31 C
Medan
Friday, April 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 27

Di RSUD Pirngadi Medan Sepanjang 2025, 2.067 Kunjungan Penderita HIV

ILUSRASI: Peringatan hari HIV/AIDS sedunia, beberapa waktu lalu. Sementara itu, sepanjang tahun 2025, tercatat 2.067 kunjungan penderita HIV di RSUD dr Pirngadi.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
ILUSRASI: Peringatan hari HIV/AIDS sedunia, beberapa waktu lalu. Sementara itu, sepanjang tahun 2025, tercatat 2.067 kunjungan penderita HIV di RSUD dr Pirngadi.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepanjang Tahun 2025, tercatat 33.534 kunjungan rawat jalan di RSUD dr Pirngadi Medan. Ironis, 2.067 diantaranya merupakan kunjungan dari para pasien HIV.

“Total jumlah kunjungan pasien HIV yang berobat jalan ke RSUD dr Pirngadi Medan sepanjang Tahun 2025 sebanyak 2.067. Perlu saya tegaskan kembali bahwa itu 2.067 kunjungan, bukan 2.067 pasien,” ucap Plt Dirut RSUD dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan M.Kes kepada Sumut Pos, Jumat (27/2/2026).

Dikatakan Mardohar, jumlah pasien HIV yang berkunjung ke RS Pirngadi Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, RS milik Pemko Medan akan berfokus untuk melakukan penanganan dan pencegahan terhadap para pasien HIV.

“Kasusnya (HIV) memang terus bertambah dari tahun ke tahun. Makanya, kita terus berfokus untuk melakukan penanganan, terlebih upaya pencegahan agar penyebaran HIV tidak semakin meluas,” ujar mantan Jubir Satgas Covid-19 sekaligus mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan itu.

Diterangkan Mardohar, kepada para pasien HIV, RSUD dr Pirngadi terus melakukan kontrol secara berkala. Mengingat, seluruh pasien HIV wajib mengkonsumsi obat secara rutin.

“Jadi saat kontrol itulah kita berikan obat-obatan yang mereka butuhkan, karena memang mereka wajib mengkonsumsi obat setiap hari,” katanya.

Tak hanya melakukan pengobatan, sambung Mardohar, para tenaga kesehatan di RSUD dr Pirngadi Medan juga terus memberikan pemahaman kepada para pasien HIV bahwa dengan rutin mengkonsumsi obat, mereka tetap bisa menjalani kehidupan seperti masyarakat pada umumnya.

“Dengan rutin meminum obat yang diresepkan dokter, pasien tetap bisa menjalani hidup yang berkualitas. Pemahaman ini terus kita berikan, tentunya ada kelompok-kelompok pendamping yang juga sangat berperan dalam hal ini,” tuturnya.

Sementara sebagai langkah pencegahan, lanjut Mardohar, RSUD dr Pirngadi Medan terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberikan edukasi tentang pencegahan penyakit menular tersebut.

“Kepada masyarakat, kita terus menggandeng berbagai pihak dalam memberikan edukasi tentang bahaya seks bebas, hubungan sejenis, penggunaan jarum suntik secara bergantian, dan lain-lain. Kita ingin masyarakat bisa lebih paham bahwa HIV harus dicegah sejak dini. Dengan tingginya peran serta masyarakat, angka HIV bisa ditekan agar tidak terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (map/ila)

PT NDP Siapkan 17 Hektare, Mekanisme 20 Persen Belum Ada

MEDAN, SumutPos.co- Sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan lahan eks PTPN yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (27/2/2026), kembali menyoroti kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara. Tiga karyawan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) yakni Alda Kartika, Nur Kamal, dan Triandi Herianto Siregar hadir sebagai saksi.

Dalam keterangannya, para saksi menyampaikan, pembahasan kewajiban 20 persen telah dilakukan sejak awal bersama PTPN, PT NDP, PT DMKR, serta Kementerian ATR/BPN. Namun hingga kini penyerahan belum dapat direalisasikan karena mekanisme teknisnya belum jelas.

Salah satu saksi menjelaskan, sebelum terbitnya surat keterangan hak guna bangunan, belum terdapat informasi mengenai kewajiban tersebut. Setelah sertifikat terbit dan klausul muncul dalam SK, pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi.

“Setelah menerima SK itu, dalam klausul itu menyebutkan awalnya itu penerima HGB disebutkan, jadi kami melakukan rapat untuk membahas itu. Namun akhir akhir ini, Dirjen di ATR BPN juga juga pusing, ini bagaimana diserahkan ini kemana. Pada tahun 2023 hingga pada November 2025 sampai saat hari ini masih meminta petunjuk penyerahan 20 persen tersebut,” ujar Triandi.

Ia menyebutkan, lahan seluas 17 hektare telah diplot di Sampali, Sidodadi, Tanjung Morawa dan Helvetia..“Ada 17 hektare sudah diploting lahan seperti di Sampali, Sidodadi, lahan masih ada yang kosong, 20 persen untuk diserahkan kepada negara, cuman bingung mau diserahkan kemana. Jangan kan 20 persen, NDP siap memberikan 30 persen lahannya, tapi kita tidak tau kepada siapa diberikan,” katanya.

Nur Kamal juga menjelaskan adanya perbedaan penafsiran dalam rapat kementerian mengenai siapa yang berkewajiban menyerahkan 20 persen lahan. “Itu November 2024 setelah rapat dengan Kementerian disebut, merupakan kewajiban PTPN, kemudian bulan Maret 2025, kita diminta patuhi SK, dimana dalam SK itu disebut pemilik lahan yang setelahnya itu disebut kewajiban NDP, itu disampaikan oleh seorang pejabat. Perubahan itu tidak konsisten, kita diminta mematuhi SK tapi tidak diberi tahu bagaimana cara pemberian,” ujarnya.

Kuasa hukum PT NDP, Julisman, menegaskan perusahaan tidak pernah berniat menghindari kewajiban tersebut. “Belum ada juklak dan Juknis yang mengatur penyerahan masa kita mau serahkan. Jadi bukan kita tidak mau menyerahkan tapi bagimana mekanisme penyerahannya,” ujarnya.

Julisman juga menegaskan, PT NDP merupakan cucu perusahaan BUMN dan diperiksa oleh BPK sehingga tunduk pada regulasi yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN. “Perlu ditegaskan bahwa PT NDP diperiksa oleh BPK. Dengan demikian, tidak benar jika ada pihak yang menyatakan bahwa NDP bukan bagian dari BUMN,” tegasnya.

Dalam persidangan juga terungkap perkembangan laba perusahaan hingga total Rp300 miliar serta kontribusi pajak Rp 48 miliar pada 2023. (adz)

Sumut Darurat Lapas, Anggota DPD RI Penrad Siagian Soroti Krisis SDM dan Overkapasitas

Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagianm (kelima dari kanan), melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumut Yudi Suseno di kawasan Tanjung Gusta, Jumat, 20 Februari 2026.
Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagianm (kelima dari kanan), melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumut Yudi Suseno di kawasan Tanjung Gusta, Jumat, 20 Februari 2026.

MEDAN, SumutPos.co– Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian, melakukan kunjungan pengawasan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatra Utara (Sumut) di kawasan Tanjung Gusta, Jumat (20/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta mengkhawatirkan mengenai kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Sumut yang kini menempati peringkat ketiga nasional dengan jumlah warga binaan terbanyak.

Senator asal Sumut ini diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Yudi Suseno, beserta jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT). Kunjungan ini bertujuan memantau implementasi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU Keimigrasian terbaru (UU No. 63 Tahun 2024).

Dalam pertemuan itu, Yudi Suseno memaparkan, posisi Sumut di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam hal jumlah warga binaan tidak dibarengi dengan kecukupan sarana, prasarana, maupun personil.

Merespons hal tersebut, Penrad Siagian menyoroti dominasi petugas penjagaan yang masih sangat muda dan didominasi lulusan SMA. Menurutnya, keterbatasan keterampilan manajemen konflik pada petugas baru menjadi risiko besar di lapas dengan tingkat kerawanan tinggi.

“Para petugas muda ini belum sepenuhnya dibekali keterampilan keamanan dan pengendalian situasi darurat yang memadai. Ini tantangan serius di tengah kondisi lapas yang sudah sangat sesak,” ujar Penrad.

Beban Warga Binaan Lintas Provinsi
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah komposisi warga binaan. Data Kanwil menunjukkan sekitar 30 persen warga binaan di Sumut berasal dari Provinsi Aceh (NAD) dengan vonis berat, mulai dari pidana seumur hidup hingga hukuman mati.

Penrad menyayangkan belum adanya kebijakan moratorium atau mekanisme pengembalian warga binaan tersebut ke daerah asal, yang kian menambah beban kapasitas lapas di Sumut. “Sampai saat ini belum ada kebijakan untuk mengembalikan mereka ke daerahnya, meskipun tindak pidana terjadi di Sumut. Ini menambah tekanan kapasitas yang sudah ada,” tegasnya.

Dorong Evaluasi Pusat
Sebagai tindak lanjut, Penrad menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat untuk mendorong evaluasi kebijakan pemasyarakatan secara menyeluruh. Ia menekankan tiga poin utama: Perbaikan dan penambahan infrastruktur lapas secara masif. Peningkatan kompetensi dan pelatihan khusus bagi petugas pemasyarakatan. Penataan ulang kebijakan penempatan warga binaan lintas provinsi untuk menjaga keseimbangan beban antarwilayah.

“Pemerintah pusat harus memperhatikan keseimbangan antara jumlah warga binaan dengan kualitas SDM petugas. Jangan sampai ketimpangan ini memicu konflik yang lebih besar di masa depan,” pungkas Penrad. (adz)

PDI-P Medan Soroti Minimnya Anggaran KONI 2026

Ketua Umum KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal SE didampingi pengurus bersama Ketua DPC PDI-P Medan Hasyim SE dan pengurus. (Dok KONI Medan)
Ketua Umum KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal SE didampingi pengurus bersama Ketua DPC PDI-P Medan Hasyim SE dan pengurus. (Dok KONI Medan)

MEDAN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Medan menyoroti minimnya anggaran pembinaan olahraga untuk KONI Medan pada tahun 2026. Pihaknya mendesak agar kebijakan penganggaran Pemko Medan agar lebih berpihak pada kemajuan olahraga.

“Kami sudah banyak menyerap aspirasi dari KONI Medan terkait penganggaran yang sangat minim. Dulu belasan miliar, sekarang sekitar Rp3 miliar, sementara jumlah cabor ada 56 dan ke depan akan bertambah menjadi 61. Ini tentu sangat minim untuk membiayai pembinaan,” kata Hasyim saat menerima kedatangan pengurus KONI Kota Medan Sekretariat PDIP Medan, Jalan Asrama, Teladan Barat, Kamis (26/2/2026).

Pada pertemuan ini, KONI Medan datang dipimpin Ketua Aswindy Fachrizal, didampingi Sekretaris Umum Helty Susilo, Wakil Ketua Umum I Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Suharjo, Wakil Ketua Umum II Bidang Organisasi Halomoan Samosir, Wakil Bendahara IV Siegfried, serta jajaran pengurus lainnya.

Mereka diterima Ketua DPC PDIP Medan Hasyim SE, didampingi anggota Fraksi PDIP DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, Agus Setiawan, Jusup Gingting Suka, Lily, serta pengurus DPC lainnya.

Menurut Hasyim, dengan anggaran yang terbatas, akan sulit bagi KONI Medan untuk menjalankan program pembinaan secara optimal dan meraih prestasi yang diharapkan. “Bagaimana pembinaan bisa maksimal kalau anggarannya sangat minim? Untuk mencapai prestasi olahraga tentu butuh dukungan dana yang memadai,” tegasnya.

Hasyiem menyebut, PDIP memiliki perpanjangan tangan melalui fraksi di DPRD Kota Medan yang dapat mendorong kebijakan penganggaran agar lebih berpihak pada kemajuan olahraga.

“Kami berharap ada upaya dari fraksi untuk mendorong Wali Kota agar bisa meningkatkan anggaran KONI Medan, termasuk melalui perubahan anggaran (P). Kami akan upayakan yang terbaik supaya olahraga di Medan bisa berprestasi,” tegasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap atlet berprestasi. Menurutnya, banyak atlet Kota Medan yang telah mengharumkan nama daerah namun belum mendapatkan apresiasi yang layak.

“Kalau atlet berprestasi tentu perlu diberikan apresiasi. Banyak atlet kita kurang perhatian, ini harus kita pikirkan bersama demi kemajuan olahraga di Kota Medan,” tambahnya.

Selain mendorong dukungan dari pemerintah kota, PDIP Medan juga mengusulkan agar KONI melakukan terobosan dengan menggandeng para pemangku kepentingan, termasuk BUMN dan BUMD, untuk memperoleh dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Perlu juga terobosan untuk mendapatkan dukungan stakeholder seperti BUMN dan BUMD. Kita harap ada upaya menggandeng perusahaan agar bisa membantu pembinaan olahraga melalui CSR,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Medan Aswindy Fachrizal menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PDIP Medan, khususnya melalui fraksi di DPRD.

“Kami berterima kasih atas dukungan Fraksi PDIP dan Ketua PDIP Medan, Bapak Hasyiem. Harapan kami tentu ada penambahan anggaran, karena prestasi tidak bisa dicapai tanpa dukungan dana yang memadai,” ujarnya.

Aswindy menegaskan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, KONI Medan tetap berkomitmen memaksimalkan pembinaan atlet di berbagai cabor. Dia juga optimistis Kota Medan mampu kembali menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) mendatang.

“Kami optimistis di Porprovsu nanti Medan bisa kembali menjadi juara umum. Tapi tentu itu harus didukung dengan kebijakan anggaran yang berpihak pada pembinaan,” pungkasnya. (dek)

Menpora Kecam Dugaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Fisik, Dukung Langkah Investigasi FPTI

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir buka suara mengenai kabar dugaan tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dialami para atlet panjat tebing Indonesia. Ia mengecam kejadian itu dan mendukung langkah Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk menginvestigasi.

Sebanyak delapan atlet panjat tebing nasional dilaporkan mengalami tindak pelecehan seksual dan kekerasan fisik oleh pelatih kepala timnas panjat tebing, Hendra Basir.

Kejadian itu terungkap setelah adanya pengaduan oleh para atlet yang terdiri dari lima pemanjat putra dan tiga pemanjat putri, yang didampingi oleh psikolog Pelatnas FPTI, kepada Ketua Umum Yenny Wahid pada 28 Januari 2026.

“Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan hati yang sangat berat telah mempelajari dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang melibatkan pelatih kepala tim panjat tebing Indonesia,” kata Erick dalam pernyataan resminya melalui media sosial Instagram pribadinya, Kamis (26/2).

“Pertama, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam, berempati, dan memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang menjadi korban serta kepada keluarga yang terdampak,” tambahnya.

Menurut Erick, para atlet adalah anak-anak bangsa. Mereka disebutnya telah berlatih dengan disiplin, berkorban dengan sepenuh hati, dan membawa Merah Putih dengan kebanggaan.

“Mereka harus dilindungi. Mereka harus merasa aman. Mereka adalah marwah bangsa Indonesia, karena mereka berjuang di era modern ini,” jelas Erick.

FPTI sendiri telah mengambil langkah tegas menyusul adanya pengaduan tersebut. Federasi menonaktifkan sementara Hendra Basir, yang berlaku efektif per 9 Februari 2026, sesuai dengan Surat Keputusan 0209/SKP/PP.NAS/1I/2026 tentang Penonaktifan Sementara Kepala Pelatih Pelatnas FPTI.

Selain itu, FPTI juga telah membentuk tim pencari fakta (TPF) terkait penonaktifan pelatih tersebut, akibat dugaan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan fisik kepada atlet. Langkah itu didukung penuh oleh Kemenpora.

“Kemenpora mendukung penuh langkah Federasi Panjat Tebing Indonesia yang telah bergerak cepat dengan membentuk tim investigasi independen,” tutur Erick.

“Kami akan bekerja sama secara erat dengan federasi, atlet, dan keluarga untuk memastikan setiap proses berjalan secara serius, transparan, dan berkeadilan,” sambung dia.

Kemenpora, kata Erick Thohir, juga siap memberikan pendampingan hukum maupun psikologis kepada para korban, karena pemulihan mereka adalah prioritas utama. Apabila tuduhan yang ada tersebut terbukti, Erick menegaskan tidak akan memberikan toleransi apapun.

Pelaku harus menerima sanksi paling berat, termasuk larangan seumur hidup dari dunia olahraga. Apabila terdapat unsur pidana, maka kita harus proses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang kita cintai ini, negara Indonesia,” tegas dia.

Lebih lanjut Erick Thohir menyampaikan bahwa olahraga adalah tempat lahirnya pembangunan karakter, kehormatan, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Dunia olahraga, menurutnya, harus menjadi ruang yang aman, ruang yang membangun, dan ruang yang memuliakan manusia, bukan ruang yang melukai atau merusak atlet-atlet kita.

Erick Thohir pun berpesan kepada seluruh atlet Indonesia di cabang olahraga manapun, di tingkat manapun, bahwa Kemenpora akan berdiri mendampingi mereka. Pemerintah tidak akan membiarkan atlet sendirian dalam menghadapi tindak kekerasan fisik atau pelecehan seksual.

“Kalian tidak sendiri. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendengar, membantu, dan melindungi seluruh atlet Indonesia jika ada yang pernah atau bahkan sedang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual maupun fisik,” ucapnya.

Erick kemudian menyampaikan panduan apabila ada atlet yang mengalami kejadian tersebut. Caranya dengan melaporkannya melalui surel khusus yang dibuat oleh Kemenpora pengaduan.atlet@kemenpora.go.id.

“Kemenpora akan memastikan setiap atlet mendapatkan perlindungan yang layak dan bermartabat. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa olahraga Indonesia berdiri di atas nilai integritas, rasa hormat, dan perlindungan terhadap setiap insan yang mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara,” tutup Erick. (jpc/tri)

Respons Cepat Layanan 110, Kapolda Sumut Beri Penghargaan kepada Kapolres Labuhanbatu

BERI PENGHARGAAN: Wakapolda Sumut mengerahkan penghargaan kepada Kapolres Labuhanbatu di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (25/2). (fajar/ Sumut Pos)
BERI PENGHARGAAN: Wakapolda Sumut mengerahkan penghargaan kepada Kapolres Labuhanbatu di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (25/2). (fajar/ Sumut Pos)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto memberikan penghargaan kepada Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, yang telah respons cepat dalam penanganan laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Sumut Tahun 2026 yang digelar di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (25/2).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Waka Polda Sumatera Utara Brigjen Pol Sonny Irawan.

“Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Polres Labuhanbatu yang dinilai responsif, profesional, dan cepat dalam menindaklanjuti setiap aduan masyarakat melalui layanan 110,” ujarnya.

Capaian ini menjadi bukti komitmen Polres Labuhanbatu dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Labuhanbatu yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam merespons laporan secara cepat, tepat, dan humanis.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem respons pengaduan, serta memastikan setiap laporan masyarakat melalui Call Center 110 ditangani secara profesional. (fdh/azw)

Gelar Pengabdian di Desa Sempajaya, Tim Teknik USU Ubah Limbah Sayur Menjadi Bioetanol Bertenaga Surya

Tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik USU bersama Kepala Desa Sempajaya berfoto bersama usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terkait penguatan ekonomi sirkular melalui inovasi unit distilasi berbasis energi surya di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
Tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik USU bersama Kepala Desa Sempajaya berfoto bersama usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terkait penguatan ekonomi sirkular melalui inovasi unit distilasi berbasis energi surya di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

BERASTAGI, SumutPos.co– Masalah limbah pertanian di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kini menemukan solusi cerdas. Tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) kembali hadir melakukan gebrakan melalui program pengabdian masyarakat untuk memperkuat ekonomi sirkular desa berbasis energi terbarukan, Rabu (18/2).

Program bertajuk “Penguatan Ekonomi Sirkular Desa Sempajaya pada Produksi Bioetanol Berbasis Limbah Organik Pertanian melalui Focus Group Discussion dan Diseminasi Internasional” ini fokus menyulap limbah kentang, kubis, tomat, hingga wortel menjadi bioetanol bernilai ekonomi.

Inovasi Distilasi Tenaga Surya
Berbeda dari tahun sebelumnya, pengabdian yang diketuai oleh Ir. Rivaldi Sidabutar, S.T., M.T. ini memperkenalkan inovasi mutakhir berupa unit distilasi (penyulingan) berbasis energi surya. Teknologi ini terintegrasi dengan panel fotovoltaik dan sistem penyimpanan daya, sehingga proses produksi tidak lagi bergantung pada listrik konvensional.

Proses perakitan dan pemasangan panel surya fotovoltaik beserta sistem penyimpanan daya yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik USU di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
Proses perakitan dan pemasangan panel surya fotovoltaik beserta sistem penyimpanan daya yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik USU di Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

“Kami melihat tantangan utama ada pada sumber energi. Dengan panel fotovoltaik, proses penyulingan bioetanol kini lebih mandiri, hemat energi, dan berkelanjutan,” ujar Rivaldi Sidabutar saat memberikan penjelasan kepada warga.

Antusiasme Warga dan Praktik Lapangan
Tidak sekadar teori, tim yang beranggotakan pakar seperti Prof. Dr. Eng. Ir. Irvan, M.Si. dan Dr. Ir. Bambang Trisakti, M.Si., Farida Hanum, S.T., M.T., Ir. Sheylin Wimora Lumban Tobing, dan Hendrik Voice Sihombing S.T., M.T. ini mengajak warga terjun langsung dalam proses instalasi.

Empat mahasiswa S-1 Teknik USU yakni Daniel S Marbun, Muhammad Faiz Abdurrahman, Fairuz Fuad Hasibuan dan Wahyu Pramudya Syafutra, turut mendampingi warga memahami cara kerja sistem, mulai dari penyerapan sinar matahari hingga konversi menjadi daya listrik untuk alat penyulingan.

Antusiasme ini disambut baik oleh Kepala Desa Sempajaya, Meliala Purba. Ia menilai kehadiran Tim USU memberikan dampak nyata yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. “Program ini sangat tepat sasaran. Hasilnya memuaskan dan sistemnya mudah dipahami. Kami merasa sangat terbantu dalam mendorong energi terbarukan di desa kami,” ungkap Meliala Purba.

Menuju Kemandirian Ekonomi
Melalui skema Focus Group Discussion (FGD), tim pengabdian berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu mengimplementasikan teknologi ini secara mandiri. Selain mengurangi beban biaya energi, produksi bioetanol dari limbah ini diproyeksikan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan aset yang selama ini dianggap sampah.

Hasil dari program ini pun direncanakan akan didiseminasi secara internasional sebagai model percontohan ekonomi sirkular desa yang sukses mengintegrasikan riset kampus dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. (adz)

Safari Ramadan Wali Kota Tebingtinggi, Iman Ajak Perbanyak Amal Kebaikan

TALI ASIH: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menyerahkan secara simbolis tali asih kepada BKM Masjid Tawkkal, Raby (25/2) Azan Purba
TALI ASIH: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menyerahkan secara simbolis tali asih kepada BKM Masjid Tawkkal, Raby (25/2) Azan Purba

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih menghadiri acara buka puasa bersama dan salat Magrib berjamaah di Masjid Riyadhus Sholihin, Jalan Selat Sunda LK I, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Rabu (25/2). Dalam sambutannya, Wali Kota Tebingtinggi menekankan pentingnya memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai sarana memperkuat iman dan memperbanyak amal kebaikan,” ujar Wali Kota Tebingtinggi , Iman Irdian Saragih.

Beliau juga menambahkan bahwa kebersamaan dalam kegiatan keagamaan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Iman Irdian Saragih menyerahkan bingkisan tali asih kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM), serta bingkisan untuk anak yatim dan kaum dhuafa. Selain itu, beliau juga menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada para mustahiq.

Usai kegiatan di Masjid Riyadhus Sholihin, acara dilanjutkan dengan salat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Tawakkal, Jalan Pasar, Kebun Lingkungan IV, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi.

Dalam tausiahnya, Jamal Rangkuti mengajak jamaah untuk memaknai ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini dengan menjaga kebersihan hati dan memperbaiki diri.

Ia juga menekankan pentingnya membuang segala penyakit hati seperti iri, dengki, dan prasangka buruk agar puasa yang dijalankan benar-benar bernilai di sisi Allah SWT.

Ustadz Jamal juga mengingatkan agar setiap umat Muslim senantiasa menjaga ucapan dan lisannya. “Mulutmu adalah harimaumu,” ujarnya, seraya mengingatkan agar tidak mudah menyebarkan fitnah, kebencian, maupun perkataan yang dapat menyakiti orang lain.

Menurutnya, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang dapat merusak pahala ibadah.

Turut hadir dalam dua titik kegiatan tersebut perwakilan dari Kapolres Tebingtinggi, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tebingtinggi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Khuzamri Amar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Reza Aghista, Inspektur Muhammad Fachry, Kasat Pol PP Benny Ericson Hamonangan Hutajulu, Kepala Dinas Sosial Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Iboy Hutapea, Kepala Dinas PPKB Dedi Parulian Siagian, Kabag Kesra Setdako Azanul Akbar Lubis, serta Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad.

Hadir pula Camat Tebingtinggi Kota, Camat Rambutan, para lurah se-Kecamatan Tebingtinggi Kota dan se-Kecamatan Rambutan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kehadiran para unsur Forkopimda, OPD, dan elemen masyarakat tersebut semakin menambah khidmat dan kebersamaan dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan. (mag-3/azw)

Distan Dairi Bersama HRNS, Sosialisasikan Pupuk Organik Cair ke Petani Kopi

PRAKTEK: Tim HRNS dan Distan Dairi bersama anggota kelompok tani Pergas Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Dairi saat mempraktikkan pembuatan POC ke komoditas kopi Arabika, Rabu (24/2).SUMUT POS/istimewa.
PRAKTEK: Tim HRNS dan Distan Dairi bersama anggota kelompok tani Pergas Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Dairi saat mempraktikkan pembuatan POC ke komoditas kopi Arabika, Rabu (24/2).SUMUT POS/istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dairi (Distan Dairi) bekerjasama dengan Hanns.R Neumann Stiftung (HRNS) menggelar sosialisasi pembuatan pupuk organik cair (POC) bagi petani kopi, di Kelompok Tani Pergas, Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Rabu (24/2).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang berdampak negatif pada kesehatan tanah.

Kepala Distan Dairi, Kesty Angkat, didampingi Kabid Penyuluh Sukaedah Angkat, menyampaikan apresiasi atas inisiatif HRNS, yang telah bekerja sama dengan Pemkab Dairi sejak 2022 untuk mendukung produktivitas 3.300 petani kopi Arabika.

“POC merupakan solusi nyata di tengah tantangan pemanasan global dan dampak buruk pupuk kimia. Kami mengajak kelompok tani mengikuti proses pembuatan POC agar mudah diaplikasikan di lahan masing-masing,” ujar Kesty.

Dalam sosialisasi tersebut, Kesty menyoroti beberapa keunggulan POC, antara lain efisiensi biaya produksi hingga 30-40 persen dan peningkatan kesehatan tanah dengan memperbaiki struktur yang mulai jenuh akibat residu kimia.

Project Manager HRNS, Denny Indra Simangunsong, memimpin praktik pembuatan POC dengan bahan yang mudah didapat dari lingkungan sekitar. Petani diajarkan cara mengolah dan mengaplikasikan pupuk organik cair secara efektif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan kopi yang lebih sehat dan produktif.

Para anggota kelompok tani Pergas menyampaikan rasa terima kasih atas pendampingan dari Pemkab Dairi dan HRNS. Mereka berharap dengan penggunaan POC, produksi kopi dapat meningkat, sekaligus menjaga kesuburan tanah untuk jangka panjang.

Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong penggunaan pupuk organik demi menjaga ekosistem pertanian Dairi tetap produktif dan ramah lingkungan. (rud/ila)

Penertipan Tower BTS di Deliserdang Terkesan Tebang Pilih

DATANGI TOWER: Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mendatangi lokasi tower di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam untuk ditertibkan.
DATANGI TOWER: Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mendatangi lokasi tower di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam untuk ditertibkan.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kegiatan penertiban tower BTS (Base Transceiver Station) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang terkesan tebang pilih. Hal ini diperlihatkan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dengan mendatangi lokasi tower TBS di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Kamis (26/2).

Kehadiran Asri Ludin di lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan, sebab sejumlah bangunan alat Telekomunikasi Tower atau Menara menjamur di bahu jalan dan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang diduga juga belum mengantongi izin tidak ditertibkan atau dibongkar.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Keluarga Besar Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Eko Sopianto SE kepada wartawan, Kamis (26/2) mengakui, mendukung penertiban tower ilegal atau tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Tapi Pak Bupati Deliserdang jangan tebang pilih, tertibkan juga tower yang diduga bermasalah berada di bahu jalan dan tanah milik Pemkab Deliserdang yang diduga tidak memiliki izin,” kata Eko Sopianto.

Eko Sopianto mengakui, mendapat informasi tower berada di bahu Jalan yakni di Jalan Kirab Remaja Kecamatan Lubukpakam, tower di fasilitas umum tanah Pemkab yakni di dalam Halaman Pustu Tumpatan, Kacamatan Beringin. Kedua tower tersebut bertuliskan PT Indomitra Global, General Contractor Elictrical System Engineering.

Sedangkan dengan model tower yang sama juga tampak di Sekolah Dasar (SD) Negeri 106162 Jalan BT Sihombing Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan dan dibahu di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal. Sedangkan dibahu Jalan tepatnya didepan Polsek Tanjungmorawa sedang proses pembangunan.

“Selain keberadaan tower yang menjamur di bahu jalan dan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang diduga belum mengantongi izin, juga sangat mendampak mengancam keselamatan dan kesehatan warga terkhusus anak sekolah. Serta lokasi yang dibahu jalan berdampak kepada pengguna jalan,” akunya.

Menurut Eko Supianto, kondisi bangunan tower “menjamur” di bahu jalan dan tanah milik pemkab telah bertahun-tahun berdiri.

“Ironisnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi untuk mendirikan tower pada Bab VII Pengamanan dan Perlindungan Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 84 ayat (1) instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan atau prasarana lainnya wajib memperhatikan peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi,” katanya.

Merujuk PP tersebut, sebut Eko Supianto sebagaimana diketahui untuk persyaratan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Deliserdang beberapa persyaratan yakni harus memiliki bukti pelunasan PBB. Selain itu memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Sehingga melihat kondisi dilapangan yang berada di fasilitas umum, berupa di lingkungan pendidikan, kesehatan dan jalan sangat kontras dikeluarkannya izin-izinnya,”tegas Eko Supianto.

Baik itu tanah maupun bangunan milik Pemerintah sesuai aturannya tidak membayar pajak. Namun perusahaan yang melakukan kerjasama ditanah milik Pemerintah, ketentuannya bangunan yang dibayar pajaknya.

Pembayaran PBB bangunan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu adanya kesepakatan perjanjian bersama antara pihak Perusahaan dengan Pemkab Deliserdang terkait pinjam pakai lahan atau tanah milik Pemkab tersebut.

“Dengan adanya temuan tower yang berada diatas tanah milik Pemerintah, sementara tower tersebut merupakan komersil yang menguntungkan sebuah

perusahaan. Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan untuk mengusut dugaan tidak memiliki izin maupun dugaan kebocoran PAD,” tegasnya.

Selain itu, Eko Supianto juga memflashback maraknya tower-tower di Deliserdang diduga karena oknum mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengaruh di Pemkab Deliserdang untuk mendirikan tower tanpa memenuhi persyaratan.

“Saya teringat dengan teman saya, bahwa sepuluh tahun yang lalu mengungkapkan ada oknum sewaktu itu PNS beliau menjadi agen berdirinya tower-tower yang ada di Deliserdang,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Deliserdang, A Fitrian Syukri SSTP MSi ketika dikonfirmasi mengakui kahadiran Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan di lokasi tower di lahan milik warga di Jalan Setia Budi, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam untuk menertibkan tower yang berakhir izinnya.

“Pada tahun 1997 pernah keluar izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Deliserdang,”katanya.

Menurut Syukri, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu Tower merupakan izin berjangka yang wajib diperpanjang setiap 3 tahun sekali. “Namun berlakunya Perda 6 tahun 2011 sampai dengan tidak berlakunya IMB menjadi  PBG, pihak tower tersebut tidak pernah mengurus izinnya kembali karena izin sebelumnya sudah lama tidak berlaku,” ungkapnya.

“Selanjutnya dijalankan SOP oleh Satpol PP sebelumnya namun tidak ditanggapi dan hari ini ditertibkan, tambah Syukri.

Syukri saat disinggung bahwa Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan yang dinilai tebang pilih melakukan penertiban tower, sebab di lokasi bahu jalan maupun di fasilitas umum juga diduga tidak memiliki izin, Syukri tidak merespon.

Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang SSTP, MSi menyebut lokasi-lokasi yang tidak memiliki izin termasuk dibahu jalan maupun di fasilitas umum milik Pemkab Deliserdang akan ditindak secara bertahap.

“Tadi sudah disampaikan Bapak Bupati itukan secara kelanjutan. Itukan baru aksi pertama. Bagi semua jaringan-jaringan yang tidak punya kita tertibkan semua, ya pasti dibongkar habis. Kita kasih kesempatan sebenarnya, itukan sudah jalan SOP-nya, sudah ada peringatan. Peringatan itukan adalah waktu untuk mereka untuk mengurus izin kan, harusnya,” ungkapnya.(btr/azw)

1...262728...15,664Page 27 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor