29 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 33

Sekber Gerakan Oikumenis Sumut Desak Gubsu Segera Penuhi Janji Tutup PT TPL

KONFERENSI PERS: Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumut saat menggelar Konferensi Pers Tutup TPL, di Kantor JPIC Kapusin Medan, Senin (17/11) sore. Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos
KONFERENSI PERS: Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumut saat menggelar Konferensi Pers Tutup TPL, di Kantor JPIC Kapusin Medan, Senin (17/11) sore. Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatra Utara kembali menekan Pemerintah Provinsi Sumut agar menepati janji yang disampaikan saat aksi demonstrasi anti–PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada 10 November 2025 lalu. Desakan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor JPIC Kapusin Medan, Senin (17/11) sore.

Ketua Sekber, Pastor Walden Sitanggang mengaku, pada saat itu ia menerima pernyataan langsung dari Pj Sekda Provsu dan membuat sebuah rekomendasi, berisi bahwa Gubernur Bobby Nasution akan mengunjungi daerah konflik PT TPL dan mengagendakan pertemuan dengan Sekber.

“Sampai hari ini kami belum ada menerima skedul dari Pemprovsu, Gubernur Sumatera Utara akan memenuhi janjinya saat disampaikan oleh Pj Sekda Provsu,” kata Pastor Walden saat Konferensi Pers, di Kantor JPIC Kapusin Medan, Senin (17/11) sore.

Oleh karena itu, pihaknya menggelar konferensi pers guna menagih janji Pemprovsu dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Hal senada Perwakilan Sekber, Rokki Pasaribu yang merupakan Direktur KSPPM menegaskan, pihaknya mendesak Gubernur Sumut, Bobby Nasution untuk segera menerbitkan rekomendasi penutupan PT TPL ke pemerintah pusat.

“Kami mendesak agar Gubernur Bobby Nasution menerbitkan rekomendasi penutupan TPL ke pemerintah pusat, sehingga kalau itu sudah dilakukan tidak perlu lagi turun ke lokasi konflik atau bertemu sekber,” katanya.

Ia menegaskan, jika Gubernur Bobby sudah meneruskan rekomendasi ke Pemerintah Pusat. “Kami yang akan mendesak Pemerintah Pusat untuk menerbitkan penutupan atau pencabutan izin operasional PT TPL,” tegasnya.

Desakan serupa disampaikan Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul dan Jhontoni Tarihoran dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak.

Jhon meminta Gubernur Bobby segera merespons tuntutan masyarakat kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya untuk merekomendasikan penutupan PT TPL.

“Hal itu menghindari kerugian demi kerugian yang akan terjadi di tengah masyarakat Sumut akibat keberadaan PT TPL selama 30 tahun lebih, menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang ada konsesinya,” katanya.

Lamsiang bahkan menyatakan, bahwa PT TPL lebih bermanfaat ditutup daripada beroperasi karena menimbulkan banyak persoalan.

Ia membeberkan, sudah sangat banyak kerugian akibat kehadiran PT TPL, seperti kerusakan lingkungan dengan tanaman onokultur eucalyptus, kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

“Tetapi anehnya, Perusahaan TPL malah mengaku merugi dalam laporan terakhir yang berarti tidak menghasilkan apa-apa bagi negara. Sementara selama ini, TPL telah mencaplok lahan masyarakat yang sudah ada di sana sejak ratusan tahun bahkan sebelum TPL hadir,” pungkasnya.

Sebelumnya, terkait permintaan massa yang melakukan aksi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (10/11/2025), PT Toba Pulp Lestari (TPL) memberikan klarifikasi. Corporate Communication Head PT TPL, Salomo Sitohang, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional.

“Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, PT TPL berkomitmen menjalin komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui berbagai dialog, sosialisasi, dan program kemitraan yang melibatkan Pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan sosial ini dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Salomo.

TPL juga menolak tuduhan bahwa operasional perusahaan menjadi penyebab bencana ekologi. Menurut Salomo, seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan pemerintah yang berwenang.

“Seluruh kegiatan operasional dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. (dwi/ram)

KAI Sumut Buka Penjualan Tiket Nataru

KERETA API: Para penumpang kereta api saat bersiap berangkat ke daerah tujuan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara (KAI Divre I Sumut) resmi membuka penjualan tiket untuk perjalanan kereta api tanggal 1 Januari 2026.
KERETA API: Para penumpang kereta api saat bersiap berangkat ke daerah tujuan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara (KAI Divre I Sumut) resmi membuka penjualan tiket untuk perjalanan kereta api tanggal 1 Januari 2026.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara (KAI Divre I Sumut) resmi membuka penjualan tiket untuk perjalanan kereta api tanggal 1 Januari 2026.

Pemesanan tiket pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 sudah dapat dilakukan sejak H-45 melalui aplikasi Access by KAI, situs kai.id, serta seluruh channel penjualan resmi lainnya.

Manager Humas KAI Divre I Sumut M. As’ad Habibuddin, dalam keterangannya, Senin (17/11/2025) menyampaikan bahwa pola peningkatan jumlah penumpang pada periode libur panjang diperkirakan akan kembali terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, masyarakat diimbau untuk mengecek ketersediaan tiket dan merencanakan perjalanan lebih awal.

”Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan kereta api yang nyaman dan tepat waktu sejak jauh-jauh hari,” kata As’ad.

As’ad menambahkan, calon penumpang perlu memastikan kembali tanggal dan jam keberangkatan, rute stasiun asal dan tujuan, serta ketelitian dalam menginput data penumpang saat melakukan pemesanan.

Menjelang hari keberangkatan, ia juga mengingatkan agar penumpang tiba lebih awal di stasiun. “Kehadiran lebih awal sangat penting untuk menghindari antrean panjang yang kerap terjadi pada masa liburan Nataru,” imbuhnya.

Adapun tiket yang sudah tersedia pada H-45 adalah tiket kereta api jarak jauh, yakni KA Sribilah Utama relasi Medan–Rantau Prapat PP dan KA Putri Deli relasi Medan–Tanjung Balai PP.

Sementara itu, tiket kereta api lokal, seperti KA Siantar Ekspres relasi Medan–Siantar PP dan KA Datuk Belambangan relasi Tebingtinggi–Lalang PP, dapat dipesan mulai H-7 sebelum keberangkatan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan dan perjalanan kereta api, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121, WhatsApp 081-122-233-121, email cs@kai.id, atau media sosial resmi @KAI121.

Dengan dibukanya pemesanan tiket lebih awal, KAI berharap arus mobilitas masyarakat pada periode Nataru dapat terkelola dengan lebih baik dan perjalanan berlangsung aman serta nyaman.(san/ila)

Pemko Medan Perkuat Sinergi Keamanan

AUDIENSI: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Pangkosek Hanudnas I yang dipimpin Asisten Operasi Kosek I Letkol. Pnb. Setyo Budi Pulungan, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (17/11/2025).
AUDIENSI: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Pangkosek Hanudnas I yang dipimpin Asisten Operasi Kosek I Letkol. Pnb. Setyo Budi Pulungan, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (17/11/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemko sebagai ibu kota provinsi untuk menjaga bersinergi dengan seluruh instansi pertahanan dan keamanan.

“Menjaga kota bukan hanya tugas satu lembaga, tetapi kerja bersama lintas institusi,” ucap Wali Kota saat menerima audiensi Pangkosek Hanudnas I yang dipimpin Asisten Operasi Kosek I Letkol. Pnb. Setyo Budi Pulungan, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (17/11/2025).

Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus membahas penguatan sinergi dalam keamanan dan pelayanan masyarakat di Medan.

Rico Waas menekankan pentingnya kolaborasi strategis, mulai dari pengamanan wilayah, kegiatan bersama masyarakat, hingga pembinaan kedisiplinan personel.

Ia secara khusus menyoroti peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilainya perlu terus memperkuat kerja sama dengan instansi pertahanan.

“Semangat dan jiwa korsa para personel Satpol PP dan Damkarmat perlu terus tumbuh. Melihat kedisiplinan rekan-rekan TNI bisa menjadi motivasi besar bagi mereka,” ujar Wali Kota yang saat itu didampingi Kasat Pol PP Muhammad Yunus dan Plt Kadis Damkarmat Wandro Abadi Agnellus Malau.

Rico Waas juga berharap sinergi yang terbangun dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih humanis. “Saat ini masyarakat semakin terbuka terhadap informasi dan menuntut pendekatan persuasif, termasuk dalam penertiban PKL maupun pelaksanaan peraturan daerah,” tambahnya.

Menurutnya kegiatan bersama seperti olahraga, edukasi, hingga latihan teknis dapat membantu meningkatkan pemahaman publik mengenai peran instansi dalam menjaga keamanan wilayah.

“Ancaman terus berkembang, mulai ancaman siber hingga penggunaan pesawat tanpa awak. Masyarakat perlu memahami bagaimana kita menjaga daerah dari berbagai potensi ancaman,” katanya.

Letkol. Pnb. Setyo Budi Pulungan menyampaikan, Kosek Hanudnas I kini semakin membuka diri kepada masyarakat. Ia mencontohkan, kawasan markas yang dulu terbatas kini menjadi ruang olahraga warga setiap sore, mulai dari tenis, panahan, hingga sepak bola.

Setyo juga mengungkapkan ketertarikan Kosek dalam mendukung sektor UMKM. Kosek menyediakan area khusus bagi pelaku UMKM setiap Minggu pagi di kawasan Car Free Day.

“Kami sangat terbuka bekerja sama. Pelatihan damkar yang sudah kita lakukan bahkan mendapat apresiasi dari Panglima,” ucapnya. (map/ila)

Operasi Zebra Toba 2025 Digelar Serentak di Sumut

APEL: Wakapolres Tebingtinggi Kompol Rudi Syahputra, bersama jajaran TNI, Sat Brimob, dan personel lintas instansi melakukan pengecekan pasukan dan sarana prasarana pada Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2025 di Mapolres Tebingtinggi, Senin (17/11/2025).
APEL: Wakapolres Tebingtinggi Kompol Rudi Syahputra, bersama jajaran TNI, Sat Brimob, dan personel lintas instansi melakukan pengecekan pasukan dan sarana prasarana pada Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2025 di Mapolres Tebingtinggi, Senin (17/11/2025).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) serentak menggelar Operasi Kepolisian Zebra Toba 2025. Polres Tebingtinggi sebelumnya menggelar apel gelar kesiapan pasukan yang dipimpin oleh Wakil Kepala Polisi Resort (Wakapolres) Tebingtinggi Kompol Rudi Syahputra, di Lapangan Apel Mapolres Tebingtinggi, Senin (17/11).

Kegiatan dihadiri oleh para pejabat utama Polres Tebingtinggi, para kapolsek, perwira, dan seluruh personel Polres. Selain itu, hadir pula unsur TNI, Sat Brimob Yon B, Subdenpom, Jasa Raharja, Satpol PP Kota Tebing Tinggi, serta Dinas Perhubungan sebagai bentuk sinergi lintas sektoral dalam mendukung pelaksanaan operasi.

“Agar seluruh personel mengedepankan profesionalisme, sikap humanis, dan integritas dalam setiap tindakan.

Penegakan hukum diharapkan lebih modern dan transparan serta mengutamakan penindakan berupa teguran bagi pelanggaran tertentu yang masih dapat dibina. Seluruh kegiatan operasi, baik preemtif, preventif maupun penindakan, harus sesuai dengan SOP,” tegas Wakapolres Tebingtinggi Kompol Rudi Syahputra.

Sementara di Labuhanbatu, Wakapolres Labuhanbatu Kompol H Matondang menegaskan Operasi Zebra Toba 2025 merupakan upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.

“Operasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membangun budaya tertib saat berkendara,” ujar Kompol H Matonda saat memimpin gelar Apel Pasukan Operasi Kewilayahan Zebra Toba 2025 di Lapangan Apel Polres Labuhanbatu, Jalan MH Thamrin Rantauprapat.

“Polres Labuhanbatu berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, memastikan setiap aktivitas berlalu lintas berlangsung aman dan nyaman. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” ungkapnya.

Melalui Operasi Zebra Toba 2025 ini, Polres Labuhanbatu berharap terciptanya budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Sementara, Polres Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2025 di Lapangan Apel Mako Polres Sergai, Senin (17/11) pagi. Apel dipimpin Wakapolres Sergai Kompol Rudy Candra, SH MH mewakili Kapolres Sergai AKBP Jhon Sitepu SIK MH.

Dalam amanatnya, Wakapolres Sergai menekankan bahwa Operasi Zebra merupakan agenda nasional Korlantas Polri untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Operasi Zebra Toba 2025 ini merupakan agenda nasional untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami menekankan seluruh personel agar bekerja dengan profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat,” ujarnya.

Masing-masing Polres jajaran Polda Sumut kemudian membacakan amanat Kepala Kepolisian Sumatera Utara (Kapolda Sumut).

Dalam amanatnya, Kapolda Sumut menegaskan bahwa Operasi Zebra Toba 2025 digelar untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Sumatera Utara.

Kapolda menyampaikan bahwa berdasarkan data Januari hingga Oktober 2025, terdapat 73.335 pelanggaran lalu lintas atau turun 39 persen dibanding tahun 2024. Sementara itu, 5.475 kasus kecelakaan lalu lintas tercatat selama 2025, menunjukkan penurunan 3,5 persen dari tahun sebelumnya.

Meski terjadi penurunan, potensi kerawanan lalu lintas masih cukup tinggi sehingga diperlukan langkah strategis dan sinergi berkelanjutan. Operasi Zebra Toba 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 November 2025, dengan melibatkan 1.528 personel, terdiri dari 100 personel Satgas Polda dan 1.428 personel Satgas Polres jajaran. (mag-3/fdh/fad)

Operasi Zebra Toba 2025, Poldasu Tekankan Profesionalitas dan Humanis

APEL: Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan 'Zebra Toba 2025', di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Senin (17/11). Istimewa/Sumut Pos
APEL: Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan 'Zebra Toba 2025', di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Senin (17/11). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan ‘Zebra Toba 2025’, di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Senin (17/11).

Apel dipimpin Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana yang hadir mewakili Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Apel tersebut dihadiri jajaran Forkopimda dan berbagai instansi terkait, mulai dari TNI, Jasa Marga, Jasa Raharja, Satpol PP, Dishub Provsu, hingga PT JMKT. Seluruh unsur yang terlibat menegaskan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan operasi yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 17-30 November 2025.

Dalam amanat Kapolda Sumut yang dibacakan Wakapolda Rony, disampaikan bahwa situasi keamanan dan keselamatan lalu lintas di Sumut masih memerlukan perhatian serius. “Meski terjadi perbaikan dibanding tahun sebelumnya, potensi kerawanan tetap tinggi,” katanya.

Adapun, data Kamseltibcarlantas dari Januari-Oktober 2025, menunjukkan 73.335 pelanggaran lalu lintas, turun 39 persen dari tahun 2024. Dan 5.475 kecelakaan lalu lintas, turun 3,5 persen dari periode sebelumnya.

“Meskipun terdapat perbaikan, data ini menunjukkan bahwa potensi kerawanan lalu lintas masih cukup tinggi dan memerlukan langkah strategis serta upaya berkelanjutan dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas,” tegasnya.

Operasi Zebra Toba 2025 melibatkan total 1.528 personel, terdiri dari 100 personel Satgas Polda Sumut dan 1.428 personel Satgas Polres Jajaran. Operasi tahun ini mengusung tema ‘Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Pelaksanaan Ops Lilin 2025’.

Apel gelar pasukan ini bertujuan, memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta penguatan sinergi lintas sektoral. Rony menyebutkan, pentingnya pelaksanaan operasi yang humanis dan transparan sejalan dengan Reformasi Polri.

Beberapa arahan penting Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, yakni penegakan hukum mengedepankan ETLE serta penindakan secara modern. Pelanggaran tertentu cukup diberikan teguran, selama masih dapat dibina.

Selanjutnya, seluruh kegiatan harus sesuai SOP, mulai preemtif, preventif, hingga penindakan. Dan tidak ada toleransi bagi personel yang melakukan penyimpangan atau kontra produktif. “Saya tegaskan, jangan sampai tindakan yang tidak sesuai prosedur mencederai kepercayaan publik dan menghambat tujuan mulia operasi,” tegasnya lagi.

Ia juga mengajak seluruh personel menjadikan pelaksanaan operasi sebagai momentum mendekatkan diri kepada masyarakat melalui edukasi yang berkesinambungan. Tujuannya, meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat Sumut.

“Mari kita wujudkan operasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Keberhasilan menciptakan Kamseltibcarlantas adalah wujud nyata pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” ajaknya.

Operasi Zebra Toba menjadi langkah awal penguatan kesiapan Polda Sumut menjelang Ops Lilin 2025. Harapannya, operasi ini mampu memberikan dampak nyata dengan menekan pelanggaran, menurunkan kecelakaan, dan membangun budaya tertib lalu lintas di masyarakat.

Mengakhiri amanat, Rony menyampaikan doa agar seluruh personel diberi perlindungan dan keselamatan dalam menjalankan tugas. “Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (dwi/ila)

Dalami Strategi Pertahanan dan Pendidikan di Singapura, Bupati Sergai Dapat Pembekalan dari Menteri Chan Chun Sing

PEMBELAJARAN: Peserta KPPD Lemhannas RI Angkatan II, termasuk Bupati Sergai Darma Wijaya, mengikuti sesi pembelajaran bersama narasumber di Singapura, Sabtu (15/11). ( IST )
PEMBELAJARAN: Peserta KPPD Lemhannas RI Angkatan II, termasuk Bupati Sergai Darma Wijaya, mengikuti sesi pembelajaran bersama narasumber di Singapura, Sabtu (15/11). ( IST )

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya bersama peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI mendalami strategi pertahanan dan pendidikan di Singapura. Di sana, rombongan mendapat pembekalan langsung dari Menteri Pertahanan Singapura yang juga mantan Menteri Pendidikan, Mr Chan Chun Sing, Sabtu (15/11).

Melalui pesan WhatsApp, Bupati Sergai menyampaikan bahwa Mr Chan merupakan salah satu figur kunci dalam pembaruan sistem pendidikan Singapura.
Saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dari Mei 2021 hingga Mei 2025, ia dikenal sebagai tokoh yang mendorong lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat, serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh peserta didik dengan berbagai kemampuan dan minat.

“Beliau memperkuat pengembangan profesional bagi para pendidik dan memperdalam kemitraan antara sekolah dan industri, sehingga dunia pendidikan relevan dengan kebutuhan tenaga kerja masa depan,” ujar Darma Wijaya.

Sebelum memimpin sektor pendidikan, Mr Chan tercatat memegang sejumlah jabatan strategis dalam pembangunan ekonomi Singapura. Dari Mei 2018 hingga Mei 2021, ia menjabat sebagai Minister for Trade and Industry, meratifikasi Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta memperkuat kerja sama internasional di bidang ekonomi digital.

Tak hanya itu, Mr Chan juga berperan penting dalam sektor sosial dan ketenagakerjaan. Ia menjabat sebagai Deputy Chairman di People’s Association dari 2015 hingga 2021, memimpin berbagai program yang bertujuan mempererat kohesi sosial masyarakat.
Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai Secretary-General National Trades Union Congress (NTUC), memperluas jaringan gerakan buruh untuk mewakili seluruh pekerja di Singapura.

“Beliau pernah menjabat sebagai Minister for Social and Family Development, Acting Minister for Community Development, Youth and Sports, Second Minister for Defence, hingga Minister of State for Information, Communications and the Arts,” lanjut Bupati Sergai.

Karier Mr Chan tak bisa dilepaskan dari latar belakang militernya. Mengabdi di Singapore Armed Forces (SAF) sejak 1987 hingga 2011, ia pernah menjabat sebagai Chief of Army sebelum mengakhiri dinas militernya untuk maju dalam Pemilihan Umum 2021. Ia kemudian terpilih sebagai Member of Parliament untuk Tanjong Pagar Group Representation Constituency.

Prestasi Mr Chan juga dibuktikan dengan berbagai penghargaan akademik dan profesional. Ia merupakan penerima SAF (Overseas) dan President’s Scholarship, serta meraih gelar First Class Honours bidang Ekonomi dari Christ’s College, Cambridge University, Inggris. Pada 1998, ia dianugerahi Distinguished Master Strategist Award oleh US Army Command and General Staff College. Tahun 2005, ia menyelesaikan Sloan Fellows Programme di Massachusetts Institute of Technology (MIT) melalui Lee Kuan Yew Scholarship.

Menurut Bupati Sergai, pengalaman dan rekam jejak internasional Mr Chan menjadikannya sosok yang sangat tepat menjadi narasumber bagi peserta KPPD Lemhannas RI.

“Dengan segudang prestasi beliau, peserta KPPD bisa banyak belajar tentang kepemimpinan, strategi pertahanan, pendidikan, dan ekonomi,” ujar Darma Wijaya.

Darma Wijaya juga menyoroti sisi humanis dari pemimpin Singapura tersebut. “Yang tidak kalah menarik, Mr Chan yang lahir pada 1969 memiliki hobi membaca dan olahraga lari. Hobinya tidak jauh berbeda dengan saya yang gemar sepak bola, bersepeda, dan berlari, serta Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan yang juga senang bermain sepak bola dan joging,” pungkasnya. (fad/azw)

Sambut Kajari Tebingtinggi yang baru, Satria Abdi, Pemuka Agama dan Masyarakat Gelar Upah-upah

SAMBUTAN: Kajari Tebingtinggi Satria Abdi foto bersama Ketua MUI dan unsur forkopimda dalam acara sambutan di Gedung Hj Sawiyah, Jalan Sutomo, Kelurahan Rambung, Senin (27/11).
SAMBUTAN: Kajari Tebingtinggi Satria Abdi foto bersama Ketua MUI dan unsur forkopimda dalam acara sambutan di Gedung Hj Sawiyah, Jalan Sutomo, Kelurahan Rambung, Senin (27/11).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tebingtinggi bersama para pemuka agama dan pemuka masyarakat menyelenggarakan kegiatan Penyambutan dan Upah-upah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi yang baru, Satria Abdi di Gedung Hj Sawiyah, Jalan Sutomo, Kelurahan Rambung, Senin (27/11).

Kegiatan dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat Islam, serta perwakilan KUA dan MUI kecamatan se-Kota Tebingtinggi. Acara itu pun berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Acara diawali dengan tarian persembahan dilanjutkan pembacaan ayat suci Alquran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta laporan kegiatan oleh Sekretaris Umum MUI, Hasbie Ashshiddiqi, selaku ketua pelaksana.

Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan dukungan masyarakat terhadap pejabat penegak hukum yang bertugas di Kota Tebingtinggi.

Ketua Umum MUI, Akhyar Nasution, dalam sambutannya menegaskan bahwa MUI mendukung penuh upaya penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berintegritas, serta siap bersinergi dengan seluruh unsur pemerintah dan aparat penegak hukum.

Prosesi upah-upah kemudian dilaksanakan sebagai simbol doa dan harapan bagi kelancaran tugas Kajari yang baru.

Dalam sambutannya, Kajari Tebingtinggi Satria Abdi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan penyambutan dari para tokoh agama dan masyarakat, serta menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan integritas, profesionalitas, dan menjunjung tinggi penegakkan hukum di Kota Tebingtinggi. Kegiatan ditutup dengan doa dan tarian. (mag-3/azw)

BPK Wilayah II Laksanakan Program Revitalisasi Selendang Manduaro di Tapteng

BERSAMA: Peserta foto bersama usai menyulam Selendang Manduaro menggunakan benang kelingkan, di Desa Pasarsorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Tapteng. Istimewa/Sumut Pos
BERSAMA: Peserta foto bersama usai menyulam Selendang Manduaro menggunakan benang kelingkan, di Desa Pasarsorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Tapteng. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah II sedang melaksanakan Program Revitalisasi Selendang Manduaro di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Hal ini sebagai upaya menghidupkan kembali salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) masyarakat etnik Pesisir yang selama lebih dari tiga dekade tidak lagi diproduksi.

Selendang Manduaro selama ini tetap digunakan dalam berbagai ritus daur hidup, mulai dari kelahiran, prosesi meminang, pernikahan, tujuh bulanan, hingga upacara kematian. Namun proses pembuatannya berhenti sejak awal 1990 an, sehingga masyarakat hanya mengandalkan selendang warisan dari generasi sebelumnya.

Program ini berangkat dari hasil Inventarisasi OPK yang dilaksanakan pada Agustus 2025 oleh tim BPK Wilayah II yang terdiri dari Dharma Kelana Putra, Widiyanto, Ahmed Fernanda Desky, dan Nurdin Ahmad Tanjung.

Inventarisasi tersebut menemukan, bahwa satu-satunya perajin yang masih menguasai teknik sulam Manduaro, yakni Muriati Situmeang dari Rumah Sulam Umak Haftsa, di Desa Pasar Sorkam, Tapteng. Namun, produksi selendang Manduaro tidak dapat dilanjutkan, karena bahan utamanya, yaitu benang kelingkan (dalam Bahasa setempat disebut kalengkang) dan jarum khusus sudah tidak tersedia di Indonesia sejak Tahun 1990 an.

Benang kelingkan merupakan benang logam halus yang dalam tradisi lain dikenal dengan berbagai nama, diantaranya clinquant (Prancis), badla (India), dan keringkam (Serawak). Meskipun bahan dan peralatannya tidak ada, namun pengetahuan tentang teknik penyulamannya masih tersimpan kuat dalam ingatan para perempuan etnis Pesisir.

Berdasarkan temuan tersebut, tim merekomendasikan agar Selendang Manduaro direvitalisasi melalui penyediaan kembali bahan dan peralatan khusus, pembaruan sarana seperti meja pemidangan, penataan ulang merek dan visual, serta penguatan teknik produksi melalui rangkaian pelatihan. Rekomendasi ini direalisasikan pada November 2025 melalui tiga agenda utama, yakni Inventarisasi Pengayaan Motif, Pelatihan Teknik Dasar Sulam Manduaro, serta Pameran Hasil Revitalisasi.

Tahap Inventarisasi Pengayaan Motif berlangsung pada 2-17 November 2025, dan nantinya akan menghasilkan buku motif berbasis pengetahuan pelaku tradisi, dokumentasi selendang lama, temuan lapangan, dan adaptasi motif dari nisan tradisional di Barus dan Sorkam.

Sebelumnya, pelatihan teknik dasar Sulam Manduaro juga telah diselenggarakan pada 12-14 November 2025, di Rumah Sulam Umak Haftsa, Desa Pasarsorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Tapteng.

Pelatihan dilaksanakan secara intensif di Rumah Sulam Umak Haftsa selama tiga hari tersebut, dan setelah itu dilanjutkan dengan praktik mandiri di rumah masing-masing selama dua minggu.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat (community development), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pemelihara pengetahuan budaya. Perajin, tokoh adat, dan generasi muda terlibat aktif sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga produksi karya. Sehingga proses revitalisasi tidak hanya menghidupkan kembali keterampilan menyulam Manduaro, tetapi juga memastikan keberlanjutannya melalui transfer pengetahuan antargenerasi.

Dalam kerangka itu, intervensi BPK Wilayah II bersifat resusitatif, yaitu mengembalikan nadi tradisi agar dapat berkembang kembali oleh masyarakat pendukungnya. Pembukaan seremonial pelatihan turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain tokoh adat dan tokoh masyarakat, Kepala Desa Pasarsorkam, Lurah Binasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan (Kabid Kebudayaan), serta perwakilan muspika setempat. Beberapa momen penting terjadi selama pelatihan.

Ketika BPK Wilayah II kembali membawa sampel benang kelingkan, para pelaku tradisi menyambutnya dengan haru. Benang logam berkilau tersebut membangkitkan memori masa ketika sulaman Manduaro masih hidup di tengah masyarakat.

“Sudah lama kami tak membuat ini. Begitu kulihat benangnya, kucari jarum mamakku tapi sudah hilang entah ke mana,” ujar salah seorang peserta, Muriati Situmeang, Senin (17/11).

Sementara itu, Takdir Piliang, suami dari perajin, Muriati Situmeang menuturkan, sejak ia menikah, belum pernah ia melihat istrinya menyulam menggunakan benang kelingkan tersebut. “Sejak aku nikah, belum pernah aku lihat dia menyulam pakai benang ini,” tuturnya dengan rasa haru.

Kemudian, sampel benang tersebut diuji pada kain sifon merah dan menjadi selendang Manduaro pertama yang dibuat kembali setelah lebih dari 30 tahun.

Program ini awalnya menargetkan 20 peserta, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga lebih dari 30 penyulam bergabung, termasuk 16 peserta berusia di bawah 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya memulihkan keterampilan, tetapi juga membuka ruang regenerasi bagi kaum milenial dan Gen Z.

Rangkaian revitalisasi ditutup dengan pameran karya selendang Manduaro dan dokumentasi proses, yang menjadi medium diseminasi kepada publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai budaya dan potensi pengembangannya.
Seluruh karya dan dokumentasi akan dibawa ke Kantor BPK Wilayah II sebagai bagian dari galeri budaya yang menampilkan OPK dan objek diduga Cagar Budaya di Sumatera Utara (Sumut).

Di tempat terpisah, Kepala BPK Wilayah II, Sukronedi mengaku optimistis dengan antusiasnya peserta menyulam menggunakan benang kelingkan untuk membuat Selendang Manduaro.

“Melalui kolaborasi, komitmen masyarakat, dan regenerasi yang mulai tumbuh, Selendang Manduaro dapat kembali hidup dan berkembang sebagai identitas budaya masyarakat Pesisir Tapteng,” kata Sukronedi. (dwi/azw)

Diminta Tangani Gepeng, Dinsos Binjai Harus Kolaborasi Lintas Instansi

CENDERAMATA: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, saat memberikan cenderamata kepada anggota Korpri yang purnatugas.(Dokumen Diskominfo Binjai)
CENDERAMATA: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, saat memberikan cenderamata kepada anggota Korpri yang purnatugas.(Dokumen Diskominfo Binjai)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Binjai diminta untuk menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) dengan kolaborasi lintas instansi. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, saat memimpin apel gabungan, Senin (17/11).

Pada kesempatan itu, Jiji, sapaan karib Hasanul Jihadi, menjelaskan, Dinsos Binjai sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, diharapkan dapat bersinergi lintas instansi untuk penanganan gepeng dan ODGJ. Termasuk bersinergi dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD Djoelham, dan Disdukcapil.

“Dinsos memegang peran penting dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat,” ungkap Jiji pada apel yang pelaksananya adalah Dinsos Binjai tersebut.

“Setiap program harus dilakukan dengan hati dan tanggung jawab,” sambungnya.

Dia juga menekankan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Akurasi data adalah kunci. Bantuan harus diterima warga yang benar-benar berhak,” tegasnya.

Berbagai program lainnya turut disoroti, termasuk graduasi 927 keluarga penerima bantuan yang tidak lagi layak, inovasi Pelayanan Khusus Jumat Berkah (Peluk Sejahtera), bantuan kemalangan kematian, hingga penanganan pengungsi Rohingya.

“Pemko Binjai terus mendukung penuh program-program sosial. Mari bekerja dengan integritas, gotong royong, dan hati nurani demi mewujudkan Binjai yang lebih sejahtera,” imbau Jiji.

Dalam kesempatan tersebut, Jiji juga menyerahkan cenderamata kepada 13 anggota Korpri yang akan memasuki masa purnatugas.

“Masa purnatugas adalah prestasi membanggakan. Terima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan,” pungkasnya. (ted/saz)

Inspektorat Binjai Benahi Pelayanan Publik OPD, Dapat Laporan Lurah Tidak di Tempat saat Jam Dinas

Istimewa DAMPINGI: Inspektorat Binjai saat mendampingi Ombudsman di Dinas Pendidikan Kota Binjai.
Istimewa DAMPINGI: Inspektorat Binjai saat mendampingi Ombudsman di Dinas Pendidikan Kota Binjai.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Inspektorat Kota Binjai yang dipimpin kepala baru, Heny Sitepu, langsung tancap gas membenahi pelayanan publik pada sejumlah perkantoran yang memberikan layanan kepada masyarakat.

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Binjai ini, baru menjabat sekitar tiga pekan. Dia pun sudah berkeliling ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dengan memberi penekanan terhadap pelayanan publik.

“Kemarin bersama Ombudsman sudah ke beberapa dinas yang menjadi objek penilaian,” ungkap Heny, Senin (17/11).
Beberapa dinas dimaksud, seperti rumah sakit umum daerah, dinas pendidikan, dan dinas sosial.

“Dengan dinas-dinas ini, kami berkoordinasi untuk membenahi pelayanan publik. Fungsi Inspektorat itu adalah pengawasan, pembinaan, dan audit,” jelas Heny.

Dengan baru menjabat beberapa pekan, Heny sudah menjalankan pengawasannya terhadap sejumlah OPD yang ada di Kota Binjai. Tak ketinggalan, pengawasan melekat juga sudah dilakukan terhadap anggotanya.

Bahkan ke depannya, dia bakal mengawasi sejumlah OPD yang menjadi sorotan dan merealisasikan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti dinas pendidikan serta dinas pekerjaan umum dan tata ruang. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta kerugian negara yang terjadi.

“OPD yang merealisasikan anggaran dengan bersentuhan langsung kepada masyarakat, akan kami awasi dan dampingi,” tutur Heny lagi.
Namun begitu, lanjut Heny, poin utama yakni melakukan pembinaan terhadap OPD yang memberikan pelayanan publik. Sebab dia sering mendapat laporan, kantor kelurahan hanya buka setengah hari. Sementara jam kerja itu berakhir hingga sore.

“Pelayanan publik yang menyentuh masyarakat seperti kantor lurah itu harus dibenahi. Saya mendapat laporan dari masyarakat, lurah tidak di kantor saat jam kerja,” bebernya.

Ketika mendapat temuan seperti itu, Inspektorat Binjai lebih dulu akan melakukan pembinaan.

“Jika pembinaan yang terus menerus dilakukan tidak membuahkan hasil, Inspektorat Binjai akan menindaklanjuti dengan memberi rekomendasi kepada pimpinan,” pungkas Heny. (ted/saz)