Home Blog Page 2560

Beredar Poster Peta Perubahan Arus Lalu Lintas Kota Medan, Kadishub Akui Belum Finalisasi

Iswar Lubis S.SiT MT Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan akan melakukan perubahan arus lalu lintas pada sejumlah titik ruas jalan di Kota Medan, khusus di seputar Lapangan Merdeka Kota Medan. Hal itu harus dilakukan karena Lapangan Merdeka Kota Medan akan segera direvitalisasi pada Bulan Juli mendatang.

Selasa (28/6) kemarin, selebaran atau poster terkait hal itu pun mulai beredar di jejering WhatsApp. Dalam poster ith, setidaknya Dishub Medan akan melakukan rekayasa lalu lintas di 9 titik.

Menanggapi kabar tersebut, Kadishub Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT mengaku bahwa pihaknya belum ada memberi keterangan resmi terkait perubahan arus lalu lintas tersebut, Artinya, poster yang tersebar belum dapat menjadi acuan tentang titik-titik ruas yang akan dilakukan rekayasa lalu lintas mulai Bulan Juli mendatang.

“Yang pasti saya maupun Dishub Medan belum ada memberikan keterangan atau rilis resmi terkait hal ini. Saya pun bingung selebaran itu berasal dari mana, karena kami (Dishub Medan) tidak ada memberi keterangan terkait hal itu,” ucap Iswar kepada Sumut Pos, Selasa (28/6).

Ditanya benar atau tidaknya akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas pada 9 ruas jalan tersebut, Iswar mengatakan bahwa hal itu masih dalam pembahasan dan belum final. “Belum finalisasi, masih mau di finalisasi. Mungkin masih wacana. Kalau memang benar, tentu akan kita sampaikan melalui media ataupun medsos Dishub Medan,” jawabnya.

Seperti diketahui, dari selebaran Dishub Medan diketahui ada 9 titik ruas jalan di Kota Medan yang akan dilakukan perubahan arus lalu lintas.

Adapun ke-9 ruas jalan yang dimaksud, yakni : Jalan Bambu II mulai dari Simpang Glugur sampai Jalan Gaharu satu arah dari Barat ke Timur. (2) Jalan Karantina mulai dari Jalan Gaharu sampai Jalan KL Yos Sudarso satu arah dari Timur ke Barat. (3) Jalan Irian Barat dan Jalan Jawa satu arah dari Selatan ke Utara. (4) Jalan Zainul Arifin dan Jalan Palang Merah mulai dari Jalan Pemuda sampai Jalan Imam Bonjol satu arah dari Timur ke Barat. (5) Jalan Zainul Arifin mulai dari Jalan Diponegoro sampai Jalan Imam Bonjol satu arah dari Barat ke Timur. (6) Jalan Perintis Kemerdekaan mulai dari Simpang JW Marriot sampai Jalan Merak Jingga satu arah Barat ke Timur.

Selanjutnya, (7) Jalan HM Yamin mulai dari Simpang Balaikota sampai Jalan Gudang satu arah dari Timur ke Barat. (8) Jalan Mongonsidi mulai dari Bundara Juanda sampai Jalan Pattimura satu arah dari Barat ke Timur, dan (9) Jalan Pattimura mulai dari Jalan Mongonsidi sampai Jalan Sudirman satu arah dari Selatan ke Utara.

Adapun tahap pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi sejak 1 Juli hingga 15 Juli 2022. Kemudian dilanjutkan dengan masa Uji Coba pada 16 Juli hingga 30 Juli 2022 dan Penegakkan Hukum yang dimulai pada 1 Agustus 2022. (map/ila)

 

 

Polsek Medan Tuntungan Sosialisasi Virus PMK kepada Peternak

Sambangi: Petugas Polsek Medan Tuntungan saat sambangi peternak, di Lingkungan III, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Selasa (28/6). Sumut Pos/ist.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Tuntungan bersama Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar (Satbinmas Polrestabes) Medan menyosialisasikan kepada pemilik ternak tentang penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, ke Lingkungan III, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Selasa (28/6).

Kapolsek Medan Tuntungan, Iptu Christin Simanjuntak diwakili Ps Kanit Binmas, Aiptu Hermanto Tarigan menyambangi pemilik ternak, Legimanto dan memberikan edukasi, agar tetap menjaga kebersihan kepada hewan ternaknya, supaya tidak terkena virus PMK. Hal ini sesuai instruksi Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda.

Hal itu dibenarkan Kapolsek Medan Tuntungan, Iptu Christin Simanjuntak, Selasa (28/6). “Benar. Kegiatan itu untuk membantu penanganan wabah PMK yang tengah dilakukan Pemko Medan. Jajaran Polsek Tuntungan kini ikut mengecek peternakan sapi di wilayah hukum kita,” ujarnya.

Pihaknya berharap, dengan langkah pengecekan dan penyisiran oleh Bhabinkamtibmas ini, dapat berperan dalam mencegah wabah PMK di Kota Medan semakin meluas. “Apalagi kan sudah dekatnya momen Idul Adha 1443 Hijriyah. Di mana seluruh warga Muslim melaksanakan ibadah kurban,” bebernya.

Dijelaskannya, meski wabah PMK ini tidak membahayakan bagi manusia, tetapi penyebarannya sangat cepat, mengingat penyakit mulut dan kuku ini adalah virus yang mudah menular. “Kerugian peternak yang harus di antisipasi, sehingga kita dari unsur Polri wajib turun langsung mengawasi. Agar hewan ternak milik warga dapat terselamatkan,” katanya.

Dia juga meminta, agar diperketat keluar masuknya ternak dari luar daerah. “Baik masyarakat maupun kalangan peternak yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan diharapkan untuk cepat melapor apabila ada indikasi gejala PMK pada ternak,” pungkasnya. (dwi/ila)

DKP Kota Medan Peringati Hari Bumi, Gelar Aksi Bersih dan Tanam Bibit Pohon

TANAM: DKP Kota Medan tanam bibit pohon di TPA Sampah di Kelurahan Terjuseputaran, Selasa (28/6).markus/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati hari bumi, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menggelar aksi bersih-bersih sekaligus penanaman bibit pohon di seputaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (28/6).

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Baharuddin Harahap mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah keasrian kawasan dari TPA Terjun guna mewujudkan program prioritas dari Wali Kota Medan Bobby Nasution di bidang kebersihan.

Baharuddin juga menjelaskan bahwa kegiatan aksi bersih dan penanaman bibit pohon ini merupakan rangkaian dari peringatan hari bumi yang jatuh setiap tanggal 22 April. Dimana sebelumya pada bulan April lalu, DKP Kota Medan telah melakukan kegiatan memperingati hari bumi dengan mengajak masyarakat untuk mudik minim sampah.

“Jadi kegiatan kita hari ini adalah rangkaian dari kegiatan yang telah kita lakukan di bulan April lalu dalam memperingati hari bumi. Di bulan April lalu kita telah melakukan kegiatan imbauan kepada masyarakat dengan memasang baliho di 8 titik yang mengajak masyarakat agar melakukan mudik minim sampah. Puncaknya hari ini, kita melakukan kegiatan bersih-bersih dan penanaman bibit pohon,” ucap Baharuddin Harahap.

Dikatakan Baharuddin Harahap, bibit pohon yang ditanam di TPU Terjun kemarin merupakan pohon jenis bambu malibu dan ketapang kencana. Diharapkan, penanaman pohon tersebut dapat mengurangi bau dari TPU dan menambah keasrian kawasan TPU Terjun.

“Ada dua jenis pohon yang kita tanam, yakni bambu malibu dan ketapang kencana. Kita memilih pohon ini karena dapat menahan aroma bau dari sampah dan daunya yang rimbun akan menambah keasrian di kawasan TPA ini,” pungkasnya. (map/ila)

Kisruh Anggota dan Pengurus KPUM, Komisi III Minta Dinas Koperasi Bersikap Netral

RAPAT: Komisi III DPRD Medan saat RDP bersama Dinas Koperasi dengan anggota Koperasi KPUM, Senin (27/6). markus/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Medan meminta Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan untuk bersikap tegas dan netral dalam menyikapi persoalan tudingan anggota koperasi kepada pengurus Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) terkait dugaan pelanggaran AD-ART. Komisi III meminta, Dinas Koperasi selaku fungsi pengawas harus mampu menengahi dan memberi solusi kepada KPUM dan para anggotanya.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin Sembiring dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi dengan anggota Koperasi KPUM yang tergabung Forum Penyelamat KPUM di gedung dewan, Senin sore (27/6) sore.

“Dalam masalah ini, kami minta Dinas Koperasi bersikap netral dan memberi solusi,” ucap Hendri Duin dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Ishaq Abrar Mustafa Tarigan dan dihadiri anggota Komisi III, Irwansyah.

Hadir dari Dinas Koperasi Dasrin Anggi Siregar, Wibowo, Darwin dan Fatimah Batubara. Hadir juga anggota Koperasi yang tergabung Forum Penyelamat KPUM, yakni Ir Bangku Sembiring, P Sumbawak, Abdi Nusantara Ketaren, dan Saut Parulian Siregar.

Berdasarkan pantauan, RDP berlangsung singkat dan tidak dapat memberikan solusi karena ketidakhadiran para pengurus KPUM. Pada kesempatan itu, Hendri Duin mengaku kecewa dengan pihak KPUM yang dinilai tidak koperatif. “Ke depannya kami minta para pengurus KPUM dapat kooperatif agar persoalan yang terjadi tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Di akhir RDP, Ishaq Abrar selaku pimpinan rapat menskor rapat dan berjanji akan menjadwalkan kembali RDP pada bulan Juli mendatang. “Rapat kita skor dan kembali kita jadwalkan di bulan depan. Kita harapkan Dinas Koperasi dan KPUM harus hadir kembali guna percepatan penyelesaian masalah. Jangan lupa dengan juga untuk menyiapkan berbagai pilihan solusi,” pungkasnya. (map/ila)

FGTT Mengadu ke Wakil Ketua DPRD Medan, Ada Guru Bodong Lolos PPPK

BERSAMA: FGTT Kota Medan bersama Wakil Ketua DPRD Medan, H.Rajudin Sagala S.Pd.I di ruang badan anggaran, Senin (28/6) sore. markus/istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) mengungkapkan dugaan, kalau ada guru bodong dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan guru. Menurut FGTT Kota Medan, mereka mengetahui adanya permainan sejumlah oknum kepala sekolah di Kota Medan dalam proses seleksi PPPK tahap keduam, Pasalnya, di antara oknum-oknum yang lulus PPPK, terdapat-orang orang yang diduga sengaja dimasukan menjadi guru alias guru bodong agar bisa mengikuti seleksi.

Hal itu diungkapkan puluhan guru honorer saat mendatangi langsung Wakil Ketua DPRD Medan, H.Rajudin Sagala S.Pd.I di ruang badan anggaran, Senin (28/6) sore.

“Ada di antaranya dia tidak pernah mengajar, karena baru lulus kuliah kemudian didaftarkan dan bisa mengikuti ujian PPPK, kemudian lulus. Guru bodong itu jelas lebih mampu dan cepat dalam mengerjakan soal-soal ujian dari pada guru-guru honor lainnya yang sudah mengabdi lama di sekolah,” ucap Sekretaris sekaligus Juru Bicara FGTT Kota Medan, Nita Novianti.

Dikatakan Nita, saat ini status guru honorer berada di ujung tanduk. Padahal adanya banyak masalah guru honorer yang belum terselesaikan, termasuk masalah kesejahteraan guru honor yang sangat memprihatinkan. “Untuk itu kami mendesak agar Kadis Pendidikan segera menerbitkan SK guru honor yang bisa digunakan untuk sertifikasi. Adapun saat ini SK yang dikeluarkan hanya bisa untuk menerbitkan NUPTK,” ujar Nita dalam pertemuan tersebut.

Yang paling menyedihkan, sambungnya, sejumlah guru yang ikut melakukan aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Medan pada Senin (27/6) lalu juga diancam oleh sejumlah oknum kepala sekolah agar membatalkan aksi tersebut. “Ada sebagian kami diancam oleh oknum kepala sekolah agar tidak ikut demo, sebagian diantaranya diberi tugas agar tidak bisa berunjukrasa,” bebernya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan guru honor menyampaikan aspirasi lainnya, di antaranya meminta Kadis Pendidikan Kota Medan untuk segera mengeluarkan SK Guru Honor, meminta Kepala Sekolah agar tidak melakukan pemecatan dan merumahkan guru honor akibat masuknya guru PPPK. “Kami juga meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan guru agar bisa segera melakukan rotasi kecamatan kepada guru-guru yang tidak mendapatkan jam mengajar,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala meminta Kepala Sekolah agar tidak melakukan pemecatan dan pengancaman kepada guru honor. “Kita ingatkan dalam forum ini agar Kepala Sekolah tidak melakukan pemecatan dan pengancaman terhadap guru honor,” tegasnya.

Politisi PKS Kota Medan itu juga meminta Dinas Pendidikan melaui sekolah-sekolahnya agar melakukan pendataan guru honor dan kebutuhan guru di Kota Medan. “Kita mendorong agar pendataan jumlah guru di sekolah-sekolah benar-benar valid sehingga diketahui kebutuhannya ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah merekrut 1.673 guru PPPK dalam dua tahap. Namun sayang, perekrutan tersebut menuai polemik di antara para guru dan menimbulkan masalah baru.

Alhasil, puluhan guru honorer di Kota Medan yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) menyampaikan sejumlah informasi penting ke DPRD Medan terkait netralitas seleksi PPPK jabatan guru di Kota Medan. Tak cuma itu, FGTT juga mengadukan nasib mereka yang terancam dipecat pihak sekolah karena sudah tidak dibutuhkan lagi akibat masuknya para guru yang lulus seleksi PPPK. (map/ila)

Bobby Nasution Ajak Seluruh Stakeholder, Bersama Berkolaborasi Atasi Banjir Rob

Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh stakeholder yang ada, khususnya jajaran DPRD Kota Medan diajak untuk bersama-sama berkolaborasi mengatasi permasalahan banjir rob yang ada di Medan bagian Utara. Hal ini dilakukan karena Pemko Medan selalu berkomitmen ingin menyelesaikan persoalan yang ada, terutama terkait program prioritas, salah satunya menyelesaikan permasalahan banjir.

Ajakan ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan / Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2021 di DPRD Medan, Senin (27/6).

“Banjir yang ada di Kota Medan tidak hanya soal drainase ataupun air sungai yang meluap. Ada beberapa daerah di Kota Medan, khususnya di bagian Utara persoalan banjir ini terjadi akibat rob. Jadi Pemko Medan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan banjir rob tersebut,” kata Bobby Nasution.

Terkait itu, menantu Presiden Joko Widodo ini minta dukungan dari seluruh masyarakat Kota Medan dan legislatif agar dapat bersama-sama dengan Pemko Medan untuk membangun dan menyelesaikan persoalan banjir rob di Medan bagian Utara.

“Ini cita-cita seluruh masyarakat Kota Medan, khususnya di Medan bagian Utara. Sudah saatnya kita membangun Medan Utara untuk kebutuhan masyarakat dan meningkatkan ekonomi kota. Tentunya, penyelesaian persoalan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan. Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, namun penyelesaian banjir rob ini harus tetap diikuti sesuai regulasi yang ada,” jelasnya.

Selanjutnya, terkait Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2021 serta hasil pemandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Medan, Bobby Nasution mencatat beberapa hal pokok terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2021, diantaranya terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2021.

Pertama, kata Bobby, perlunya pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin transparan, partisipatif, dan akuntabel walaupun masih dalam situasi pandemi. Yang kedua, lanjutnya, pembangunan kota selama tahun 2021 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah, secara umum dapat diselenggarakan secara optimal. Namun dibalik itu, ungkapnya, disadari masih ada yang belum dapat dicapai dan dapat diwujudkan sehingga menjadi tantangan bagi semua.

“Kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemko Medan, saya ingatkan untuk meningkatkan integritas dan tanggungjawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Bekerja lah lebih sungguh-sungguh, fokus dan bekerja lebih keras lagi guna mewujudkan visi dan misi pembangunan kota yang sudah ditetapkan bersama,” jelasnya.

Didampingi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Bobby selanjutnya menyampaikan, catatan-catatan strategis tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 ini, akan menjadi masukan sekaligus pertimbangan untuk merumuskan arah kebijakan umum dan percepatan pembangunan kota pada masa yang akan datang. Kemudian, kata Bobby, juga akan dijabarkan melalui berbagai rencana program efektif, baik yang bersifat kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Bobby percaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, melalui pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisien, efektif dan berkarakter “APBD Rakyat” dan “APBD Kesejahteraan”.

“Kita percaya, berbagai keberhasilan yang diraih, semua berkat partisipasi dan peran aktif seluruh stakeholder kota, seluruh warga Kota Medan yang sangat mencintai kotanya. Saya percaya, eksekutif, legislatif, yudikatif, profesional, pers dan seluruh kelompok pembangunan, selalu ingin memberikan sumbangan besar mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, Bobby dalam rapat paripurna yang dihadiri Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Wakil Ketua dan anggota DPRD Medan, unsur Forkopimda Kota Medan, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan serta camat se-Kota Medan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pimpinan serta anggota dewan yang terhormat, khususnya Badan Anggaran yang telah membahas substansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 ini dengan teliti dan objektif sehingga dapat disetujui bersama.

Rapat paripurna diakhiri dengan persetujuan DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Perda. Persetujuan ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama oleh Wali Kota dengan Ketua DPRD Medan serta para wakil DPRD Kota Medan. Sebelumnya, delapan fraksi di DPRD Medan menyatakan menerima seluruhnya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Medan TA 2021. (map/ila)

Setelah 6 Tahun Selesai, Patung Letjen Jamin Ginting Diresmikan

BERSAMA: Riahna Ginting bersama Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan sta-keholder pada acara peresmian Patung Let-jen Jamin Ginting, Se-lasa (28/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akhirnya patung Letjen Jamin Ginting yang merupakan pahlawan nasional Republik Indonesia dari Tanah Karo diresmikan di titik Km nol Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Selasa (28/6). Peresmian ini menambah satu situs sejarah bagi generasi muda di Medan.

Putri kedua dari Letjen Jamin Ginting, Riahna Ginting menyatakan patung tersebut sebenarnya sudah selesai dari 6 tahun lalu, namun karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan menjadikan patung tersebut hanya di simpan di Kota Bandung saja oleh keturunan Letjen Jamin Ginting.

“Rasa bahagia dan bangganya akan diresmikannya patung dari orangtua kami, yang sudah lama kami rencanakan akhirnya terlaksana juga,” ujarnya saat menghadiri peresmian Patung Letjen Jamin Ginting.

“Suatu kebanggaan bagi kami dengan adanya patung ini, karena memang susah payah mencari lokasi untuk patung ini, jadi kami sangat berterimakasih khususnya kepada Wali Kota Medan karena telah mengizinkan berdirinya patung tersebut di Kilometer Nol Jamin Ginting, Kota Medan hingga Tanah Karo ini,” tambahnya. Riahna Ginting menceritakan rencana patung ini karena terinspirasi melihat patung Jenderal Sudirman di Jakarta, kala itu ia mengatakan keinginannya kepada sang ibu yaitu Ny Likas Tarigan.

“Jadi saya bilang ibu saya yang waktu itu masih hidup untuk membuat patung di Jalan Jamin Ginting, tetapi Jalan Jamin Ginting tidak ada trotoarnya, jadi tidak bisa kesampaian. Namun tiba-tiba lokasi tempat dibangun ini kosong, jadi saya bilang untuk meletakkan patung Jamin Ginting di tempat saat ini di bangun,” terangnya.

Melihat lokasi dan lahan yang kosong, Riahna pun meminta izin kepada pemerintah setempat lalu kepada Wali Kota Medan, dan diizinkan tanpa hambatan.

Riahna mengatakan, proses perizinan hingga pembangunan patung Letjen Jamin Ginting dimulai pada Oktober 2021 dan selesai serta diresmikan dalam tempo waktu enam bulan.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution menuturkan kembali bagaimana perjuangan anak dari Letjen Jamin Ginting untuk bisa menempatkan patung ayahnya.

“Kita sudah dengar perjuangan pahlawan kita ini. Bagaimana perjalanan dan kiprah pahlawan kita Jamin Ginting ini bisa dijadikan pedoman bagi kita semua utuk menjadi penyemangat. Kami di Kota Medan akan menjaga, baik itu segi fisik maupun kisahnya. Dengan melestarikannya melalui cerita perjalanannya,” terang Bobby.

Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Sumut, Binsar Situmorang menyampaikan sambutan dari Gubernur Sumut dengan membacakan sekilas sejarah dari perjalanan karir Letjen Jamin Ginting. Mulai dari masa pergerakan hingga masa perjuangannya di negeri, khususnya Sumatera Utara.

“Dihadapan saudara-saudara telah berdiri patung dari Letjen Jamin Ginting. Kita mengharapkan dengan melihat patung ini tidak hanya mengenang tapi memecut diri kita untuk meneruskan semangat beliau berjuang bagi negeri ini. Kita mengenang jasa-jasa dan sejarah Letjen Jamin Ginting. Kita selalu mengingatnya dengan patung yang sudah berdiri ini untuk dikenang oleh anak cucu kita nanti,” pungkasnya.

Patung tersebut diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, yang diwakilkan oleh Staf Ahli Gubernur Sumut, Binsar Situmorang, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, Bupati Tanah Karo Corry Sebayang, juga anak-anak dan cucu dari Letjen Jamin Ginting.(mag-1/ram)

Dugaan Penganiayaan Pelajar SD hingga Meninggal Dunia, Kepala Sekolah: Tanya Pengacara

BONGKAR KUBURAN: Tim forensik RS Bhayangkara Polda Sumut membongkar kuburan (ekshumasi) siswa SDN 023971 Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut), beberapa waktu lalu.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Sekolah Dasar Negeri 023971, Africa Hutagalung memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan murid hingga mengakibatkan nyawa anak berinisial MIA (11) meninggal dunia. “Nanti ya, nanti ya,” ujar dia saat dikonfirmasi, Rabu (22/6) lalu.

Dia beralasan sedang banyak kegiatan. Saat ditanya sedang di mana agar didatangi, Afrida menolaknya.

Konfirmasi yang dilakukan wartawan awalnya bertanya mengenai dugaan penganiayaan tersebut, apakah terjadi di sekolah atau luar. Namun, Afrida tidak memberikan jawaban.

Bahkan, dia juga buru-buru mengakhiri sambungan telepon. “Nanti saja ya, nanti saya hubungi bapak,” ujar Afrida.

Hingga Minggu (26/6), Afrida mengingkari janjinya untuk menghubungi wartawan. Dihubungi kembali pada Selasa (28/6) siang, sang Kasek juga ogah berkomentar. “Harusnya kalau mau konfirmasi, datang lah ke sekolah,” ujar dia dari seberang telepon.

Meski demikian, Afrida juga memilih mengunci mulutnya untuk dikonfirmasi wartawan. “Nanti ya, saya tanya dulu kepada pengacara saja. Boleh atau tidak saya memberikan keterangan,” pungkasnya.

Dalam perkara ini, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan kepada kejaksaan negeri setempat. SPDP dimaksud terkait perkara dugaan penganiayaan anak yang korban masih berstatus pelajar sekolah dasar berinisial MIA (11). “Ya, kami sudah kirim SPDP karena sudah melakukan ekshumasi. Tidak ada kendala, penyidikan tetap berjalan,” jelas Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP M Rian Permana, Senin (27/6).

Sejauh ini, kata dia, penyidik masih menunggu hasil ekshumasi dan autopsi dari laboratorium forensik. Sembari menunggu hasil ini, penyidik juga telah mengambil keterangan saksi-saksi.

“Perkara anak ini harus ekstra hati-hati. Kami enggak mungkin beberkan terduganya ini, terduganya itu, tidak bisa, karena menyangkut anak dan mereka dilindungi,” beber Kasat. (ted/ram)

Brimob Bakal Latih Anggota Satpol PP Binjai

PLAKAT: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat menyerahkan plakat kepada Wadanyon A Satbrimob Polda Sumut, Kompol Azis Manan.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bakal mendapat pelatihan dari personel dari Batalyon A Satuan Brimob Polda Sumut pada tahun depan. Ini terungkap dari audiensi Wakil Komandan Batalyon A Satbrimob Polda Sumut, Kompol Azis Manan kepada Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah di ruang kerjanya, Senin (27/6).

Amir menilai, pemerintah kota perlu membangun sinergi yang baik dengan Yon A Satbrimob Polda Sumut. “Salah satunya, dengan melibatkan Pemko Binjai dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Brimob,” seru Amir.

Dalam audiensi ini, Kasatpol PP Binjai, Hardiansyah Putra Pohan hadir. Mantan Camat Binjai Timur ini menjelaskan, pihaknya akan mendapat pelatihan dari personel Satbrimob Polda Sumut.

Namun, tidak dilakukan pada tahun ini. “Ya, baru rencana. Karena pakai anggaran, jadi kita usulkan dulu anggarannya pada R-APBD 2023,” ungkap Pohan.

Pelatihan yang dimaksud, kata dia, terkait huru-hara dan kedisiplinan. “Program lainnya juga nanti kita buat dan diusulkan pada tahun anggaran mendatang,” ujar dia.

Menanggapi hal ini, Wadanyon A Satbrimob Polda Sumut, Kompol Azis Manan menyambut baik. Bahkan tidak hanya anggota Satpol PP saja yang bakal mendapat pelatihan.

“Kita siap untuk membantu pelatihan kepada anggota Satpol PP, Dishub dan BPBD Binjai. Selain pelatihan penanggulangan huru-hara, juga ada SAR dan pelatihan baris berbaris,” tukasnya. (ted/ram)

Jalan Alternatif Medan-Berastagi di Desa Sukamakmur Deliserdang

SIRENE: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Bupati Karo Cory Sebayang dan Forkopimda menekan sirene tanda dimulainya groundbreaking pekerjaan jalan dan jembatan.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory S Sebayang menghadiri acara pembukaan groundbreaking pekerjaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara di Desa Sukamakmur, Kabupaten Deliserdang, Senin (27/6).

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Wakil Kajati Sumut Edyward Kaban, Bupati Karo Cory S Sebayang, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede, Direktur Operasional PT Waskita Karya (Persero), serta unsur Forkopimda Sumut menekan sirene menandai dimulainya secara serentak pembangunan jalan dan jembatan prioritas di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede menjelaskan, kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara ini direncanakan selesai dalam kurun waktu delapan belas bulan.

“Kegiatan ini meliputi Peningkatan jalan dan pembangunan jalan sepanjang 450 km, 71 km drainase, 20 unit jembatan rangka baja, beton dan box culvert,” ujarnya.

Penanganan kegiatan ini berada pada 121 jalan yang terdistribusikan ke seluruh kab/kota di Provinsi Sumatera Utara kecuali di Kabupaten Labuhan Batu Selatan karena belum adanya jalan berstatus milik provinsi.

Pendanaan proyek prioritas ini berasal dari APBD Sumut 2022 sebesar Rp 500 miliar, APBD Sumut 2023 Rp 1,5 triliun dan APBD Sumut 2024 Rp 700 miliar.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, dengan adanya pembangunan jalan alternatif Medan ke Berastagi diharapkan dapat mengurai kemacetan, meningkatkan arus transportasi dan distribusi barang, khususnya hasil pertanian dari Karo ke Medan semakin lancar sehingga secara ekonomis akan membantu perekonomian Sumatera Utara.

“Saya juga berharap, jalan alternatif ini bisa mengurai kemacetan menuju kawasan wisata Tanah Karo,” ungkapnya. (deo/ram)

1...2,5592,5602,561...15,920Page 2,560 of 15,920