Home Blog Page 41

Sebanyak 65 Lanjut Usia Diwisuda

LANSIA DIWISUDA: Momen para lansia mengikuti acara wisuda di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (12/5).
LANSIA DIWISUDA: Momen para lansia mengikuti acara wisuda di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (12/5).

SIANTAR – Sebanyak 65 lanjut usia (lansia) dari dua kecamatan di Kota Pematangsiantar, Siantar Selatan dan Siantar Timur, diwisuda. Mereka merupakan lulusan Sekolah Lansia Mandiri Kota Pematangsiantar program Lansia Berdaya (Sidaya) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

Wisuda dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Fatmawati bersama Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Pematangsiantar dr Aulia Syukri, di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (12/05/2026).

Wali Kota Wesly Silalahi dalam sambutannya menyampaikan wisuda lansia merupakan momen yang sangat bersejarah. Sebagai wali kota, Wesly mengaku bangga dan bahagia dapat hadir di tengah-tengah para lansia.

Menurut Wesly, Sekolah Lansia adalah salah satu program Quick Win Kemendukbangga yang bernama Sidaya.

“Sidaya merupakan program yang sangat mulis. Karena memberikan kesempatan kepada para lansia untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya percaya, usia tidak pernah menjadi Batasan untuk belajar dan berkembang,” kata Wesly.

Kepada para wisudawan/wisudawati, Wesly mengucapkan selamat atas keberhasilan menyelesaikan Program Sekolah Lansia.

“Saya yakin, ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan seharai-hari dan masyarakat sekitar. Saya juga ingin mengajak bapak/ibu sekalian untuk terus aktif dan berkontribusi dalam masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Fatmawati mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Wesly Silalahi dan Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi yang memiliki dedikasi agar para lansia di Kota Pematangsiantar bisa tetap sehat, ceria, mandiri, dan bahagia.

“Ini kegiatan bermakna. Angka harapan hidup terus meningkat, termasuk di Pematangsiantar. Agar optimal, lansia jangan menjadi tanggaungan keluarga. Tapi harus tetap semangat dan mandiri,” katanya.

Di Sekolah Lansia, lanjutnya, para lansia bertemu, mendapat edukasi tentang kesehatan, dan harus tes kesehatan sebelum masuk kelas. Sehingga diharapkan tetap sehat sepanjang hayat.

“Ini para lansia ingin lanjut ke Standar 2 (S2) dan Standar 3 (S3). Semoga bisa kita fasilitasi, dengan bekerja sama dan berkolaborasi,” sebutnya.

“Selamat wisuda. Terharu ada wisudawan yang anak-anaknya sudah wisuda, dan kini dia yang wisuda,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas P2KB Pematangsiantar Aulia Syukri dalam laporannya menyampaikan, kegiatan wisuda sebagai bentuk apresiasi atas semangat belajar para lansia.

“Sekolah Lansia untuk meningkatkan proporsi lansia, meningkatkan angka harapan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Melalui pelatihan, agar mereka dapat menjalani hidup sehat, sejahtera, dan berkualitas. Sehingga bisa beradaptasi positif, bukan menjadi beban keluarga,” jelasnya.

Diterangkan Aulia, peserta wisuda ada 65 orang, yaitu 30 orang dari Kecamatan Siantar Selatan dan 35 orang dari Kecamatan Siantar Timur.

Acara juga diisi dengan penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan/wisudawati, yakni Juniar Hutagaol (65) dari Kecamatan Siantar Selatan dan St Malonni Sertiani Saragih (82) dari Kecamatan Siantar Timur.

Menurut Juniar, ia dan teman-temannya sesame lansia sudah menantikan masa wisuda. Dalam kesempatan tersebut ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota hingga pemerintah pusat, yang telah memberikan ruang/wadah kepada lansia untuk belajar.

“Kami bahagia. Orang tua yang sudah mencetak banyak sarjana, hari ini kami jadi sarjana lansia. Ini karena kepedulian pemerintah. Kami sangat bersyukur,” sebutnya.

Ia mengajak untuk bersyukur dan mendoakan pemerintah agar ke depan bisa lebih memberikan pelayanan khusus kepada lansia.

Hal senada disampaikan Malonni Sertiani Saragih. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Pemko Pematangsiantar yang dipimpin Wali Kota Wesly Silalahi.

“Kami banyak dapat pembelajaran. Kami ingin menerapkan semua ilmu yang kami dapat. Kami senang bisa bertemu para dokter yang memeriksa kesehatan, berolahraga, dan lainnya. Semoga kami semua bisa mandiri, mengelola pilihan sendiri, dan sebagainya. Terima kasih Pak Wali yang hadir untuk mewisuda kami, para sarjana lansia,” tukasnya.

“Semoga Sekolah Lansia bisa berjalan di semua kecamatan dan kelurahan. Karena banyak teman-teman kami di kecamatan lain juga ingin Sekolah Lansia,” sambungnya. (pra/azw)

Soroti Sengketa Tanah di Dusun 24 Sampali, DPRD Sumut Minta Semua Pihak Duduk Bersama

RAPAT: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan ganti rugi tanah dan bangunan di Dusun XXIV Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Selasa (12/5/2026).
RAPAT: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan ganti rugi tanah dan bangunan di Dusun XXIV Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Selasa (12/5/2026).

MEDAN – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan ganti rugi tanah dan bangunan di Dusun XXIV Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Selasa (12/5/2026).

Rapat tersebut menghadirkan berbagai pihak, mulai dari PTPN I Regional I, BPN Sumut, BPN Deliserdang, Pemkab Deliserdang, Camat Percut Seituan, Pemerintah Desa Sampali, hingga perwakilan masyarakat.

Namun, dalam rapat itu, pihak PTPN I Regional I dan perusahaan pemilik HGU yang disebut sebagai Jewel Group/Jewel Infinity dilaporkan tidak hadir.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deliserdang, Zainal Abidin Hutagalung menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelesaian persoalan secara persuasif melalui dialog dan pendekatan hukum yang berlaku.

“Pemkab Deliserdang mendukung penyelesaian secara persuasif melalui dialog dan mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan terus melakukan pemantauan situasi di lapangan agar tetap kondusif,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Pemkab Deliserdang juga memastikan upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah persoalan yang berlangsung.

Sementara itu, Kepala Desa Sampali Muhammad Ruslan yang diwakili sekretaris desa menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah penyelesaian yang dinilai mampu menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak.

“Kami mendukung apapun yang diupayakan bapak dan ibu untuk mendapatkan keadilan. Siapapun itu, baik unsur pengusaha maupun masyarakat, kami akan tetap mendukung,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya mencari jalan tengah melalui musyawarah dan mufakat agar konflik tidak terus berkepanjangan.

Di sisi lain, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana, mengatakan pihaknya tidak akan berhenti memfasilitasi penyelesaian persoalan tanah yang telah lama terjadi di kawasan tersebut.

“Pada prinsipnya semua sepakat persoalan tanah Dusun 24 Desa Sampali dapat terselesaikan. Kami tidak pernah bosan memfasilitasi dan mengundang berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.

Politisi Golkar itu menilai, persoalan agraria di Sumatera Utara ibarat ‘gunung es’ yang sewaktu-waktu dapat meledak jika tidak ditangani secara komprehensif. Ia menyebut Komisi II DPR RI juga telah memberikan perhatian serius terhadap konflik-konflik tanah yang terjadi di Sumut.

Menurutnya, masyarakat kerap dirugikan dan termarginalkan akibat persoalan hukum yang rumit, termasuk dalam kasus penguasaan lahan seluas 65 hektare yang disebut diperoleh berdasarkan putusan pengadilan dengan penghapusbukuan aset PTPN II.

“Masyarakat berharap relokasi dan ganti rugi, tetapi hingga kini belum ada realisasi. Karena itu perlu sinergi pemerintah desa, kecamatan, kabupaten hingga BPN untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Dalam rapat tersebut, perwakilan masyarakat juga mempertanyakan legalitas perusahaan yang disebut terlibat dalam penguasaan lahan.

“Tolong Pak Sekdes berikan kami nama lengkap perusahaan dan alamat lengkapnya. Setelah kami cek di Kemenkumham, nama perusahaan itu tidak terdaftar. Mohon ini menjadi pertimbangan dalam menyelidiki identitas perusahaan tersebut,” ujar salah seorang warga.

Rapat akhirnya diskors dan akan dijadwalkan kembali pada waktu mendatang dengan harapan seluruh pihak terkait dapat hadir untuk mencari solusi konkret bagi masyarakat Dusun XXIV Desa Sampali. (map/azw)

Jalan Kampung Diduga Diserobot, Masyarakat Geruduk Kantor Desa

MEDIASI: Masyarakat Dusun III Kwala Serdang mediasi dengan Kades Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
MEDIASI: Masyarakat Dusun III Kwala Serdang mediasi dengan Kades Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

STABAT – Ketegangan terjadi di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Selasa (12/5/2026) pagi, setelah puluhan warga Dusun III Kwala Serdang menggeruduk Kantor Desa Naman Jahe di Jalan Lintas Kuala–Bahorok. Aksi tersebut dipicu dugaan penyerobotan jalan kampung bernama Gang Pelita oleh seorang pria berinisial BL.

Warga menilai tindakan pematokan dan pengukuran lahan hingga memakan badan jalan merupakan bentuk perampasan fasilitas umum yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Jalan tersebut bahkan disebut pernah mendapat sentuhan dana desa pada 2015–2016 dengan program pengerasan jalan yang menelan anggaran puluhan juta rupiah.

Aksi warga disambut langsung oleh Kepala Desa Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka, yang kemudian memfasilitasi pertemuan di kantor desa. Namun, dialog berlangsung alot karena masyarakat tetap bersikukuh bahwa jalan tersebut merupakan aset desa dan akses umum warga.

Salah satu tokoh masyarakat, M Akhyar S Pelawi, mengungkapkan bahwa jalan tersebut sudah ada sejak tahun 1947 dan menjadi akses utama warga menuju kampung, termasuk area pemakaman keluarga. “Sejak tahun 1947 jalan ini sudah ada menuju kampung, bahkan di sana banyak makam orang tua kami,” ujarnya.

Akhyar menuding BL secara sepihak memasang patok hingga ke badan jalan tanpa persetujuan warga. Ia juga mempertanyakan kehadiran pihak desa dan oknum yang mengaku dari BPN saat proses pengukuran berlangsung.

“Kami tidak tahu kenapa dia berani mematok sampai ke tengah jalan. Bahkan ada yang mengaku dari BPN dan kepala desa bilang kalau tidak setuju silakan ke pengadilan. Kami bingung, kok sampai ke pengadilan,” katanya.

Menurut warga, sebagian badan jalan yang seharusnya memiliki lebar sekitar tiga meter kini diduga berkurang hingga dua meter akibat pemasangan patok tersebut. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu akses masyarakat sehari-hari.

Warga lainnya, Ridwan Sembiring Sinulaki, menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan akses lama yang selama ini digunakan masyarakat tanpa sengketa berarti. “Ini jalan tertua di dusun kami. Sekarang sudah banyak tanah wakaf dan ladang masyarakat di sekitar sini,” ungkapnya.

Ridwan juga menyayangkan tidak hadirnya sejumlah pihak yang sebelumnya dijadwalkan dalam pertemuan mediasi, termasuk aparat kecamatan dan BPN, sehingga pertemuan sebelumnya pada Jumat (8/5/2026) gagal mencapai kesepakatan. “Waktu itu kami sudah siapkan semuanya, bahkan makanan sudah disiapkan, tapi pihak terkait tidak hadir,” ujarnya.

Ia juga menyebut adanya kejanggalan setelah pihak BPN disebut menyatakan secara daring bahwa status tanah di lokasi tersebut belum jelas atau tidak terdaftar.

Sementara itu, Kepala Desa Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka, membantah tudingan bahwa pihak desa berpihak kepada salah satu pihak. Ia menegaskan bahwa selama masa jabatannya tidak pernah menerima hibah terkait jalan tersebut. “Di masa saya tidak ada menerima hibah. Kami hanya mengarahkan masyarakat untuk bermediasi di kantor desa,” jelasnya.

Menurutnya, pemasangan batas lahan yang dipersoalkan warga dilakukan berdasarkan dokumen yang disebut dikeluarkan oleh BPN. Namun ia tetap membuka ruang mediasi agar persoalan tidak berlarut.

“Saya sudah melihat langsung suratnya. Kita akan mediasi lagi pada hari Senin dan mengundang semua pihak terkait termasuk Forkopimcam,” katanya.

Meski pertemuan di kantor desa belum menghasilkan kesepakatan, warga menegaskan akan terus memperjuangkan status jalan tersebut agar tidak dialihfungsikan atau diserobot pihak tertentu.

Mereka berharap mediasi lanjutan yang dijadwalkan pada 18 Mei 2026 dapat menghadirkan semua pihak terkait, sehingga status jalan kampung Gang Pelita dapat dipastikan secara jelas dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. (ted/ila)

Atasi Polemik Bantuan Banjir, Bupati Langkat Turun Langsung ke Kemensos

BERSAMA: Bupati Langkat Syah Afandin bersama perwakilan masyarakat saat berkoordinasi di Kementerian Sosial, Jakarta. (Diskominfo Langkat/Sumut Pos)
BERSAMA: Bupati Langkat Syah Afandin bersama perwakilan masyarakat saat berkoordinasi di Kementerian Sosial, Jakarta. (Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT — Penanganan dampak banjir di Kabupaten Langkat memasuki babak baru setelah Bupati Langkat, Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim, mengambil langkah “jemput bola” dengan mendatangi langsung Kementerian Sosial RI di Jakarta.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir berjalan lebih cepat dan merata, menyusul adanya keluhan masyarakat terkait distribusi bantuan yang dinilai belum optimal.

Kunjungan tersebut juga menjadi respons atas aksi demonstrasi ratusan warga terdampak banjir beberapa waktu lalu yang menyoroti ketimpangan penyaluran bantuan di sejumlah wilayah, termasuk Tanjungpura dan Besitang.

Dalam kunjungannya, Bupati Ondim turut membawa perwakilan masyarakat terdampak untuk menyampaikan langsung kondisi di lapangan kepada Kementerian Sosial RI. Rombongan Pemkab Langkat diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) Kemensos RI, Masryani Mansyur.

Bupati Ondim menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial, atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Langkat selama masa tanggap darurat hingga pemulihan bencana.

“Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Langkat. Aspirasi masyarakat menjadi prioritas kami, sehingga kami datang langsung untuk memastikan penyaluran bantuan dapat merata,” ujar Ondim, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah warga terdampak banjir yang belum sepenuhnya menerima bantuan akibat proses pendataan dan verifikasi yang masih berjalan. Karena itu, Pemkab Langkat terus berkoordinasi agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari bantuan pemerintah.

“Ada masyarakat yang masih dalam proses pendataan. Kami ingin memastikan seluruh warga terdampak memperoleh haknya secara adil dan merata,” ujarnya.

Selain membahas penyaluran bantuan, pertemuan tersebut juga menyoroti percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Salah satu fokus utama adalah rencana pembangunan hunian tetap (huntap) terpusat di lahan PTPN II Regional I, termasuk pembebasan lahan dan percepatan pemulihan infrastruktur terdampak.

Langkah cepat Bupati Langkat ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu warga terdampak banjir, Said Abdullah, mengaku puas dengan respons pemerintah daerah yang dinilai tidak hanya menunggu, tetapi langsung bergerak ke pemerintah pusat. “Kami puas dengan kepemimpinan Bupati Langkat yang bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Sauli Lubis, yang menilai upaya Pemkab Langkat sudah berada di jalur yang tepat dalam memperjuangkan hak masyarakat terdampak bencana.

“Kami melihat ada keseriusan dari pemerintah. Harapannya, bantuan bisa segera dirasakan merata oleh seluruh masyarakat yang terdampak,” katanya. (ted/ila)

Dua Pelaku Begal Sadis di Binjai Ditangkap

JENGUK: Wawako Binjai Hasanul Jihadi saat menjenguk pelajar yang menjadi korban begal, di RSUD Djoelham. (Istimewa/Sumut Pos)
JENGUK: Wawako Binjai Hasanul Jihadi saat menjenguk pelajar yang menjadi korban begal, di RSUD Djoelham. (Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI – Tim Cobra Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai menangkap kedua terduga pelaku begal yang mengakibatkan korban pelajar SMA Negeri mengalami luka serius. Kedua pelaku ditangkap di Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Selasa (12/5/2026) sore. Dalam pengembangan, kedua pelaku diduga melawan petugas. Buntutnya, pelaku dihadiahi timah panas oleh polisi.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Hizkia Siagian yang memimpin langsung penangkapan tersebut. Saat ini, kedua pelaku masih dalam pemeriksaan intensif Polres Binjai.

Kedua pelaku sempat dibawa ke RSUD Djoelham untuk mendapat perawatan medis. Di rumah sakit milik Pemko Binjai itu, petugas saat membawa kedua pelaku untuk mendapat perawatan medis, dikerumuni masyarakat. Rencananya, Polres Binjai akan menyampaikan secara utuh informasi pengungkapan kasus menonjol ini pada Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, snggota DPRD Sumatera Utara HM Yusuf meminta Polres Binjai meningkatkan patroli malam di titik-titik rawan kriminalitas yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. “Kami meminta pihak terkait menindaklanjuti kejahatan begal ini agar hal serupa tidak terulang kembali di wilayah Kota Binjai,” tegasnya.

Menurutnya, rasa aman masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia juga berharap pembentukan Tim Khusus (Timsus) Anti Begal oleh Polres Binjai dapat membuahkan hasil nyata dalam waktu dekat.

“Kita ketahui Polres Binjai sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap pelaku-pelaku begal yang selama ini beraksi. Jadi kita percaya dan yakin pelaku bisa segera ditangkap,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ucok Aang, telah menjenguk korban bernama Yudha di Ruang Nusa Indah 5 RSUD Djoelham Binjai pada Senin malam. Dalam kunjungan itu, ia memberikan dukungan moril kepada keluarga korban sekaligus memastikan biaya pengobatan korban dibantu sepenuhnya. “Sabar ya, yang kuat. Untuk biaya berobat, saya tanggung,” ucapnya kepada keluarga korban.

Tak hanya fokus pada pemulihan kesehatan korban, Ucok Aang juga menaruh perhatian terhadap pendidikan Yudha yang saat ini masih duduk di bangku kelas X SMA. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar pihak sekolah memberikan dispensasi selama korban menjalani pemulihan pasca operasi dan perawatan medis. “Nanti saya hubungi dinas pendidikan supaya koordinasi ke sekolah, biar Yudha dapat dispensasi ujian selama pemulihan,” katanya.

Pemko Binjai Pinjamkan Motor

Pemerintah Kota Binjai bergerak cepat memberikan bantuan kepada para korban aksi begal yang belakangan meresahkan masyarakat. Tak hanya menjamin biaya pengobatan korban, Pemko Binjai bahkan meminjamkan sepeda motor dinas kepada keluarga pelajar korban begal agar aktivitas sehari-hari mereka tetap berjalan normal pasca kejadian tragis tersebut.

Langkah itu disampaikan langsung Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi atau yang akrab disapa Bang Jiji, saat menjenguk korban begal di RSUD Djoelham Binjai, Selasa (12/5/2026).

Menurut Bang Jiji, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal, sekaligus memastikan keluarga korban tidak semakin terbebani akibat kehilangan kendaraan dan biaya pengobatan.“Kami memastikan korban dan keluarga korban dipinjamkan sepeda motor milik Pemko. Dari rakyat untuk rakyat,” ujar Bang Jiji kepada wartawan.

Dalam kunjungan tersebut, Bang Jiji turut menjenguk dua korban begal di lokasi berbeda. Korban pertama adalah seorang perempuan bernama Dini yang tinggal di kawasan Binjai Utara. Saat bertemu korban, Bang Jiji menyerahkan bantuan sembako dan telepon genggam sebagai bentuk dukungan moril dan perhatian pemerintah daerah. Usai menjenguk Dini, Bang Jiji kemudian mendatangi RSUD Djoelham untuk melihat langsung kondisi Yudha, pelajar SMA yang menjadi korban pembegalan brutal di kawasan Titi Baru Berngam, Binjai Barat.

Ia memastikan seluruh biaya pengobatan Yudha ditanggung pemerintah melalui program Universal Health Coverage (UHC) sehingga keluarga korban tidak perlu khawatir terhadap biaya rumah sakit. “Kami juga memberikan santunan kepada keluarga, sembako dan satu buah telepon genggam kepada masing-masing korban. Mudah-mudahan bisa membantu,” katanya.

Tak hanya bantuan materi, Pemko Binjai juga menyiapkan pendampingan psikologis atau trauma healing bagi kedua korban. Pendampingan itu dinilai penting mengingat korban mengalami trauma akibat aksi kekerasan yang terjadi secara brutal. (ted/ila)

Bupati Dairi Buka MTQ ke-51, Ajak Kafilah Junjung Kebersamaan dan Sportivitas

LEPAS: Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama Wabup Wahyu Daniel Sagala saat melepas peserta pawai dari kontingen kafilah dari 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi. (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).
LEPAS: Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama Wabup Wahyu Daniel Sagala saat melepas peserta pawai dari kontingen kafilah dari 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi. (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).

DAIRI — Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-51 tingkat Kabupaten Dairi tahun 2026 resmi dibuka oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga, bersama Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala.

Kegiatan religius tahunan ini digelar di Arena MTQ Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Selasa (12/5/2026), dan berlangsung meriah dengan diikuti puluhan kafilah dari seluruh kecamatan.

Sebelum seremoni pembukaan, Bupati dan Wakil Bupati bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Dairi, Riswan Gajah, serta unsur Forkopimda terlebih dahulu melepas keberangkatan kontingen peserta MTQ dari halaman Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang. Ratusan peserta kemudian melakukan pawai menuju arena utama dengan penuh semangat dan kebersamaan.

Pawai tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang memadati sepanjang rute, menyaksikan antusiasme para kafilah yang mengenakan pakaian khas daerah dan identitas masing-masing kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan pembukaan MTQ ke-51 tersebut. Ia juga memberikan semangat kepada para kafilah yang akan bertanding dalam berbagai cabang lomba.

“Seluruh kontingen, mari tunjukkan kebersamaan dan kegembiraan, karena ini adalah pelaksanaan MTQ,” ujar Vickner.

Ia menegaskan bahwa MTQ bukan hanya ajang perlombaan membaca Al-Qur’an, tetapi juga wadah memperkuat nilai-nilai keagamaan, persaudaraan, serta membangun karakter generasi muda yang berakhlak.

Menurutnya, semangat kompetisi harus tetap dibarengi dengan sportivitas dan rasa persaudaraan antar peserta, sehingga kegiatan ini benar-benar menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah di Kabupaten Dairi.

Sementara itu, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala turut mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir dari berbagai kecamatan. Ia berharap kegiatan MTQ ini dapat melahirkan qari dan qariah terbaik yang mampu membawa nama baik Kabupaten Dairi ke tingkat yang lebih tinggi.

Kepala Kantor Kementerian Agama Dairi Riswan Gajah, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MTQ ke-51 ini. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an.

MTQ ke-51 Kabupaten Dairi ini akan berlangsung selama tiga hari dengan mempertandingkan berbagai cabang lomba, diikuti oleh kafilah dari seluruh wilayah Kabupaten Dairi. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat. (rud/ila)

Cegah Stunting dari Hulu, Poltekkes Kemenkes Medan Gelar Kampanye Remaja Sehat di SMA PAB 8 Saentis

DELISERDANG, SumutPos.co – Tim Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Medan sukses menggelar Road Show Kampanye Remaja Sehat di SMA Swasta PAB 8 Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (9/5). Kegiatan ini merupakan bagian dari skema Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) yang mengusung tema krusial: “Remaja Sehat Cegah Stunting dari Hulu”.

Dipimpin oleh Dr. Rina Doriana Pasaribu, SKM., M.Kes selaku Ketua Tim Pengabdi, serta beranggotakan Hanna Sriyanti Saragih, SKM., M.Kes, aksi nyata ini turut menerjunkan mahasiswa Jurusan Gizi dan Jurusan Kebidanan sebagai fasilitator.

Ratusan siswa kelas X dan XI tampak antusias mengikuti rangkaian edukasi interaktif yang mengupas tuntas gizi seimbang, anemia, kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan dini, hingga kurasi jajanan sehat berbasis pangan lokal.

Dalam pidatonya, Dr. Rina Doriana Pasaribu menegaskan bahwa investasi kesehatan masa depan bangsa sejatinya dimulai dari fase remaja, bukan hanya saat masa kehamilan. “Kesehatan remaja hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Remaja yang sehat akan menjadi calon ibu dan ayah yang mampu melahirkan generasi bebas stunting,” ujar Rina optimis.

Langkah preventif ini disambut hangat pihak sekolah. Kepala SMA Swasta PAB 8 Saentis, Mohammad Wardianto, S.Pd, menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya program edukasi yang dinilai sangat dekat dengan realitas kehidupan siswa sehari-hari. Ia memuji pendekatan interaktif visual yang dikemas lewat pemeriksaan kesehatan langsung, booth edukasi, hingga festival kuliner lokal.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena sangat bermanfaat bagi siswa kami. Edukasi seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar remaja memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan sejak dini dan mampu menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” ungkap Wardianto.

Kemasan Interaktif Lewat 4 Booth Edukasi

Menepis kesan kaku, kampanye kesehatan ini disajikan melalui konsep bazaar edukasi yang interaktif. Di booth pertama, siswa disuguhkan Festival Jajanan Remaja Sehat yang dikelola langsung oleh mitra masyarakat binaan.

Enam jenis jajanan sehat berbahan pangan lokal dipamerkan sekaligus diuji daya terimanya oleh siswa dari aspek rasa, tekstur, warna, aroma, hingga kesesuaian harga. Di sini, siswa juga diajak melek terhadap bahaya zat aditif pada pangan instan.

Bergeser ke booth kedua, fokus diarahkan pada Skrining Anemia. Mahasiswa Kebidanan melakukan pengukuran kadar hemoglobin (Hb) serta pemeriksaan fisik sederhana, sementara mahasiswa Gizi mengedukasi pentingnya konsumsi makanan kaya zat besi serta Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri. Tak kalah seru, area ini dilengkapi photo booth bertema “Remaja Bebas Anemia” guna memicu kampanye digital di media sosial siswa.

Pada booth ketiga, dilakukan Pemeriksaan Status Gizi gratis mencakup pengukuran berat badan dan tinggi badan yang dianalisis menggunakan standar internasional WHO Anthro. Evaluasi fisik ini ditutup dengan sesi konseling gizi personal bagi para siswa.

Terakhir, pada Booth Kesehatan Reproduksi, tim pengabdi memberikan pemahaman mendalam mengenai kesehatan reproduksi remaja dan bahaya laten pernikahan dini. Edukasi dikemas lewat diskusi dua arah dan ditutup dengan kuis interaktif berhadiah yang memicu kompetisi sehat antar-peserta.

Road Show Kampanye Remaja Sehat ini menjadi tonggak awal dari rangkaian Program Desa Remaja Sehat yang diinisiasi oleh Poltekkes Kemenkes Medan. Melalui strategi promotif-preventif berbasis komunitas ini, masyarakat tidak hanya didorong untuk memitigasi stunting secara dini, tetapi juga diberdayakan secara ekonomi lewat hilirisasi wirausaha pangan lokal sehat. (adz)

Dirlantas Poldasu Dimutasi ke Polda Metro Jaya

BERSAMA: Dirlantas Poldasu Kombes Pol Firman Darmansyah bersama Kabid Humas Poldasu  Kombes Ferry Walintukan, di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas. Istimewa/Sumut Pos
BERSAMA: Dirlantas Poldasu Kombes Pol Firman Darmansyah bersama Kabid Humas Poldasu  Kombes Ferry Walintukan, di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas. Istimewa/Sumut Pos

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar besaran mulai dari perwira tinggi hingga perwira menengah di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian Daerah (polda).

Mutasi tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor KEP/669/V/2026, tertanggal 7 Mei 2026, yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Anwar.

Di lingkungan Polda Sumatera Utara (Sumut), salah satu jabatan yang bergeser adalah Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumut, Kombes Pol Firman Darmansyah.

Dalam mutasi tersebut, Kombes Pol Firman dipercaya mengisi posisi jabatan yang sama, yakni Dirlantas Polda Metro Jaya. Sementara, penggantinya hingga kini belum diumumkan dan diperkirakan akan menyusul pada mutasi berikutnya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan adanya rotasi jabatan tersebut. “Iya benar, Pak Dirlantas Kombes Firman dimutasi ke Polda Metro Jaya dengan jabatan yang sama,” ujarnya, Senin (11/5).

Disinggung terkait penggantinya yang akan menjabat sebagai Dirlantas Polda Sumut, Ferry mengaku, belum mengetahuinya. “Untuk penggantinya kita belum tahu, belum dapat informasinya,” katanya.

Menurut Ferry, mutasi merupakan hal yang biasa dalam institusi Kepolisian, sebagai bagian dari kebutuhan organisasi sekaligus pengembangan karier personel. “Selain untuk pengembangan karier personel, juga menyesuaikan kebutuhan organisasi,” pungkasnya. (dwi/ila)

Dugaan Korupsi di PUD Pasar, Dirut Laporkan ke Kejari Medan

LAPORAN: Dirut PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan didampingi kuasa hukum, membuat laporan dugaan korupsi ke Kejari Medan, Senin (11/5/2026). (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
LAPORAN: Dirut PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan didampingi kuasa hukum, membuat laporan dugaan korupsi ke Kejari Medan, Senin (11/5/2026). (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Dirut PUD) Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PUD Pasar Kota Medan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Senin (11/5/2026). Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan PUD Pasar dalam menyelamatkan keuangan negara.

“Hari ini saya membuat laporan dugaan tindak pidana korupsi yang ada di PUD Pasar Kota Medan. Selama ini dari pemberitaan maupun informasi yang beredar, seolah-olah saya yang salah dan korupsi. Hari ini kita buktikan persoalan hukum sebenarnya yang ada di PUD Pasar,” ucap Anggia didampingi kuasa hukumnya, Munawar Sajali SH MH dan perwakilan organisasi mahasiswa serta Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (PT3SU) usai melapor ke Kejari Medan, Senin (11/5/2026).

Dalam laporannya, Anggia mengaku telah menyertakan berbagai bukti dan dokumen pendukung terkait dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan PUD Pasar Kota Medan.

“Ada beberapa item yang kita laporkan, bukti-bukti juga sudah kita serahkan. Laporan ini juga mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terkait dugaan korupsi di PUD Pasar Kota Medan,” katanya.

Anggia menegaskan, dirinya tidak memiliki niat sedikit pun melakukan korupsi sejak diamanahkan memimpin PUD Pasar Kota Medan.

“Saya di sini hanya ingin menyelamatkan keuangan negara. Dugaan korupsi ini diduga telah berlangsung bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu saya memilih membuka semuanya secara terang-benderang agar persoalan sebenarnya di PUD Pasar Kota Medan bisa diketahui publik dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dengan laporan tersebut, Anggia berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang ada sehingga persoalan di tubuh PUD Pasar Kota Medan menjadi jelas.

“Saya percaya dengan penegakan hukum kita, apalagi ini menyangkut penyelamatan uang negara dan hak para pedagang pasar,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris P3TSU M Iqbal mengaku mendukung langkah Dirut PUD Pasar Kota Medan dalam melaporkan dugaan korupsi yang terjadi.

“Selama ini kami pedagang yang menjadi korban. Retribusi dikutip, tapi kondisi pasar tidak ada perbaikan. Keamanan tidak jelas, banyak pencurian, pasar juga becek tanpa pembenahan. Harapan kami dengan adanya laporan ini, pengelolaan pasar ke depan bisa lebih baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Irsan Armadi mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan PUD Pasar Kota Medan.

Menurut Irsan Armadi, temuan audit BPK tidak dapat dipandang sebelah mata karena menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Ia menilai, dugaan kebocoran PAD harus segera diusut secara serius demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. “Kami meminta kepada Kejatisu agar segera turun untuk menertibkan dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan temuan BPK. Dugaan adanya kebocoran PAD ini sudah terang benderang melalui hasil audit BPK. Ketika rekomendasi dan aturan dari BPK tidak dijalankan, tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditegakkan,” tegas Irsan.

Ia juga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap proses pembenahan tata kelola di PUD Pasar agar berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Selain mendesak penegakan hukum, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Medan turut mengapresiasi langkah DPRD Kota Medan yang dinilai aktif mendorong pengawasan terhadap peningkatan PAD dari sektor pasar daerah. (map/ila)

KAI Divre I Sumut Tertibkan 113 Perlintasan Sebidang, 15 Kecelakaan di Perlintasan Tak Dijaga

TERTIBKAN: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumut saat menertibkan perlintasan sebidang demi keselamatan.
TERTIBKAN: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumut saat menertibkan perlintasan sebidang demi keselamatan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terus memperkuat upaya keselamatan perjalanan kereta api dengan menertibkan 113 perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir. Langkah ini dilakukan menyusul masih tingginya angka kecelakaan di jalur rel, di mana hingga April 2026 tercatat 15 insiden kecelakaan dan mayoritas terjadi di perlintasan tanpa penjagaan.

Secara rinci, penertiban 113 titik perlintasan sebidang, yakni, 41 titik ditertibkan pada 2024, sebanyak 45 titik pada 2025, dan hingga Mei 2026 telah terealisasi di 27 lokasi.

Plt Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan penertiban dilakukan secara bertahap guna meminimalkan risiko kecelakaan di titik perpotongan jalur rel dengan jalan raya.

“Penertiban ini dilakukan secara bertahap melalui koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Target 172 titik ini telah disepakati bersama dalam kick off meeting penanganan perlintasan sebidang yang melibatkan DJKA, KNKT, Danantara, BP BUMN, dan KAI pada 5 Mei 2026 lalu di Jakarta,” ujar Anwar, Senin (11/5/2026).

Hingga akhir tahun 2026, KAI menargetkan penertiban tambahan di 39 titik lagi sebagai bagian dari program besar penanganan 172 perlintasan sebidang di wilayah operasional Sumatera Utara.

Anwar menegaskan, keselamatan di perlintasan sebidang tidak hanya menjadi tanggung jawab operator kereta api, tetapi juga seluruh pengguna jalan. Ia mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan yang berlaku dengan selalu mendahulukan perjalanan kereta api.

“KAI Divre I Sumatera Utara kembali menegaskan bahwa sesuai amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api,” tegasnya.

Data KAI menunjukkan angka insiden di perlintasan sebidang masih menjadi perhatian serius. Pada 2024 tercatat sebanyak 45 insiden, kemudian menurun drastis menjadi 11 kejadian sepanjang 2025. Namun hingga April 2026, angka tersebut kembali meningkat menjadi 15 kejadian.

Ironisnya, dari total insiden yang terjadi tahun ini, sebanyak 12 kejadian berlangsung di perlintasan tanpa penjagaan. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor utama tingginya risiko kecelakaan di jalur rel.

Selain melakukan penertiban fisik, KAI Divre I Sumut bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait juga rutin menggelar sosialisasi keselamatan kepada masyarakat. Pengguna jalan diimbau untuk selalu berhenti sejenak, melihat kondisi sekitar, dan memastikan jalur aman sebelum melintasi rel kereta api.

“Keselamatan di perlintasan sebidang adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, operator, dan masyarakat. KAI Divre I Sumatera Utara mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu disiplin dan mengutamakan perjalanan kereta api demi mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat bagi kita semua,” pungkas Anwar. (san/ila)

1...404142...15,755Page 41 of 15,755