26 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 38

Kota Medan Usung Inovasi Lokal Unggulan Tranformasi Tapai Ubi di Ajang SDGs Action Awards 2025

MEDAN-Sebagai wujud nyata dari komitmen untuk terus melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, Pemko Medan mengusung sebuah inovasi lokal unggulan, yakni Transformasi Tapai Ubi dalam ajang SDGs Action Awards (SAA) 2025.

Hal ini terungkap saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap ketika menerima kunjungan Tim Verifikasi dan Validasi SDGs dan Program Unggulan Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) Surveyor Indonesia, di Gedung serbaguna PKK, Medan Petisah, Kamis (13/11/25).

Dikatakan Zakiyuddin Harahap, Melalui peraturan walikota nomor 95 Tahun 2022 tentang rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS) kota Medan Tahun 2022- 2026, Pemko Medan meneguhkan komitmennya untuk mewujudkan 17 tujuan Pembangunan Bekelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) dalam setiap program pembangunan.Hal ini juga sejalan dengan visi untuk menjadikan kota Medan yang inklusif, Bertuah, maju dan berkelanjutan.

“Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs tidak dapat dilakukan secara sendiri. dibutuhkan sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat dalam mewujudkannya. Selain itu semangat No One Left Behind harus terus kita hidupkan agar setiap pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Zakiyuddin Harahap.

Menurut Zakiyuddin Harahap, saat ini Pemko Medan terus mendorong pelaksanaan program pembangunan yang terukur dan berdampak. Verifikasi dan validasi data SDGs ini merupakan bagian penting dalam upaya kita untuk memastikan bahwa setiap program unggulan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini Pemko Medan berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif dalam upaya pembenahan program dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Zakiyuddin Harahap.

Dijelaskan Zakiyuddin, diketahui bersama SGDs Award tahun 2025 mengusulkan tema inovasi pangan dan gizi peningkatan kualitas sumber daya manusia percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan kemiskinan.

“Dalam ajang SDGs Action Award 2025 Kota Medan mengusung sebuah inovasi lokal unggulan yaitu transformasi tapai ubi Medan. Inovasi ini menggambarkan dari tradisi lokal menjadi pilar ekonomi eksklusif dan gizi kota Medan. Tentu inovasi ini merupakan kearifan lokal penguatan ekonomi dan peningkatan gizi masyarakat,” jelas Zakiyuddin Harahap.

Ditambahkan Zakiyuddin Harahap, melalui inovasi tranformasi tapai ubi ini kita dorong UMKM agar terus maju dan berkembang. Hal ini juga berdampak untuk ketahanan pangan kita.

“Jika tahun sebelumnya SDGs Action Award Kota Medan hanya meraih juara enam, semoga tahun 2025 ini kota Medan bisa jadi juara satu,” harap Zakiyuddin di hadapan perwakilan dari Tim Verifikasi Wulan Pasaribu, Section Head Operasi PT Surveyor Indonesia Cabang Medan Sandy Surya Winata dan segenap  Pimpinan Perangkat Daerah diantaranya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan HM Sofyan, Kepala Bappeda Ferry Ichsan dan Kadis Kominfo Arrahmaan Pane.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan menyampaikan sejak ikut SAA pada 2022, Kota Medan terus berbenah hingga meraih peringkat ke-6 nasional tahun lalu dengan predikat The Advocator.

“Inovasi tapai ubi ini berasal dari program Satu Kecamatan Satu Sentra Kewirausahaan (Sakasanwira) di Medan Tuntungan. Kini, tapai ubi menjadi simbol ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Program unggulan ini juga berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs,” kata Ferry Ichsan.

Melalui inovasi ini, Kota Medan menegaskan dirinya bukan hanya kota besar, tapi juga kota yang terus bertransformasi untuk masa depan yang berkelanjutan. (map/ila)

Lewat JKN, Santri Abdzar Dapat Perawatan Tanpa Keluar Biaya

Di tengah semangat menuntut ilmu di pesantren, Muhammad Abdzar (13), seorang santri Pesantren Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah (BUDI) Mesja Lamno, merasakan langsung manfaat nyata dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Saat mengalami demam tinggi dan pusing hebat, Abdzar mendapat perawatan di Puskesmas Indra Jaya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun, berkat kepesertaannya dalam program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh).

“Semalam saya sudah mengalami demam dan pusing-pusing, karena sudah tidak tertahankan lagi, akhirnya Teungku (ustad) membawa saya ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan kesehatan lebih baik,” ujar Abdzar, saat ditemui usai menjalani perawatan, Selasa (7/10).

Guru pendamping di pesantren langsung bertindak cepat membawa Abdzar ke fasilitas kesehatan terdekat begitu mengetahui kondisi santrinya memburuk. Di Puskesmas Indra Jaya, pihak medis segera memberikan penanganan tanpa kendala administrasi berkat keikutsertaan Abdzar sebagai peserta aktif JKN.

“Syukur alhamdulillah, meskipun saya jauh dari orang tua, pihak puskesmas menerima saya untuk mendapatkan perawatan. Jadi tidak keluar biaya lagi buat berobat,” ucapnya dengan wajah lega.

Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan terus membuktikan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para santri di pondok pesantren. Salah satu bentuk kemudahan yang kini diterapkan adalah penerimaan NIK, KTP, atau KIS digital sebagai identitas pendaftaran pelayanan kesehatan.

“Ketika Teungku membawa saya ke puskesmas, beliau hanya memberikan Kartu Keluarga saya saja. Pihak puskesmas menerimanya dan saya pun langsung mendapatkan perawatan,” cerita Abdzar lagi.

Abdzar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dananya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh). Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, terutama bagi mereka yang berada di kalangan kurang mampu.

“Kalau bisa, JKA jangan dihentikan. Kami sangat terbantu, apalagi kalau sakit dan jauh dari orangtua. Biaya sekolah saja sudah cukup berat, jadi kalau pengobatan bisa ditanggung, itu sangat meringankan,” tutur Abdzar penuh harap.

Kisah Abdzar menjadi bukti nyata bagaimana program JKN-JKA hadir memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para santri yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Dengan sistem layanan yang semakin inklusif dan digital, program ini terus menunjukkan perannya sebagai penopang utama kesehatan rakyat, dari kota hingga pelosok pesantren. (rel/ila)

Purbaya Effect Sudah Berdampak ke Perekonomian

JAKARTA, SumutPos.co- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meski baru menjabat sekitar dua bulan, namun Purbaya effect sudah mulai terasa di perekonomian. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip dampak paling nyata terlihat dari likuiditas perbankan.

Setelah dilantik, Purbaya menempatkan dana Rp200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini mendorong penyaluran kredit tumbuh dari 6,96% pada Agustus menjadi 7,2%. “Pertumbuhan kredit itu sebagian besar masih ditopang oleh debitur BUMN. Dari 1,69% naik menjadi 10,04%,” ujar Sunarsip dalam acara Katadata Policy Dialogue di Jakarta, Kamis (13/11).

Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) telah banyak terserap untuk pembiayaan kredit. Dana tersebut baru disalurkan pada 12 September 2025.

Ia menilai, tanpa tambahan kredit yang merupakan bagian dari Purbaya Effect, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 kemungkinan tak akan mencapai 5,04%. “Mungkin tanpa ini, pertumbuhan ekonomi kuartal III tidak bisa di atas 5%. Itu sebabnya saya bilang Purbaya Effect sudah bekerja,” kata Sunarsip.

Sunarsip menilai, pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup baik, namun belum didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,49% pada kuartal III 2025. Kalau tidak ada itu, mungkin ekonomi kita bisa lebih rendah lagi,” kata Sunarsip

Sunarsip menyarankan agar pemerintah mengubah pendekatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya fokus pada peningkatan demand, kini perlu diarahkan pada penguatan supply sektoral. “Kalau saya, lebih baik perbaiki sisi supply-nya, bukan demand,” ujarnya. Ia menilai, konsumsi rumah tangga yang masih stagnan di bawah 5% disebabkan oleh belum pulihnya sejumlah sektor industri pascapandemi Covid-19.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Lutfi Ridho menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya terus berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga. Namun, kunci utamanya adalah membangun kepercayaan publik terhadap prospek pendapatan mereka. “Mereka harus yakin terutama keyakinan pendapatan di masa yang akan datang,” kata Lutfi.

Ia menambahkan bahwa DEN akan memfokuskan perhatian pada peningkatan optimisme dan stabilitas pendapatan masyarakat. Jika kepercayaan itu terbentuk, konsumsi rumah tangga bisa kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi, meski investasi masih akan jadi pendorong utama tahun depan. (adz)

Penrad Siagian Jadikan Pemekaran Provinsi Nias Prioritas Perjuangan

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian saat menghadiri Musda Forum Perangkat Desa Kepulauan Nias (FPDKN) di Gedung A’Luck, Kota Gunungsitoli, Rabu (12/11). Foto: Istimewa
Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian saat menghadiri Musda Forum Perangkat Desa Kepulauan Nias (FPDKN) di Gedung A’Luck, Kota Gunungsitoli, Rabu (12/11). Foto: Istimewa

GUNUNGSITOLI, SumutPos.co– Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian mengatakan, pembentukan otonomi baru Provinsi Nias adalah sebuah keniscayaan. Karenanya, dia menekankan pentingnya kesamaan visi dari seluruh kepala daerah dan DPRD di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias.

“Menjadikan Pulau Nias sebagai provinsi adalah strategi kunci untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, khususnya di Sumatra Utara. Dengan status provinsi, akan ada alokasi anggaran tambahan yang signifikan untuk pembangunan,” ujar Penrad saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Forum Perangkat Desa Kepulauan Nias (FPDKN) yang dihadiri sekitar 350 peserta dari utusan perangkat desa se-Kepulauan Nias di Gedung A’Luck, Kota Gunungsitoli, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, ketertinggalan Kepulauan Nias mencakup berbagai aspek vital seperti pelayanan publik, infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih berada di bawah standar.

Menyoal adanya moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dalam sepuluh tahun terakhir, ia menjelaskan, DPD RI aktif mendorong pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan tersebut. “Provinsi Nias adalah salah satu prioritas utama yang saya perjuangkan di Sumatra Utara,” tegasnya.

Ia mengajak panitia pembentukan Provinsi Pulau Nias untuk segera berkonsolidasi dan melengkapi persyaratan utama, yaitu rekomendasi dari gubernur dan DPRD Provinsi Sumatra Utara, serta seluruh kepala daerah dan DPRD dari wilayah Kepulauan Nias. “Saya yakin moratorium DOB akan segera dibuka, mengingat ada ratusan kabupaten/kota dan puluhan provinsi di seluruh Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi DOB,” tandasnya.

Selain isu pemekaran, senator asal Sumut ini juga menyerukan sebuah gerakan revolusioner untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari tingkat desa. Gerakan ini, menurutnya, harus berlandaskan pada semangat Asta Cita keenam Presiden, yaitu membangun Indonesia dari desa.

“Kita bangun, kita buat rencana dan strategis apa yang bisa kita buat dari desa. Membangun kesejahteraan Indonesia dari desa, meningkatkan pemerataan Indonesia dari desa, menumbuhkan ekonomi Indonesia dari desa. Itulah Asta Cita keenam,” ujar Anggota Komite I DPD RI ini.

Ia mendorong agar perangkat desa tidak hanya bergantung pada APBD yang terbatas, tetapi harus lebih kreatif memanfaatkan program-program dari kementerian pusat. Penrad membagikan pengalamannya bertemu dengan Menteri Desa Yandri Susanto, sehari sebelumnya.

Dari pertemuan itu, ia mengetahui adanya sejumlah program yang bisa diakses, seperti program desa listrik dan program sinyal desa dari Kementerian Desa. “Di Nias ini, saya melihat banyak desa yang belum mempunyai listrik. Kenapa kita tidak minta?” tantangnya.

Ia meminta FPDKN segera mendata desa-desa yang masih gelap gulita dan blank spot sinyal. Selain itu, ia juga menyoroti program dari Kementerian Kesehatan untuk mengatasi stunting dan gizi buruk yang harus dimanfaatkan. “Kita harus melangkah lebih cepat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain,” tegasnya. (adz)

Abdullah, Petani Lansia di Aceh Jaya: “Kalau Tak Ada BPJS, Entah Berapa Banyak Uang yang Keluar

ACEH – Di usia senjanya, Abdullah (59), seorang petani palawija asal Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, masih harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Namun di tengah keterbatasan ekonomi, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi penyelamat bagi hidupnya dan keluarga.

Pria sederhana dengan enam anak dan tujuh cucu ini mengaku, selama ini JKN dari BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah (PBI) sangat membantu dalam biaya pengobatan penyakit Diabetes Mellitus (DM) dan hernia yang dialaminya.

“Saya dirawat di Puskesmas Indra Jaya tadi malam karena pusing dan sakit lambung, ditambah penyakit gula saya kambuh. Alhamdulillah, ada BPJS yang selalu bisa saya gunakan ketika sakit,” ujar Abdullah dengan nada lega, Kamis (13/11/2025).

Sebagai petani yang berumur lansia, penghasilan Abdullah tidak menentu. Karena itu, ia bersyukur seluruh anggota keluarganya telah terdaftar sebagai peserta JKN.

“Kalau nggak ada BPJS, mungkin sudah keluar duit banyak. Beruntung saya dan keluarga sudah punya BPJS. Terima kasih juga kepada pemerintah yang peduli dengan masyarakat kecil seperti kami,” ucapnya penuh haru.

Abdullah menceritakan, dirinya pernah mengalami benjolan di paha yang belakangan diketahui sebagai hernia. Dari Puskesmas Indra Jaya, ia dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh untuk menjalani operasi. Semua biaya pengobatan dan tindakan medis ditanggung penuh oleh JKN.

“Awalnya saya kira cuma nyeri biasa, tapi setelah diperiksa ternyata hernia. Saya dirujuk ke rumah sakit, operasi, dan alhamdulillah semua gratis, asal ikut prosedur. Saya tidak keluar biaya sepeser pun,” jelasnya.

Sejak tahun 2024, Abdullah juga harus mengontrol kadar gula darahnya yang sempat mencapai 467 mg/dl. Ia mengakui, gaya hidup dan konsumsi minuman manis membuat gula darahnya tidak stabil. Kini, ia rutin menjalani pemeriksaan dan mengikuti Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dari BPJS Kesehatan.

“Sejak ikut Prolanis, saya rutin minum obat, ikut senam, dan dapat penyuluhan dari dokter. Jadi lebih semangat hidup, tetap bisa kerja di ladang,” katanya tersenyum.

Program JKN yang bersifat non-diskriminatif ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan berkualitas dapat diakses siapa saja, tanpa memandang status sosial dan ekonomi. BPJS Kesehatan menanggung lebih dari 140 jenis penyakit, dari ringan hingga berat, selama peserta mengikuti prosedur yang berlaku.

Menutup kisahnya, Abdullah berharap agar pemerintah tetap berkomitmen terhadap keberlanjutan Program JKN. “Saya berharap JKN terus berlanjut. Banyak masyarakat tidak mampu yang terbantu. Kalau bisa, pelayanan juga ditingkatkan, terutama keramahan petugas medis, karena sikap baik bisa bikin orang sakit jadi lebih cepat sembuh,” harapnya. (rel/ila)

Berikan Kursi Roda kepada “Anak Istimewa” di Deliserdang, LPA: Semangat Mu Inspirasi Kami…

DELISERDANG, SumutPos.co- Kisah perjuangan seorang anak penyandang disabilitas di Deliserdang, telah mengetuk hati banyak orang, termasuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deliserdang. K, bocah 9 tahun warga Kabupaten Deliserdang itu sangat aktif dan ceria meski memiliki keterbatasan fisik dan berjalan menggunakan kedua belah tangannya. Ia tetap semangat menjalani hari-harinya.

Pembina LPA Sarianto, Dewan Pengawas Muslim Susanto, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan Haru Yudhistira, dan Ketua LPA Deliserdang Junaidi Malik SH, bersama-sama mengunjungi kediaman K, untuk memberikan bantuan kursi roda, Rabu (12/11/2025).

“Kami sangat tersentuh dengan semangat adik kecil ini. Meskipun memiliki keterbatasan, dia tetap aktif dan ceria. Ini adalah inspirasi bagi kita semua,” ujar Junaidi Malik.

Bantuan kursi roda ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari sang anak, dan memberikan kemudahan baginya untuk bergerak dan bermain. “Kami berharap kursi roda ini dapat bermanfaat bagi adik kecil ini. Kami akan terus memberikan dukungan dan perhatian kepada anak-anak disabilitas lainnya di Deliserdang,” kata Sarianto.

Momen penyerahan kursi roda ini diwarnai suasana haru dan bahagia. Senyum ceria terpancar dari wajah sang anak saat mencoba kursi roda barunya. “Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan untuk terus memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan,” pungkasnya. (rel/adz)

Tim PkM dan BEM Institut Kesehatan Deli Husada Delitua Bantu Masyarakat Produksi Minyak Herbal Tawar Latih

BERSAMA: Tim PkM dan anggota BEM Institut Kesehatan Deli Husada Delitua saat diabadikan bersama masyarakat Desa Ajibaho, Kecamatan Si Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang.(Istimewa)
BERSAMA: Tim PkM dan anggota BEM Institut Kesehatan Deli Husada Delitua saat diabadikan bersama masyarakat Desa Ajibaho, Kecamatan Si Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang.(Istimewa)

SUMUTPOS.CO – Di tengah gempuran produk modern, masyarakat Desa Ajibaho, Kecamatan Si Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang, menunjukkan, warisan tradisional bisa menjadi sumber ekonomi kreatif yang menjanjikan. Melalui Program Pelatihan Produksi Minyak Herbal Tawar Latih, dua kelompok masyarakat, yakni Mawar Merah dan Mawar Putih, berhasil mengolah rempah lokal menjadi produk minyak herbal berkualitas tinggi dan bernilai jual.

Kegiatan ini digagas oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bersama anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Kesehatan Deli Husada Delitua. Dengan konsep learning by doing, warga dilatih mengolah bahan alami, seperti jahe, kunyit, serai, dan kayu manis menggunakan alat modern, yakni oil mixing machine dan basket filter berbahan stainless steel.

“Dulu kami masak pakai kayu bakar dan saringan kain bekas, minyaknya sering keruh. Sekarang hasilnya jauh lebih jernih dan wangi, karena diolah menggunakan alat atau mesin produksi,” ungkap Ndut Keliat, seorang peserta pelatihan dari Kelompok Mawar Merah.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan. Kapasitas produksi naik menjadi 100 liter per produksi, bahan produk rusak berkurang 20 persen, dan kualitas minyak menjadi lebih tahan lama. Tak hanya itu, kelompok muda yang tergabung dalam Kelompok Mawar Putih, juga aktif memasarkan produk melalui platform digital, seperti Shopee, TikTok, dan YouTube.

“Anak muda desa sekarang jadi kreatif membuat video promosi. Penjualan akan dimulai pada Desember 2025 nanti,” ungkap dosen pendamping kegiatan, Evfy Septriani br Ginting.

Menurut Evfy, program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan warga, tapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan berbasis potensi lokal.

Pemerintah Desa Ajibaho, pun turut mendukung dengan membantu promosi di kegiatan UMKM tingkat kabupaten.
“Minyak Herbal Tawar Latih akan kami jadikan produk unggulan desa,” tutur Kepala Desa Ajibaho.

Keberhasilan ini membuktikan, kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah, mampu melahirkan inovasi berbasis budaya lokal. Dari dapur tradisional, kini lahir produk herbal modern yang siap bersaing di pasar digital, membuktikan rempah Karo tak hanya berkhasiat bagi kesehatan, tapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat. (rel/saz)

Fraksi PDI Perjuangan Dukung Ranperda Kepemudaan untuk Wujudkan Pemuda Produktif dan Mandiri

MEDAN, Sumut Pos.co- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menegaskan pentingnya kehadiran regulasi daerah yang mampu memperkuat peran dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah. Karenanya, rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan memiliki urgensi tinggi sebagai landasan hukum dalam penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda di daerah.

“Kehadiran Ranperda ini sangatlah tepat meskipun terkesan terlambat dibanding beberapa provinsi lain. Pemuda adalah kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Meryl Rouli Saragih pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Kepemudaan, Selasa (11/11).

Menurut Meryl, pembangunan kepemudaan di Sumatera Utara perlu diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Melalui pendidikan karakter, peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan, serta penyediaan sarana pengembangan kreativitas, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pemuda menjadi motor perubahan di berbagai sektor.

Lebih lanjut, Meryl menyoroti masih rendahnya partisipasi pemuda Sumut dalam bidang sosial dan politik. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Bappenas 2021, Sumut mencatat skor 54,50 sedikit di atas rata-rata nasional. Namun, partisipasi dan kepemimpinan pemuda masih di angka 43,33.

“Ini menunjukkan kualitas pendidikan dan kesehatan pemuda kita cukup baik, tetapi belum diimbangi dengan peran aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Maka perlu penguatan kelembagaan serta forum partisipatif bagi pemuda di tingkat daerah,” jelasnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pemerataan akses dan dukungan bagi pemuda di daerah pelosok yang selama ini belum tersentuh fasilitas pendidikan, pelatihan, dan kesempatan ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah dinilai menjadi hambatan bagi lahirnya generasi muda yang produktif dan mandiri. Selain itu, Meryl menggarisbawahi perlunya kolaborasi antar-stakeholder mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, hingga sektor swasta agar pembangunan kepemudaan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar terimplementasi melalui program dan pembiayaan berkelanjutan.

“Ranperda ini harus menjadi instrumen nyata, bukan sekadar simbolis. Diperlukan keberlanjutan anggaran dan kemitraan lintas sektor agar program kepemudaan berjalan efektif,” ujarnya.

Dalam bagian akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan pentingnya membangun karakter pemuda berbasis nilai sosial dan budaya lokal. Nilai gotong royong dan solidaritas masyarakat Sumut, menurut Meryl, harus menjadi modal sosial bagi gerakan kepemudaan di daerah.

“Kekuatan pemuda Sumatera Utara ada pada semangat kebersamaan. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab kolektif perlu menjadi basis moral organisasi kepemudaan. Jika ini dikembangkan, maka kepercayaan publik terhadap organisasi pemuda akan semakin kuat,” ungkapnya

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan Ranperda Kepemudaan agar menghasilkan produk hukum lokal yang menjawab kebutuhan pemuda Sumatera Utara secara substantif dan aplikatif.

“Kami berharap pembahasan lanjutan Ranperda ini dapat mencerminkan semangat keberpihakan terhadap kepentingan pemuda, serta menjadi payung hukum yang mendorong mereka berperan aktif dalam pembangunan daerah,” tutup Meryl. (adz)

Densus 88 Satgaswil Sumut Ajak Siswa SMA Katolik Kabanjahe Tanamkan Semangat Nasionalisme

DIABADIKAN: Densus 88 Anti Teror Satgaswil Sumut diabadikan bersama pra guru usai gelaran upacara di SMA Katolik Kabanjahe, Kabupaten Karo, Senin (10/11).(Istimewa)
DIABADIKAN: Densus 88 Anti Teror Satgaswil Sumut diabadikan bersama pra guru usai gelaran upacara di SMA Katolik Kabanjahe, Kabupaten Karo, Senin (10/11).(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap 10 November, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Satuan Tugas Wilayah Sumatera Utara (Satgaswil Sumut) hadir sebagai pembina upacara di SMA Katolik Kabanjahe, Kabupaten Karo, Senin (10/11) lalu.

Kehadiran personel Densus 88 ini, membawa pesan penting bagi para pelajar, agar terus menumbuhkan semangat nasionalisme, menjaga persatuan, serta menjauhi paham-paham intoleran dan radikal.

Dalam amanatnya, perwakilan Densus 88 Satgaswil Sumut, menekankan, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para siswa diimbau untuk tidak terpengaruh oleh ajakan kelompok radikal, menghindari perilaku bullying, dan senantiasa meneladani semangat juang para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik harus mencerdaskan diri, berprestasi, dan berperan aktif menyongsong Indonesia Emas 2045,” pesan perwakilan Densus 88 Satgaswil Sumut di hadapan ratusan siswa SMA Katolik Kabanjahe.

Upacara berlangsung khidmat dan penuh makna. Para pelajar tampak antusias mendengarkan arahan yang disampaikan, sembari mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Terpisah, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut, AKBP Siti Rohani Tampubolon menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Densus 88 di lingkungan sekolah merupakan langkah positif dalam membangun karakter generasi muda yang cinta Tanah Air dan berwawasan kebangsaan.

“Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Densus 88 tidak hanya bertugas menindak, tapi juga mengedukasi masyarakat, khususnya pelajar, agar tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal dan intoleran. Kami berharap semangat kebangsaan dan toleransi terus tumbuh di kalangan generasi muda,” ungkapnya, Selasa (11/11).

Dia berharap, melalui kegiatan ini para pelajar semakin menyadari, menjadi pahlawan di era modern tidak harus dengan mengangkat senjata.

“Kita bisa melakukannya dengan berbuat positif, menghormati perbedaan, serta berkontribusi nyata untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Siti. (dwi/saz)

Bank Indonesia Dukung Keberlanjutan Penelitian Sistem Traceability Coffee Berbasis GPS untuk Ekspor Kopi Sumut

MEDAN, SumutPos.co– Tim peneliti dari Politeknik Negeri Medan (Polmed) bersama Politeknik Wilmar Indonesia melaksanakan diseminasi hasil penelitian bertajuk “Sistem Traceability Coffee Berbasis GPS Mendukung Ekspor Kopi Sumatera Utara” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Jalan Balai Kota No. 4, Medan.

Diseminasi ini dihadiri langsung Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Darius Tirtosuharto, Konsultan PUMKM BI Dani Sutanta S, serta Muhammad Ghazi dan Windu Rachinanda. Dari pihak peneliti, hadir ketua tim Dr. Arfanda Anugrah Siregar, S.T., M.Si dari Polmed bersama anggota tim, yakni Marlya Fatira AK, S.E., M.Si (Polmed), Dr. Ismael, S.Kom., M.Kom (Polmed), Eli Safrida, S.E., M.Si (Polmed), Amelira Haris Nasution, S.P., M.Si (Politeknik Wilmar Indonesia), Dina Arfianti Siregar, S.E., M.Si (Polmed), dan Putri Syuhada (Polmed)

Turut hadir pula perwakilan AEKI Sumut dan dari PT Matoga Fadli Hazmi, S.T., M.Si, yang selama ini berperan aktif dalam ekspor kopi Sumatera Utara. Penelitian ini didukung CV Mandiri Kopi sebagai mitra strategis penelitian bersama PT Matoga

Dorong Transparansi dan Keberlanjutan Ekspor Kopi Sumut
Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem SICAFEE (Smart Integrated Coffee Traceability for Export Enhancement) berbasis teknologi GPS, yang bertujuan menciptakan rantai pasok kopi yang transparan, akuntabel, dan dapat ditelusuri secara digital mulai dari petani, pengepul, hingga eksportir.

Sistem ini diharapkan mampu memperkuat daya saing kopi Sumatera Utara di pasar global dengan memenuhi standar keberlanjutan dan kualitas internasional.

Ketua tim peneliti, Dr. Arfanda Anugrah Siregar, menjelaskan, sistem ini merupakan hasil kolaborasi lintas disiplin antara bidang teknologi informasi, ekonomi, dan agribisnis. “SICAFEE bukan sekadar sistem pencatatan digital, melainkan bagian dari ekosistem yang menghubungkan petani, eksportir, dan lembaga keuangan. Dengan GPS, setiap pergerakan kopi dapat dipantau secara transparan untuk meningkatkan kepercayaan buyer internasional,” ungkapnya.

Dukungan Bank Indonesia untuk Keberlanjutan Riset
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Darius Tirtosuharto menyampaikan apresiasi kepada tim peneliti. Darius menegaskan dukungan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara terhadap keberlanjutan program ini.

“Bank Indonesia mendukung penuh keberlanjutan penelitian sistem traceability coffee ini. Kami siap menjadi mediator dalam sosialisasi sistem SICAFEE kepada para petani binaan BI serta mendukung penyediaan dana pendamping agar penelitian ini terus berlanjut dan memberikan dampak nyata,” ujar Darius.

Kolaborasi Strategis untuk Ekosistem Kopi Digital
Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara akademisi, lembaga keuangan, dan pelaku industri kopi dalam memperkuat ekosistem digitalisasi kopi Sumatera Utara.
Melalui dukungan dan sinergi lintas sektor ini, diharapkan sistem traceability coffee berbasis GPS dapat menjadi model nasional dalam pengembangan ekspor kopi Indonesia yang berdaya saing, transparan, dan berkelanjutan. (rel/adz)

1...373839...15,597Page 38 of 15,597

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor