26 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 37

Kemenag Tebingtinggi Gelar Sosialisasi Teknis Penyusunan Keputusan

BERSAMA: Kepala Kemenag Kota Tebingtinggi Muhammad David Saragih (tengah), dan jajaran, diabadikan bersama narasumber, Kamis (13/11).(Azan Purba/Sumut Pos)
BERSAMA: Kepala Kemenag Kota Tebingtinggi Muhammad David Saragih (tengah), dan jajaran, diabadikan bersama narasumber, Kamis (13/11).(Azan Purba/Sumut Pos)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tebingtinggi menggelar Sosialisasi Teknis Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya (IHL) serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (Sindi) di Aula Kantor Kemenag Kota Tebingtinggi, Kamis (13/11).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Tebingtinggi Muhammad David Saragih. Dalam arahannya, David menekankan pentingnya pemahaman regulasi dan kemampuan adaptasi ASN terhadap perkembangan sistem digital dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Acara diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama, serta doa bersama. Turut hadir pejabat jajaran Kemenag Kota TebingTinggig, Kasubbag TU Chairuddin, Kasi Penmad Muhammad Hatta Purba, Kepala Bimas Islam Tagor Mulia Siregar, Kepala MAN Syamsuddin Harahap, dan Kepala KUA Kecamatan Rambutan Muhammad Amin Lubis.

Adapun para narasumber dari Kemenag Sumut, yakni Syafaruddin Lubis, yang membawakan materi tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pengawasan Orang Asing Bidang Agama. Sementara Ahmad Rizky Sadli Ritonga, dengan materi Teknik Penyusunan Keputusan dan IHL pada Kementerian Agama. Serta Permatasari Polina Sitompul, yang memaparkan Sosialisasi Aplikasi Sindi (Sistem Digital).

Dalam sambutannya, Kepala Kemenag Kota Tebingtinggi, Muhammad David Saragih menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, atas partisipasinya dalam kegiatan tersebut. Dia menyebutkan, sosialisasi dan bimtek ini menjadi momentum penting bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi serta memperdalam pemahaman terhadap peraturan dan instrumen hukum yang berlaku di lingkungan Kemenag.

“Ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena melalui sosialisasi ini, para ASN dapat memperdalam pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,” tegas David.

Lebih lanjut, David menegaskan, keberadaan peraturan dan instrumen hukum merupakan pedoman penting dalam menjaga tertib administrasi serta kepastian hukum bagi ASN dalam bekerja.

“Peraturan adalah alat untuk menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum bagi ASN dalam bekerja. Maka setiap aparatur wajib memahaminya,” jelasnya.

Di akhir arahannya, David menekankan pentingnya adaptasi ASN terhadap perkembangan teknologi informasi, terutama dalam pengelolaan data kedinasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan berlangsung hingga sore hari, dan ditutup dengan doa bersama, serta pesan penutup dari Kepala Kemenag Kota Tebingtinggi.

Melalui kegiatan sosialisasi dan bimtek ini, jajaran Kemenag Kota Tebingtinggi diharapkan semakin profesional, transparan, dan adaptif, terhadap perkembangan sistem informasi digital, guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berintegritas. (mag-3/saz)

Harapan Warga Desa Pujimulyo, Sunggal, Cabut Izin PT LIN

DEMONSTRASI: Warga Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, saat melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (13/11).(Istimewa)
DEMONSTRASI: Warga Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, saat melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (13/11).(Istimewa)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, melakukan aksi demonstrasi ke Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (13/11). Kehadiaran massa sekitar puluhan orang itu, berharap, agar izin PT Leomas Inti Nawasena (LIN) dicabut. Pasalnya, warga yang bermukim di sekitar pabrik tidak tahan dengan dampak dari kehadiran perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan inti kelapa sawit tersebut.

Diketahui, protes warga yang tinggal di sekitar perusahaan ini, juga sudah berulang kali viral di media sosial (medsos) sebelumnya.
Saat melakukan aksi, massa datang dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan keluhan-keluhan mereka. Selain harus merasakan kebisingan, warga juga menulis, mereka harus merasakan limbah asap pekat setiap hari. Mereka menganggap, pihak terkait sudah tutup mata, karena keluhan mereka sampai sekarang tidak juga ditindaklanjuti.

Seorang pelaku aksi, yang saat itu juga berorasi, adalah nenek Marinem. Dengan memegang microphone, wanita berusia 67 tahun itu, tampak begitu semangat menyampaikan keluhan. Dia mengaku warga asli Desa Pujimulyo, namun baru kali ini merasa terusik.

“Malam enggak bisa tidur, sesak nafas, buat enggak bisa tidur. Bau juga menyengat sejak berdirinya PT Leomas. Kami minta semoga bapak (dewan) bisa membantu kami,” ungkap Marinem, seraya menyebutkan, kediamannya dengan perusahaan hanya berjarak tiga rumah.

Hal yang tidak jauh berbeda, juga disampaikan Ayu (38). Dia mengaku, sejak perusahaan beroperasi, anak-anak jadi enggak bisa belajar dengan tak tenang saat berada di rumah. Selain itu mereka sulit untuk tidur malam.

“Kami tak minta yang macam-macam pak. Kami minta kenyamanan dan kesehatan kami kembali,” jelas Ayu, yang jarak rumahnya hanya 20 meter dari perseroan.

Setelah berorasi sekitar 20 menit, aspirasi massa langsung ditampung oleh anggota Komisi 2 DPRD Deliserdang. Setelah perwakilan warga diterima, beragam hal kembali mereka sampaikan. Mereka pada intinya meminta agar perusahaan bisa ditutup dan dicabut izinnya. Karena sejak beroperasi pada April 2025, warga hidup dengan tidak nyaman. Selain bising 24 jam dan asap yang terus menerus mengepul, air warga juga menjadi hitam.

“Kami datang ke sini hanya untuk menuntut apa yang menjadi hak kami. Kami jadi dikorbankan hanya karena perusahaan yang baru berdiri. Sampai sekarang enggak ada solusi untuk masyarakat,” tegas Parlindungan Silitonga, perwakilan massa.

Selain meminta agar perusahaan ditutup, warga juga mendesak agar Kades Pujimulyo dipecat. Hal ini lantaran dianggap, selama masalah ini terjadi, kades tidak berpihak pada masyarakat sekitar.

Hadir dalam pertemuan itu, Anggota Komisi 2 DPRD Deliserdang Indra Silaban, Tengku M Sofyan, Sehat Harianto Sembiring, Wahyu Danin, dan Sarifuddin.

Setelah semua keterangan masyarakat didengar, anggota dewan menjanjikan, pekan depan akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antarlintas komisi. Mulai dari pihak perusahaan, kades, camat, hingga OPD terkait akan diundang. Hal ini untuk mengetahui bagaimana kelengkapan perizinan perusahaan tersebut. (btr/saz)

Gerakan Pengumpul Wakaf Uang, Kanwil Kemenag Sumut Raih Peringkat 3

PIAGAM: Kasubdit Perizinan Lembaga Zakat dan Wakaf H. Abd. Fatah, menyerahkan piagam penghargaan kepada perwakilan Kakanwil Kemenagsu di Jakarta, Selasa (12/11).
PIAGAM: Kasubdit Perizinan Lembaga Zakat dan Wakaf H. Abd. Fatah, menyerahkan piagam penghargaan kepada perwakilan Kakanwil Kemenagsu di Jakarta, Selasa (12/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan sebagai pengumpul wakaf uang terbanyak ketiga se- Indonesia dalam Gerakan Wakaf Uang sesuai Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 pada Talkshow Jejak Kebaikan Zakat dan Wakaf Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas Tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Drs H Ahmad Qosbi, SAg, MM, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenag Sumatera Utara dalam menggerakkan potensi wakaf uang untuk kemasalahatan umat dan Pembangunan ekonomi keumatan.

Kakanwil Kemenag Sumut menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh satuan kerja dan dukungan masyarakat Sumatera Utara.

Penghargaan ini diserahkan oleh Kasubdit Perizinan Lembaga Zakat dan Wakaf H. Abd. Fatah, MM, kepada Kakanwil Kemenagsu yang diwakili Ketua Tim Zakat dan Wakaf Sari Putra, SAg, MKom I, pada saat ToT (Trainer Of Trainer) Bimtek Nasional Penerapan Pedoman Teknis Evaluasi Program Pendayagunaan Zakat di Jakarta pada Selasa (12/11).

Abd. Fatah menyampaikan bahwa zakat dan wakaf sebagai program unggulan Kementerian Agama pada Asta Protas Kementerian Agama dalam mengentaskan kemiskinan melalui Zakat Wakaf berdampak melalui peningkatan ekonomi umat (PEU).

Dari 34 Kanwil Kemenag Provinsi, Sumatera Utara bersama tiga Kanwil Kemenag Provinsi lainnya memperoleh penghargaan ini, yakni Kanwil Kemenag Provinsi Riau dan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi. (mag-2/ila)

Pemkab Karo MoU Penanggulangan Bencana

MOU: Pemkab Karo melakukan penandatanganan MoU penanggulangan bencana.(Istimewa)
MOU: Pemkab Karo melakukan penandatanganan MoU penanggulangan bencana.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Untuk memperkuat penanggulangan bencana sekaligus mendukung pembangunan daerah berkelanjutan, Pemkab Karo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Aula Kantor Bupati Karo, Selasa (11/11) lalu.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Karo untuk membangun sinergi lintas sektor. Beberapa kerja sama dituangkan melalui penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak. Satu di antaranya antara Bupati Karo dengan Ketua STIKes Arta Kabanjahe, terkait penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembangunan daerah. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Karo dan Rumah BUMN Kabanjahe, mengenai program pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap bencana.
“Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, baik di bidang pendidikan, pembangunan daerah, maupun penanggulangan bencana,” ungkap Komando.

Selain penandatanganan MoU, turut dilakukan PKS antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo dengan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Sosial dan Hukum, serta Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Berastagi.

Agenda berikutnya adalah Pengukuhan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Karo masa bakti 2025–2028, berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor 027/640/BPBD/2025. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif yang mampu mengintegrasikan peran berbagai pihak dalam pengurangan risiko bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Komando juga menyematkan pin secara simbolis kepada Ketua Forum PRB yang baru dilantik, Suang Karokaro. Penyematan tersebut menandai dimulainya masa bakti pengurus forum yang diharapkan mampu berkontribusi besar dalam memperkuat ketahanan bencana di Kabupaten Karo.

“Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama yang harus dihadapi dengan semangat kolaborasi. Bencana bisa terjadi kapan saja, dan kita semua harus siap menghadapinya,” tegas Komando.

Acara turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Karo, perwakilan BPBD Provinsi Sumatera Utara, para kepala perangkat daerah, Kabag Setdakab Karo, serta unsur masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media massa. (deo/saz)

Program JKN Selamatkan Muklizan dari Kondisi Darurat Akibat Gangguan Pernafasan

ACEH, SUMUTPOS.CO – Kesehatan menjadi aset paling berharga dalam kehidupan setiap individu. Tanpa tubuh yang sehat, segala aktivitas dan tanggung jawab sehari-hari akan terasa berat, bahkan bisa terhenti. Hal inilah yang dialami oleh Muklizan (42), seorang pekerja bangunan asal Dusun Bineh Blang, Aceh Jaya.

Dalam kesehariannya, ia terbiasa bekerja keras di bawah terik matahari, bergelut dengan debu dan asap semen yang tanpa disadari perlahan-lahan memengaruhi kondisi kesehatannya. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa rutinitas yang dijalaninya demi menghidupi keluarga justru membawa dampak serius bagi tubuhnya. Suatu hari, ia mengalami gangguan pernapasan yang cukup parah.

“Sebelumnya saya tidak pernah mengalami sesak napas. Tubuh saya sehat-sehat saja. Tapi waktu itu, saat sedang bekerja sebagai tukang bangunan, saya mulai merasa perut agak kembung dan napas terasa berat,” Ungkap Muklizan, Jumat (7/11/2025).

Kondisi tersebut semakin memburuk hingga akhirnya ia harus dirawat inap untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Ia sempat kembali merasakan gejala yang mengganggu pernafasan diduga bahwa kondisi kesehatannya sebab lingkungan kerja penuh dengan paparan debu.

“Saya dirawat selama dua malam. Alhamdulillah, setelah dua malam itu, kondisi saya mulai membaik. Rasa sesak yang saya alami sudah mulai berkurang dan badan terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Tadi pagi saya merasa napas kembali terasa berat, dan saya kesulitan untuk duduk. Rasanya hanya ingin berbaring terlentang saja. Saya sampai harus menggunakan oksigen karena tidak kuat. Dulu setiap hari saya bekerja di proyek bangunan. Hampir setiap saat saya menghirup abu semen. Mungkin itu yang jadi penyebab utama saya mengalami sesak,” jelasnya.

Dalam kondisi darurat, kecepatan dan kemudahan akses layanan kesehatan menjadi hal yang sangat krusial. Bagi Muklizan, pengalaman saat harus segera mendapatkan pertolongan medis menjadi momen yang tak terlupakan. Ia merasa sangat terbantu karena proses administrasi yang sederhana dan cepat, cukup dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah keputusan yang tepat.

“Saya merasa sangat lega dan bersyukur karena saat itu, dalam kondisi darurat, saya bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan membawa KTP dan KK. Tidak ada proses yang menyulitkan, semuanya cepat dan mudah. Padahal waktu itu saya benar-benar butuh pertolongan segera karena sesak napas yang tiba-tiba. Saya tidak menyangka bisa secepat itu ditangani. Ini membuat saya sadar betapa pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Di saat-saat genting seperti itu, kemudahan akses layanan benar-benar sangat berarti,” ungkapnya.

Meskipun tengah menghadapi kondisi kesehatan yang cukup berat, Muklizan tetap merasa bersyukur karena telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan segmen PBI – JK. Baginya, keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat berarti, terutama dalam membantu meringankan beban biaya pengobatan yang tidak sedikit. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang, dan memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS adalah langkah bijak untuk menghadapi situasi tak terduga.

“Saya benar-benar merasakan sendiri betapa pentingnya memiliki BPJS Kesehatan. Sebagai tukang bangunan, saya tidak pernah menyangka akan mengalami gangguan pernapasan dan jantung. Tapi saat itu terjadi, saya bersyukur sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Semua biaya pengobatan saya ditanggung, dan saya bisa fokus untuk sembuh tanpa harus memikirkan soal biaya. Ini sangat membantu, apalagi bagi kami yang bekerja di sektor informal. Saya harap masyarakat lain juga menyadari bahwa kesehatan itu sangat berharga dan perlindungan seperti BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (rel/ila)

Sambut Hari Bakti Kemenipas, Rutan Kelas 2B Sidikalang Gelar Donor Darah

DIABADIKAN: Kepala Rutan Kelas 2B Sidikalang Loviga Sembiring dan jajaran diabadikan bersama, usai gelar bakti sosial donor darah, Kamis (13/11).(Istimewa)
DIABADIKAN: Kepala Rutan Kelas 2B Sidikalang Loviga Sembiring dan jajaran diabadikan bersama, usai gelar bakti sosial donor darah, Kamis (13/11).(Istimewa)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2B Sidikalang melakukan bakti sosial donor darah, dalam menyambut Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenipas) 2025. Aksi kemanusiaan itu dilaksanakan di Kantor PMI Sidikalang, Kamis (13/11).

Kepala Rutan Kelas 2B Sidikalang, Loviga Sembiring menyatakan, bakti sosial yang dilakukan tersebut, merupakan wujud kepedulian institusi pemasyarakatan terhadap ketersediaan stok darah di wilayah Kabupaten Dairi.

“Pegawai tampak antusias dalam aksi donor darah ini. Ini merupakan komitmen mereka untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dengan aktif dalam aksi donor darah,” ungkap Loviga.

Loviga juga menuturkan, kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan di Kabupaten Dairi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Rutan Kelas 2B Sidikalang Brema Barus, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan Franky Togatorop, beserta staf. (rud/saz)

Wujudkan Layanan Pajak Terbuka dan Modern, DJP Sumut I Perkuat Sinergi dengan Media

FOTO BERSAMA: Kepala Kanwil DJP Sumut I Dr Arridel Mindra, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut I Lusi Yuliani, para media dan lainnya, foto bersama dalam kegiatan Media Gathering, di Gedung Kanwil DJP Sumut I, Jalan Sukamulia Medan, Kamis (13/11). Istimewa/Sumut Pos
FOTO BERSAMA: Kepala Kanwil DJP Sumut I Dr Arridel Mindra, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut I Lusi Yuliani, para media dan lainnya, foto bersama dalam kegiatan Media Gathering, di Gedung Kanwil DJP Sumut I, Jalan Sukamulia Medan, Kamis (13/11). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Sumatera Utara (Sumut) I menggelar Media Gathering sekaligus ajang silaturahmi dan dialog terbuka antara otoritas pajak dan insan pers, di Gedung Kanwil DJP Sumut I, Jalan Sukamulia Medan, Kamis (13/11).

Dalam kegiatan tersebut, DJP Sumut 1 berkomitmen mewujudkan layanan pajak yang terbuka dan modern lewat penguatan sinergi dengan media.
Kepala Kanwil DJP Sumut I Dr Arridel Mindra, mengatakan media memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mewujudkan transparansi dan edukasi pajak bagi masyarakat.

“Rekan-rekan media adalah mitra kami dalam mengedukasi publik. Melalui pemberitaan yang objektif, pesan tentang pentingnya pajak bisa tersampaikan dengan baik,” katanya.

Ia menegaskan, transformasi digital perpajakan melalui penerapan Coretax System adalah langkah besar menuju administrasi pajak yang lebih adil, efisien, dan modern. “Dengan Coretax, seluruh data wajib pajak terintegrasi secara digital, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan,” tegasnya.

Arridel mengungkapkan, keberhasilan transformasi ini tak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, melainkan juga pada kesiapan sumber daya manusia, baik petugas pajak maupun wajib pajak, untuk beradaptasi dengan ekosistem digital.

Karena itu, sambungnya, DJP mendorong seluruh wajib pajak segera melakukan aktivasi akun Coretax sebagai pintu masuk menuju era baru administrasi pajak digital.

“Melalui fitur Taxpayer Account Management (TAM), wajib pajak kini dapat mengelola data, menyampaikan SPT, hingga berkomunikasi langsung dengan otoritas pajak secara daring. Sistem ini juga menjamin keamanan data dengan penerapan tanda tangan digital dan kode otorisasi pribadi bagi setiap pengguna,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut I Lusi Yuliani menambahkan, dukungan media menjadi elemen penting dalam keberhasilan transformasi tersebut.

“DJP merupakan institusi penghimpun penerimaan negara terbesar. Karena itu, komunikasi publik yang masif dan terpercaya adalah kunci untuk menjaga kepatuhan pajak secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, apresiasi kepada 62 perwakilan media yang hadir dan menegaskan bahwa sinergi yang terbangun selama ini telah berkontribusi besar terhadap pencapaian Kanwil DJP Sumut I, yang dikenal aktif dan berprestasi dalam publikasi nasional.

“Capaian ini tak lepas dari dukungan teman-teman media yang terus mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan. Kami ingin sinergi ini terus berlanjut, bukan hanya dalam konteks publikasi, tapi juga dalam membangun kesadaran bersama bahwa pajak adalah tanggung jawab kolektif,” pungkas Lusi. (dwi/ila)