30 C
Medan
Friday, April 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 29

Diduga Tetap Beroperasi, Anggota DPD RI Penrad Siagian Desak Pemerintah Eksekusi Pencabutan Izin PT Gruti di Nisel

NIAS SELATAN, SumutPos.co– Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja maraton ke wilayah Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), pada 24-25 Februari 2026. Kunjungan ini bertujuan merespons keresahan warga terkait dugaan aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti) pascapencabutan izin operasional oleh pemerintah pusat.

Dalam dialog yang digelar di Teluk Dalam bersama Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) dan GMKI, masyarakat melaporkan bahwa PT Gruti masih melakukan aktivitas di lapangan. Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 89 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026, izin usaha pemanfaatan hutan perusahaan tersebut telah resmi dicabut.

“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau izinnya sudah dicabut, mengapa masih ada aktivitas? Mengapa justru masyarakat yang ditekan?” keluh seorang warga bermarga Zega di hadapan Senator.

Tinjau Langsung Basecamp Perusahaan

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Rabu (25/2/2026), Penrad Siagian turun langsung meninjau lokasi basecamp PT Gruti di Desa Wawabunijawa, Kecamatan Pulau Batu Utara. Penrad didampingi anggota DPRD Nias Selatan Amoni Zega dan Lulu Sarumaha, serta unsur TNI-Polri setempat.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan fakta lapangan dan menghindari simpang siur informasi. “Kita ingin semua jelas. Aspirasi sudah didengar, sekarang kita cek langsung agar rekomendasi yang kami bawa ke pusat memiliki dasar faktual yang kuat,” tegas Penrad.

Soroti kriminalisasi dan dampak lingkungan, Pdt Penrad Siagian secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan haknya. Ia mengingatkan bahwa posisi hukum masyarakat saat ini sangat kuat seiring dengan dicabutnya legalitas perusahaan oleh negara.

“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan apa pun. Ketika izin dicabut, maka tidak ada lagi dasar hukum bagi perusahaan untuk beroperasi. Sangat tidak adil jika masyarakat justru dikriminalisasi dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

Tak hanya soal hukum, Penrad juga menyoroti kerusakan ekologis akibat 39 tahun operasional PT Gruti. Mulai dari penutupan aliran sungai hingga perubahan habitat satwa liar seperti buaya yang kini mulai masuk ke permukiman warga, menjadi bukti nyata dampak lingkungan yang memprihatinkan.

Bawa Persoalan ke Tingkat Nasional

Senator yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Kerja Pengaduan Masyarakat BAP DPD RI ini berjanji akan membawa temuan ini ke tingkat nasional. Ia mendorong adanya koordinasi lintas instansi, termasuk melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memantau keberadaan tenaga kerja asing di area tersebut.

“Polisi harus netral dan proporsional. Ini konflik agraria yang harus diselesaikan dengan dialog dan keadilan, bukan tekanan. Kami akan upayakan mekanisme pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta jika persoalan ini tidak segera tuntas di tingkat daerah,” pungkas Penrad.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik bagi masyarakat Pulau-Pulau Batu untuk mendapatkan kepastian hukum serta memulihkan ruang hidup mereka yang selama puluhan tahun terbelenggu konflik kehutanan. (adz)

Kendalikan Inflasi di Ramadan & Idulfitri, TPID Dairi Gelar Gerakan Pangan Murah

PANGAN MURAH: Pemkab dan TPID Dairi saat menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di Pasar Sumbul, Selasa (24/2).SUMUT POs/istimewa.
PANGAN MURAH: Pemkab dan TPID Dairi saat menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di Pasar Sumbul, Selasa (24/2).SUMUT POs/istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Kabupaten Dairi bergerak cepat menjaga stabilitas harga bahan pokok. Melalui program Gerakan Pangan Murah, TPID hadir langsung di tengah masyarakat guna memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau.

Kegiatan ini digelar di Pasar Sumbul, Kecamatan Sumbul, Selasa (24/2), serta di Pasar Tigabaru, Kecamatan Pegagan Hilir, Senin (23/2). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah yang rutin dilakukan saat momen hari besar keagamaan.

Kepala Bagian Perekonomian yang juga Sekretaris TPID Dairi Lipinus Sembiring, menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.

“Dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah ini, kita menjual sembako berupa beras jenis SPHP kemasan 5 kilogram dan minyak goreng jenis Minyakita kemasan 1 liter,” ujar Lipinus, Rabu (25/2).

Ia menambahkan, program ini terlaksana melalui sinergi TPID bersama sejumlah pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen dalam mengendalikan inflasi serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di tingkat masyarakat.

Menurutnya, momen Ramadan dan Idul Fitri kerap diiringi peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi memicu kenaikan harga. Karena itu, intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah dinilai efektif untuk menjaga keseimbangan harga.

“Melalui kegiatan ini diharapkan stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat dapat dipertahankan, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga,” ungkapnya.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya minat warga memanfaatkan program tersebut. Pemerintah Kabupaten Dairi pun berkomitmen terus memantau perkembangan harga dan stok pangan agar inflasi tetap terkendali sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. (rud/ila)

Rakor Lintas Kementerian Bahas Jalan Alternatif Medan–Karo dan Tol Medan–Berastagi, Usulan Bupati Karo Direspons Kemenkoinfra

RAKOR: Kemenkoinfra menggelar rakor dengan Bupati Karo dan OPD terkait.
RAKOR: Kemenkoinfra menggelar rakor dengan Bupati Karo dan OPD terkait.

KARO – Pemerintah pusat bergerak cepat merespons usulan peningkatan konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karo. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian secara virtual, Selasa (24/2), sebagai tindak lanjut atas permohonan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Karo.

Sebelumnya, Bupati Karo Antonius Ginting, telah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dalam audiensi di Jakarta, Rabu (18/2).

Rakor tersebut diikuti para Asisten Deputi di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Karo.

Dari Ruang Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Antonius Ginting didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dalam pemaparannya, Bupati Karo menegaskan posisi strategis daerahnya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, Karo), kawasan agropolitan dan sentra produksi hortikultura Sumatera Utara, serta wilayah penyangga Danau Toba dalam kerangka Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menurutnya, dukungan infrastruktur menjadi prasyarat utama untuk memperkuat konektivitas wilayah, menjamin kelancaran distribusi logistik hasil pertanian, serta meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan.

“Pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Karo, khususnya jalur Medan–Karo, kami harapkan menjadi prioritas pemerintah pusat. Belakangan ini jalur tersebut kerap terdampak longsor sehingga mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan kunjungan wisata,” ujar Antonius.

Dalam rakor tersebut, sejumlah usulan prioritas dipaparkan, di antaranya pembangunan jalan alternatif Medan–Karo, pembangunan Jalan Tol Medan–Berastagi, peningkatan Dermaga Tongging sebagai gerbang utara Danau Toba, pelebaran ruas jalan Tugu Kol–Simpang Ujung Aji dan Kabanjahe–Merek, hingga rehabilitasi drainase dan trotoar di sejumlah ruas jalan di Kabanjahe.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karo juga mengusulkan penanganan banjir di daerah irigasi rawa Paya Lahlah, program Inpres jalan dan irigasi, serta penyusunan RDTR untuk Kecamatan Kabanjahe, Tigapanah, dan Tigabinanga.

Sebelumnya dalam audiensi di Jakarta, Bupati Karo bersama tokoh diaspora Karo Hery Sebayang juga menyampaikan usulan pembangunan jalan alternatif Simpang Tuntungan–Sembaikan–Berastagi, pembangunan Jalan Tol Medan–Karo, peningkatan Dermaga Tongging agar dapat melayani penyeberangan ferry ke Samosir, hingga perbaikan daerah irigasi guna mendukung ketahanan pangan.

Menanggapi usulan tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh proposal Pemerintah Kabupaten Karo sesuai mekanisme perencanaan dan prioritas pembangunan nasional. Rakor lintas kementerian digelar untuk menyamakan persepsi, melakukan sinkronisasi program, serta merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan.

Melalui rangkaian audiensi dan rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Karo berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Targetnya, Kabupaten Karo dapat berkembang sebagai kawasan pertumbuhan baru, sentra pangan unggulan, sekaligus destinasi pariwisata strategis di kawasan Danau Toba. (deo/ila)

Sidang Sengketa Informasi Publik, Termohon BPKPAD Binjai Mangkir

SIDANG SENGKETA: Termohon BPKPAD Binjai mangkir dalam sidang sengketa informasi DIF TA 2022 dan 2024 di Kantor KI Provinsi Sumut, Jalan Alfalah, Medan.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
SIDANG SENGKETA: Termohon BPKPAD Binjai mangkir dalam sidang sengketa informasi DIF TA 2022 dan 2024 di Kantor KI Provinsi Sumut, Jalan Alfalah, Medan.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai menjadi termohon dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Alfalah, Medan, Rabu (25/2/2026).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Eddy Syahputra dan anggota masing-masing Muhammad Safii Sitorus serta Abdul Harris itu berjalan lancar, tanpa diikuti dari termohon BPKPAD Binjai alias mangkir.

Pemohon merupakan warga Binjai, meminta informasi atau data berkaitan pengusulan, penerimaan dan realisasi dana insentif fiskal tahun anggaran 2022 serta 2024, agar dapat dibuka secara terang benderang. Pasalnya, BPKPAD Binjai tidak dapat membeberkan data DIF dengan terang-benderang yang buntutnya diadukan ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut dan kini sudah masuk dalam persidangan nonlitigasi.

“Apakah benar sudah pernah mengirimkan surat (ke BPKPAD Binjai)? Dan apa tanggapannya?” tanya ketua majelis komisioner.”Sudah, tidak ada tanggapan,” jawab pemohon.

Majelis komisioner juga menyoal apakah permintaan surat berkaitan data DIF itu dikirim langsung atau tidak. “Langsung, tanda terimanya ada. Surat keberatan juga dikirim dan tidak ada tanggapan,” jawab pemohon lagi.

Anggota Majelis Komisioner, Muhammad Safii Sitorus menambahkan, termohon dari Pemko Binjai dalam hal ini BPKPAD, tidak hadir tanpa keterangan alias mangkir. Padahal, surat panggilan untuk hadir dalam sidang sudah dikirim secara patut melalui kantor pos.

“Perlu diberitakan, bahwa termohon Pemko Binjai tidak hadir. Kekuatan sengketa informasi ini media, bagaimana media bisa ikut memberitakan proses persidangan, karena kekuatan itu sikap transparansi dari badan publik,” kata dia.

“Yang diminta dana insentif fiskal, yang merupakan keuangan negara, tidak ada yang disembunyikan di sini,” sambungnya.

Dalam hal ini, Majelis Komisioner dari KI Provinsi Sumut akan kembali memanggil termohon secara patut dan bahkan panggilan ditembuskan kepada Kominfo Binjai, agar supaya untuk membawa data. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008, menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi dari badan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Dengan adanya sidang sengketa informasi publik dan tidak diikuti BPKPAD Binjai, hal tersebut menjadi berbanding terbalik dengan predikat tertinggi badan publik informatif yang diberikan kepada Pemko Binjai melalui ajang Keterbukaan Informasi Awards Provinsi Sumut tahun 2025. Sebab, predikat tertinggi itu disebut sebagai penghargaan kepada Pemko Binjai dalam mewujudkan informasi publik yang transparan. (ted/ila)

Dinkes Sumut Pastikan Reaktivasi PBI BPJS Berjalan

SUMUTPOS.CO – Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Hamid Rizal menegaskan bahwa penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) oleh Kementerian Sosial telah disikapi secara cepat dan terkoordinasi oleh pemerintah daerah. Langkah-langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan.

Hamid Rizal menjelaskan, begitu informasi penonaktifan PBIJK diterima, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak.

“Kami segera berkoordinasi dengan BPJS dan Dinas Sosial setelah mendengar adanya penonaktifan PBIJK. Prinsipnya, masyarakat yang memang memenuhi syarat harus tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan,” ujar Hamid saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Rabu (25/2/2026).

Dalam hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa kepesertaan yang dinonaktifkan masih dapat direaktivasi, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Hamid, proses reaktivasi dilakukan melalui Dinas Sosial setempat dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Pemerintah daerah memastikan proses tersebut berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Reaktivasi dimungkinkan bagi masyarakat Desil 1 sampai Desil 5. Prosesnya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah ini diambil agar masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan akibat penyesuaian data kepesertaan.

Selain reaktivasi, Dinas Kesehatan Sumut juga diberikan ruang untuk mengalihkan kepesertaan masyarakat yang sebelumnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota maupun provinsi ke dalam skema PBIJK.

Hamid menyebutkan bahwa proses pengalihan tersebut sudah berjalan dan menjadi bagian dari upaya sinkronisasi pembiayaan jaminan kesehatan. “Peserta yang sebelumnya dibiayai oleh provinsi atau kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi tanggungan PBIJK, khususnya untuk Desil 1 sampai Desil 5. Proses ini sudah berjalan,” katanya.

Dengan pengalihan ini, diharapkan beban pembiayaan daerah dapat lebih terkelola sekaligus memastikan kesinambungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang berhak.

Hamid juga menegaskan bahwa dalam kondisi apa pun, rumah sakit maupun fasilitas kesehatan (faskes) tidak diperbolehkan menolak pasien, terutama dalam situasi gawat darurat, meskipun status kepesertaan PBIJK pasien sedang nonaktif atau belum tersedia.

“Rumah sakit atau faskes tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apa pun, apalagi dalam keadaan gawat darurat. Itu amanah undang-undang. Jadi pelayanan tetap harus diberikan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama, dan aspek administratif tidak boleh menghambat penanganan medis, khususnya pada kondisi darurat.

Terkait Program Universal Health Coverage (UHC), Hamid memastikan bahwa kebijakan penonaktifan PBIJK tidak memengaruhi pelaksanaan program tersebut di Sumatera Utara. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga cakupan kepesertaan jaminan kesehatan agar tetap optimal.

“Program UHC tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh penonaktifan ini. Kami memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumatera Utara tetap terjamin,” pungkasnya.

Dengan langkah koordinatif antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap tidak ada masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat perubahan status kepesertaan PBIJK.(san/ila)

Bappelitbang-LCDI, Dorong PRKBI Jadi Arus Utama RKPD Sumut

RAKOR: Rapat koordinasi Pokja PRKBI dan diskusi RKPD 2026 serta persiapan RKPD 2027 di Grand Antares Hotel Medan, Rabu (25/2). (Istimewa/Sumut Pos)
RAKOR: Rapat koordinasi Pokja PRKBI dan diskusi RKPD 2026 serta persiapan RKPD 2027 di Grand Antares Hotel Medan, Rabu (25/2). (Istimewa/Sumut Pos)

SUMUTPOS.CO – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut bersama Low Carbon Development Indonesia (LCDI) menggelar Rapat Koordinasi Pokja PRKBI dan diskusi RKPD 2026 serta persiapan RKPD 2027 di Grand Antares Hotel Medan, Rabu (25/2).

Forum ini menjadi wadah strategis untuk merefleksikan capaian integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) dalam RKPD 2026 sekaligus menegaskan pentingnya langkah persiapan integrasi PRKBI ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027.

Acara dibuka oleh Kepala Bappelitbang Sumut diwakili Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbang Sumut Sry Puspa Sari. Dalam arahannya, ia menekankan tiga fokus utama Rakor, pertama, penguatan kelembagaan Pokja PRKBI, memperjelas tugas, fungsi serta mekanisme kerja monitoring dan evaluasi.

Kedua, evaluasi integrasi PRKBI dalam RKPD 2026 mencakup pemetaan program, kegiatan, sub-kegiatan dan anggaran pada sektor Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU), energi transportasi, limbah persampahan dan ketahanan iklim.

 

Ketiga, perumusan rekomendasi teknis untuk RKPD 2027, termasuk rencana tindak lanjut dan timeline yang terukur agar integrasi PRKBI semakin sistematis dan berkelanjutan.

Kabid PSDA Bappelitbang Sumut menegaskan bahwa selain merefleksikan integrasi PRKBI dalam RKPD 2026, hal yang sangat penting adalah memastikan PRKBI benar-benar menjadi arus utama dalam RKPD 2027.

“Kita tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga menyiapkan langkah ke depan agar pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi arus utama dalam perencanaan daerah,” ujarnya.

Ia berharap forum ini mampu menghasilkan evaluasi yang obyektif dan berbasis data terhadap RKPD 2026, mengidentifikasi tantangan serta pembelajaran yang dapat menjadi dasar perbaikan, merumuskan rencana kerja yang operasional untuk RKPD 2027 dan menyepakati tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Rangkaian kegiatan diisi dengan presentasi dari berbagai narasumber. Diantaranya Kabid PSDA Bappelitbang Sumut yang memaparkan rencana pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim tahun 2025-2045 sebagai arah kebijakan jangka panjang pembangunan daerah. Kemudian staf fungsional Bappelitbang menjelaskan status, peran dan fungsi Pokja PRKBI, termasuk peran strategis Pokja sebagai penghubung lintas sektor dalam perencanaan.

Narasumber lainnya adalah konsultan LCDI/OPML Seif Eljihadi yang menyampaikan panduan implementasi pembangunan rendah karbon di daerah. Dengan penekanan pada penyatuan aksi mitigasi dalam siklus pembangunan daerah agar lebih terukur dan berdampak nyata.

Kegiatan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut dan perwakilan dari 10 Bapperida kabupaten/kota. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta aktif memberikan masukan terkait tantangan integrasi PRKBI dalam RKPD. Mulai dari aspek teknis pemetaan program hingga kebutuhan dukungan anggaran.

Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat agenda pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Rakor ini mendapat dukungan penuh dari Program LCDI, hasil kerja sama Bappenas dengan UK FCDO.

Program ini telah lama berperan dalam mendorong integrasi PRKBI ke dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah sehingga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsisten memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi isu perubahan iklim.

Melalui Rakor ini, Bappelitbang Sumut bersama LCDI menegaskan komitmen untuk menjadikan PRKBI sebagai bagian integral dari RKPD. Dengan adanya penguatan kelembagaan, evaluasi integrasi dan perumusan rekomendasi teknis. Diharapkan RKPD 2027 akan semakin responsif terhadap tantangan iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Sumut. (dmp/ila)

Perubahan Perda Sistem Kesehatan, Seluruh Fraksi DPRD Medan Setujui

Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Afif Abdillah.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Afif Abdillah.

SUMUTPOS.CO – Seluruh pandangan fraksi merupakan bagian penting dalam proses legislasi guna memastikan bahwa Perubahan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat sistem pelayanan di Kota Medan.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Jawaban Pengusul terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Perubahan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Selasa (24/2/2026).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua, H Rajudin Sagala, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra.

Mengawali jawaban pengusul, Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Afif Abdillah menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD Kota Medan yang telah mendukung perubahan Perda ini.

“Seluruh masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan substansi Ranperda, khususnya dalam aspek peningkatan mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama, optimalisasi pembiayaan kesehatan daerah, serta peningkatan peran serta masyarakat,” katanya.

Afif berharap proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan secara sinergis, objektif dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Kita semua berharap perubahan Perda ini mampu menjawab tantangan dan dinamika pelayanan di Kota Medan demi terwujudnya sistem kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Medan,” pungkas Politisi NasDem ini.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup dengan Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Medan tentang Persetujuan Ranperda atas Perubahan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. (map/ila)

Setahun Bersengketa, Mustafa Kamil Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut

DILANTIK: Mustafa Kamil Adam dilantik sebagai Anggota DPRD Sumut.
DILANTIK: Mustafa Kamil Adam dilantik sebagai Anggota DPRD Sumut.

SUMUTPOS.CO – Setelah lebih dari satu tahun diliputi sengketa internal, Mustafa Kamil Adam akhirnya resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai NasDem. Prosesi pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna terbuka di Gedung DPRD Sumut, Rabu (25/2/2026).

Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Dalam suasana khidmat, Mustafa mengucapkan sumpah jabatan sebagai wakil rakyat.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NKRI 1945,” ucap Mustafa.

Usai pengucapan sumpah, Erni Ariyanti Sitorus menyematkan pin tanda anggota legislatif sebagai simbol resmi bergabungnya Mustafa dalam keanggotaan DPRD Sumut periode 2024–2029.

Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumut Lutfhfi Solihin Sirait, menyampaikan bahwa Mustafa akan mengemban amanah hingga akhir masa jabatan tahun 2029.

“Pak Mustafa akan berada di Komisi E yang secara umum berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, olahraga, dan lainnya,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, jumlah anggota DPRD Sumut kini menjadi 99 orang dari total kuota 100 kursi. Satu kursi tersisa masih berasal dari Fraksi PDI Perjuangan yang belum terisi.

Mustafa Kamil dilantik untuk menggantikan mantan rekannya di Partai NasDem, Aulia Agsa. Tertundanya pelantikan Mustafa selama lebih dari satu tahun tidak terlepas dari sengketa internal terkait klaim kursi legislatif usai Pemilu Legislatif 2024.

Polemik bermula dari perbedaan tafsir dan klaim atas perolehan suara di internal Partai NasDem untuk satu kursi DPRD Sumut. Baik Mustafa maupun Aulia sama-sama mengklaim memiliki legitimasi berdasarkan hasil pleno dan rekapitulasi suara.

Persoalan tersebut kemudian bergulir ke ranah administrasi kepemiluan hingga mekanisme penyelesaian sengketa internal partai. Proses klarifikasi dan verifikasi yang panjang bahkan berlanjut hingga ke tingkat PTUN, sehingga pelantikan sempat tertunda.

Akibat belum adanya kepastian hukum dan administrasi saat itu, kursi tersebut tidak langsung diisi pada pelantikan anggota DPRD Sumut periode 2024–2029, memicu dinamika politik di internal fraksi.

Setelah melalui tahapan penyelesaian sesuai mekanisme partai dan regulasi yang berlaku, akhirnya diputuskan bahwa Mustafa Kamil berhak atas kursi tersebut. Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pelantikan resmi dalam rapat paripurna.

Pelantikan ini menandai berakhirnya polemik panjang sekaligus menegaskan komposisi Fraksi NasDem di DPRD Sumut. Kini, tantangan baru menanti Mustafa di Komisi E untuk mengawal isu-isu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara. (map/ila)

Wali Kota Medan Turunkan Tarif Parkir Tepi Jalan, Mobil Rp4.000, Motor Rp2.000

TUNJUKKAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunjukkan seragam jukir dan karcis parkir sesuai tarif terbaru.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
TUNJUKKAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunjukkan seragam jukir dan karcis parkir sesuai tarif terbaru.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan secara resmi menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum mulai Rabu (25/2/2026). Penurunan tarif retribusi parkir tersebut berlaku untuk kendaraan roda 2 (sepeda motor) maupun kendaraan roda 4 (mobil).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan, saat ini tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 2 di Kota Medan hanya dikenakan Rp2.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 2 dikenakan tarif Rp3.000.

Selanjutnya, tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 4 di Kota Medan hanya dikenakan Rp4.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 4 dikenakan tarif Rp5.000.

“Melalui Perwal yang baru, Pemko Medan secara resmi melakukan penyesuaian tarif parkir di tepi jalan umum. Untuk sepeda motor yang sebelumnya Rp3.000 menjadi Rp2.000. Untuk mobil yang sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp4.000,” ucap Rico Waas kepada wartawan di ruang lobi kantor Wali Kota Medan, Rabu (25/2/2026).

Dikatakan Rico Waas, penyesuaian ataupun penurunan tarif parkir itu dilakukan berlandaskan semangat peningkatan pelayanan perparkiran sekaligus bagian dari stimulus ekonomi di Kota Medan. “Perwal ini sudah sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2024. Di dalam perda itu, terdapat pasal yang bisa merevisi besaran tarif parkir,” ujarnya.

Nantinya, pembayaran retribusi parkir tepi jalan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara manual (tunai) maupun secara digital ataupun nontunai dengan penggunaan Q-RIS. “Selanjutnya akan dibentuk Satgas sebagai standar tegas Pemko Medan dalam pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum,” katanya.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan parkir, sambung Rico Waas, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga akan terus melakukan penindakan terhadap para juru parkir (jukir) liar melalui Tim Cakrawala.

“Jukir yang bertugas juga wajib dilengkapi atribut resmi, salah satunya dengan menggunakan rompi dan badge resmi. Selain itu, jukir juga wajib memberikan karcis resmi yang dikeluarkan Pemko Medan kepada pengguna jasa parkir,” ujarnya.

Rico Waas juga menegaskan bahwa nantinya setiap jukir di Kota Medan wajib mengikuti pelatihan yang digelar Dishub Medan. Dengan tujuan, seluruh jukir di Kota Medan dapat memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi standar yang ada.

“Jukir resmi Dishub Medan akan dilatih kesopanannya dan memahami aturan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab sampai saat ini masih banyak kita temukan jukir yang kasar dan tidak melayani, untuk itu jukir harus dilatih,” tegasnya.

Selain itu, Rico Waas juga menegaskan bahwa seluruh jukir resmi Dishub Medan harus bebas narkoba yang ditunjukkan dengan surat keterangan bebas narkoba.

“Kita berharap penyesuaian tarif retribusi parkir ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, sebab ini bagian dari stimulus (ekonomi). Kami (Pemko Medan) memandang masyarakat masih membutuhkan bantuan, sehingga diharapkan Perwal (penyesuaian tarif parkir) ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)

Bukti Daya Saing Kota Meningkat, Pemko Medan Terima Sertifikat IDSD 2025 dari BRIN

PENGHARGAAN: Pemko Medan saat menerima Sertifikat Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 dari BRIN.
PENGHARGAAN: Pemko Medan saat menerima Sertifikat Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 dari BRIN.

Pemko Medan menerima Sertifikat Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai bentuk pengakuan atas capaian kinerja pembangunan daerah yang semakin kompetitif secara nasional.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BRIN Arif Satria bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekda Wiriya Alrahman dalam Rilis Indeks Daya Saing Daerah 2025 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (24/2/26).

Penghargaan berbasis data ini merupakan hasil pengukuran komprehensif terhadap daya saing daerah di seluruh Indonesia. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi instrumen strategis untuk menilai performa pembangunan, mulai dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi, perekonomian, hingga tata kelola pemerintahan.

Pemko Medan menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menilai sertifikat IDSD 2025 sebagai bukti bahwa berbagai program pembangunan dan penataan kota berjalan ke arah yang positif dan terukur.

 

Capaian IDSD ini juga menjadi indikator meningkatnya kepercayaan pemerintah pusat serta para investor terhadap Kota Medan. Dengan daya saing yang semakin baik, peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat.

Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga konsistensi pembangunan agar Kota Medan semakin unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Sertifikat IDSD 2025 ini sekaligus menegaskan posisi Kota Medan sebagai salah satu daerah dengan kinerja pembangunan yang progresif dan berdaya saing tinggi di Indonesia. (map/ila)

1...282930...15,664Page 29 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor