Pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang di Kota Medan mulai memicu perhatian masyarakat, terutama setelah ribuan pohon di sejumlah ruas jalan ditebang untuk mendukung pengerjaan proyek transportasi massal tersebut. Meski menuai kekhawatiran terkait dampak lingkungan, Pemerintah Kota Medan memastikan seluruh pohon yang terdampak akan diganti dengan jumlah yang jauh lebih banyak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Melvi Marlabayana, membenarkan sekitar 2.700 batang pohon ditebang untuk mendukung pembangunan BRT Mebidang. Namun ia menegaskan, penebangan tersebut dilakukan oleh kontraktor pelaksana proyek dari pihak Kementerian, bukan oleh Pemko Medan.

“Ada sekitar 2.700-an pohon di Kota Medan yang ditebang untuk mendukung pembangunan BRT Mebidang. Yang melakukan penebangan itu bukan Pemko Medan, tetapi kontraktor pelaksana proyek BRT oleh Kementerian,” ujar Melvi kepada Sumut Pos, Selasa (12/5/2026).

Menurut Melvi, penebangan pohon telah melalui kesepakatan bersama dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Sebagai bentuk kompensasi, pihak kontraktor diwajibkan mengganti seluruh pohon yang ditebang dengan sekitar 61.000 pohon baru yang akan ditanam di berbagai titik di Kota Medan.

“Mereka wajib mengganti pohon itu sebanyak 61.000-an. Penanamannya nanti tersebar di seluruh Kota Medan, bukan hanya di badan jalan, tetapi juga di lokasi lainnya. Terutama untuk menyisip pohon-pohon yang sudah tidak layak,” jelasnya.

Melvi menambahkan, proses penggantian pohon tersebut wajib direalisasikan paling lama dalam satu tahun ke depan. Setelah ditanam, seluruh pohon juga harus dipelihara selama satu tahun berikutnya agar dapat tumbuh optimal.

“Sebanyak 61.000 pohon pengganti ini harus ditanam paling lama satu tahun ke depan. Setelah itu, mereka wajib memelihara pohon-pohon tersebut selama satu tahun,” katanya.

Selain ditebang, sebagian pohon yang masih muda dan dinilai sehat juga direlokasi ke lokasi lain agar tetap bisa dipertahankan. “Sebenarnya tidak semua dari 2.700-an pohon itu ditebang. Ada ratusan pohon yang direlokasi karena masih sehat dan layak dipindahkan,” kata Melvi.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan, menegaskan penebangan pohon tidak dilakukan secara menyeluruh di sepanjang jalur proyek. Menurutnya, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengerjaan transportasi massal tersebut.

“Tidak semua pohon di sepanjang lintasan BRT akan ditebang. Penebangan hanya dilakukan di beberapa lokasi yang memang diperlukan untuk pembangunan,” ujar Yuda.

Yuda mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan pendataan dan kajian teknis terkait titik pembangunan yang membutuhkan penyesuaian di lapangan, sehingga jumlah pasti pohon terdampak masih terus dihitung.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pembangunan halte BRT direncanakan membentang dari kawasan Pajak Simpang Limun hingga Simpang Jalan Pelangi, tepat di depan Kampus UISU. Di sepanjang jalur tersebut, aktivitas pengerjaan proyek mulai berlangsung dan diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri menilai proyek BRT Mebidang merupakan langkah modernisasi transportasi perkotaan yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menghadirkan layanan angkutan umum yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Sibarani, menilai pembangunan BRT harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

Menurut Timbul, penggunaan jalur hijau sebagai lokasi proyek menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena dianggap dapat mengurangi ruang hijau di kawasan perkotaan. “Yang menjadi perhatian masyarakat itu karena pembangunan halte dilakukan di jalur hijau dan ada penebangan pohon. Tentu masyarakat bertanya apakah tidak ada lokasi lain yang lebih ideal untuk pembangunan halte tersebut,” ujar Timbul Jaya Sibarani kepada Sumut Pos, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan halte BRT Mebidang sejatinya sudah masuk dalam tahap perencanaan sejak beberapa tahun lalu. Karena itu, menurutnya, sulit untuk melakukan perubahan besar terhadap konsep yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Perencanaan ini sebenarnya sudah dibuat beberapa tahun lalu, jadi tentu semuanya sudah masuk dalam kajian. Namun yang paling penting sekarang adalah bagaimana pembangunan itu tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan masyarakat,” katanya.

Timbul menegaskan pembangunan transportasi massal seperti BRT memang penting untuk mendukung mobilitas warga Kota Medan dan kawasan Mebidang. Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan yang tujuannya baik malah menimbulkan masalah baru. Karena itu, aspek keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, dan dampak lingkungannya harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan halte BRT nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Namun ia meminta seluruh pihak terkait tetap melakukan evaluasi terhadap titik-titik pembangunan yang dianggap berpotensi menimbulkan polemik.

Ia juga mendorong pemerintah dan pihak pelaksana proyek agar melakukan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah dibangun sehingga dapat berfungsi optimal bagi masyarakat. (map/san/ila)