Siregar tidak banyak persiapan. Inilah apa adanya dengan sederhana,” ujarnya.

Ketua Umum PB Iklab Raya, Rivai Nasution bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada segenap keluarga besar Iklab Raya, sehingga bisa berkumpul dan bersilaturrahmi di bulan yang suci ini penuh persaudaraan dan keberkahan.

“Kami optimis dengan dengan meningkatnya silaturrahmi kita, Iklab Raya akan semakin banyak kebaikan menuju kemajuan Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), dan Labuhanbatu Utara (Labura) ke depannya,” kata Rivai sembari mengatakan, Iklab Raya juga akan melaksanakan halal bihalal pada Bulan Syawal nanti.

Rivai juga mengungkapkan, Iklab Raya baru-baru ini telah melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn untuk menyampaikan dua agenda besar yang akan diperjuangkan Iklab Raya, yakni pembentukaan Provinsi Sumatera Timur dan pendirian sekolah unggulan. “Alhamdulillah beliau menyambut baik dan mendukung agenda besar itu,” ungkap Rivai.

Terkait pembentukan Provinsi Sumatera Timur, sebut Rivai, perlu dibentuk tim inti guna penjajakan dan jalinan komunikasi dengan sejumlah kabupaten/kota yang terlibat dalam Pemekaran Provinsi Sumatera Timur.

Sementara Penasehat Iklab Raya, Hj Sabrina menyampaikan terima kasih khususnya kepada ahlul bait sehingga terjalinnya silaturrahmi dalam agenda buka puasa bersama. “Bersilaturrahmi di Bulan Ramadhan ini luar biasa manfaatnya, makanya harus dijaga dan dipertahankan. Kita berjumpa, akan terjalin persaudaraan dan kebahagian” ujarnya.

Al-ustad Muhammad Yusuf Siregar dalam tausiyahnya menyampaikan, di Bulan Ramadan segala dosa akan diampunkan. Namun, katanya, ada beberapa dosa yang tak diampuni di Bulan Ramadhan. Yakni, dosa anak pada orangtuanya, dosa istri yang durhaka sama suami, dosa orang-orang yang memutuskan silaturrahmi, dan dosa yang dengki dalan hati.

“Marilah kita bergembira nyambut dan melaksanakan puasa di Bulan Ramadan agar terhindar dari neraka. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini harus penuh keikhlasan memberi dan menerima dan harus bisa memilih dan memilah perbuatan yang tercela dan yang haram,” tandasnya. (rel/adz)

Pemko Binjai Terima Tim BPK Sumut

Diskominfo Binjai/Sumut Pos TERIMA: Wali Kota Binjai, Amir Hamzah dan wakil wali kota, Hasanul Jihadi saat menerima kunjungan auditor.
Diskominfo Binjai/Sumut Pos TERIMA: Wali Kota Binjai, Amir Hamzah dan wakil wali kota, Hasanul Jihadi saat menerima kunjungan auditor.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai mendapat kunjungan istimewa dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumut, Kamis (6/3/2025). Kunjungan istimewa itu langsung disambut Wali Kota Binjai, Amir Hamzah dan wakil wali kota, Hasanul Jihadi di aula balai kota.

Auditor negara itu datang pada kesempatan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan Pemko Binjai tahun 2024. Amir mengucapkan selamat datang kepada Tim BPK RI Perwakilan Sumut tersebut yang dikomando langsung Paula Henry Simatupang.

“Selamat datang Tim BPK RI Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemeriksaan Interim BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Binjai. Kami Pemerintah Kota Binjai berterima kasih dan siap dengan adanya pemeriksaan oleh Tim BPK RI,” ujarnya.

Amir berpesan kepada jajaran organisasi perangkat daerah untuk dapat menyampaikan dokumen yang dibutuhkan. Tujuannya, untuk memperlancar proses pemeriksaan interim BPK.

Data yang diberikan, sambung dia, juga harus valid, sesuai dengan yang diperlukan oleh Tim BPK.

“Pemeriksaan Interim akan dilaksanakan mulai dari 18 Februari 2025 hingga 14 Maret 2025, sebelum Laporan Keuangan (LK) Unaudited diterima BPK RI Perwakilan Sumut. Saya berharap OPD dapat membangun komunikasi yang konstruktif serta berkoordinasi dengan Tim BPK RI terkait data-data yang diperlukan,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut dalam penjelasannya, mengatakan, tujuan kunjungan ini untuk melakukan pemeriksaan yang melingkup 4 hal. Pertama, memantau tindak lanjut hasil pengelolaan keuangan.

Kedua, menilai kepatuhan pengelolaan hasil keuangan. Ketiga, menilai efektivitas sistem pengendalian intern, dan keempat yaitu melakukan pengujian subtantif.

“Hasil pemeriksaan interim ini digunakan tim BPK RI menyusun perencanaan pemeriksaan yang terinci, untuk mengetahui apakah ada Temuan Pemeriksaan (TP). Jika ada, tim pemeriksa akan menyampaikan konsep kepada entitas untuk mendapatkan tanggapan,” ujarnya. (ted/han)

Polres Simalungun Bakti Sosial di Pondok Pesantren PM Darul Khoirot

FOTO BERSAMA: Kapolres Simalungun foto bersama dengan santri dan santriwati. PRA EVASI/SUMUT POS
FOTO BERSAMA: Kapolres Simalungun foto bersama dengan santri dan santriwati. PRA EVASI/SUMUT POS

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Simalungun AKBP Choky Sentosa Meliala SIK MH menggelar kegiatan Bakti Sosial dalam rangka Bakti Religi Polri Safari Ramadan Polres Simalungun dengan mengunjungi Pondok Pesantren PM Darul Khoirot di Huta I Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun pada Kamis (6/3/2025).

Kegiatan yang dimulai pukul 04.00 WIB hingga selesai ini juga diisi dengan silaturahmi bersama para tokoh agama.

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Bakti Sosial Polres Simalungun selama bulan Ramadhan yang bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat di wilayah hukum Polres Simalungun.

Selain jajaran Polres Simalungun, turut hadir Camat Bandar Huluan Putra Akbar Siregar, Pimpinan Yayasan Pesantren Modern Ustad Agus Khoirul Umri Siregar, Pangulu Nagori Tanjung Hataran Abdulrahman Damanik, staf dan guru pesantren, personil Polres/Polsek Perdagangan, serta para santri dan santriwati Ponpes PM Darul Khoirot.

Acara dibuka oleh protokol dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Pimpinan Yayasan Pesantren dan Camat Bandar Huluan.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Simalungun AKBP Choky Sentosa Meliala juga memberikan sambutan dan bimbingan kepada para santri dan santriwati.

Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pengurus pondok pesantren yang telah menerima kunjungan safari ramadhan dari Polres Simalungun. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan dan mengejar cita-cita setinggi mungkin bagi para santri dan santriwati.

“Saya berharap kepada para santri dan santriwati dapat mengejar cita-cita setinggi mungkin. Dan yang paling saya tekankan adalah untuk tidak pernah menyentuh yang namanya narkoba. Narkoba adalah musuh kita bersama, narkoba adalah penyebab kehancuran, narkoba sangat berbahaya,” tegas Kapolres Simalungun.

Kapolres juga menambahkan pesan kepada para santri untuk memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua dan keluarga, serta berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju menuju Indonesia emas.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan doa dan foto bersama. Pada akhir acara, Kapolres Simalungun bersama rombongan menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada pimpinan pesantren dengan harapan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebagai bentuk penghargaan, pimpinan Yayasan Pesantren memberikan oleh-oleh kepada Kapolres Simalungun.

“Kegiatan Safari Ramadhan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan upaya Polri dalam membangun komunikasi serta silaturahmi dengan masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren,” ujar AKP Verry Purba.

Selain memberikan bantuan sembako, Polres Simalungun juga menyosialisasikan program-program keamanan dan ketertiban masyarakat yang sedang digalakkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. (mag7/han)

Bupati dan Wabup Sergai Bahas Strategi Peningkatan PBB-P2 Tahun 2025

RAPAT: Bupati Sergai Darma Wijaya saat mepimpin rapat strategi peningkatan PBB-P2. ( FADLY/SUMUT POS)
RAPAT: Bupati Sergai Darma Wijaya saat mepimpin rapat strategi peningkatan PBB-P2. ( FADLY/SUMUT POS)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) Darma Wijaya bersama Wakil Bupati Adlin Tambunan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025 di Ruang Rapat Bupati, Sei Rampah, Jumat (7/3/2025).

Rakor ini juga dihadiri Pj. Sekretaris Daerah (Sekdakab) Sergai Rusmiani Purba, SP, M.Si, seluruh Camat, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bupati Darma Wijaya dalam arahannya mengapresiasi capaian realisasi PBB-P2 tahun 2024 yang mencapai Rp46 miliar, melebihi target awal sebesar Rp45,03 miliar atau 102,62 persen.

Untuk tahun 2025, target PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 43 miliar. Ia berharap seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai target tersebut.

“Saya ingin menekankan pentingnya validasi data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data diimbau untuk segera mengajukan perbaikan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selain itu, saya juga menginstruksikan agar distribusi SPPT kepada masyarakat dilakukan secepat mungkin dan memastikan pembayaran pajak diawasi secara ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan,” terang Bupati.

Bang Wiwik, sapaan akrabnya juga meminta para Camat harus memastikan SPPT PBB segera sampai ke masyarakat setelah diterima dari Pemkab disertai tanda terima yang jelas.

Dirinya juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Salah satunya adalah rencana pemberian insentif atau penghargaan bagi Camat yang berhasil mencapai target realisasi PBB-P2 di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi para Camat untuk lebih giat menggali potensi pajak di daerah masing-masing.

“Saya juga meminta para Camat melakukan verifikasi terkait lahan sawah yang akan dibebaskan serta memperkuat pengawasan terhadap dana yang dialokasikan ke desa, baik dari dana bagi hasil maupun sumber lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa berjalan sesuai dengan aturan,” tambah Bang Wiwik.

Terakhir Bupati menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian penerimaan PBB-P2 tahun 2024 untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi setiap kecamatan. Langkah ini ia anggap penting guna menyusun strategi yang lebih efektif untuk tahun anggaran 2025.

“Saya berharap melalui Rakor ini, optimalisasi PBB-P2 dapat terlaksana dengan baik guna mewujudkan Kabupaten Sergai yang Mantab: Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan. Kami juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, Camat, dan masyarakat semakin kuat agar target PAD dapat tercapai dengan baik,” tutup Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Adlin Tambunan menekankan pentingnya optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB-P2 guna mendukung program pembangunan tahun 2025. Menurutnya, kontribusi PBB-P2 sangat krusial bagi pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Sergai.

“Di tahun 2025, kita membutuhkan potensi PAD dari masing-masing kecamatan. Sebab, fokus kita adalah mencapai target pembangunan. Untuk itu, saya mengajak para Camat agar lebih aktif menyosialisasikan pembayaran pajak ini hingga ke tingkat desa dan masyarakat,” ujar Adlin Tambunan.

Dirinya juga menyinggung soal potensi penerimaan dari pajak makan dan minum yang selama ini kurang diperhatikan. Menurutnya, jika dimaksimalkan, sektor ini dapat menjadi salah satu sumber PAD yang signifikan.

“Jika kita bisa memanfaatkan potensi dari pajak makan minum, kontribusinya akan cukup besar bagi PAD. Untuk itu, diperlukan kajian lebih mendalam,” ujarnya.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran 2024, secara keseluruhan Kabupaten Sergai berhasil mencapai 102,62 persen dari target, dengan total realisasi Rp46,21 miliar dari target Rp 45,03 miliar. (fad/han )

Ulang Tahun SMSI: Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi

DISRUPSI teknologi kian menjadi-jadi ketika organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) genap berusia sewindu pada Jumat, 7 Maret 2025. Disrupsi tidak kunjung mereda, bahkan memasuki babak baru: disrupsi multidimensi. Ciri multidimensi ditandai dengan serangan dari berbagai sisi.

Dari berbagai sisi media dilumpuhkan satu sama lain. Dari sisi bisnis, keredaksian, jurnalisme, distribusi dan sistem pemasaran. Persaingan antar platform media tidak terelakkan. Persaingan semakin luas antar perusahaan pers, media sosial, dan bahkan media global, seperti google, dan facebook.

Terjadi begal-membegal konten media, tanpa menghiraukan etika. Siapa yang memproduksi konten, dan siapa yang mereguk keuntungan tidak ada aturan main yang jelas. Media platform cetak tergerus oleh platform televisi dan online. Media televisi terganggu media sosial dengan berbagai layanan aplikasi, seperti youtube.

Media global platform digitial seperti google juga ikut mendistribusikan berita dan mengambil banyak iklan. Artificial Intelligence (AI) yang mendaur ulang informasi, turut menawarkan kerja jurnalisme, termasuk mengolah informasi menjadi karya tulis.

Sementara, informasi yang disampaikan AI banyak yang belum terverifikasi kebenarannya. Ini juga ikut menggerus kerja media pers. Sudah tidak terbilang entah berapa kali AI didiskusikan dan diseminarkan di dalam dan luar negeri, untuk keperluan berbagai bidang pekerjaan, termasuk bidang jurnalisme dan bisnis media.

Akan tetapi, masih banyak pertanyaan dan keraguan terhadap kemampuan AI sebagai mesin pendaur ulang informasi yang melimpah-ruah setiap hari. Keraguan terhadap AI dalam menyeleksi data dan informasi dianggap masih lemah. Antara hoax dan fakta belum dipilah secara meyakinkan.

Di sinilah AI seringkali diletakkan sebagai pihak yang berlawanan dengan kerja jurnalisme yang mengedepankan fakta, data, dan verifikasi ketat terhadap kebenaran informasi sebelum disuguhkan sebagai berita. Selain berlawanan dalam prinsip kebenaran fakta dan data, juga menjadi perlawanan dalam bisnis bermedia.

SMSI tidak kaget dalam situasi seperti sekarang ini. Kelahiran SMSI delapan tahun silam memang menjawab keadaan disrupsi teknologi dan transformasi sosial yang sedang melanda media massa saat itu. Perusahaan media massa banyak yang bangkrut, sebagian tutup, awak media seperti wartawan dan tenaga pendukung terpaksa dirumahkan, diberhentikan tanpa batas waktu.

Tenaga kerja di bidang pers banyak yang menganggur. Yang masih bertahan bekerja harus beradaptasi dengan cara kerja baru: serba internet.

Mereka yang bisa beradaptasi tetap lanjut bekerja dengan imbalan kesejahteraan yang minimal, karena iklan tidak lagi seperti sebelum terjadi disrupsi. Keadaan seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok yang medianya disubsidi dana oleh negara.

Tenaga bidang pers yang berantakan tidak terurus seiring datangnya disrupsi, secara alamiah mengalir ke media digital/siber yang paling mudah disiapkan, dengan pola bosnis yang belum jelas.

Jadi bisa dikatakan SMSI adalah anak perubahan era 4.0, hasil dialektika media lama dan baru. Kelahirannya memang di saat disrupsi sedang berlangsung. SMSI menjadi media alternatif, dan turut menjadi pelaku.

Hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, SMSI berulang tahun ke-8. Perjalanannya sebagai organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.700 pengusaha pers media siber semakin menapak kuat dan kian tangguh di kancah persaingan media.

Namanya semakin dikenal luas, jaringan bisnisnya tidak terbatas pada instansi pemerintah. Jaringan semakin meluas pada banyak sektor swasta, termasuk di bidang industri. SMSI semakin mengenal lebih dekat ekosistem media. Disrupsi multidimensi tidak bisa dihindarkan. Semua berjalan secara alamiah. Alam sedang berjalan sesuai kodratnya. Tidak ada yang bisa nenolak. Disrupsi teknologi barlangsung tali-temali, menghidupkan dan meruntuhkan.

Kita tidak menyerah pada disrupsi teknologi. Dari awal SMSI tidak mau hanya sekedar mengantisipasi perkembangan teknologi. Itu langkah pengekor. Tetapi semua anggota tahu bahwa SMSI tampil merancang perubahan jauh di depan teknologi itu sendiri.

Sejak awal SMSI mendidik semua awak bisnis media dan redaksi bekerja di lapangan langsung, bukan mengutip informasi AI yang masih perlu verifikasi. Jurnalisme yang berkualitas menjadi motto SMSI.

Sekilas SMSI

Selasa, 7 Maret 2017, menjadi tonggak bersejarah bagi dunia pers tanah air. Hari itu, sebuah lembaga yang kemudian diberi nama SMSI diproklamirkan oleh sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari berbagai provinsi di Indonesia. Pembentukan SMSI digagas oleh Ketua PWI Banten, saat itu PWI Banten dipimpin oleh Firdaus.

Dengan diproklamirkannya pendirian SMSI, kemudian diikuti dukungan para ketua PWI se-Tanah Air, dengan membentuk SMSI di provinsi-provinsi masing-masing. Maka jadilah SMSI sebagai organisasi pers nasional yang menjadi wadah para pengusaha pers online atau media siber.

Sekarang tercatat sekitar 2.700 pengusaha media siber bergabung. Mereka sebagian besar para start-up yang mengembangkan usaha pers. Tiga tahun berjalan, pada 29 Mei 2020, secara resmi SMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers dengan surat keputusan Dewan Pers Nomor 22/SK-DP/V/2020 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, 29 Mei 2020.

Dengan ketetapan tersebut, maka saat itu jumlah konstituennya menjadi 10, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan SMSI.

Dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SMSI 26 – 27 September 2020, di Hotel Marbella Anyer, SMSI mengukuhkan arah organisasi dan pemantapan program kerja. Kemudian dirumuskan secara sistematis, SMSI menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Untuk 5 tahun pertama, SMSI membagi program menjadi dua program pokok, Pertama, Program Berorientasi kedalam (Internal). Kedua, Program Berorintasi Keluar (Eksternal).

Khusus Internal, ada tiga program prioritas internal yaitu pertama, pendataan dan verifikasi anggota setanah air. Kedua, Tahun 2020 – 2021 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur SMSI hingga Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Ketiga, memperkuat news room yang menjadi perekat jaringan media siber di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan amanah Rakernas tersebut, dengan keterbatasan di tengah badai pandemi Covid-19, SMSI bergerak membangun siberindo.co sebagai news room terbesar di Tanah Air yang diluncurkan pada 10 Oktober 2020 di Bintaro Tangerang Selatan.

Sebelumnya sudah di bangun sin.co.id dan indonesiatoday.co. Sementara itu, secara eksternal sesuai hasil Rakernas 26 – 27 September 2020, SMSI akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Terkait hal tersebut, SMSI membagi program yang berorientasi eksternal menjadi tiga yaitu Pertama, Membangun hubungan dengan seluruh jajaran pemerintahan dalam rangka memperkuat tatanan pemerintahan untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Kedua, Membangun hubungan dengan Dunia Usaha dan masyarakat pers sebagai komunitas SMSI; Ketiga, Membangun dan memperkuat hubungan SMSI di tataran international. (*)

Penulis: Firdaus, Ketua Umum SMSI

DPRD Sumut Minta BPBD Pro Aktif Menanggulangi Banjir di Nias

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk proses aktif dalam menanggulangi peristiwa bencana alam banjir yang terjadi di Nias.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi E, DPRD Sumut, Hendra Cipta ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat (7/3/2025).

Ia mengatakan pemerintah kabupaten harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

“Jikalau harus dilakukan tanggap bencana untuk bisa mengantisipasi adanya korban jiwa, meskipun hingga saat ini memang belum ada korban jiwa yang timbul itupun harus juga dilakukan lebih ekstra untuk kebutuhan-kebutuhan pangan maupun obat-obatan,” ucapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut berharap agar pemerintah cepat khususnya BPBD agar tetap tanggap terhadap banjir di Nias.

“BPBD tetap tanggaplah, karena cuaca hujan masih menyelimuti wilayah Sumut maupun wilayah Kepulauan Nias,” ucapnya.

BPBD Sumut melalui Kabid Penanganan dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan terdapat beberapa wilayah yang terdampak banjir di wilayah Nias Barat yang menjadi wilayah terparah seperti di Kecamatan Mandrehe khususnya Desa Tuwuna, Desa Simaeasi, dan Desa Fadorobahili.

Kemudian di Kecamatan Mandrehe Barat
di Dusun 1 & 2 Desa Iraonogeba dan Desa Hilidaura. Kecamatan Moro’o Dusun 2 & 3, Desa Hilisoromi. Lalu di Kecamatan Lahomi Dusun I, II dan Dusun III Desa Iraonogaila.

Adapun dampak yang terjadi akibat banjir tersebut yakni 1 unit Jembatan Noyo di Desa Tuwuna Kecamatan Mandrehe roboh diterjang Luapan arus banjir Sungai Noyo. ± 33 hektar lahan pertanian gagal panen. 200 m jalan penghubung desa mengalami kerusakan.

Kemudian dari 4 kecamatan, Sri mengatakan ada 55 unit rumah terdampak banjir dengan total penduduk terdampak banjir sebanyak 1.632 Jiwa atau 408 KK.

Dari BPBD, Sri mengatakan adanya upaya dan penanganan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nias Barat yakni berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat.

Lalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa yang terdampak banjir, dan juga melakukan pendataan/assessment di lokasi kejadian

“Kami juga memberikan bantuan ke lokasi terdampak,” ucap Sri

Kondisi hingga saat ini Sri menjelaskan banjir masih berdampak dan dalam tahap penanganan pemerintah setempat, dan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari musibah banjir tersebut.(san/han)

Pengedar Ekstasi Divonis 6 Tahun Penjara

SIDANG: Dedi Chandra terdakwa kasus ekstasi menjalani sidang putusan di PN Medan, Jumat (7/3). AGUSMAN/SUMUT POS
SIDANG: Dedi Chandra terdakwa kasus ekstasi menjalani sidang putusan di PN Medan, Jumat (7/3). AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Dedi Chandra (45) warga Jalan Mustafa Raya Gang Mustafa II, Medan Johor dihukum 6 tahun penjara. Dia terbukti bersalah memiliki 31 butir pil ekstasi untuk diedarkan ditempat hiburan malam.

Majelis hakim diketuai Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan terdakwa diyakini bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dedi Chandra oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 tahun denda Rp1 miliar subsider 4 bulan penjara,” ujar Girsang dalam sidang di ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (7/3).

Atas putusan itu, baik penasehat hukum terdakwa mapun jaksa penuntut umum (JPU) kompak menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Vonis hakim diketahui lebih ringan dari tuntutan JPU, yang semula menuntut terdakwa selama 7 tahun denda Rp1 miliar subsider 5 bulan penjara.

Diketahui, terdakwa Dedi ditangkap 4 petugas kepolisian yang mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Jalan Sei Wampu Baru, Medan Baru, pada 22 Oktober 2024.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa berada di sebuah kos. Petugas lalu datang dan mengenalkan diri dari kepolisian dan melakukan penggeledahan. Hasilnya, petugas menemukan 31 butir ekstasi siap edar milik terdakwa.

Menurut pengakuan terdakwa, ekstasi tersebut diperoleh dari Aris Munandar alias Wakno (belum tertangkap) dengan tujuan akan dijual ke tempat hiburan malam dengan keuntungan perbutirnya sekitar Rp10 ribu. (man/han)