26 C
Medan
Friday, December 19, 2025
Home Blog Page 262

DPRD Nisel Gelar Paripurna Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada 2024

SERAHKAN : Ketua DPRD Nisel, Elisati Halawa serahkan berita acara pengumuman penetapan Cabup-Cawabup Pilkada 2024. ISTIMEWA/SUMUT POS
SERAHKAN : Ketua DPRD Nisel, Elisati Halawa serahkan berita acara pengumuman penetapan Cabup-Cawabup Pilkada 2024. ISTIMEWA/SUMUT POS

NISEL, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Nias Selatan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Tahun 2024, Senin (10/2/25).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Elisati Halawa, ST didampingi Wakil Ketua DPRD Sokhiwanolo Wauru dan Wakil Ketua DPRD Wirahati Loi, SH.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD mengumumkan secara resmi kepada Pemerintah dan Masyarakat bahwa Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan akan berakhir masa jabatannya sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada 2024.

Selanjutnya, pada Rapat Paripurna ini juga DPRD mengumumkan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada 2024 yakni Pasangan Calon Sokhiatulo Laia sebagai Bupati Terpilih dan Yusuf Nache, S.T.,MM sebagai Wakil Bupati Terpilih, sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.

Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, SH.,MH dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama mewujudkan pembangunan di Nias Selatan.

“Sejak dilantik pada tanggal 26 April 2021 sebagai pemenang pilkada tahun 2020, saya bersama wakil bupati terpilih telah memimpin kabupaten nias selatan selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan dan telah menorehkan banyak prestasi,” ujar Bupati.

Dia juga menambahkan, bahwa tak ada gading yang tak retak demikian juga kami menyadari adanya kekurangan dan kelemahan selama kami memimpin.

“Harapan kami, segala kelemahan kami menjadi pengalaman dan pembelajaran dalam penyelenggaraan pemerintah periode berikutnya,” tandasnya.

Turut hadir unsur Forkopimda Kab. Nias Selatan, Anggota KPU Kab. Nias Selatan, Bawaslu Kab. Nias Selatan, para Staf Ahli, Asisten, Sekda, para pimpinan OPD, Camat se-Kab.Nias Selatan, pimpinan Parpol dan hadirin lainnya. (mag-8/han)

Operasi Keselamatan Toba Resmi Digelar, Polrestabes Target Pengguna Jalan

APEL: Kapolrestebes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan memimpin apel keselatan Toba 2025, Senin (10/2).. GUSMAN/SUMUT POS
APEL: Kapolrestebes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan memimpin apel keselatan Toba 2025, Senin (10/2).. GUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polrestabes Medan resmi menggelar Operasi Keselamatan Toba 2025. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, terhitung dari tanggal 10 sampai 23 Februari 2025, dengan melibatkan 1.983 personel gabungan.

Fokus operasi ini, yakni keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar lantas). Sementara target operasi, yakni pengguna jalan, angkutan umum dan pribadi, titik rawan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta keamanan masyarakat dalam berlalu lintas.

“Kamseltibcar lantas merupakan hal yang mutlak harus dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna jalan raya, namun pada kenyataannya berbagai permasalahan baik itu pelanggaran maupun kecelakaan sering terjadi disebabkan kelalaian masyarakat itu sendiri,” ungkap Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Senin (10/2).

Operasi ini, kata dia, mengusung tema ‘Tertib Berlalu Lintas Demi Mewujudkan Asta Cita di Wilayah Hukum Polda Sumatra Utara’.

“Kita harus betul-betul hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan di wilayah Sumatera Utara,” tegasnya.

Personel yang dilibatkan, kata dia, sebanyak 1.983 personel. Sedangkan indikator keberhasilan Keselamatan Toba 2025, meningkatnya kedisiplinan masyarakat dalam beralu lintas, menurunnya angka kecelakaan dan menurunnya fatalitas pada kecelakaan lalu lintas.

“Utamakan pendekatan persuasif dan edukatif dalam membangun kesadaran masyarakat baik pemasangan banner maupun melalui media sosial. Pendekatan ini akan lebih efektif dalam pendekatan dalam masyarakat,” imbuhnya.

Gidion juga meminta personel memperhatikan performa dan sikap tampang personel serta konsep 3S (senyum, salam dan sapa) dan menghindari pelanggaran kode etik

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada personel Polda Sumut dan jajaran TNI. Semoga pelaksaan operasi ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bagi keselamatan masyarakat di Medan, Sumatra Utara,” pungkasnya. (man/han)

Awas Hoaks, Daftar Produk Boikot di Media Sosial Belum Tentu Benar

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Agresi Israel ke tanah Palestina membuat geram seluruh dunia, termasuk Indonesia. Genosida yang dilakukan negara zionis itu lantas memicu perlawanan dunia, salah satunya dengan gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS).

Gerakan ini sengaja diviralkan untuk menekan perekonomian Israel agar berhenti menjajah tanah Palestina. Masyarakat dunia dari berbagai golongan pun larut dalam euforia BDS atas nama kemanusiaan, termasuk di Indonesia.

Meski demikian, gerakan positif itu perlu dilakukan secara hati-hati. Alih-alih menghentikan serangan Israel, BDS bisa jadi malah melukai perekonomian negara sendiri. Hal ini tak lepas dari minimnya akurasi data perusahan yang ditengarai teraifiliasi Israel.

“Memang ini menjadi problem, kita ingin memboikot karena memang kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh Israel. Jadi kita prinsipnya oke memboikot tetapi jangan sampai salah sasaran,” kata Prof Nadirsyah Hosen belum lama ini.

Hal tersebut selalu disampaikan Nadirsyah alias Gus Nadir bahkan dalam seminar internasional di Bandung dan Cirebon terkait tantangan serta peluang AI, Media Sosial dan Islam. Hal ini tak lepas lantaran maraknya informasi liar yang beredar di platform-platform tersebut.

Dia menyinggung banyaknya daftar produk beredar di tengah publik yang diterbitkan berbagai sumber nonpemerintah.

Gus Nadir mengungkapkan bahwa sumber-sumber tersebut tidak mengungkapkan secara rinci alasan produk yang ada harus diboikot yang membuat akurasi informasi dapat dipertanyakan.

Beberapa situs yang kerap menjadi rujukan yakni bdnaash.com; boycott.thewitness.new; bdsmovement.net hingga toolsforpalestine.com. Namun, kerap terdapat perbedaan produk di antara satu situs dengan situs lainnya. Misalnya, Adidas tidak masuk ke dalam daftar boikot di bdsmovement.net namun masuk di dalam daftar yang dikeliarkan bdnaash.com.

Atau Nike misalnya yang masuk dalam daftar bdnaash.com namun tidak ada dalam daftar boycott.thewitness.new. Perbedaan ini menjadi sasaran perusahaan yang sebaiknya di boikot menjadi bias.

Dalam media sosial, daftar produk yang ada dari berbagai sumber bisa diolah sebelum dipublikasi oleh si empunya akun. Pembuat daftar dapat menambahkan atau mengurangi produk apapun sesuai dengan keinginan sebelum disebarkan secara daring.

“Nantinya ketika itu disebarkan di media sosial, list itu kan bisa bertambah atau berkurang, begitu di forward kan bisa diubah dulu, kemudian di forward lagi. Nah ini yang menjadi bola liar,” katanya.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada pihak tertentu yang menciptakan propaganda selagi publik tidak punya waktu lagi melakukan verifikasi. Akibatnya, masyarakat dikondisikan untuk menerima apapun yang diterima melalui ponsel cerdas mereka, terlebih bagi publik yang tidak memahami tentang cara-cara penggunaan algoritma dan sejenisnya.

Profesor dan dosen bidang hukum di Universitas Melbourne, Australia ini menegaskan pentingnya akurasi data dan fakta agar boikot yang dilakukan tepat sasaran dan tidak salah sasaran. Masyarakat juga diminta untuk lebih skeptis, kritis dan bijaksana ketika mendapat daftar produk terafiliasi Israel.

Gus Nadir ini mengimbau agar jangan sampai karena emosi sesaat maka melakukan aksi boikot justru merugikan dalam negeri sendiri. Gerakan boikot yang sporadis tanpa memeriksa kebenaran afiliasi dimaksud akan merugikan umat yang ikut menjadi korban atau di PHK lantaran perusahaan tempat dia bekerja mengalami gangguan operasional.

“Dampak dari PHK ini luar biasa. Dari produk-produk yang di boikot, gerainya banyak yang tutup, kemudian dampak sosialnya juga diantisipasi akibat PHK ini. Jadi menurut saya, dampaknya lebih kepada kita sendiri. Kita ingin menyakiti Israel karena dia melakukan kejahatan kemanusiaan, tapi yang terkena dampak saudari kita sendiri,” katanya.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani meminta masyarakat teliti semua informasi terkait isu boikot yang dimuat di media-media maupun media sosial. Hal itu dilakukan agar tidak terkecoh dengan kampanye-kampanye negatif pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan konflik Israel-Palestina untuk kepentingan bisnis.

“Masyarakat yang memang sentimen terhadap pihak-pihak yang related sama Israel memang sangat tinggi di Indonesia. Tapi, ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kampanye-kampanye negatif yang dilakukan buzzer seolah-olah mendukung boikot tapi memiliki tujuan lain untuk menjatuhkan perusahaan kompetitornya,” katanya.

Mantan ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) ini melanjutkan, kondisi ini justru membuat situasi menjadi panas. Dia melihat ada keanehan terhadap daftar produk yang beredar di media sosial dengan sengaja membawa-bawa nama MUI seolah-olah merekomendasikan sejumlah nama produk yang harus diboikot.

Menurutnya, masyarakat seharusnya lebih konsen untuk memboikot kepada produk-produk yang jelas-jelas terfiliasi dengan Israel.
Pasalnya, perusahaan yang justru terkena sasaran boikot malah perusahaan-perusahaan retail yang franchise.

Padahal masyarakat Indonesia yang kerja di situ kan juga jumlahnya sangat banyak. Mereka juga justru memberikan bantuannya kepada rakyat Palestina di Gaza,” katanya.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon Faqihudin menilai bahwa daftar produk yang diduga terafiliasi Israel dan disebar di dunia maya bisa menyesatkan. Dia meminta masyarakat haur menelusuri secara sistematis untuk memastikan kebenaran informasi dugaan produk terafiliasi tersebut.

“Setiap orang dapat mengusulkan daftar produk terafiliasi Israel di platform digital mereka. Namun, tanpa dasar metodologis yang jelas, daftar-daftar ini bisa menyebabkan misleading atau kebingungan bagi masyarakat,” katanya.

Dosen Senior dan Direktur Kantor Internasional (IOP) UIN Syekh Nurjati Cirebon, Lala Bumela Sudimantara, menegaskan pentingnya sikap kritis dalam menyaring informasi. Dia menegaskan, kritis adalah kunci agar publik tidak sekadar menelan informasi mentah-mentah.

“Harus ada proses penyaringan dan konfirmasi untuk menjamin bahwa informasi yang dipilih adalah yang paling akurat,” katanya.

Salah satu mahasiswa FISIP UIN Bandung, Danu Durohman mengaku terbuka dan mendapat pencerahan baru setelah menyimak penjelasan Gus Nadir.

Dia baru mengetahui bahwa ternyata kebenaran produk-produk yang disebut di berbagai media sosial selama ini ternyata perlu diklarifikasi lagi.

Dia menuturkan selama ini hanya tahu bahwa produk-produk terafiliasi Israel yang disebut-sebut di medisa sosial itu benar.

Dia mengaku akan mengubah cara pandangnya selama ini terkait produk-produk yang disebut-sebut terafiliasi dengan Israel

“Pandangan saya sebagai mahasiswa ke depan harus lebih teliti dan banyak belajar. Kalau ditarik ke kaidah unsur fiqih atau satu kaidah la yajizud, tidak ada kewenangan bagi seseorang untuk membenarkan tanpa ada tashawwur atau penelitian terlebih dahulu,” katanya.

Mahasiswa lainnya, Syah Reza juga menyampaikan hal yang sama. Dia menyatakan akan bersikap lebih kritis lagi dalam melihat produk-produk yang selama ini disebut-sebut terafiliasi dengan Israel.

Dia mengatakan, karena produk tafsir afiliasi produk masih ambigu.
“Jadi, harus diverifikasi kembali apakah informasi itu benar atau tidak. Artinya, yang diboikot itu memang Israelnya atau orang yang berjualan di sana. Masa kita berjualan atau berbisnis di Israel misalkan itu dibilang mendukung Israel, kan tidak,” ucapnya. (ila)

PTKI dan USM Indonesia Kolaborasi dalam Pengabdian Masyarakat di UMKM Pizza Oei dan Patisserie

PENGABDIAN MASYARAKAT: Kolaborasi PTKI dan USM Indonesia dalam pengabdian masyarakat di UMKM Pizza Oei dan Patisserie. (ISTIMEWA)
PENGABDIAN MASYARAKAT: Kolaborasi PTKI dan USM Indonesia dalam pengabdian masyarakat di UMKM Pizza Oei dan Patisserie. (ISTIMEWA)

SUMUTPOS.CO – Politeknik Teknik Kimia Industri (PTKI) bersama Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia melaksanakan program pengabdian masyarakat untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner pada 17 Desember 2024. Program ini berfokus pada perancangan alat profer otomatis bagi UMKM Pizza Oei dan Patisserie di Simpang Selayang, Medan.

Kolaborasi ini bertujuan mengatasi kendala fermentasi adonan yang memakan waktu lama dan kualitas yang kurang konsisten akibat suhu yang tidak stabil. Dengan alat profer otomatis, suhu dan kelembapan selama fermentasi dapat dikontrol secara optimal, menghasilkan adonan roti yang lebih baik, efisien, serta hemat energi.

Manfaat dari program ini meliputi peningkatan kualitas produk, efisiensi waktu dan energi, serta peningkatan kapasitas produksi. Dengan alat yang dirancang khusus, adonan roti berkembang lebih konsisten, menghasilkan roti yang lebih empuk dan berkualitas.

Proses fermentasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama kini dapat dipercepat tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini memungkinkan UMKM meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Program ini diawali dengan analisis kebutuhan UMKM, perancangan serta uji coba alat yang kemudian dipasang dan diuji di lokasi usaha.

Tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini antara lain Nelson Silitonga, ST MT (ketua) dan M Iqbal Harapan Muslim Siregar MT (sekretaris). Instruktur dari PTKI Yenny Sitanggang MT, Dejoi Situngkir ST MT, Abdillah ST MM, Dr Gimelliya Saragih MSi, Yanto ST MT, Harmileni MSi, Hariyanto MPd, M Kasir MPd, Bukhari ST MT, Agustin Nurya Savitri MPd, Rycce Sylviana Pratikha MSi dan Annisa Adawiyah AMd.

Sedangkan instruktur dari USM Indonesia yakni Dr Vivi Purwandari MSi, Mia Endang Sari Sinaga SPd BSc MPd, Dr Rizki Damayanti MSi, Mahyuni Harahap MSc. Mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini adalah Nazri Fadillah, Fitri Khairunnisa, Rafli Fabian, Aulia Husein dan Syarifah Farha juga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar alat dapat digunakan secara optimal.

Pemilik UMKM, Ani Yusni, menyambut baik inisiatif ini. Ia mengungkapkan bahwa alat profer otomatis sangat membantu dalam meningkatkan produksi dan kualitas roti. Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh positif dalam mendukung UMKM melalui penerapan teknologi serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. (dmp)

Komite III DPD RI: Tingkatkan Pekerja Informal di Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tujuan Revisi RUU SJSN

Rombongan Komite III DPD RI foto bersama Pj Gubsu Agus Fatoni usai raker bersama Pemprov Sumut, Senin (10/2/2025).
Rombongan Komite III DPD RI foto bersama Pj Gubsu Agus Fatoni usai raker bersama Pemprov Sumut, Senin (10/2/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komite III DPD RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Pemprov Sumut dan beberapa stakeholder lainnya di kompleks kantor Gubernur, Senin (10/2/25). Raker dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja untuk inventarisasi masalah terkait penyusunan RUU Perubahan UU No 40 /2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, dalam sambutannya menyatakan, Sumut dari sisi geografis, sosiologis, maupun ekonomis, menjadi provinsi yang sangat strategis dalam berkontribusi pada pembangunan nasional.

“Sumut juga menjadi pintu gerbang Indonesia dengan negara tetangga karena disini selain ada bandar dan pelabuhan yang melayani rute internasional juga terdapat 17 konsulat jenderal negara tetangga,” sebutnya.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Jelita Donal, yang menjadi ketua rombongan menyampaikan pernyataan pemantik yang mempertanyakan, apakah misi pembentukan UU SJSN telah tercapai? Karena meski telah terdapat berbagai capaian dalam penyelenggaraan jaminan sosial di indonesia pada sisi yang sama terdapat tuntutan dan aspirasi masyarakat dan daerah untuk memperluas cakupan jaminan sosial. Salah satunya jaminan sosial kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan.

“Kami melihat ada persoalan hukum pada Peraturan Pemerintah yang mendasari kerja Jasa Raharja. Kami juga melihat, Jasa Raharja memang telah masuk dalam ekosistem penyelenggaraan jaminan sosial tetapi keberadaanya sendiri secara status bukanlah penyelenggara jaminan sosial,” kata Jelita.

Selain itu, lanjutnya, terdapat persoalan berkenaan dengan minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada kelompok pekerja informal. “Padahal pekerja informal mendominasi jumlah pekerja Indonesia. Melalui RUU Perubahan UU SJSN kami mengupayakan adanya penguatan Jasa Raharja dalam pemberian santunan kepada korban maupun penguatan BPJS Ketenagakerjaan,” tegas senator Sumbar itu.

Destita Khairilisani, senator Bengkulu dalam sesi tanya jawab mempertanyakan upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan pekerja di BPJS ketenagakerjaan, misalnya melalui peningkatan jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan untuk mendorong pemberi kerja mentaati regulasi.

Adapun senator dari DI Yogyakarta Ahmad Syauqi mengingatkan, jangan sampai ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tusi antara Jasa Raharja, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian layanan dan santunan. Regulasi yang sedang diinisiasi oleh DPD RI juga bertujuan untuk memperkuat tusi lembaga tersebut.

Kadis Ketenagakerjaan, Ismael P Sinaga, membenarkan pernyataan masih minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan saja pada pekerja informal tapi juga pekerja formal. Di Sumut, baru tercapai 49,71% pekerja formal dan hanya 12,37% pekerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya kepatuhan pemberi kerja menjadi tantangan bagi upaya peningkatan kepesertaan itu.

Sedangkan terkait dengan petugas ketenagakerjaan, disebut jumlahnya memang hanya 36 orang untuk melayani sebanyak 4000an pemberi kerja. Peningkatan jumlah tenaga pengawas tentu diharapkan. Disamping itu lemahnya sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja juga menjadi tantangan dalam optimalisasi kepesertaan pekerja pada BPJS ketenagakerjaan.

Berbeda dengan BPJS ketenagakerjaan, kepala perwakilan BPJS Kesehatan menyebut ditingkat provinsi, Sumut telah mencapai UHC dengan kepesertaan 98,44% per 1 Januari 2025. Adapun d tingkat kabupaten/kita, ada 3 kabupaten/kota yang keaktifan pesertanya belum 75%.

Jasa Raharja menjadi pembayar pertama dalam ekosistem jaminan kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan. Layanan lain akan di berikan oleh penyelenggara jaminan sosial lainnya misalnya terkait layanan kesehatan bagi luka yang diderita korban. Meski sejauh ini tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian layanan, namun tidak dipungkiri ada saja temuan dimana korban bermaksud memanipulasi bukti guna memperoleh layanan maksimal dalam santunan.

“Selain pelayanan santunan, kami juga memberi kontribusi dalam pencegahan kecelakaan,” kata Nasjwin Andi Nurdin, KA Cabang Jasa Raharja Sumut.

Mengakhiri Raker, Kadis Kesehatan melalui Sekda, Armand Effendy Pohan, mengharapkan RUU ini nantinya juga mengakomodasi usulan perihal proporsi jumlah peserta bukan penerima upah (PBU) yang dibayarkan oleh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini belum ada aturannya.

“Kami d provinsi Sumut menetapkan kebijakan dengan perbandingan 20% menjadi tanggung jawab Pemprov dan 80% kabupaten/kota, kecuali untuk kepulauan Nias kami memberi affirmasi dengan proporsi 30% berbanding 70%,” ujarnya. (adz)

PT PP Lonsum Berikan Bantuan 164.650 kg Pupuk kepada 16 Kelompok Tani

BANTUAN: Wabup Sergai, Adlin Tambunan saat pemberian bantuan pupuk kepada petani. (FADLY/SUMUT POS )
BANTUAN: Wabup Sergai, Adlin Tambunan saat pemberian bantuan pupuk kepada petani. (FADLY/SUMUT POS )

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) H. Adlin Tambunan menyampaikan terima kasih kepada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (Lonsum) atas bantuan pupuk sebanyak 164.650 kg kepada 16 Kelompok Tani yang berada di sekitar Kebun Rambong Sialang dan Kebun Sibulan di kecamatan Sei Rampah, Kamis (6/2/2024).

“Atas nama pemerintah dan masyarakat kami ucapkan terima kasih, kami berharap melalui bantuan pemberian pupuk ini, dapat memberikan pemahaman dan edukasi agar kebun milik masyarakat juga mendapatkan hasil yang baik untuk kesejahteraan mereka,” katanya sembari menambahkan bantuan tersebut untuk kelompok tani yang berada di berbagai kecamatan yang bersinggungan dengan PT. PP Lonsum, yaitu Dolok Masihul, Sei Rampah, Serba Jadi, Kotarih, Pegajahan, Dolok Merawan dan Tebing Syahbandar.

Adlin Tambunan menyebutkan, hingga saat ini tercatat ada 10 perusahaan perkebunan yang sudah melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan 54 kelompok tani untuk 4.174 perkebunan.

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang kita kenal dengan FPKM, lanjut Wabup Adlin lagi, merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan serta akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Hal ini dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya para pengusaha perkebunan dan masyarakat sekitar.

“ FPKM ini dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin kemitraan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan. Kemitraan antara perkebunan dengan perusahaan perkebunan dilakukan melalui penguatan kelembagaan di tingkat perkebunan dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan tata kelola manajemen sehingga tercipta hubungan yang harmonis,” imbuhnya.

Dikesempatan yang sama, Manager Kebun Rambong Sialang, Syahrudi Sagala menyampaikan bahwa kegiatan serah terima bantuan pengadaan pupuk masyarakat sekitar diberikan untuk 16 kelompok tani.

“ Semoga dengan serah terima bantuan ini nantinya dapat bermanfaat bagi para kelompok tani untuk meningkatkan produksi hasil perkebunannya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan Kepala Dinas Pertanian Dedi Iskandar, Areal Manager agronomi Lima Puluh Rahmat Husaini, Areal Manager agronomi Serdang Aswin Indra, perwakilan Dinas Pertanian dan perkebunan Sumut, Camat Sei Rampah, Camat Dolok Masihul, Camat Serba Jadi, Camat Kotarih, Camat Pegajahan, Camat Dolok Merawan, Camat Tebing Syahbandar, kelompok Koprasi dan Perkumpulan Kelompok Tani. (fad/han)

Putri Ceo Sumut24 Group Gandhis Dwi Febrian di Wisuda

WISUDA: Putri Ceo Sumut24 Group, Gandhis Dwi Febrian diabadikan usai menjalani wisuda di USU, Sabtu (8/2/25). FOTO: ISTIMEWA/SUMUT POS
WISUDA: Putri Ceo Sumut24 Group, Gandhis Dwi Febrian diabadikan usai menjalani wisuda di USU, Sabtu (8/2/25). FOTO: ISTIMEWA/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gandhis Dwi Febrian, mahasiswi jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (USU), menyelesaikan studi dan diwisuda dalam acara Wisuda Periode II Tahun Akademik 2024/2025, Sabtu (8/2/25).

Dalam kesempatan tersebut, Gandhis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuanya, Rianto SH MH (Selaku Ceo Sumut24 Group) dan Marlina Elyanti SE, yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.

“Terimakasih papa dan mama yang selama ini selalu berikan dukungan dan doa yang tak terhingga. Semoga papa dan mama selalu diberikan kesehatan, “kata Gandhis usai wisuda di Kampus USU.

Ia juga mengapresiasi Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, SSos, MSi, serta dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan berharga selama masa studinya.

Acara wisuda yang digelar di Auditorium USU ini meluluskan 1.757 mahasiswa dari berbagai program studi. Lulusan tersebut terdiri dari Program Doktor, Magister, Pendidikan Spesialis, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma.

Rektor USU, Prof. Muryanto Amin dalam sambutannya, menggarisbawahi peran pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan global. Ia juga menekankan pentingnya universitas dalam menghasilkan inovasi yang dapat memajukan peradaban dan mengurangi dampak negatif dari kemajuan teknologi.

Sebagai lulusan baru, Gandhis dan teman-teman seangkatannya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman.(rel/han)

Polsek Kuala Laksanakan Pengamanan Ibadah di Gereja

PENGAMANAN: Personel Polsek Kuala melaksanakan pengamanan ibadah di salah satu gereja di wilayah hukumnya. (SAHRUL/SUMUT POS)
PENGAMANAN: Personel Polsek Kuala melaksanakan pengamanan ibadah di salah satu gereja di wilayah hukumnya. (SAHRUL/SUMUT POS)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya jemaat Kristiani, personel Polsek Kuala menggelar kegiatan pengamanan ibadah gereja di wilayah hukumnya, Minggu(9/2/25)

Kegiatan “Minggu Kasih” ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan dan kedekatan antara Kepolisian dengan masyarakat jamaah gereja, untuk menjamin situasi yang aman selama berlangsungnya kegiatan ibadah.

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi, melalui Kasi Humas AKP Rajendra Kusuma, menyampaikan bahwa kegiatan “Minggu Kasih” merupakan salah satu langkah preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan yang lebih responsif menjalin kedekatan antara Kepolisian dengan masyarakat demi terciptanya situasi aman kondusif.

“Dengan adanya program “Minggu Kasih” ini, diharapkan para jamaah melaksanakan kebaktian minggu di gereja merasa nyaman dan damai serta khusuk dalam melaksanakan ibadah,”pungkasnya.(rul/han)

3 Pegawai Sekolah Swasta di Langkat Dipecat, Diduga Buntut Pemeriksaan Jaksa

DIPERIKSA: Sekolah swasta di Langkat yang pecat pegawainya diduga usai kepala SZ diperiksa jaksa.(Istimewa/Sumut Pos)
DIPERIKSA: Sekolah swasta di Langkat yang pecat pegawainya diduga usai kepala SZ diperiksa jaksa.(Istimewa/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Cabang Kejaksaan Negeri Pangkalanbrandan disebut melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah pada salah satu sekolah di Langkat. Adapun yang terperiksa dimaksud berinisial SZ.

Buntut dari pemeriksaan itu, 3 pegawai di sekolah yang dipimpinnya dipecat mendadak. SZ diduga diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS.

Ketiga anggota SZ yang dipecat adalah Mulyadir, Sofyan Can dan Sunardo. Kacabjari Pangkalanbrandan, Romel Tarigan belum berkomentar panjang terkait adanya pemeriksaan dimaksud.

“Nanti saya cek dulu ya,” ujarnya singkat, Minggu (9/2/2025).

Terpisah, salah satu anggota MZ yang dipecat, Mulyadir juga terkejut dengan pemecatan itu. Dia dituding salah satu orang yang melaporkan kepada jaksa terkait dugaan penyelewengan dana BOS di sekolah tempatnya bekerja.

“Kami gak tau siapa yang melaporkan kepala sekolah. Ini kok tiba-tiba kami tiga orang dipecat. Katanya kami yang melaporkan kepala sekolah,” ujar Mulyadir.

Surat pemecatannya berlaku sejak 1 Februari 2025 lalu. Dalam surat itu, Mulyadir dipecat karena alasan faktor usia dan ketentuan lainnya.

“Kalau faktor usia, harusnya pihak yayasan yang memecat. Karena SMA Swasta DP di bawah Yayasan Pendidikan DP Pangkalansusu,” katanya. (ted/han)