29 C
Medan
Friday, April 10, 2026
Home Blog Page 254

Kesadaran Masyarakat Atas Sampah Masih Rendah, Rizki Lubis Ajak Warga Medan Polonia Gotong-royong

SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, M Afri Rizki Lubis saat menggelar Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2015, Minggu (25/5/2025) sore.( (Markus Pasaribu/Sumut Pos))

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesadaran masyarakat Kota Medan terkait masalah sampah terbilang masih rendah. Pasalnya hingga saat ini, masih banyak warga Kota Medan yang membuang sampah sembarangan, baik ke parit bahkan ke sungai. Padahal, kondisi kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, M. Afri Rizki Lubis SM M.IP saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No.7 Tahun 2024 tentang Perubahan Perda No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Mawar Gang Bersama, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (25/5/2025) sore.

“Kita berharap kesadaran masyarakat bisa terus meningkat terkait masalah sampah ini. Bila lingkungan bersih, maka masyarakat yang akan diuntungkan,” ucap Rizki pada kesempatan yang turut dihadiri Plt Camat Medan Polonia Rangga, dan
perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Indra Utama Pohan itu.

Dikatakan Rizki Lubis, kondisi kebersihan lingkungan yang kotor harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat Kota Medan juga diharapkan dapat membersihkannya secara bersama-sama dengan kembali menggalakkan gotong royong.

“Bapak/ibu, mari kita galakkan lagi gotong royong, kita harus peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jangan hanya harapkan pemerintah yang membersihkan, tetapi kita juga harus ikut membersihkannya, sebab masalah kebersihan merupakan tanggungjawab kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan DLH Kota Medan, Indra Utama Pohan, mengatakan bahwa saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Medan di Kelurahan Terjun sudah semakin penuh dan tidak mampu lagi menampung volume sampah dalam jumlah yang besar.

“Bapak/ibu perlu tahu, saat ini ketinggian sampah di TPA Terjun sudah mencapai 51 meter. Kondisinya sudah memprihatinkan, maka kita semua harus sadar untuk mengurangi jumlah produksi sampah rumah tangga,” katanya.

Dijelaskan Indra Utama, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga. Diantaranya, dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari.

“Kemudian, mari kita membentuk bank sampah. Dengan bank sampah, kita bukan hanya bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi kita juga membuat sampah bernilai ekonomis,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelum menggelar kegiatan Sosialisasi Perda Kota Medan No.7/2024 pada Minggu (25/5/2025) sore, Rizki Lubis juga menggelar kegiatan yang sama di Jalan Langgar, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Polonia pada Minggu (25/5/2025) pagi.
(map/han)

Mutasi ASN Diblokir Sistem, Penrad Siagian Dukung Forum PNS RI Suarakan Keadilan

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menerima aspirasi tiga perwakilan Pengurus Pusat Forum PNS RI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/5/2025).
Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menerima aspirasi tiga perwakilan Pengurus Pusat Forum PNS RI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/5/2025).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Tiga perwakilan Pengurus Pusat Forum Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PNS RI) menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Pdt Penrad Siagian di Kompleks Parlemen DPD RI pada Rabu (21/5/2025). Pertemuan tersebut juga diikuti secara daring oleh ratusan anggota Forum PNS RI dari 38 provinsi di Indonesia.

Forum ini menyuarakan keresahan dan aspirasi ribuan ASN yang terkendala proses mutasi akibat diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, ASN yang diangkat pada tahun 2019 baru diperbolehkan mengajukan mutasi setelah minimal 10 tahun masa pengabdian.

Wakil Ketua Harian Forum PNS RI, Alfian Fahruddin menyampaikan, aturan baru tersebut bertentangan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017. Dalam PP tersebut membolehkan mutasi dengan masa kerja minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.

Akibat perbedaan aturan itu, sistem SIASN (Sistem Informasi ASN) dikunci, membuat banyak ASN yang sudah menyelesaikan prosedur mutasi tetap tidak bisa pindah.

“Banyak yang sudah mendapat izin dari atasan, lulus assessment, dan lolos butuh, tetapi tidak bisa pindah karena SIASN dikunci. Sementara masalah keluarga dan kesehatan makin menumpuk. Ada yang keguguran, LDM (long distance marriage), dan terpaksa keluar ongkos besar untuk bolak-balik,” ujar Alfian.

“Harapan kepada pemerintah agar ada kebijakan dan kelonggaran mengenai mutasi ini, tidak berarti para ASN di tempat terpencil tidak ingin mengabdi pada negara tetapi ada sisi-sisi kemanusiaan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah,” sambungnya.

Salah satu testimoni disampaikan oleh Fatma, ASN Kementerian Agama asal Bone, Sulawesi Selatan. Ia telah melewati seluruh tahapan mutasi secara sah, termasuk tes talenta dan persetujuan dari Kemenag Sulsel dan Kemenag pusat.

Namun, prosesnya terhambat oleh sistem informasi yang diblokir KemenPANRB berdasarkan aturan baru tersebut. Akibatnya, ia harus bolak-balik antara pusat dan daerah, yang menguras waktu, energi, dan membuat pekerjaannya menjadi tidak optimal.

Contoh lainnya datang dari Usfail, tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit. Ia harus menempuh inseminasi karena terpisah jauh dari pasangan. “Biayanya sangat mahal dan prosesnya gagal. Kita harus bolak-balik ke kota di mana pasangan kami ditempatkan. Kami bukan tidak mau berjuang dan tidak adaptasi, kami sudah lakukan itu sesuai aturan, namun terkendala dengan KemenPANRB,” ujarnya.

Sementara itu, Ismail Sinaga dari Kepulauan Meranti, Riau menyatakan, sudah banyak ASN yang mengundurkan diri karena frustrasi dengan proses mutasi yang sangat sulit. “Kondisi ini tentu jadi melemahkan pelayanan para ASN kepada publik. Kebutuhan OPD di daerah sering tidak bisa dipenuhi karena adanya aturan dari KemenPANRB dan penguncian sistem informasi ASN tersebut,” ucapnya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Senator Penrad Siagian menyatakan bahwa persoalan mutasi ASN bukan hanya soal regulasi, melainkan menyangkut aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan.

“Jika sudah berkeluarga, idealnya ASN bisa bersama keluarganya. Negara harus menciptakan iklim kerja yang sehat dan manusiawi. Saya melihat pemerintah belum cukup jeli membaca persoalan ini. Ada problem serius pada persoalan kemanusiaan,” tegas Penrad.

Penrad menyatakan bahwa sejak awal dirinya konsisten memperjuangkan nasib ASN, termasuk tenaga honorer dan PPPK.

Ia menyoroti adanya dua paradigma besar dalam struktur ASN, yakni ASN daerah yang tidak mudah berpindah karena dibiayai oleh APBD, dan ASN pusat yang dikendalikan langsung oleh Kementerian PANRB dan BKN.

Penrad dengan tegas mengatakan bahwa kondisi ini menciptakan kerumitan dan tumpang tindih regulasi. “Untuk mutasi antar Kabupaten dan antar provinsi sangat sulit, karena ASN yang menjadi pegawai daerah itu menjadi beban APBD. Kepindahan 1 orang itu memengaruhi keuangan daerah. Ada pendulum lain yaitu pegawai daerah kembali masuk ke pegawai pusat. Jika menjadi pegawai pusat semua, maka semua diatur 1 pintu dari nasional (Kemen PANRB/BKN),” katanya.

Sebagai bentuk konkret dukungan, Penrad menyarankan agar Forum PNS RI menyusun surat resmi dan berita acara audiensi. Surat itu akan ia teruskan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN agar pertemuan dapat dijadwalkan.

“Saya akan kawal. Kita dorong ada pertemuan resmi dengan menteri dan kepala BKN. Yang jelas, saya sepakat dengan teman-teman: ASN harus punya ruang untuk bekerja dengan tenang tanpa mengorbankan kehidupan keluarga,” ujar Penrad.

Dalam pertemuan itu, ia juga mengungkap bahwa Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) saat ini sedang dalam tahap pembahasan revisi, baik di DPR maupun DPD RI.

Ia menyebut, revisi ini adalah momentum penting untuk mengoreksi berbagai regulasi yang tumpang tindih dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan kebijakan.

“Saya mendukung gerakan kawan-kawan, agar dicari solusi jalan tengah agar teman-teman ASN bisa bekerja dengan baik. Yang jelas saya bersama dengan gerakan kawan-kawan bisa bersama keluarga,” ucap Penrad Siagian.

Pertemuan Forum PNS RI dengan Senator Penrad Siagian menjadi titik terang baru dalam perjuangan panjang para ASN yang terdampak kebijakan mutasi.

Para ASN berharap, pemerintah tidak hanya memandang mereka sebagai angka dalam sistem, tetapi sebagai manusia yang memiliki keluarga, tanggung jawab, dan hak untuk hidup layak. (adz)

Tifatul Sebut Sinergitas Antara Pusat dan Daerah Harus Berjalan Baik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satu aspek penting dalam memajukan negara ini, adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Anggota DPR/MPR RI Tifatul Sembiring ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di RAZ Hotel, Jalan DR Mansyur Medan, Kamis (24/4).

Selain sinergitas, kata Tifatul, kolaborasi dan komunikasi pusat dan daerah juga harus berjalan dengan baik. “Harus nyambung semuanya. Pusat maunya begini, tapi daerah maunya lain. Ini tidak boleh terjadi. Makanya saya sampaikan tadi, harus ada komunikasi yang baik dan intens,” ujar Tifatul.

Meskipun sekarang banyak efisiensi di sana-sini, termasuk subsidi ke daerah juga kena potong, kata politisi PKS ini, tapi itu bukan alasan untuk membangun daerah kita masing masing khususnya Sumatera Utara. “Mari kita semua selalu bersemangat dalam bekerja membangun negeri ini. Kita niatkan kerja karena Allah SWT semata agar bernilai pahala,” sebut Tifatul.

Menkominfo zaman SBY ini menambahkan, sinergitas secara general bisa juga diartikan dengan persatuan, yang mana hal ini selaras dengan Pancasila, sila ke 3 yang berbunyi Persatuan Indonesia.

Mantan Presiden PKS ini juga mengatakan, selalu mendukung dan respek terhadap kebijakan kebijakan Pemerintah. “Apalagi kita sekarang sudah swasembada beras dan bahkan bisa ekspor ini sebuah prestasi yang wajib kita apresiasi. Tetapi saya juga akan tetap kritis terhadap kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak pro Rakyat kalau bahasa kerennya Kritis konstruktif,” bebernya.

Pada kesempatan ini Tifatul juga menjabarkan poin-poin penting dari 4 Pilar itu sendiri. Yakni Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai Konstitusi dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan bhineka tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Hadir dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini anggota DPRD kota/kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari PKS dan kader. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Rajudin Sagala dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Salman Alfarisi LC MA. (adz)

Kabid BPBD Kota Binjai Lunasi Utang

PELUNASAN: Edy (2 kanan) dan Amru Harahap (2 kiri) disaksikan dua saksi saat pelunasan utang di Jalan Ring Road Medan, Jumat (23/5).
PELUNASAN: Edy (2 kanan) dan Amru Harahap (2 kiri) disaksikan dua saksi saat pelunasan utang di Jalan Ring Road Medan, Jumat (23/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya Kabid BPBD Kota Binjai Amru Harahap membayar sisa utang sebesar Rp35 juta dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Batangkuis, Deliserdang.

“Sudah selesai, dan tidak ada menuntut lagi,” kata Amru Harahap berdampingan Edy di Jalan Ringroad, Medan, Jum’at (23/5) sore. Menurutnya, masalah utang piutang tersebut telah selesai melalui kekeluargaan.

Hal senada juga dikatakan Edy, bahwa Amru telah melunasi semua utangnya. Dan tidak ada lagi mempermasalahkannya. “Sudah selesai semua, tak ada lagi masalah, sebutnya.

Sebelumnya, Kabid Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, Amru Harahap belum membayar sisa utang Rp35 juta.

Di mana saat itu, pada bulan Agustus 2023 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Binjai itu hendak mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik Edy di daerah Batangkuis, Deliserdang.

Namun, waktu yang telah disepati untuk mengurus tidak sesuai dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diharapkan. Hingga, Edy meminta uangnya sebesar Rp150 juta dikembalikan. Amru pun mengembalikannya dengan cara mencicil. Yakni, Rp50 juta pada tanggal 5 Januari 2024, Rp50 Juta pada tanggal 22 Februari 2024, Rp10 juta, dan yang terahir Rp5 juta sekitar tiga minggu yang lalu.(azw)

Dipimpin Zakiyuddin Harahap, KONI Medan Berharap PASI Sumbangkan Atlet Berprestasi

BERSAMA: Ketua Umum KONI Medan Aswindy Fachrizal bersama Ketua Terpilih PASI Medan Zakiyuddin Harahap dan Ketua PASI Sumut David Luther Lubis. (Dok Pribadi)
BERSAMA: Ketua Umum KONI Medan Aswindy Fachrizal bersama Ketua Terpilih PASI Medan Zakiyuddin Harahap dan Ketua PASI Sumut David Luther Lubis. (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum KONI Kota Medan, Aswindy Fachrizal SE siap mendukung sepenuhnya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Medan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi.

Dukungan tersebut diutarakan Aswindy usai Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) PASI Medan di Kantor Dispora Medan, Jumat (23/5) sore. Dalam Musorkot itu, Zakiyuddin Harahap terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengkot PASI Kota Medan masa bakti 2025-2029.

“Kami dari KONI Medan sangat mendukung setiap cabang olahraga, terutama PASI Kota Medan. Diharapkan PASI Medan bisa menjadi penyumbang atlet dan prestasi untuk Kota Medan kedepannya,” kata Aswindy Fachrizal dalam sambutannya.

Terpisah, Zakiyuddin Harahap mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin PASI Kota Medan. Apalagi, PASI Kota Medan sempat mengalami kekosongan ketua sejak tahun 2021, sehingga kepengurusan harus dipimpin oleh Caretaker Irwan Pulungan.

“Bagi saya ini adalah amanah yang sangat besar, karena atletik ini banyak cabor. Dan kita pernah melahirkan atlet tingkat nasional bahkan Internasional,” kata Zakiyuddin dalam sambutannya.

Dengan begitu, Zakiyuddin meminta seluruh pihak, mulai dari pengurus, insan olahraga atletik, KONI Medan, dan Pengprov PASI Sumut bisa bekerjasama dengan baik. Baginya, dalam menjalankan roda organisasi, seluruh pihak harus solit dan kompak.

“Jadi semua ini bisa kita laksanakan, kalau semua bergandengan tangan, semua bisa kita raih. Tapi kalau saya sendiri,saya pastikan tidak akan bisa, apapun ceritanya,” kata pria yang juga menjabat Wakil Wali Kota Medan tersebut.

“Saya berharap seluruhnya bisa memberikan masukan dan apapun, yang bisa membuat para atlet maju dan berkembang. Jangan ada lagi atlet kita yang susah hidupnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pasi Sumut, David Luther Lubis merasa senang dan bangga, akhirnya PASI Medan bisa memiliki Ketua yang berkompeten. Ia yakin, Zakiyuddin Harahap bisa memimpin dan menjalankan roda organisasi dengan baik.

Terutama dalam melahirkan atlet-atlet berpotensi, mengingat Kota Medan memiliki ribuan sekola mulai dari SD hingga SMA. Dengan begitu potensi dalam melahirkan atlet untuk Pasi Medan akan semakin besar.

“Empat tahun PASI kota Medan tidak punya nahkoda mulai 2021. Bayangkan tidak di nahkodai saja berprestasi, apalagi nahkodanya seorang tokoh sentral di Kota Medan ini, yang secara kapabilitas tidak perlu lagi kita sangsikan,” katanya.

Ia berharap PASI Medan bisa menjadi penyokong baru bagi Pengprov PASI Sumut, terutama dalam melahirkan atlet. “Atletik di kota medan ini bisa memberikan warna terbaik di tingkat nasional,” pungkasnya. (dek)

M Nuh Apresiasi Persis Medan Gelar Edukasi Sembelih Halal dan Manajemen Kurban

Anggota DPD RI Muhammad Nuh (tiga dari kiri) bersama panitia dan peserta Edukasi Sembelih Halal dan Manajemen Kurban 2025 di Aula DPD RI Jalan Gajah Mada Medan, Jumat (23/5).
Anggota DPD RI Muhammad Nuh (tiga dari kiri) bersama panitia dan peserta Edukasi Sembelih Halal dan Manajemen Kurban 2025 di Aula DPD RI Jalan Gajah Mada Medan, Jumat (23/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI Muhammad Nuh mengpresiasi DPD Persis Kota Medan yang menggelar Edukasi Sembelih Halal dan Manajemen Kurban 2025 di Aula DPD RI Jalan Gajah Mada Medan, Jumat (23/5). Senator asal Sumut ini berharap, kegiatan ini bisa menjadi syiar untuk masyarakat.

“Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadits; Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuat. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dengan pisau yang tajam dan senangkanlah hewan yang akan disembelih,” kata Nuh kepada wartawan.

Menurutnya, pelatihan yang digelar Persis Kota Medan ini sangat bagus. “Saya apresiasi acara seperti ini. Saya berharap, dengan adanya pelatihan ini wawasan para peserta semakin bertambah sehingga bisa menjalankan tugas sembelihnya dengan baik, benar, dan sesuai syariat Islam tentunya,” ujar Nuh.

 

Pada kesempatan tersebut, Nuh juga menyinggung mengenai kemungkinan akan terjadinya perbedaan Idul Adha tahun ini. Untuk itu, dia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa menetralisir perbedaan yang akan terjadi dan dapat menerima sudut pandang dari yang lain.

Sedangkan Ketua Persis Kota Medan Joko Imawan, mengucapkan terima kasih kepada para peserta pelatihan yang sangat antusias untuk mengikuti pelatihan ini. Karena keterbatasan ruangan, sehingga banyak yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini. “Kami mohon maaf atas keterbatasan peserta yang hanya bisa diikuti 50 orang,” katanya.

Dia juga mengapresiasi para peserta yang mendaftar, karena didominasi kaum muda. “Ini luar biasa. Supaya tidak orang-orang tua saja yang menyembelih hewan kuran,” ujarnya.
Adapun pemateri pada pelatihan ini berasal dari Dinas Ketahan Pangan Kota Medan yang diwakili drh Dara Kumalachan, Sekretaris Perumda RPH Kota Medan Isa Anshari, dan Ketua Persis Batubara Ustad Ridho dan Ustad Adi Syahputra. Peserta yang hadir pada pelatihan kali ini adalah para pengurus BKM yang ada di Kota Medan. (adz)

Sidang Oplos BBM Bersubsidi, Supervisor SPBU: Keuntungan Rp1.000/Liter

SIDANG; Empat terdakwa kasus dugaan pengoplosan BBM bersubsidi, menjalani sidang dakwaan di PN Medan, Jumat (23/5/2025). AGUSMAN/SUMUT POS
SIDANG; Empat terdakwa kasus dugaan pengoplosan BBM bersubsidi, menjalani sidang dakwaan di PN Medan, Jumat (23/5/2025). AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Supervisor SPBU 14.201.135, Muhammad Agustian Lubis (34) mengakui jika setiap pembelian perliter dari pengendara, mampu meraup keuntungan Rp1000. Hal itu dikatakannya, saat memberikan keterangan dalam kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

“Kamukan supervisor, tau gak kalau itu (BBM) oplosan? Berapa keuntungannya?,” tanya hakim anggota Vera Yetti Magdalena, di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (23/5/2025).

“Tau (oplosan) yang mulia. Keuntungannya perliter 1000 rupiah yang mulia,” jawab terdakwa Agustian.

Ketika ditanya apakah BBM oplosan itu ketika diisi ke kendaraan konsumen berpengaruh terhadap kendaraan, terdakwa berkilah tak berpengaruh kepada kendaraan.

“Setau saya tidak ada. Bedanya sama Pertamina resmi sesuai pemesanan 24 kl (kiloliter). Kalau ini (oplos) harus dicampur dulu dengan oktan biar tidak berpengaruh ke kendaraan,” bebernya.

Dia berdalih melakukan itu, karena melihat kondisi SPBU yang kekurangan modal. Akhirnya dia menyarankan kepada Vera Agustina selaku Direktur SPBU, untuk memesan BBM oplosan dari ISOM (DPS) sebanyak 8000 liter.

“Tapi kekurangan modal, uangnya dari mana?,” tanya hakim Vera.

“Dari hasil penjualan (BBM) juga yang mulia. Komdisi SPBU sudah mau pailit, kalau kami mau untuk menyelamatkan perusahaan,” jawab Agustian.

Namun dalam keterangan terdakwa Agustian itu, hakim tidak ada sedikitkan menyinggung peran Vera Agustina selaku Direktur SPBU yang sebut-sebut ikut menerima keuntungan penjualan BBM oplosan.

Sementara, terdakwa Untung selaku sopir tangki, mengaku diupah Rp250 ribu untuk sekali mengantar ke SPBU. “Dari mulai bulan 7 (2024). Kadang ngantar seminggu tiga kali, kadang-kadang ada kosong gak ngantar. Gak tentu juga,” ucapnya.

Usai mendengarkan keterangan terdakwa, hakim ketua Frans Effendi Manurung menunda sidang dan akan dilanjutkan pada Rabu (28/5/2025) pagi, dengan agenda tuntutan para terdakwa.

Sebagaimana diketahui, empat terdakwa diantaranya, Sahlan Suryanta Siregar (manajer), Muhammad Agustian Lubis (supervisor), Yudhi Timsah Pratama (kernet) dan Untung (sopir).

Keempat terdakwa diancam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (man/han)

Iman Irdian Saragih Berjanji akan Hadiri Perayaan Aldersgate dan Hut GMI ke 120

TERIMA: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menerima kunjungan pimpinan GMI dan panitia pelaksana di ruang kerjanya di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS
TERIMA: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menerima kunjungan pimpinan GMI dan panitia pelaksana di ruang kerjanya di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih, menyatakan kesiapannya untuk menghadiri acara Aldersgate dan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gereja Methodist Indonesia (GMI) ke 120 yang akan diselenggarakan pada Jumat, 30 Mei 2025 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih saat menerima audiensi dari Pimpinan GMI dan panitia pelaksana di ruang kerjanya di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Jumat (23/5).

“Insyaallah kalau tidak ada kegiatan, saya akan hadir dalam acara ini,” ujar Wali Kota Iman Irdian Saragih.

Melalui audiensi ini, Iman Irdian Saragih juga mengungkapkan harapannya agar kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah kota dengan jemaat GMI.

“Kita sangat support kegiatan yang ada, yang mana sudah melakukan seminar penyuluhan pertanian, bansos, donor darah dan gotong royong. Harapan sama-sama kita dukung visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota kedepannya, banyak yang harus dibenahi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pimpinan Jemaat GMI Distrik IV Wilayah I, Pdt RD Panggabean, menjelaskan bahwa acara Aldersgate dan peringatan Hut GMI ke-120 akan dilaksanakan di GOR Asber Nasution, Jalan Gunung Leuser BP7 Kota Tebingtinggi.

R Dongan Penggabean menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah digelar sebagai rangkaian menjelang acara puncak, diantaranya peningkatan ekonomi jemaat melalui seminar dan penyuluhan pertanian pada 7 Mei lalu, serta kegiatan donor darah pada 19 Mei.

“Kami juga berencana mengunjungi panti asuhan Zelfan dan melakukan gotong royong bersih-bersih di sekitar Kampung Bicara dan arah AMD,” terang Pdt R Dongan Panggabean.

Sementara itu, anggota DPRD Dapil Sumut IV, Delpin Barus, selaku Ketua Panitia Pelaksana, sangat mengharapkan kehadiran Wali Kota beserta jajaran dalam perayaan ini.

“Karena kegiatan ini berada di Kota Tebingtinggi, kami harapkan Bapak Wali Kota bisa datang, memberikan support untuk acara ini dan dalam acara ini nanti kami akan memberikan seperangkat ulos,” tutur Delpin Barus.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kabag Kesra Aidil, Kabag Pemerintahan Ramadhan Barqah Pulungan, Kabag Prokopim Faisal Ahmad. (ian/han)