Home Blog Page 27

Komisi 4 DPRD Medan Minta Billboard Bermasalah Ditertibkan, Pemko Jangan Tebang Pilih

Paul Mei Anton Simanjuntak.
Paul Mei Anton Simanjuntak.

Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satpol PP dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) untuk bertindak tegas terhadap seluruh billboard atau reklame bermasalah tanpa tebang pilih.

Menurut Paul, penertiban reklame harus dilakukan secara adil kepada seluruh pelaku usaha yang melanggar aturan perizinan.“Sikat semua reklame bermasalah. Penertiban harus tegas dilakukan kepada semua yang melanggar izin tanpa pandang bulu,” tegas Paul Simanjuntak, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai, Pemko Medan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap billboard tertentu karena dapat menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam pelayanan perizinan reklame.

“Jangan ada pembiaran terhadap satu merek. Semua pengusaha harus dilayani sama yang akan menyumbangkan PAD kepada Pemko Medan,” ujarnya.

Paul juga menyoroti lambannya proses penataan dan penerbitan izin reklame yang dinilai dapat menghambat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

Menurutnya, Dinas PKPCKTR bersama Satpol PP harus bergerak lebih cepat dalam melakukan penataan agar pendapatan daerah dari pajak reklame dapat dimaksimalkan.

“Apa alasan Dinas PKPCKTR menunda atau memperlambat layanan penerbitan izin reklame. Kalau memang tidak layak diterbitkan izin, segera berikan penjelasan, tetapi jangan pilih kasih memberikan pelayanan,” katanya.

Selain itu, Paul meminta penertiban reklame bermasalah dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap pelanggaran tertentu.

Ia juga meminta Komisi 4 DPRD Medan dilibatkan dalam proses penataan reklame di Kota Medan, terutama terkait penentuan lokasi yang diperbolehkan maupun dilarang untuk pendirian billboard.

“Kita juga perlu tahu di mana yang diperbolehkan dan tidak berdirinya billboard, sehingga kita selaku fungsi pengawasan dapat menjalankan tugas secara lebih maksimal,” pungkasnya. (map/ila)

Warga Medan Menjerit Harga Sembako Naik, Salman Alfarisi Desak Gubsu dan Wali Kota Bertindak

RESES: H. Salman Alfarisi, Lc, MA saat kegiatan Reses III Tahun Sidang II di Kelurahan Binjai, Medan Denai, Selasa (19/5/2026).
RESES: H. Salman Alfarisi, Lc, MA saat kegiatan Reses III Tahun Sidang II di Kelurahan Binjai, Medan Denai, Selasa (19/5/2026).

Tingginya harga bahan pokok kembali menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang II Wakil Ketua DPRD Sumut H. Salman Alfarisi, Lc, MA di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Selasa (19/5/2026), warga menyampaikan keresahan akibat harga kebutuhan pokok yang terus melonjak.

Mewakili masyarakat yang hadir, Sunaryadi mengatakan kenaikan harga sembako semakin memberatkan masyarakat kecil. Ia berharap pemerintah memperbanyak pelaksanaan operasi pasar murah agar warga dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Sekarang harga bahan-bahan pokok semakin tinggi sehingga tak terjangkau masyarakat. Kalau bisa diperbanyak operasi pasar murah untuk warga,” ujarnya.

Warga menyebut kenaikan harga sangat terasa dalam beberapa bulan terakhir. Harga beras medium di sejumlah pasar tradisional kini berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras mencapai Rp30.000–32.000 per kilogram, minyak goreng kemasan menyentuh Rp20.000–22.800 per liter, dan cabai merah sempat menembus Rp55.000–70.000 per kilogram.

Menanggapi aspirasi tersebut, Salman Alfarisi meminta Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan mengambil langkah lebih serius untuk menekan harga kebutuhan pokok di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

Menurut politisi PKS itu, stabilitas harga pangan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga dibutuhkan intervensi nyata agar lonjakan harga tidak terus membebani masyarakat.

“Operasi pasar murah memang salah satu solusi efektif untuk membantu masyarakat sekaligus mengendalikan harga di pasaran. Namun pola pelaksanaannya harus tepat agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” katanya.

Salman bahkan mengusulkan agar pelaksanaan pasar murah tidak lagi dipusatkan di lingkungan atau kelurahan, melainkan langsung digelar di pasar tradisional.

“Bahkan saya pernah mengusulkan bahwa lokasi pasar murah jangan di kelurahan atau lingkungan, justru di pasar-pasar yang ada. Karena hal tersebut lebih dapat menekan harga jual di pasar,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kota Medan lebih aktif mengawasi distribusi bahan pokok agar pasokan tetap lancar dan harga dapat dikendalikan.

Pernyataan Salman langsung mendapat sambutan positif dari warga yang hadir. Sejumlah masyarakat menilai pasar murah yang digelar langsung di pasar tradisional akan lebih efektif mempengaruhi harga jual pedagang sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang sulit. (ila)

Angkutan Petikemas di Sumut Tumbuh Positif, Kereta Api Jadi Andalan Logistik

PETI KEMAS: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengangkut petikemas.  Tercatat pertumbuhan positif pada layanan angkutan petikemas sepanjang April 2026.(PT. KAI Drive I Sumut)
PETI KEMAS: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mengangkut petikemas.  Tercatat pertumbuhan positif pada layanan angkutan petikemas sepanjang April 2026.(PT. KAI Drive I Sumut)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat pertumbuhan positif pada layanan angkutan petikemas sepanjang April 2026. Tren ini mempertegas peran transportasi kereta api sebagai moda logistik yang efisien dan andal dalam mendukung konektivitas kawasan industri serta distribusi barang di Sumatera Utara.

Selama April 2026, volume angkutan petikemas di wilayah Divre I Sumut mencapai 37.330 ton. Jumlah tersebut meningkat 34 persen dibandingkan periode yang sama pada April 2025 yang tercatat sebesar 27.957 ton.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo, mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap layanan logistik berbasis rel.

“Angkutan petikemas dengan kereta api menawarkan kepastian waktu perjalanan, kapasitas angkut yang besar, serta efisiensi distribusi yang semakin dibutuhkan oleh dunia usaha. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya minat para mitra dalam menggunakan layanan logistik kereta api,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Selain kepastian jadwal dan kapasitas angkut, struktur biaya logistik berbasis rel yang lebih terukur juga menjadi nilai tambah bagi para pengguna jasa. Menurut Anwar, hal tersebut menjadikan kereta api semakin kompetitif sebagai solusi distribusi barang skala besar.

Sepanjang Januari hingga April 2026, KAI Divre I Sumatera Utara telah mengangkut total 101.589 ton komoditas menggunakan layanan petikemas. Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan distribusi logistik yang terintegrasi dan efisien di wilayah Sumatera Utara.

“Penguatan angkutan logistik berbasis rel menjadi penting dalam mendukung efisiensi biaya logistik nasional. Kehadiran kereta api diharapkan dapat membantu menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah,” jelas Anwar.

Saat ini, KAI Divre I Sumut melayani sejumlah lintas strategis angkutan petikemas yang menghubungkan pelabuhan dan kawasan industri, di antaranya relasi Stasiun Belawan menuju Stasiun Perlanaan yang terkoneksi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, relasi Belawan–Siantar, serta konektivitas menuju Kuala Tanjung.

Untuk mendukung operasional tersebut, KAI Divre I Sumut mengoperasikan rata-rata 54 gerbong petikemas setiap harinya guna mengangkut berbagai komoditas unggulan Sumatera Utara.

Menurut Anwar, distribusi barang menggunakan kereta api juga memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban jalan raya karena mampu mengurangi mobilitas angkutan barang berat di jalur darat.

“Angkutan logistik berbasis rel tidak hanya mendukung efisiensi distribusi barang, tetapi juga membantu menjaga kondisi infrastruktur jalan raya melalui pengurangan beban kendaraan berat. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

KAI Divre I Sumatera Utara menyatakan akan terus memperkuat layanan logistik dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pertumbuhan industri serta efisiensi rantai pasok di wilayah Sumatera Utara.

“KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen menghadirkan layanan logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Melalui penguatan angkutan petikemas berbasis rel, kami berharap dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing logistik nasional,” pungkas Anwar.(san/ila)

Jalan Penghubung Selesai–Binjai Hancur, Warga Tuding Truk Melebihi Tonase Jadi Penyebab

WAWANCARA: Didik Gunawan saat diwawancarai pada kesempatan aksi blokir jalan penghubung antar Kecamatan Selesai menuju Binjai. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
WAWANCARA: Didik Gunawan saat diwawancarai pada kesempatan aksi blokir jalan penghubung antar Kecamatan Selesai menuju Binjai. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

STABAT -Kondisi jalan penghubung antar Kecamatan Selesai dengan Binjai di Kabupaten Langkat kian memprihatinkan. Masyarakat menyebut kerusakan parah jalan tersebut disebabkan oleh ratusan truk bermuatan berat yang diduga melebihi tonase dan setiap hari melintas di jalur tersebut.

Warga yang melakukan aksi blokir jalan di Desa Kwala Air Hitam mengungkapkan bahwa intensitas kendaraan berat yang melintas menjadi faktor utama rusaknya infrastruktur milik daerah tersebut.

Didik Gunawan, salah satu warga setempat, menyebut jumlah truk yang melintas di jalur itu bisa mencapai lebih dari 300 unit setiap hari. “Truk yang melintas di jalan Desa Kwala Air Hitam ini per hari lebih dari 300 unit, dan semuanya melebihi tonase,” ujar Didik, Kamis (21/5/2026).

Menurut Didik, sedikitnya ada lima perusahaan yang diduga rutin menggunakan jalur tersebut, yang berasal dari sektor industri dan galian C. Aktivitas kendaraan berat itu disebut semakin mempercepat kerusakan jalan yang sudah terjadi bertahun-tahun.

Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Langkat telah memasang spanduk imbauan dan aturan pembatasan tonase, aturan tersebut dinilai tidak diindahkan oleh pihak terkait.

Imbauan Dishub sebelumnya bahkan telah mengatur batasan kendaraan, termasuk larangan melintas pada jam-jam tertentu serta batas maksimal muatan kendaraan. Namun di lapangan, aturan tersebut disebut tidak berjalan efektif.

Warga juga menyoroti pernah dipasangnya portal di jalur tersebut oleh pemerintah daerah. Namun, portal itu kemudian dilepas kembali sehingga kendaraan berat tetap bisa melintas. “Terkait portal yang dahulu, kami kembalikan ke pemerintah. Karena pemerintah yang memasang dan mereka yang mencabut,” kata Didik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Langkat Arie Ramadhany, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah seperti pemasangan spanduk imbauan, surat ke perusahaan, hingga razia kendaraan. “Kita sudah menyurati, razia, membuat spanduk, RDP juga sudah kita lakukan,” ujarnya.

Arie menjelaskan, di sekitar lokasi terdapat beberapa pabrik industri seperti sawit dan karet yang turut menjadi jalur distribusi. Namun ia menegaskan bahwa kendaraan di atas 8 ton tidak diperbolehkan melintas di jalan tersebut. “Di atas 8 ton dilarang melintas,” katanya.

Terkait portal jalan, Arie mengakui memang pernah dipasang, namun kemudian dibuka kembali atas perintah Penjabat Bupati Langkat dengan pertimbangan operasional industri. “Sudah kita portal kemarin, tapi diminta buka lagi oleh Pak Pj Bupati. Kalau dipasang, ada sekitar empat pabrik terancam tutup,” jelasnya.

Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masjid/Musala Desa Kwala Air Hitam melakukan aksi blokir jalan pada Selasa (19/5/2026). Mereka menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan sepanjang sekitar dua kilometer yang telah rusak parah selama kurang lebih 20 tahun.

Aksi tersebut menyebabkan sejumlah truk bermuatan galian C dan hasil industri tidak dapat melintas, sehingga aktivitas distribusi sempat terhambat di kawasan tersebut. (ted/ila)

Perumda Pembangunan Dairi Dongkrak PAD, Kembangkan Usaha Ternak Bebek dan Lele

PENJELASAN: Direktur Perumda Pembangunan Dairi, Tamrin Pandiangan (kiri) didampingi tenaga ahli, Jimmy Cibro, memberikan penjelasan kepada wartawan di Sidikalang, Kamis (21/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
PENJELASAN: Direktur Perumda Pembangunan Dairi, Tamrin Pandiangan (kiri) didampingi tenaga ahli, Jimmy Cibro, memberikan penjelasan kepada wartawan di Sidikalang, Kamis (21/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Dairi mulai mengembangkan usaha sektor peternakan dan perikanan sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Direktur Perumda Pembangunan Dairi, Tamrin Pandiangan, didampingi Tenaga Ahli Jimmy Cibro, mengatakan saat ini pihaknya tengah merintis usaha ternak bebek dan budidaya ikan lele di lahan aset milik Pemerintah Kabupaten Dairi.

Lokasi usaha tersebut berada di Balai Benih Ikan (BBI) milik Dinas Pertanian Dairi yang terletak di Bantun Kerbo, Kecamatan Lae Parira, yang saat ini dimanfaatkan melalui skema penyewaan aset daerah.

“Perumda yang baru terbentuk tahun 2025 ini sedang merintis usaha ternak bebek dan lele di lahan BBI Lae Parira,” ujar Tamrin di Sidikalang, Kamis (21/5).

Ia menjelaskan, pada tahap awal pengembangan usaha, Perumda menggunakan sisa anggaran operasional tahun 2025. Dari total penyertaan modal Rp1 miliar untuk operasional kantor dan gaji karyawan, masih terdapat sisa sekitar Rp730 juta yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif.

Saat ini, Perumda Pembangunan Dairi telah memulai budidaya sebanyak 1.000 ekor bebek serta 60.000 ekor ikan lele.

“Dari usaha yang kita jalankan saat ini, kita berharap bisa menutupi sebagian biaya operasional kantor,” jelasnya.

Tamrin menambahkan, ke depan pihaknya telah merancang beberapa pengembangan usaha lainnya. Namun, keterbatasan modal masih menjadi tantangan utama dalam ekspansi bisnis Perumda.

Untuk tahun 2026, Perumda disebut hanya akan menerima tambahan penyertaan modal sebesar Rp500 juta dari APBD Kabupaten Dairi yang saat ini masih dalam tahap pengajuan.

Meski demikian, ia optimistis usaha yang sedang dirintis dapat memberikan dampak positif bagi daerah, termasuk kontribusi terhadap PAD melalui optimalisasi aset pemerintah yang disewa dan dikelola secara produktif.

“Melalui usaha yang kita kembangkan saat ini, Perumda Pembangunan Dairi sudah ikut berkontribusi terhadap PAD,” pungkasnya. (rud/ila)

Video Viral soal Pengaspalan Jalan di Luar Wilayah, Camat Siempat Nempu Turun ke Lokasi

TURUN: Kadis Pemdes, Simon Tony Malau, Camat Siempat Nempu, Rosmey Simbolon, Kades Jumateguh, Dame Nababan dan Kades Kabanjulu, Sarman Matanari turun ke lokasi pengaspalan jalan di Dusun I, Kamis (21/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
TURUN: Kadis Pemdes, Simon Tony Malau, Camat Siempat Nempu, Rosmey Simbolon, Kades Jumateguh, Dame Nababan dan Kades Kabanjulu, Sarman Matanari turun ke lokasi pengaspalan jalan di Dusun I, Kamis (21/5).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI — Camat Kecamatan Siempat Nempu, Rosmey Simbolon, bersama Kepala Desa Jumateguh, Dame Nababan, menegaskan bahwa kegiatan pengaspalan Jalan Usaha Tani (JUT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 berada di wilayah Desa Jumateguh, bukan di luar wilayah sebagaimana beredar dalam video yang viral di media sosial.

Keduanya menyampaikan klarifikasi tersebut saat ditemui wartawan di Kantor Kepala Desa Jumateguh, Kamis (21/5). Mereka menilai informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai fakta dan cenderung menyesatkan.

Rosmey Simbolon mengatakan pihaknya bersama sejumlah pejabat terkait telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Kami tadi pagi sudah turun ke lokasi pembangunan jalan yang diviralkan seseorang tersebut. Hasilnya dipastikan bahwa lokasi pengaspalan berada di wilayah Desa Jumateguh, tepatnya di Dusun I,” ujarnya.

Peninjauan lapangan tersebut turut melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi, Kepala Desa Jumateguh, serta Kepala Desa Kabanjulu.

Dari hasil pengecekan bersama, dipastikan bahwa proyek pengaspalan jalan tersebut tidak berada di wilayah Desa Kabanjulu sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan video yang beredar.

Rosmey juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. “Kita harapkan masyarakat harus bijak bermedia sosial. Jangan menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jumateguh, Dame Nababan, mengaku merasa dirugikan secara moril akibat beredarnya informasi yang dianggap tidak benar tersebut. Ia menegaskan bahwa pembuat video viral itu bukan warga desanya. “Pemilik akun Facebook yang menyebarkan informasi itu tidak saya kenal dan bukan warga Desa Jumateguh,” kata Dame.

Ia menjelaskan bahwa proyek pengaspalan jalan tersebut merupakan bagian dari program Dana Desa Tahun 2025 dengan panjang sekitar 400 meter dan anggaran lebih dari Rp228 juta.

Menurutnya, penetapan lokasi pembangunan telah melalui proses musyawarah desa dan dusun, sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Jadi itu usulan masyarakat. Di Dusun I ada sekitar 265 kepala keluarga, dan jalan ini mengakses lahan pertanian produktif kurang lebih 50 hektare,” jelasnya.

Dame menambahkan bahwa pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan akses dan produktivitas sektor pertanian masyarakat Desa Jumateguh.

Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah desa berharap masyarakat tidak lagi terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media sosial. (rud/ila)

Wakil Bupati Asahan Buka Rakornis PKK Asahan

PEMBUKAAN: Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan bersama TP PKK Kecamatan serta kelurahan/desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (21/5) sekira pukul 09.50 WIB.
PEMBUKAAN: Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan bersama TP PKK Kecamatan serta kelurahan/desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (21/5) sekira pukul 09.50 WIB.

KISARAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan bersama TP PKK Kecamatan serta kelurahan/desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (21/5) sekira pukul 09.50 WIB.

Sebelum pelaksanaan Rakornis, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny Yusnila Indriati Taufik terlebih dahulu melantik 16 Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Nomor: 01/KEP/PKK.KAB/II/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kecamatan di Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh kader TP PKK yang terus aktif menjalankan program-program pemberdayaan keluarga di Kabupaten Asahan.

Menurutnya, gerakan PKK telah mampu menyentuh setiap individu dalam keluarga, baik orangtua sebagai pengelola kehidupan keluarga maupun anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan yang telah mengikuti lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang supervisinya telah dilaksanakan pada 29 April 2026 lalu.

Adapun desa dan kelurahan yang mengikuti berbagai kategori lomba PKK antara lain Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning pada kategori Tertib Administrasi PKK, Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap pada kategori Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur pada kategori Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat pada kategori AKU HATINYA PKK, serta Puskesmas Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman pada kategori IVA Test.

Ny Yusnila berharap seluruh pihak terkait dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar Kabupaten Asahan memperoleh hasil maksimal pada lomba PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara.

“Melalui Rakornis ini saya berharap kita semua dapat saling berbagi ilmu pengetahuan, menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah inovatif guna meningkatkan kinerja PKK Kabupaten Asahan ke depan,” ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh kader PKK untuk terus menjalankan 10 Program Pokok PKK dalam rangka memberdayakan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga serta membantu Pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan visi dan misi daerah yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto SH MAP dalam arahannya mengatakan bahwa Rakornis diselenggarakan untuk meningkatkan peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Menurutnya, seluruh program PKK harus selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni mewujudkan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.

“PKK diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pelaksanaan tugas serta semangat membangun daerah,” ungkapnya.

Wakil Bupati juga mengapresiasi dukungan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang telah membantu pelaksanaan berbagai kegiatan dan lomba PKK di Kabupaten Asahan.

Ia berharap Rakornis tersebut dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara TP PKK Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan dalam mendukung program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. (dat/azw)

Pemprov Sumut Komitmen Tingkatkan Kualitas Permukiman

KONFERENSI PERS: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponengoro Kota Medan, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut. (Dok : Diskominfo Provsu)
KONFERENSI PERS: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponengoro Kota Medan, Kamis (21/5/2026). Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut. (Dok : Diskominfo Provsu)

MEDAN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), Tahun 2026 Pemprov Sumut merealisasikan 440 unit rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta 7.157 unit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu PHTC Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut dan tahun 2026 ini ada sebanyak 440 unit yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumut,” ujar Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut  (Disperkimsu) Bustami Rangkuti, pada konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5/2026).

Sebanyak 17 daerah penerima program rehabilitasi rumah tersebut meliputi Deliserdang, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tebingtinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas Utara, Sibolga, Toba, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan Serdangbedagai.

Selain itu, Pemprov Sumut juga merealisasikan program peremajaan dan pemugaran kawasan kumuh. Program pemugaran kawasan kumuh dilakukan di lahan seluas 15,05 hektare yang tersebar di Labuhanbatu Utara, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Mandailingnatal, dan Tapanuli Tengah. Sedangkan peremajaan kawasan kumuh dilakukan di area seluas 21,25 hektare di Asahan, Samosir, Simalungun, dan Batubara.

“Tahun ini juga akan dibangun rumah khusus hunian tetap untuk korban bencana sebanyak 100 unit di Langkat dan dukungan prasarana umum di 48 lokasi yang tersebar di lima daerah yakni Serdangbedagai, Simalungun, Samosir, Deliserdang, dan Langkat,” kata Bustami.

Untuk program KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi MBR, hingga tahun ini telah terealisasi sebanyak 7.157 unit rumah subsidi.

Realisasi tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota, antara lain Deliserdang sebanyak 2.936 unit, Pematangsiantar 831 unit, Serdangbedagai 630 unit, Asahan 425 unit, Medan 415 unit, Binjai 412 unit, Batubara 298 unit, dan Simalungun 247 unit.

Bustami menjelaskan, syarat penerima bantuan subsidi sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, yakni warga negara Indonesia yang belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, baik berupa KPR maupun bantuan pembangunan rumah swadaya. Selain itu, penerima merupakan individu atau pasangan suami istri yang belum memiliki rumah serta memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap dengan batas maksimal Rp8 juta per bulan.

“Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman yang layak, terjangkau, dan inklusif melalui penyediaan hunian murah guna mendukung target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Bustami.(san/azw)

Kasat Narkoba Maksimal Berantas Narkoba di Batubara

AKP Arifin Purba
AKP Arifin Purba

BATU BARA – Kasat Resnarkoba Polres Batubara, AKP Arifin Purba menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Batubara selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026.

Menurutnya, pihak kepolisian Polres Batubara akan terus melakukan penindakan secara maksimal, terutama terhadap para pemasok narkoba yang memasok barang haram tersebut ke Kabupaten Batubara.

“Terutama pemasok narkoba ke wilayah Batubara, untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba di masyarakat,” ujar AKP Arifin Purba, Senin (19/5).

Ia menjelaskan, sejak beberapa hari pelaksanaan Operasi Antik Toba 2026 digelar, Satresnarkoba Polres Batubara telah berhasil mengamankan belasan tersangka yang terdiri dari pemakai, pengedar hingga bandar narkoba.

Dari serangkaian penangkapan tersebut, polisi juga berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat mencapai puluhan gram.

“Terutama pemasok narkoba ke wilayah Batubara, untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba di masyarakat,”

AKP Arifin Purba mengungkapkan, salah satu pemasok narkoba yang berhasil diamankan berasal dari Kabupaten Asahan. Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan kasus dari penangkapan sebelumnya di wilayah Kecamatan Sei Suka.

“Salah satu pemasok berhasil diamankan berasal dari Asahan hasil pengembangan penangkapan di Sei Suka,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta dukungan dan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing agar jaringan narkotika dapat dibongkar hingga ke akar-akarnya.

AKP Arifin Purba menegaskan, Polres Batu Bara akan tetap tegas dan konsisten dalam memberantas peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika.(lib/azw).

Peleburan Plat BK dan BB, DPRD Sumut Khawatir Timbulkan Polemik

Lambok Andreas Simamora.
Lambok Andreas Simamora.

Wacana peleburan identitas nomor polisi (nopol) kendaraan di Sumatera Utara antara plat BK dan BB mulai menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C DPRD Sumut, Lambok Andreas Simamora, mengaku khawatir kebijakan tersebut justru memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya di kawasan Tapanuli.

Menurut politisi Partai Hanura itu, penggunaan plat BB selama ini bukan sekadar kode kendaraan, melainkan telah menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat di wilayah Tapanuli dan sekitarnya.

“Kita khawatir itu jadi polemik, karena sejak dulu sudah ada residennya. Kami aja bangga pakai plat BB,” ujar Lambok, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai, keberadaan plat BK dan BB selama ini memang memiliki persepsi tersendiri di tengah masyarakat. Plat BK yang identik dengan Kota Medan dan kawasan perkotaan sering dianggap memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan plat BB yang banyak digunakan di daerah Tapanuli.

“Anggapan plat BB ini kendaraan capek, kendaraan daerah yang banyak menjelajah di kampung. Sementara plat BK dianggap kendaraan kota, sehingga paradigmanya lebih mahal,” kata Ketua DPC Hanura Humbang Hasundutan tersebut.

Meski demikian, Lambok menegaskan masyarakat Tapanuli justru memiliki kebanggaan tersendiri menggunakan plat BB karena sudah melekat sebagai identitas daerah sejak lama.

Ia juga menyinggung faktor historis yang dinilai tidak bisa dipisahkan dari penggunaan plat BB. Menurutnya, wilayah Tapanuli sejak masa kolonial telah memiliki status keresidenan tersendiri sehingga identitas tersebut seharusnya tetap dipertahankan.

“Dari zaman penjajahan sudah ada Keresidenan Tapanuli. Jadi menurut hemat saya, tak cocoklah kalau disatukan,” tegasnya.

Selain soal identitas budaya dan sejarah, Lambok turut mengingatkan potensi dampak ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat jika peleburan nomor polisi benar-benar dilakukan.

Ia menilai, apabila di masa mendatang terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru di Sumatera Utara, perubahan identitas kendaraan berpotensi menambah beban administrasi bagi masyarakat.

“Kalau nanti di masa depan ada daerah yang jadi provinsi baru, itu malah jadi tambahan beban masyarakat lagi, bayar BBN lagi. Jadi biar sajalah tetap seperti sekarang, karena registrasinya masih sama, tinggal pembagian opsennya saja,” pungkasnya.

Wacana peleburan plat kendaraan di Sumatera Utara sendiri belakangan menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai penyatuan identitas nomor kendaraan dapat mempermudah sistem administrasi, namun sebagian lainnya khawatir kebijakan tersebut justru menghilangkan identitas daerah yang sudah melekat selama puluhan tahun. (map/ila)

1...262728...15,754Page 27 of 15,754