Home Blog Page 39

Rico Waas Tegaskan Perang Melawan Judi Online di Acara “Gass Pol Tolak Judol” Komdigi

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass saat acara edukasi publik yang diselenggarakan Komdigi.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass saat acara edukasi publik yang diselenggarakan Komdigi.

MEDAN – Di hadapan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, secara tegas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online (judol) di Kota Medan.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara edukasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertajuk “Indonesia.go.id Menyapa Medan: Gass Pol Tolak Judol” di Kembar Kafe, jalan Sakti Lubis, Medan Amplas, Rabu (13/5/26).

Gerakan kampanye anti judi online bertajuk “GASS POL Tolak Judol! Jauhi Judi – Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online” ini merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi praktik judi online yang semakin mengkhawatirkan.

Selain Menteri Komdigi dan Wali Kota Medan, hadir juga sejumlah tokoh seperti praktisi strategi komunikasi keberlanjutan Rike Amru, konten kreator Wawan Wandou, serta tokoh agama Ustad Abdul Muhadir Ritonga.

Dalam sambutannya Rico Waas menyampaikan bahwa dampak judi online telah merusak berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga perangkat pemerintahan. Secara mengejutkan, Rico Waas mengungkapkan bahwa dirinya telah mengambil tindakan tegas dengan memecat seorang camat di jajaran Pemkot Medan yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online.

Rico Waas juga mengingatkan bahwa meskipun teknologi diciptakan sebagai solusi, ia juga membawa celah negatif yang berbahaya. “Teknologi ternyata punya celah di mana hal-hal yang tidak menguntungkan kita masuk. Salah satunya adalah judi online yang menyerang anak-anak SD, SMA, hingga orang yang sudah bekerja,” Kata Rico Waas.

Selain penegakan hukum dan sistem, Rico Waas menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama. Ia menyoroti fenomena individualisme akibat penggunaan gadget yang berlebihan, bahkan saat berada di meja makan.

“Kehidupan keluarganya jadi berantakan. Banyak yang cerai gara-gara judi online. Kecanduannya hampir sama dengan narkoba, merusak mentalitas dan keluarga kita,” tegas Rico Waas.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa judi online telah menjadi persoalan serius yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

“Jumlah anak-anak yang juga menjadi korban judi online hampir 200 ribu orang, dan sekitar 80 ribu di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Jadi ini penting bagi kita membuka ruang untuk menyampaikan bahwa masalah ini luar biasa besar,” ujarnya.

Menurut Meutya, pemerintah tidak hanya fokus menutup akses dan melakukan takedown situs judi online, tetapi juga terus memperkuat edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.

“Pemerintah hadir bukan hanya untuk menutup akses, tetapi juga menjangkau masyarakat dan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi. Ibu-ibu yang nanti curhat soal judi online bukan untuk membuka aib, tetapi menjadi pembelajaran bagi orang lain yang hadir di ruangan ini,” katanya.

Ia menjelaskan, dampak judi online tidak hanya menghancurkan ekonomi keluarga, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hilangnya keharmonisan keluarga, hingga rusaknya masa depan anak-anak.

“Banyak masukan kepada kami maupun yang muncul di media massa mengenai bagaimana seorang istri menjadi korban ketika suaminya terpapar judi online. Bukan hanya kehilangan ekonomi, tetapi juga kehilangan kebersamaan dalam keluarga. Bahkan ada yang melakukan kekerasan kepada orang tua maupun istrinya sendiri,” ungkap Meutya.

Ia menambahkan, korban judi online tidak hanya laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan, anak-anak, hingga masyarakat kurang mampu.

“Judi ini tidak memapar laki-laki saja, meskipun angkanya sebagian besar laki-laki. Perempuan juga ada, tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga. Orang tidak mampu juga banyak, jadi ini sangat menyeluruh,” jelasnya.
Meutya menegaskan pemberantasan judi online harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor.

Kementerian Komdigi, kata dia, bertugas memerangi akses dengan menutup situs-situs judi online dan melakukan komunikasi publik kepada masyarakat.

“Pelakunya juga harus ditangkap, karena kalau tidak, situsnya akan terus bertambah. Maka harus ada pihak kepolisian, perbankan, OJK, hingga platform media sosial karena iklannya juga banyak muncul di sana,” tegasnya.

Kegiatan “GASS POL Tolak Judol” diharapkan menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak muda Kota Medan, agar menjauhi judi online dan memilih masa depan yang lebih baik. (map/ila)

Penrad Siagian Minta Kejati Sumut Kawal Desa dan Lindungi Masyarakat Berkonflik dengan Perusahaan

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jumat, 8 Mei 2026. (Foto: Dok Tim Media Penrad Siagian)
Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Pdt Penrad Siagian saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jumat, 8 Mei 2026. (Foto: Dok Tim Media Penrad Siagian)

MEDAN, SUMUT POS – Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti berbagai persoalan penegakan hukum di Sumatra Utara (Sumut), termasuk pendampingan terhadap desa dan perlindungan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut), Jumat, 8 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Penrad Siagian menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan serta kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, khususnya warga desa dan kelompok masyarakat yang menghadapi konflik agraria maupun persoalan hukum lainnya. Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari Penrad Siagian adalah program Jaga Desa yang dijalankan Kejaksaan RI melalui bidang intelijen.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah yang sangat baik dalam membantu pemerintah desa memahami tata kelola anggaran dan administrasi pemerintahan. “Pendampingan kepada desa sangat penting, terutama karena kemampuan aparatur desa masih terbatas. Program Jaga Desa adalah program yang sangat brilian,” ujar Penrad dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Mei 2026.

Ia menilai, keberadaan program tersebut dapat mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk lebih percaya diri dalam menggunakan dana desa secara tepat dan sesuai aturan. Selain membahas soal desa, Penrad Siagian juga menyoroti perlunya pendampingan terhadap masyarakat yang tengah berkonflik dengan perusahaan.

Ia meminta kejaksaan untuk bersikap objektif dan memastikan tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak-haknya. Menurut Penrad, aparat penegak hukum harus hadir untuk memberikan rasa keadilan dan menjamin bahwa setiap proses hukum dilakukan secara profesional dan proporsional.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumut Eko Adhyaksono SH MH menyampaikan, banyak persoalan yang sebenarnya bersifat sederhana, namun kerap dinaikkan hingga ke tingkat kejaksaan. Terkait sengketa pertanahan, Wakajati menegaskan bahwa penanganan perkara selalu didasarkan pada legalitas dan keabsahan dokumen kepemilikan atau alas hak. “Untuk persoalan tanah, kejaksaan melihat terlebih dahulu alas haknya,” ujarnya.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sumut Agung Ardiyanto SH MH menambahkan, pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap seluruh kejaksaan negeri di kabupaten dan kota di Sumatra Utara.

Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Dalam diskusi tersebut, turut disampaikan hasil monitoring selama dua tahun terhadap berbagai persoalan di kejaksaan, termasuk kasus konflik agraria yang melibatkan unsur TNI.

Dalam sejumlah kasus, aparat TNI disebut hanya berperan sebagai petugas keamanan atau “centeng”, namun perkaranya tetap dapat masuk ke ranah pidana khusus apabila ditemukan unsur yang relevan.

Kepala Seksi II Program Jaga Desa menjelaskan, aplikasi Jaga Desa saat ini terus aktif digunakan sebagai sarana monitoring dan konsultasi bagi pemerintah desa.

Program ini lebih mengedepankan langkah preventif. Apabila ditemukan persoalan di desa, kejaksaan akan terlebih dahulu melakukan pendampingan. Penindakan hukum baru dilakukan apabila terdapat indikasi kerugian negara.

Ia juga mengakui bahwa keterbatasan tenaga pendamping profesional desa (TPP) akibat efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri. “Banyak kepala desa takut menggunakan anggaran desa. Karena itu mereka sangat terbantu dengan Jaga Desa sebagai wadah konsultasi,” jelasnya.

Penrad Siagian menegaskan bahwa DPD RI akan terus mengawal berbagai persoalan hukum di Sumatra Utara agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan. “Saya berharap Kejati Sumut terus memperkuat pendekatan preventif, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Penrad. (adz)

1 Dolar AS Tembus Rp17.500, Pengusaha Makin Tertekan, 4 Bulan, 40 Ribu Pekerja Kena PHK

JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat mulai menekan dunia usaha nasional. Kalangan industri menilai kondisi tersebut bukan sekadar gejolak sementara, melainkan bagian dari tekanan global yang berpotensi berlangsung lebih panjang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, pelemahan rupiah perlu direspons secara serius karena terus menciptakan level terendah baru (all time low) terhadap dolar AS. ’’Pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp17.500 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha,’’ katanya kepada Jawa Pos, Selasa (12/5).

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah dipicu dinamika global yang lebih luas. Mulai dari kenaikan yield US Treasury hingga meningkatnya tensi geopolitik dunia yang mendorong aliran modal global kembali ke aset dolar AS. ’’Kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow,” katanya.

Shinta menilai, tekanan terhadap rupiah berpotensi berlangsung lebih lama selama faktor eksternal belum mereda. Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh sektor usaha, terutama industri yang bergantung pada impor bahan baku. ’’Saat ini sekitar 70 persen bahan baku manufaktur berasal dari impor, dengan kontribusi mencapai sekitar 55 persen dalam struktur biaya produksi. Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah,” jelasnya.

Industri petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur berbasis energi menjadi sektor paling rentan. Kenaikan harga nafta sebagai bahan baku utama industri plastik, misalnya, telah mendorong kenaikan harga resin hingga puluhan persen. Dampaknya dirasakan industri kemasan hingga sektor hilir lainnya. ’’Ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok,” ungkap Shinta.

 

Pelaku Usaha Hati-hati Sesuaikan Harga

Tekanan juga dirasakan korporasi yang memiliki kewajiban dalam valuta asing. Penguatan dolar AS meningkatkan beban pembayaran bunga maupun pokok utang sehingga memengaruhi arus kas perusahaan.

’’Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Ini yang kemudian menekan margin dan mempengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja,” bebernya.

Menghadapi situasi tersebut, dunia usaha mulai menerapkan strategi pertumbuhan yang lebih selektif. Ekspansi tetap dilakukan, namun lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi dan kepastian permintaan pasar.

Selain itu, perusahaan memperkuat strategi lindung nilai atau hedging, menata struktur utang, melakukan efisiensi belanja modal, hingga mulai melakukan diversifikasi pemasok dan substitusi impor. Dia menambahkan, sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi faktor penting agar aktivitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

 

Ancaman PHK

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, pelemahan rupiah dipicu kombinasi faktor eksternal dan internal. Dari sisi global, memanasnya kembali konflik di Timur Tengah menjadi sentimen utama yang mendorong penguatan dolar AS.

Di sisi domestik, Ibrahim menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen belum cukup kuat menopang penguatan rupiah. Sebab, pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah, bukan investasi produktif. “Investasi memang naik, tetapi persentasenya sangat kecil,  sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap penguatan rupiah,” ujarnya.

Dia juga menyoroti meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Sejak Januari hingga April 2026 atau empat bulan, sekitar 40 ribu pekerja di sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan elektronik telah terkena PHK. Jumlah tersebut berpotensi terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan seiring tingginya tekanan ekonomi global.

Selain itu, dominasi pekerja informal di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas ekonomi nasional. Ibrahim menyebut, sekitar 87,74 juta tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal atau wiraswasta. “Kondisi ini membuat tingkat pengangguran riil terus meningkat dan akhirnya menyulitkan rupiah untuk kembali menguat,” jelasnya.

Sentimen lain adalah penantian pelaku pasar terhadap keputusan MSCI terkait peringkat saham Indonesia. Pasar khawatir penurunan peringkat memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik. “Pasar masih menunggu rilis MSCI dalam tiga hari ini. Itu yang membuat rupiah kembali mengalami pelemahan,” tambah Ibrahim.

 

Intervensi Kemenkeu di Pasar Obligasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kementerian keuangan (kemenkeu) akan membantu menjaga stabilitas pasar melalui intervensi di pasar obligasi. Menurut Purbaya, stabilisasi nilai tukar tetap menjadi tugas utama bank sentral. Karena itu, pemerintah menyerahkan pengendalian rupiah kepada otoritas moneter.

“Tanya bank sentral (soal rupiah). Tugas bank sentral menjaga stabilitas dan kita serahkan ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik,” ujarnya.

Purbaya menyampaikan, Kementerian Keuangan akan membantu melalui instrumen yang dimiliki pemerintah, terutama di pasar surat utang negara. Intervensi dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan menahan kenaikan yield surat utang negara.

Menurut dia, lonjakan yield berisiko memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik. “Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Kita intervensi supaya yield tidak naik terlalu tinggi,” jelasnya.

Dia menilai, stabilisasi yield obligasi penting agar investor asing tetap bertahan di pasar keuangan domestik. “Kalau yield membaik, asing bisa tetap masuk sehingga rupiah akan menguat,” tambahnya.

Purbaya menilai posisi APBN masih relatif aman. Sebab, pemerintah sebelumnya telah menggunakan asumsi nilai tukar rupiah di atas target APBN saat melakukan perhitungan awal. “Tapi kita akan kendalikan nilai,  kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa,” imbuhnya.

 

BI Yakin Tekanan Segera Reda

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI)  Destry Damayanti menjelaskan, selain faktor eksternal, BI mencermati meningkatnya kebutuhan dolar AS di dalam negeri yang bersifat musiman. Permintaan valas naik untuk pembayaran utang luar negeri (ULN), dividen perusahaan, hingga kebutuhan ibadah haji.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI tetap aktif di pasar melalui strategi smart intervention, baik di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), maupun Non Deliverable Forward (NDF). ’’BI akan terus berada di pasar dengan melakukan smart intervention serta mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter guna mengurangi tekanan terhadap rupiah,” lanjutnya.

Meski rupiah tertekan, BI menilai kepercayaan investor asing terhadap aset keuangan domestik masih terjaga. Hal itu tercermin dari aliran modal asing (capital inflow) ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mencapai Rp 61,6 triliun sepanjang April 2026.

Likuiditas valas perbankan domestik juga dinilai memadai. Hingga akhir Maret 2026, dana pihak ketiga (DPK) valas tumbuh 10,9 persen secara year to date (ytd). ’’BI memperkirakan tekanan musiman ini akan mereda sehingga nilai tukar rupiah dapat kembali ke level fundamentalnya,” tandas Destry. (bry/mim/oni)

Kemenhaj Soroti Kelompok Usia 40-50 Tahun Terlalu ‘Memforsir’ Ibadah, 24 Jamaah Wafat, Terbaru Asal Sumut

JAKARTA – Kabar duka kembali mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia melaporkan adanya peningkatan jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Hingga Selasa (12/5), total akumulasi jamaah yang meninggal dunia tercatat sebanyak 24 orang, sementara puluhan lainnya masih memerlukan perawatan medis intensif di tengah suhu ekstrem Arab Saudi.

Penambahan data terbaru ini dikonfirmasi setelah seorang jamaah asal Embarkasi Medan, Sumatera Utara, dilaporkan tutup usia pada Minggu (10/5). Identitas jamaah tersebut teridentifikasi sebagai Qasiyani Sigito Tarmidi, anggota kloter KNO-8.

“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pada Ahad 10 Mei 2026 terdapat satu jamaah wafat di Arab Saudi atas nama Qasiyani Sigito Tarmidi dari KNO-8. Dengan demikian, jumlah jamaah wafat hingga saat ini mencapai 24 orang. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam,” ujar Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kemenhaj.

 

Kelompok 40-50 Tahun Jadi yang Paling Rentan

Terdapat temuan signifikan dalam statistik kematian jamaah haji tahun ini. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan sebuah anomali di mana mayoritas jamaah yang wafat justru bukan berasal dari kelompok lanjut usia (lansia), melainkan kelompok usia produktif antara 40 hingga 50 tahun.

Dahnil menjelaskan, fenomena ini diduga kuat berkaitan dengan faktor psikologis dan fisik jamaah di rentang usia tersebut. “Yang wafat itu justru orang-orang yang berusia 40 sampai 50 tahun. Mengapa? Karena rata-rata beliau-beliau ini merasa dalam kondisi sehat, sehingga terlalu memforsir aktivitas ibadah tanpa mengukur kemampuan stamina,” ungkap Dahnil, Selasa (12/5).

Kondisi fisik yang dipacu melampaui batas tanpa jeda istirahat yang cukup menyebabkan imunitas tubuh merosot tajam. “Tanpa sadar tenaga mereka berkurang, penyakit lama kemudian muncul kembali, atau terjadi kelelahan ekstrem yang berakibat fatal hingga wafat,” lanjutnya.

 

67 Jamaah Jalani Perawatan Intensif

Selain kabar duka, Kemenhaj juga memaparkan data terkini mengenai kondisi kesehatan jamaah secara umum. Berdasarkan laporan berkala, sebanyak 67 jamaah Indonesia saat ini masih menjalani perawatan di berbagai Rumah Sakit di Arab Saudi.

Petugas Kesehatan Haji Indonesia terus melakukan pemantauan aktif di tiga titik utama: hotel penginapan, sektor wilayah, hingga fasilitas kesehatan rujukan. Mengingat fase puncak ibadah haji atau fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) segera tiba, kondisi kesehatan jamaah menjadi perhatian paling krusial. Fase Armuzna dikenal sebagai tahapan paling menguras energi fisik bagi jamaah.

Maria Assegaff menegaskan agar seluruh jamaah disiplin mengikuti pengaturan pergerakan yang telah ditetapkan petugas. “Kedisiplinan adalah kunci. Jangan memaksakan diri melakukan ibadah sunnah berlebihan jika kondisi fisik tidak memungkinkan. Gunakan waktu yang ada untuk menjaga stamina menuju puncak haji,” tegasnya.

 

Peringatan Cuaca Ekstrem dan Risiko Dehidrasi

Suhu panas ekstrem di Makkah dan Madinah saat ini menjadi tantangan berat bagi jamaah haji. Para ahli medis mengingatkan adanya risiko dehidrasi hingga heatstroke (sengatan panas) yang bisa muncul mendadak.

Dokter spesialis gizi klinik, Dr. dr. A. Yasmin Syauki, M.Sc., Sp.GK(K), mengimbau jamaah untuk waspada terhadap lima tanda utama dehidrasi.

Pertama,  tubuh terasa lemas. Salah satu gejala awal dehidrasi adalah tubuh mulai kehilangan tenaga dan terasa lemas saat beraktivitas. “Tanda-tanda dehidrasi itu sebenarnya lemas. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan cairan yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi organ tetap optimal,” kata Yasmin.

Kedua, warna urine menjadi pekat. Warna urine bisa menjadi indikator paling mudah untuk mengetahui kondisi hidrasi tubuh. Jika urine berubah menjadi kuning pekat, itu bisa menjadi tanda tubuh mulai kekurangan cairan.

“Ketika dia warnanya pekat, maka kemungkinan kita dehidrasi. Jadi sudah tidak terlalu kuning, bukan kuning jernih, jadi kuningnya pekat, maka itu sudah mengalami dehidrasi,” jelas Yasmin. Karena itu, jamaah dianjurkan rutin memantau warna urine selama menjalankan ibadah.

Ketiga, pusing dan kepala terasa ringan. Dokter spesialis gizi klinik dr. Pande Putu Agus Mahendra, M.Gizi, Sp.GK menyebut, dehidrasi juga dapat memicu rasa limbung hingga sakit kepala.

Kurangnya cairan membuat aliran darah dan oksigen ke otak terganggu sehingga kepala terasa pusing, terutama saat berada di bawah terik matahari.

Keempat, mual dan pandangan buram. Dehidrasi yang mulai memburuk dapat menyebabkan tubuh terasa mual hingga penglihatan menjadi kabur. Gejala ini perlu segera diwaspadai karena bisa menjadi pertanda tubuh mengalami stres akibat suhu panas ekstrem.

Kelima, sesak napas hingga heatstroke. Selain dehidrasi, jamaah haji juga berisiko mengalami heatstroke atau sengatan panas. Kondisi ini terjadi ketika tubuh sudah tidak mampu mengontrol suhu panas. “Heatstroke itu berarti panas yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh, sehingga kita seperti sesak napas, kemudian pusing,” ujar Yasmin.

Untuk meminimalisir risiko, tim medis menyarankan jamaah rutin mengonsumsi air putih tanpa menunggu rasa haus, menggunakan alat pelindung kepala, serta memanfaatkan kain atau kanebo basah yang diletakkan di kepala untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil.

 

Instruksi Khusus Gelombang Kedua

Kemenhaj juga mengeluarkan instruksi bagi jamaah gelombang kedua yang mendarat melalui Bandara Jeddah. Mengingat efisiensi waktu, jamaah diwajibkan telah mengenakan kain ihram sejak keberangkatan dari embarkasi di tanah air.

“Jamaah dijadwalkan mengambil miqat di atas pesawat sebelum mendarat. Setibanya di Bandara Jeddah, jamaah akan langsung diarahkan menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib. Tidak ada waktu luang di bandara, sehingga persiapan sejak dari embarkasi sangat menentukan kelancaran prosesi ibadah,” pungkas Maria.

Pemerintah terus berkomitmen memberikan layanan terbaik dan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia agar dapat menjalankan rukun Islam kelima ini dengan aman, sehat, dan meraih predikat haji mabrur. (jpc/bbs/adz)

Tragedi Bus Halmahera di Tol Medan-Tebingtinggi, Gubsu Instruksikan Audit Seluruh PO

Korban Lakalantas Bus Halmahera Menjalani Perawatan di RSUD
Korban Lakalantas Bus Halmahera Menjalani Perawatan di RSUD

MEDAN – Rentetan kecelakaan maut angkutan umum di wilayah Sumatera Utara kembali memicu alarm darurat keselamatan transportasi. Insiden terbaru yang melibatkan Bus Halmahera di Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), tepatnya di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin (11/5) pagi, telah merenggut empat nyawa dan menyebabkan 19 penumpang lainnya luka-luka.

Menanggapi tragedi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengambil langkah tegas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional angkutan darat di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengungkapkan, Gubernur Sumatera Utara telah memberikan instruksi khusus untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi. Langkah ini diambil guna memastikan insiden serupa, yang sebelumnya juga menimpa armada bus ALS, tidak terus berulang.

“Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap seluruh perusahaan otobus di Sumatera Utara. Tujuannya agar seluruh armada benar-benar dalam kondisi layak jalan,” tegas Yuda saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Selasa (12/5).

Yuda menggarisbawahi dua faktor krusial yang menjadi fokus utama pemerintah, kelayakan teknis kendaraan dan kualitas sumber daya manusia (pengemudi). Ia mendesak para operator bus untuk tidak hanya mengejar target operasional, tetapi juga memprioritaskan prosedur keamanan.

“Kami mengimbau kepada seluruh PO agar lebih selektif terhadap para pengemudinya. Jangan sampai sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk, kelelahan, atau kurang sehat. Faktor human error dan kelaikan mesin adalah dua hal yang tidak bisa ditawar dalam keselamatan transportasi,” tambahnya.

Senada dengan Dishub Sumut, Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Sibarani memberikan sorotan tajam terhadap pengelola jalan tol dan kondisi infrastruktur. Menurutnya, keselamatan di jalan tol merupakan tanggung jawab kolektif antara operator angkutan dan pengelola jalan.

Timbul menyoroti banyaknya titik perbaikan di ruas Tol Medan menuju Perbaungan yang dinilai minim penerangan dan rambu peringatan yang memadai, terutama pada malam hari. Kondisi ini dianggap sebagai faktor risiko tinggi yang memicu kecelakaan fatal. “Kami mendesak pengelola jalan tol agar segera melakukan pembenahan. Kondisi jalan yang banyak perbaikan sangat rawan, apalagi pada malam hari saat jarak pandang terbatas. Selain itu, pengawasan terhadap uji KIR harus diperketat. Jangan ada bus tidak layak yang tetap dipaksakan beroperasi,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut.

 

Kesaksian Korban

Suasana duka masih menyelimuti ruang-ruang perawatan di rumah sakit di Kabupaten Deli Serdang. Tercatat, korban luka dievakuasi ke tiga rumah sakit berbeda, yakni RSUD Amri Tambunan, RS Sari Mutiara, dan RS Grand Medistra.

Salah satu korban, Elvira Leliana Nainggolan yang dirawat di RS Sari Mutiara Lubukpakam, menceritakan kengerian saat bus yang ditumpanginya menabrak mobil pick-up L 300 pengangkut ayam yang mengalami patah as di Km 63+200. Elvira dan rekannya, Lamria Sihombing, sedianya berangkat dari Labuhanbatu Selatan untuk mengikuti ujian seleksi Koperasi Merah Putih.

“Saya sedang tidur saat kejadian, tiba-tiba terbangun karena bus terguling-guling. Saya sampai tercampak keluar bus,” tutur Elvira dengan kondisi kening terperban.

Lamria Sihombing menambahkan, ia merasakan bus seolah melompati pembatas tol sebelum akhirnya terhenti di luar jalur tol. “Setahu saya sopirnya sudah berganti dari yang awal, tapi saya tidak tahu pasti apakah saat itu posisinya sedang mengebut atau tidak karena kami semua sedang tidur,” kata Lamria yang kini masih kesulitan untuk berjalan akibat trauma benturan.

Kisah pilu juga datang dari pasangan suami istri yang baru menikah pada 2025 lalu, Eri Ardiansyah Fery (26) dan Bismi Hayati (28). Mereka berangkat dari Rokan Hilir menuju Medan dengan harapan besar agar Eri dapat mengikuti wawancara kerja di sebuah perusahaan minuman. Naas, impian tersebut harus tertunda karena Eri mengalami patah tulang bahu kiri dan dijadwalkan menjalani operasi pada Rabu (13/5).

 

Manajemen Halmahera Fokus Penanganan Korban

Pantauan Sumut Pos di Terminal PT Bus Halmahera, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (12/5), menunjukkan aktivitas yang sangat sepi pascainsiden. Tidak terlihat antrean penumpang di loket keberangkatan. Aktivitas terbatas hanya terlihat pada layanan pengiriman barang.

Seorang petugas loket yang bertugas menyatakan, pimpinan dan humas perusahaan saat ini berada di rumah sakit untuk mendampingi para korban. “Pimpinan fokus mengurus korban yang dirawat di RS Lubukpakam. Sebagian bus memang masih di luar kota dan sebagian lagi sedang dalam pengecekan di bengkel,” ungkapnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Bus Halmahera belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kronologi internal maupun skema kompensasi bagi para korban.

Tragedi Bus Halmahera ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Utara. Dengan angka prevalensi kecelakaan yang masih fluktuatif, sinergi antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pengelola Jalan Tol, dan Perusahaan Otobus menjadi syarat mutlak untuk menciptakan ekosistem transportasi darat yang manusiawi.

Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen untuk terus menjalankan razia berkala dan audit sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan secara transparan. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dalam memilih moda transportasi dan tetap waspada selama dalam perjalanan.

Kini, publik menanti langkah nyata dari evaluasi menyeluruh ini agar jalan raya tidak lagi menjadi tempat yang merenggut nyawa warga yang sedang berjuang demi masa depan dan keluarganya. (san/btr/adz)

Dalam Sepekan ke Depan Sumut Dilanda Hujan

Jas hujan-Ilustrasi

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan di wilayah Sumatera Utara (Sumut) untuk sepekan ke depan hujan masih berpotensi terjadi akibat pengaruh dinamika atmosfer seperti Fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO), yang berada di fase 2 (Indian Ocean), serta adanya daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Pesisir Timur hingga Pesisir Barat Sumut, sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

“Selain itu, pada skala lokal, kondisi labilitas atmosfer terpantau cukup kuat di Sumut, sehingga turut mendukung proses konvektif. Sedangkan suhu mencapai suhu udara maksimum d perkotaan dapat mencapai 35 derajat Celcius,”  kata Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Mesan, Martha Manurung kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, cuaca di Sumut, umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga sangat lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang terjadi di Kabupaten Langkat, Binjai, Medan, Deliserdang, Serdangbedagai (Sergai), Tebingtinggi, Pematangsiantar, Karo, Pakpakbharat, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Labuhanbatu Utara (Labura), Simalungun, Toba, Tapanulitengah (Tapteng), Tapanuliutara (Taput),;Tapanuliselatan (Tapsel), Humbanghasundutan (Humbahas), Gunungsitoli, Nias, Niasbarat, Nias Selatan (Nisel), Niasutara, Kota Sibolga, Padanglawas (Palas), Padanglawas Utara (Paluta), dan Mandailingnatal (Madina).

“Dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke

depan,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di Sumut.

“Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas. Oleh karena itu BMKG mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi prakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrem resmi melalui berbagai kanal informasi BMKG, antara lain laman https://bbmkg1.bmkg.go.id/, aplikasi InfoBMKG, serta media sosial @infobmkgsumut,” pungkasnya. (dwi/ila)

Nasib Angkringan Kesawan dan Petisah Dikaji

M Odi Anggia Batubara.
M Odi Anggia Batubara.

Keberadaan pedagang angkringan di kawasan Kesawan dan Medan Petisah kini menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan. Dinas Pariwisata Kota Medan tengah melakukan kajian menyeluruh terkait aktivitas para pedagang tersebut seiring rencana penerapan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) yang segera direalisasikan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M Odi Anggia Batubara, mengatakan kawasan Kesawan dan Petisah masuk dalam KSP 1 yang nantinya akan menjadi salah satu pusat destinasi wisata unggulan di Kota Medan.

“Kesawan dan Petisah itu masuk dalam KSP 1. Saat ini Peraturan Wali Kota (Perwal)-nya sudah ada, tinggal menunggu realisasinya. Pedagang angkringan itu memang sedang dianalisa dan dikaji tim kita, apakah keberadaannya masuk dalam KSP atau tidak,” ujar Odi, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, keberadaan angkringan tidak serta-merta akan dihapus. Pemerintah masih membuka peluang agar aktivitas UMKM tetap berjalan selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu fungsi kawasan wisata maupun lalu lintas. “Makanya kita lihat dulu bagaimana hasil rumusannya nanti. Selama tidak melanggar aturan dan memungkinkan berjualan, maka akan kita siapkan lokasinya,” katanya.

Odi menjelaskan, apabila nantinya pedagang angkringan dinilai masih dapat beroperasi di kawasan KSP, maka Pemko Medan bersama organisasi perangkat daerah terkait akan melakukan penataan ulang agar kawasan tetap tertib, nyaman, dan memiliki nilai estetika wisata.

Namun sebaliknya, jika hasil kajian menunjukkan aktivitas jual beli tersebut berpotensi mengganggu arus lalu lintas, kenyamanan masyarakat, maupun pemilik ruko di sekitar lokasi, maka penertiban akan dilakukan.

“Jadi KSP ini bertujuan menciptakan ikon atau destinasi baru yang terkelola dan terkendalikan di Kota Medan. Kita tidak mau juga jika aktivitas berjualan yang ada malah merugikan pengguna jalan maupun pemilik ruko di lokasi. Kalau memang dampaknya tidak baik, maka akan kita tertibkan pedagang di sana,” tegasnya.

Saat ini, kawasan Kesawan dan beberapa titik di Medan Petisah memang dikenal ramai dengan aktivitas pedagang angkringan pada malam hari. Selain menjadi tempat nongkrong favorit masyarakat, kawasan tersebut juga dinilai ikut menghidupkan geliat ekonomi UMKM lokal.

Meski demikian, keberadaan pedagang di badan jalan dan trotoar kerap menimbulkan kemacetan serta persoalan parkir, terutama saat akhir pekan dan malam hari ketika jumlah pengunjung meningkat tajam.

Karena itu, sembari menunggu hasil final perumusan KSP, Pemko Medan mengimbau seluruh pedagang tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

“Pak Wali juga memberi perhatian serius terhadap geliat UMKM. Oleh karena itu perumusan KSP ini masih kita lakukan. Namun saya tegaskan sekali lagi, selama tidak melanggar aturan akan kita akomodir. Namun tetap saja akan dilakukan penataan ulang lagi pedagang angkringan di dua lokasi tersebut,” pungkas Odi. (map/ila)

Demi Proyek BRT Medan di Jalan Sisingamangaraja, 2.700 Pohon Ditebang

DIPAGAR SENG: Pemagaran dengan menggunakan seng sebagai pembatas untuk pembangunan proyek BRT di Jalan Sisingamangaraja Medan. Di sepanjang jalan ini, jajaran pohon sudah ditebang.
DIPAGAR SENG: Pemagaran dengan menggunakan seng sebagai pembatas untuk pembangunan proyek BRT di Jalan Sisingamangaraja Medan. Di sepanjang jalan ini, jajaran pohon sudah ditebang.

Pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang di Kota Medan mulai memicu perhatian masyarakat, terutama setelah ribuan pohon di sejumlah ruas jalan ditebang untuk mendukung pengerjaan proyek transportasi massal tersebut. Meski menuai kekhawatiran terkait dampak lingkungan, Pemerintah Kota Medan memastikan seluruh pohon yang terdampak akan diganti dengan jumlah yang jauh lebih banyak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Melvi Marlabayana, membenarkan sekitar 2.700 batang pohon ditebang untuk mendukung pembangunan BRT Mebidang. Namun ia menegaskan, penebangan tersebut dilakukan oleh kontraktor pelaksana proyek dari pihak Kementerian, bukan oleh Pemko Medan.

“Ada sekitar 2.700-an pohon di Kota Medan yang ditebang untuk mendukung pembangunan BRT Mebidang. Yang melakukan penebangan itu bukan Pemko Medan, tetapi kontraktor pelaksana proyek BRT oleh Kementerian,” ujar Melvi kepada Sumut Pos, Selasa (12/5/2026).

Menurut Melvi, penebangan pohon telah melalui kesepakatan bersama dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Sebagai bentuk kompensasi, pihak kontraktor diwajibkan mengganti seluruh pohon yang ditebang dengan sekitar 61.000 pohon baru yang akan ditanam di berbagai titik di Kota Medan.

“Mereka wajib mengganti pohon itu sebanyak 61.000-an. Penanamannya nanti tersebar di seluruh Kota Medan, bukan hanya di badan jalan, tetapi juga di lokasi lainnya. Terutama untuk menyisip pohon-pohon yang sudah tidak layak,” jelasnya.

Melvi menambahkan, proses penggantian pohon tersebut wajib direalisasikan paling lama dalam satu tahun ke depan. Setelah ditanam, seluruh pohon juga harus dipelihara selama satu tahun berikutnya agar dapat tumbuh optimal.

“Sebanyak 61.000 pohon pengganti ini harus ditanam paling lama satu tahun ke depan. Setelah itu, mereka wajib memelihara pohon-pohon tersebut selama satu tahun,” katanya.

Selain ditebang, sebagian pohon yang masih muda dan dinilai sehat juga direlokasi ke lokasi lain agar tetap bisa dipertahankan. “Sebenarnya tidak semua dari 2.700-an pohon itu ditebang. Ada ratusan pohon yang direlokasi karena masih sehat dan layak dipindahkan,” kata Melvi.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan, menegaskan penebangan pohon tidak dilakukan secara menyeluruh di sepanjang jalur proyek. Menurutnya, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengerjaan transportasi massal tersebut.

“Tidak semua pohon di sepanjang lintasan BRT akan ditebang. Penebangan hanya dilakukan di beberapa lokasi yang memang diperlukan untuk pembangunan,” ujar Yuda.

Yuda mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan pendataan dan kajian teknis terkait titik pembangunan yang membutuhkan penyesuaian di lapangan, sehingga jumlah pasti pohon terdampak masih terus dihitung.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pembangunan halte BRT direncanakan membentang dari kawasan Pajak Simpang Limun hingga Simpang Jalan Pelangi, tepat di depan Kampus UISU. Di sepanjang jalur tersebut, aktivitas pengerjaan proyek mulai berlangsung dan diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri menilai proyek BRT Mebidang merupakan langkah modernisasi transportasi perkotaan yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menghadirkan layanan angkutan umum yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Sibarani, menilai pembangunan BRT harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

Menurut Timbul, penggunaan jalur hijau sebagai lokasi proyek menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena dianggap dapat mengurangi ruang hijau di kawasan perkotaan. “Yang menjadi perhatian masyarakat itu karena pembangunan halte dilakukan di jalur hijau dan ada penebangan pohon. Tentu masyarakat bertanya apakah tidak ada lokasi lain yang lebih ideal untuk pembangunan halte tersebut,” ujar Timbul Jaya Sibarani kepada Sumut Pos, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan halte BRT Mebidang sejatinya sudah masuk dalam tahap perencanaan sejak beberapa tahun lalu. Karena itu, menurutnya, sulit untuk melakukan perubahan besar terhadap konsep yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Perencanaan ini sebenarnya sudah dibuat beberapa tahun lalu, jadi tentu semuanya sudah masuk dalam kajian. Namun yang paling penting sekarang adalah bagaimana pembangunan itu tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan masyarakat,” katanya.

Timbul menegaskan pembangunan transportasi massal seperti BRT memang penting untuk mendukung mobilitas warga Kota Medan dan kawasan Mebidang. Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan yang tujuannya baik malah menimbulkan masalah baru. Karena itu, aspek keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, dan dampak lingkungannya harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan halte BRT nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Namun ia meminta seluruh pihak terkait tetap melakukan evaluasi terhadap titik-titik pembangunan yang dianggap berpotensi menimbulkan polemik.

Ia juga mendorong pemerintah dan pihak pelaksana proyek agar melakukan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah dibangun sehingga dapat berfungsi optimal bagi masyarakat. (map/san/ila)

Harga MinyaKita Tembus Rp22 Ribu, Pemko Medan Didesak Gelar Operasi Murah

Hj. Sri Rezeki Amd.
Hj. Sri Rezeki Amd.

Lonjakan harga minyak goreng subsidi MinyaKita di Kota Medan mulai memicu keresahan masyarakat. Produk yang sebelumnya menjadi andalan warga berpenghasilan menengah ke bawah itu kini dijual hingga Rp20.000 sampai Rp22.000 per liter di sejumlah pasar tradisional, jauh di atas harga normal yang sebelumnya berkisar Rp15.700.

Kenaikan harga tersebut terjadi di tengah melonjaknya sejumlah bahan pangan pokok lainnya sepanjang Mei 2026. Kondisi itu membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat, terutama kalangan ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

Menyikapi situasi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Hj. Sri Rezeki AMd, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional guna memastikan penyebab lonjakan harga.

“Saran saya, Pemko Medan segera melakukan peninjauan ke pasar-pasar. Jika selisih harganya sudah terlalu jauh, ini sangat berisiko disusupi spekulan,” ujar Sri Rezeki, Selasa (12/5/2026).

Politisi PKS itu menilai pemerintah tidak boleh lambat merespons persoalan kebutuhan pokok masyarakat. Ia meminta OPD terkait segera melakukan investigasi agar kenaikan harga tidak terus membebani warga.

“Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Cari tahu penyebabnya dan apa solusinya. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menjepit, jangan ditambah susah lagi,” katanya.

Menurut Sri Rezeki, keluhan masyarakat terhadap mahalnya harga minyak goreng subsidi kini semakin sering terdengar, terutama dari kalangan ibu rumah tangga yang merasakan langsung dampaknya terhadap kebutuhan harian.

“Emak-emak yang belanja banyak mengeluh. Minyak goreng ini kebutuhan penting, hampir setiap rumah pasti pakai minyak. Jadi persoalan ini sangat mendesak,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak goreng berpotensi memicu kenaikan harga makanan lain karena minyak menjadi salah satu kebutuhan utama dalam proses memasak maupun usaha kuliner. “Semua saling berkaitan. Kalau harga minyak naik, tentu bahan makanan yang menggunakan minyak juga ikut naik,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Sri Rezeki meminta Pemko Medan segera menggelar operasi pasar maupun Pasar Murah guna menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi daerah.

“Pemko harus cepat bergerak. Jangan hanya bilang sudah turun, tapi entah turun ke mana, karena hasilnya tidak ada dan masyarakat tidak merasakan perubahan,” tegasnya.

Tak hanya MinyaKita, sejumlah komoditas pangan lain di Medan juga tercatat mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga minyak curah kini mencapai sekitar Rp21.000 per kilogram. Cabai rawit bahkan sempat menembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Daging ayam ras juga masih bertahan di harga tinggi, yakni sekitar Rp35.500 hingga Rp40.000 per kilogram. (map/ila)

15 Jam Berjuang di Tengah Lumpur, Dua Penambang di Medan Deli Ditemukan Tewas

CARI JASAD: Satu unit alat berat mencari jasad dua pria yang tertimbun longsor saat mengorek tanah yang diduga mengandung biji timah di kawasan Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli, Selasa (12/5/2026).
CARI JASAD: Satu unit alat berat mencari jasad dua pria yang tertimbun longsor saat mengorek tanah yang diduga mengandung biji timah di kawasan Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli, Selasa (12/5/2026).

Duka menyelimuti kawasan Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, setelah dua penambang yang tertimbun longsor akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Selasa (12/5/2026). Proses pencarian dramatis yang berlangsung selama kurang lebih 15 jam itu melibatkan tim SAR gabungan, TNI, Polri, warga sekitar hingga bantuan alat berat.

Kedua korban diketahui bernama Fauzi dan Rinaldi. Mereka diduga tertimbun longsor saat mengorek tanah yang disebut-sebut mengandung biji timah di area lahan milik PT Gunung Gahapi pada Senin malam (11/5/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Menurut keterangan warga, saat kedua korban sedang melakukan penggalian, tebing tanah setinggi beberapa meter tiba-tiba runtuh dan langsung menimbun keduanya. Warga sekitar sempat berupaya melakukan pertolongan secara manual, namun besarnya material longsor membuat penyelamatan sulit dilakukan.

Komandan Regu Basarnas Kota Medan, Frawiro Simanullang, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada Selasa pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi bersama unsur gabungan untuk melakukan pencarian.

“Begitu menerima informasi dari warga dan kepala lingkungan, kami langsung menurunkan personel ke lokasi untuk melakukan pencarian bersama unsur SAR gabungan,” ujar Frawiro.

Proses evakuasi berlangsung penuh tantangan. Selain material longsor yang cukup tebal, area pencarian juga dipenuhi genangan air sehingga alat berat dan tim evakuasi harus bekerja ekstra hati-hati demi menghindari longsor susulan.

“Hambatan terbesar kami adalah adanya air yang menggenangi titik longsor. Karena itu, tim harus melakukan penyedotan menggunakan pompa air terlebih dahulu sebelum penggalian dilanjutkan,” jelasnya.

Suasana haru menyelimuti lokasi ketika satu per satu korban akhirnya ditemukan. Sekitar pukul 13.46 WIB, jenazah Fauzi berhasil ditemukan dalam kondisi mengenaskan di bawah timbunan tanah. Tak lama berselang, tepat pukul 14.26 WIB, korban kedua bernama Rinaldi juga berhasil dievakuasi.

Kedua jenazah kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Tangis keluarga pecah saat proses evakuasi selesai dilakukan.

“Alhamdulillah kedua korban akhirnya berhasil ditemukan. Setelah proses evakuasi selesai, operasi pencarian resmi kami tutup,” pungkas Frawiro Simanullang. (san/ila)

1...383940...15,755Page 39 of 15,755