MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komite I DPD RI Pendeta Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Selasa (10/6). Dalam pertemuan tersebut, Penrad berdiskusi dengan Wakil Gubernur Sumut Surya, serta sejumlah pejabat daerah, diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah Ahmad Fadly, Kepala Dinas PMPTSP Faisal Arif Nasution, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sutan Tolang Lubis, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Ahmad Rasyid Ritonga, dan Kepala Biro Umum Dedi Jaminsyah Putra Harahap.
Diskusi mencakup revisi undang-undang, pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, kondisi pendidikan, kesehatan, hingga pemekaran daerah. Dalam pertemuan itu, Penrad Siagian menyampaikan, DPD RI sedang berupaya menyeimbangkan kepentingan pemerintah daerah di tengah regulasi yang cenderung menarik wewenang ke pemerintah pusat. “Semoga ini bisa memperkuat kewenangan daerah dengan adanya revisi UU Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Terkait revisi UU ASN, Penrad menyoroti dua tarikan utama; pengelolaan ASN yang diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau ASN Pemerintah Daerah dan dibebankan ke daerah. Menurutnya, hal itu bukan sekadar soal karier ASN, melainkan adanya tarikan politik besar dari pemerintah pusat jika ASN sepenuhnya ditarik dan dikelola oleh pemerintah pusat.
“Kami ingin ASN menjadi abdi negara, bukan alat kepentingan politik. Jika ditarik pusat, para ASN bisa jadi tidak loyal ke daerah, jika ditarik di daerah potensi berdampak pada anggaran atau kapasitas fiskal untuk membiayai belanja pegawai,” tegasnya.
Penrad juga mengusulkan perubahan aturan agar dana perusahaan besar seperti sektor perkebunan dan tambang dapat menempatkan dana mereka di bank Sumut, untuk mendukung perekonomian dan pembangunan Daerah. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di sejumlah wilayah Sumut-demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Surya mengungkapkan keprihatinan atas menurunnya bagi hasil perkebunan ke Provinsi Sumatera Utara. “Kami berharap bagi hasil perkebunan bisa disamakan dengan bagi hasil minyak,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan rotasi pejabat daerah yang harus mendapat persetujuan KemenPANRB, sehingga memperlambat proses. “Mengenai ASN, serahkan pengelolaan ke daerah semua, tapi jangan semua proses pembiayaan masuk ke daerah, karena ada beberapa ASN struktural dari Kementerian” ujarnya.
Ia mengusulkan adanya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam pembiayaan ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “PPPK pernah diberi angin segar dengan anggaran APBN, tapi hanya untuk tahun pertama,” ungkapnya.
Surya juga mengkritik proses seleksi ASN di kabupaten, di mana peserta lolos tes Computer Assisted Test (CAT), tetapi bupati diminta menandatangani persetujuan. “Sebaiknya KemenPANRB sekaligus mengumumkan saat ada seleksi ASN untuk transparansi, karena sering kami selaku kepala daerah sering diprotes oleh masyarakat di Daerah” tambahnya.
Surya juga menyentil sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) yang sering menimbulkan dampak negatif di daerah, antara lain pertambangan dan juga ijin pub. Saat terjadi kerusakan lingkungan dan kerusuhan di pub kami di daerah tidak berwenang menutupnya,” tuturnya.
Di akhir pertemuan, Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menyerahkan plakat sebagai tanda ikatan bekerja bersama untuk Sumut dan demikian juga Pemerintah Provinsi Sumut yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Surya. (adz)
