Home Blog Page 33

Pemkab Dairi Gandeng BI Sumut, Luncurkan Bayar Pajak Non Tunai Pakai QRIS

SOSIALISASI: Kepala Bapenda Dairi, Robot Simanullang sosialisasikan program Pajak Berkah QRIS Tahun 2026 kepada wajib pajak, di Kantor Bapenda Dairi, Senin (18/5).(Foto. Diskomimfo Dairi).
SOSIALISASI: Kepala Bapenda Dairi, Robot Simanullang sosialisasikan program Pajak Berkah QRIS Tahun 2026 kepada wajib pajak, di Kantor Bapenda Dairi, Senin (18/5).(Foto. Diskomimfo Dairi).

DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara resmi meluncurkan program pembayaran pajak non tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Program bertajuk Pajak Berkah QRIS Tahun 2026 ini diluncurkan sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat sekaligus mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Kepala Bapenda Dairi, Robot Simanullang, mengatakan sosialisasi pembayaran pajak berbasis digital ini sudah mulai dilakukan kepada wajib pajak, termasuk untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kini dapat dibayarkan langsung melalui QRIS.

“Untuk tahap awal kita lakukan sosialisasi kepada sekitar 150 wajib pajak. Petugas juga langsung mengarahkan pembayaran PBB menggunakan QRIS,” ujar Robot, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, sebagai bentuk apresiasi, wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui QRIS akan mendapatkan souvenir dari Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.

Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran digital ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Ini bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan digital serta mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” katanya.

Program Pajak Berkah QRIS 2026 ini akan berlangsung pada 18–29 Mei 2026. Pemkab Dairi berharap masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan tersebut untuk mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak.

Robot juga mengajak seluruh wajib pajak agar segera beralih ke sistem pembayaran digital demi mendukung kemajuan Dairi di era transformasi digital.

Sementara itu, sejumlah wajib pajak menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. (rud/ila)

Apel Gabungan Pemko Binjai, Sekda Dorong Pelayanan Publik Berkualitas

APEL: Apel gabungan Pemko Binjai dengan pembina Sekda, Chairin Simanjuntak.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)
APEL: Apel gabungan Pemko Binjai dengan pembina Sekda, Chairin Simanjuntak.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI – Pemerintah Kota Binjai menggelar apel gabungan pada Senin (18/5/2026) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin Simanjuntak sebagai pembina apel.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah.

Dalam arahannya, Chairin menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda strategis yang tidak dapat diabaikan, terlebih di era masyarakat yang semakin kritis dan melek digital.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi agenda strategis yang tidak dapat diabaikan, terlebih di tengah masyarakat yang semakin kritis dan faham digital,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas menjadi indikator utama keberhasilan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, Sekda juga mendorong implementasi program gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai upaya menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh camat, lurah, hingga kepala lingkungan untuk aktif menggerakkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong di wilayah masing-masing.

“Saya mengajak para camat, lurah, dan kepala lingkungan untuk aktif menggerakkan masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong di wilayah masing-masing,” serunya.

Dalam kesempatan tersebut, Chairin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko Binjai atas dukungan dan partisipasi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Binjai ke-154.

Menurutnya, keberhasilan peringatan HUT tersebut tidak lepas dari sinergi dan kerja sama seluruh unsur pemerintah daerah bersama masyarakat.

“Keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi, semangat kebersamaan, dan dedikasi seluruh pihak. Saya berharap semangat ini terus dijaga untuk kemajuan Kota Binjai ke depan,” pungkasnya. (ted/ila)

Pemkab Karo-Langkat Perkuat Kerja Sama 

KUNKER: Wakil Bupati Karo menyambut kunjungan kerja (kunker) rombongan Pemkab Langkat. 
KUNKER: Wakil Bupati Karo menyambut kunjungan kerja (kunker) rombongan Pemkab Langkat. 

KARO – Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, menyambut kunjungan kerja Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH dan Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin, SE beserta rombongan di ruang rapat Matang Sitepu, Kantor Bupati Karo, Kabanjahe.

Kunjungan kerja ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus berbagi informasi terkait dukungan operasional pemerintahan dalam upaya peningkatan pelayanan publik di masing-masing daerah. Selain itu, dibahas juga potensi kerja sama di bidang pertanian, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk saling berbagi praktik baik. Kami berharap sinergi antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat semakin kuat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kelancaran tugas pemerintah sehari-hari,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM, para anggota DPRD Langkat, Staf Ahli Bupati Karo, serta rombongan Sekretariat Dewan Kabupaten Langkat. (deo/ila)

Hadirkan Muhammad Furqan Alfaruqiy, USU Dorong Penguatan Narasi Besar Indonesia untuk Siapkan SDM Masa Depan Bangsa

Strategic transformation coach Muhammad Furqan Alfaruqiy menyampaikan materi saat menjadi narasumber dalam Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan (Leadership Seminar) bertajuk “Narasi Besar Indonesia: Peran Strategis USU dan Sumatera Utara untuk Masa Depan Bangsa”, yang dilaksanakan USU, Senin (18/5). Foto: Dokumentasi Humas USU
Strategic transformation coach Muhammad Furqan Alfaruqiy menyampaikan materi saat menjadi narasumber dalam Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan (Leadership Seminar) bertajuk “Narasi Besar Indonesia: Peran Strategis USU dan Sumatera Utara untuk Masa Depan Bangsa”, yang dilaksanakan USU, Senin (18/5). Foto: Dokumentasi Humas USU

MEDAN, SumutPos.co– Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan (Leadership Seminar) bertajuk “Narasi Besar Indonesia: Peran Strategis USU dan Sumatera Utara untuk Masa Depan Bangsa”, menghadirkan strategic transformation coach Muhammad Furqan Alfaruqiy, Senin (18/5).

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi strategis mengenai pentingnya penguatan arah besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi, transformasi teknologi, serta kompetisi global yang semakin dinamis.

Muhammad Furqan Alfaruqiy mengatakan, pentingnya membangun kembali grand narrative Indonesia melalui pembacaan perjalanan sejarah bangsa, tantangan global masa depan, serta urgensi penguatan kualitas sumber daya manusia berbasis budaya, ilmu pengetahuan, kepemimpinan strategis. Lebih penting lagi, narasi besar Indonesia mampu menguatkan semangat kolaborasi lintas sektoral, menuju Indonesia Emas 2045.

“Bahwa Indonesia memerlukan penguatan kembali narasi kolektif kebangsaan agar transformasi pembangunan tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan karakter, budaya inovasi, kapasitas kepemimpinan, dan ketahanan peradaban bangsa,” katanya.

Muhammad Furqan Alfaruqiy, sosok motivator yang pernah menjadi VP Director IBIS Dharma Nusa (1996-1998), bagian dari IBISWorld – Industry Intelligence, Data and Analysis–berpusat di Melbourne Australia–juga menyoroti posisi strategis Sumatera Utara sebagai salah satu simpul penting masa depan Indonesia, baik dari sisi geoekonomi, keberagaman sosial, maupun potensi pengembangan ekosistem riset dan industri berbasis inovasi di wilayah barat Indonesia.

“Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian awal dari konsolidasi gagasan besar pengembangan SDM, riset strategis, dan transformasi industri berbasis inovasi di Sumatera Utara, yang akan terus dikembangkan melalui forum akademik, kolaborasi lintas sektor, serta inisiatif strategis berkelanjutan di masa mendatang” tambahnya.

Acara dibuka oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Sistem Informasi, Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos., M.SP Dalam sambutannya mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab penting dalam menyiapkan SDM unggul, adaptif, dan berdaya saing guna menghadapi tantangan masa depan Indonesia dan dipandu oleh Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Rulianda Purnomo Wibowo SP, M.Ec., dan melibatkan peserta dari berbagai unsur akademik di lingkungan USU. (adz)

Berkaca dari Kasus Nadiem-Lembong-Sitepu, Janpatar: Penegak Hukum Harus Bijaksana

Dr Janpatar Simamora SH, MH., dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen periode kedua masa bakti 2024-2030 di Auditorium Fakultas Kedokteran, Senin (18/5/2026). Foto: Dok FH Universitas HKBP Nommensen
Dr Janpatar Simamora SH, MH., dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen periode kedua masa bakti 2024-2030 di Auditorium Fakultas Kedokteran, Senin (18/5/2026). Foto: Dok FH Universitas HKBP Nommensen

MEDAN, SumutPos.co- Penegakan hukum di negeri ini sedang menjadi sorotan publik. Konten media sosial berseliweran, menyuarakan ketimpangan praktik keadilan. Tom Lembong, Nadiem Makarim, dan Amsal Sitepu, hanya beberapa nama yang dianggap diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, para koruptor, tindakan oknum-oknum di pemerintahan yang merugikan rakyat seolah luput dari kacamata hukum.

Fakta ini tampaknya menjadi perhatian serius Dr Janpatar Simamora SH, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Senin 18 Mei 2026. Dalam pelantikannya menjadi dekan periode kedua masa bakti 2024-2030 di Auditorium Fakultas Kedokteran, Dr Janpatar menekankan pentingnya mengedepankan kualitas selama proses pendidikan.

“Tak cukup hanya pintar karena pintar berurusan dengan teori. Bijaksana diperlukan untuk implementasinya,” tegas pria yang sebentar lagi menyandang gelar akademis profesor ini.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana berarti menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, arif; tajam pikiran, pandai dan hati-hati, cermat dan teliti bila menghadapi kesulitan. “Terimakasih pada orangtua yang mempercayakan pendidikan anaknya di FH UHN,” ujar pria dikenal dekat dengan sejumlah tokoh nasional, terutama di bidang hukum ini.

Parlindungan Purba yang memberi sambutan mewakili para undangan, yakin Dr. Janpatar mampu mewujudkan niat baik tersebut. “Beliau ini saya kenal pekerja keras, pintar, dan humble,” sebut tokoh masyarakat yang baru saja dilantik menjadi Konsul Kehormatan Republik Korea ini.

Parlindungan lantas menawarkan kerja sama Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dengan sejumlah universitas di Korea Selatan. “Budaya Korea itu kerja cepat, terstruktur, dan disiplin. Pak Dekan, kita kerjasamakan hukum internasional dengan universitas di Korea Selatan,” ujarnya.

Dr. Janpatar Simamora dilantik menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk periode kedua, Senin 18 Mei 2026 di Lantai 6 Auditorium Fakultas Kedokteran. Pelantikan ini disaksikan undangan dari kalangan akademisi, pemerintahan msupun praktisi, serta internal kampus. Dr. Janpatar adalah alumni yang sering menjadi narasumber dalam diskusi hukum, serta terlibat dalam berbagai kajian pembentukan dam implementasi perundang-undangan. (rel/adz)

NasDem Sumut akan Telusuri, Pengamat: Rico Berpotensi Kena Sanksi

Ketidakhadiran Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam agenda nasional peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut Rico berada di luar negeri, kini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Utara turut angkat bicara.

Ketua DPW Partai NasDem Sumut Iskandar ST mengatakan, pihaknya masih menelusuri informasi terkait keberadaan Rico Waas yang disebut melakukan perjalanan ke luar negeri.

Menurutnya, hingga saat ini partai belum mendapatkan penjelasan resmi dari yang bersangkutan. “Kami belum mengetahui secara pasti terkait kabar tersebut. Informasi yang beredar masih akan kami telusuri terlebih dahulu,” ujar Iskandar kepada Sumut Pos, Minggu (17/5/2026).

Sebagai partai tempat Rico Waas bernaung sekaligus menjabat Wakil Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan.

NasDem, kata dia, memilih menunggu klarifikasi langsung dari Rico setelah kembali ke Indonesia. “Nanti setelah beliau kembali ke Indonesia, kami akan menelusuri dan meminta penjelasan langsung kepada yang bersangkutan,” katanya.

Iskandar juga meminta masyarakat tidak langsung berspekulasi terkait kabar yang berkembang di media sosial. Menurutnya, semua pihak perlu menunggu penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Untuk sementara ini itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kita tunggu dulu penjelasan resminya,” ujarnya.

Jadi Catatan Buruk

Pengamat politik dan pemerintahan Rafriandi Nasution menilai langkah Rico Waas pergi ke luar negeri pada momentum agenda prioritas nasional merupakan keputusan yang kurang tepat.

Menurut Rafriandi, aturan mengenai perjalanan luar negeri kepala daerah sebenarnya sudah sangat jelas diatur pemerintah pusat melalui mekanisme perizinan berjenjang.

“Setiap kepala daerah yang ingin melakukan kunjungan ke luar negeri wajib memperoleh izin dari Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Untuk wali kota dan bupati, mekanismenya juga melalui gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam konteks Sumatera Utara, Wali Kota Medan seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dan mengajukan izin kepada gubernur sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. “Selanjutnya gubernur akan meneruskan laporan atau permohonan tersebut ke tingkat pusat jika diperlukan,” katanya.

Rafriandi menilai persoalan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut etika politik pemerintahan dan komunikasi antarpejabat.

“Kalau melihat momentum, ini tentu tidak bijaksana. Apalagi bertepatan dengan program prioritas Presiden. Ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda seperti itu bisa menimbulkan persepsi negatif,” ujarnya.

Menurut dia, ketidakhadiran seorang kepala daerah dalam agenda nasional dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian terhadap program strategis pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi catatan buruk di mata pemerintah pusat.

“Seharusnya Rico Waas bisa memprioritaskan kehadiran dalam agenda tersebut, atau setidaknya berkoordinasi terlebih dahulu. Kalau pun harus berangkat, bisa dijadwalkan setelah kegiatan selesai,” katanya.

Lebih lanjut, Rafriandi menyebut kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi berpotensi dikenakan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Sanksinya bisa beragam, mulai dari teguran tertulis hingga pembinaan khusus. Ini bukan hal baru karena sebelumnya juga pernah terjadi pada kepala daerah di daerah lain,” jelasnya.

Meski begitu, ia mengakui tetap ada kemungkinan pertimbangan tertentu apabila perjalanan tersebut bersifat pribadi, mendesak, atau tidak menggunakan anggaran daerah. Namun menurutnya, koordinasi tetap tidak boleh diabaikan.

“Kalau sifatnya pribadi dan bukan menggunakan anggaran daerah, tentu ada pertimbangan lain. Tapi tetap saja, komunikasi dan koordinasi itu tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Rafriandi juga menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah.

“Dalam konteks politik pemerintahan, kepala daerah harus mampu menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat. Ini penting demi kelancaran program pembangunan di daerah,” ujarnya.

Ia bahkan melihat adanya indikasi lemahnya komunikasi politik antara Rico Waas dan Bobby Nasution yang menurutnya perlu segera diperbaiki. “Dua hal yang paling penting bagi seorang pemimpin itu adalah komunikasi dan koordinasi. Ini yang harus terus diperkuat,” ungkapnya.

Menurut Rafriandi, seorang kepala daerah, terutama pemimpin muda, perlu lebih terbuka terhadap masukan, memperkuat jaringan komunikasi, dan aktif membangun koordinasi dengan semua pihak.

“Pemimpin muda harus banyak mendengar, banyak berdiskusi, dan tidak merasa paling tahu. Networking juga penting untuk diperkuat,” pungkasnya. (san/ila)