26 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 410

PLN Gelar Apel Siaga Untuk Pastikan Pasokan Listrik Andal Selama Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh – Sumut 2024

Direktur Distribusi PT (Persero), Adi Priyanto (dua dari kiri) bersama General Manager PLN UID Sumatera Utara, Saleh Siswanto (kiri) secara simbolis menyematkan rompi dan helm kepada petugas siaga PON XXI Aceh - Sumut 2024 (4/9).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menggelar apel siaga kelistrikan menyambut pergelaran Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh – Sumut 2024 yang akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 20 September 2024 di kawasan sport center, pada Rabu (4/9/2024).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, Executive Vice President (EVP) Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan, Agung Nugraha, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Saleh Siswanto, dan PLN Group.

Dalam laporannya, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Saleh Siswanto, melaporkan bahwa sistem kelistrikan dalam kondisi normal/AMAN. Selama pelaksanaan PON XXI Aceh – Sumut, diproyeksikan kebutuhan listrik sebesar 2.165 Mega Watt. Total Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 2.300 Mega Watt dan cadangan daya sebesar 135 Mega Watt.

“Secara menyeluruh, PLN siap mengamankan 37 lokasi pertandingan yang tersebar di Sumatera Utara. Dalam menjaga pasokan listrik, PLN telah mempersiapkan sebanyak 31 unit mobil dan 37 motor siaga, 1 unit Distribution Control Center (DCC) mobile, 37 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 19 unit Gardu Bergerak (UGB), 31 unit genset, 1 unit SPKLU mobile, 28 unit titik SPKLU, dan 644 petugas siaga,” jelas Saleh.

Saleh juga menambahkan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi bauran energi bersih yang melimpah, terutama dari pembangkit listrik tenaga air. Untuk itu, pergelaran PON XXI Aceh – Sumut akan disuplai dari bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini sejalan dengan penerapan nilai AKHLAK dalam kinerja 5 tahun kepemimpinan Erick Thohir.

“Bauran EBT di Sumatera Utara mencapai 43,7 persen dan merupakan capaian tertinggi di Indonesia. Untuk itu, perhelatan PON XXI Aceh – Sumut akan kami suplai dengan bauran EBT. Ini merupakan komitmen kami sejalan dengan penerapan nilai AKHLAK dalam kinerja 5 tahun kepemimpinan Erick Thohir,” pungkas Saleh.

Direktur Distribusi PT PLN (Persero), Adi Priyanto, mengatakan bahwa PLN memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi andal untuk mendukung kesuksesan event olahraga nasional yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara.

“PLN berkomitmen untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut. Seluruh tim sudah siap siaga, dan kami akan terus memantau kondisi kelistrikan secara real time selama acara berlangsung,” ujar Adi.

Dengan persiapan matang ini, PLN optimis dapat menyediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas untuk mendukung kelancaran pembukaan, selama pertandingan hingga penutupan. (ila)

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak 2024

Oleh: Ramen A Purba

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan: “Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis”.

Mengacu kepada peraturan tersebut, partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Masyarakat diharapkan untuk memberikan kedaulatan suaranya guna memilih pemimpin yang tepat. Pada Pemilu 2024, berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi pemilih di atas 81 persen. Tetapi KPU mengatakan, partisipasi pemilih Pemilu 2024 menurun daripada Pemilu 2019.

Harapannya pada Pilkada serentak 2024 tidak terjadi. Partisipasi masyarakat sangat penting sebagai hakekat demokrasi. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih oleh mayoritas masyarakat.

33 daerah di Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yakni Kota Binjai. Kota Binjai akan menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Berdasarkan data KPU Kota Binjai, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada serentak 2024 sebanyak 215.861 orang. Berdasarkan data KPU Kota Binjai, terdapat empat pasangan calon yang akan bertarung. Partisipasi masyarakat Kota Binjai sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan stabil.

Dengan ikut serta dalam Pilkada serentak 2024, masyarakat Kota Binjai memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai dapat memimpin dengan baik dan memperjuangkan kepentingan mereka. Partisipasi masyarakat Kota Binjai dalam Pilkada serentak 2024 juga memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Binjai untuk menyalurkan aspirasi dan keinginanya.

Mengacu kepada tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 yang cenderung rendah, dikuatirkan pada Pilkada serentak 2024 juga demikian. Berdasarkan penelusuran penulis, rendahnya partisipasi masyarakat karena masyarakat masih belum memahami pentingnya keikutsertaan mereka.

Masyarakat tidak percaya dengan sistem yang dibuat, merasa tidak punya pilihan yang layak atau tidak peduli karena menganggap Pemilu tidak ada untungnya bagi mereka. Ibaratnya, siapun yang duduk, tidak akan megubah apapun dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika pelaksanaan Pemilu, masyarakat lebih memilih untuk beraktivitas dirumah dan mengerjakan pekerjaan mereka.

Ada yang pergi ke ladang, bergabung dengan teman-teman duduk di warung kopi, pergi berwisata, dan aktivitas lainnya. Padahal waktu untuk memberikan hak suara ke TPS tidak sampai 15 menit. Pengalaman penulis ketika Pemilu 2024, penulis dan istri hanya menunggu 10 menit sudah dipanggil. Mencoblos kertas untuk Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPD RI, hanya tiga menit.

Karenanya menurut penulis, harus ada strategi yang dijalankan untuk merubah pemikiran masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat harus tinggi. Berdasarkan informasi, KPU Kota Binjai menargetkan partisipasi 90 persen pada Pilkada serentak 2024. Dengan strategi dan formula yang tepat, menurut pemikiran penulis, hal tersebut dapat diwujudkan.

Strategi dan Formula
Strategi dan formula yang tepat menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di Kota Binjai terdapat lima kecamatan. Berdasarkan data KPU Kota Binjai, jumlah DPT untuk Kecamatan Binjai Kota 25.116 jiwa. Kecamatan Binjai Barat 38.425 jiwa. Kecamatan Binjai Timur 47.130 jiwa. Kecamatan Binjai Utara 62.439 jiwa. Kecamatan Binjai Selatan sebanyak 42.751 jiwa.

Menurut pemikiran penulis, khususnya di Kota Binjai, KPU Kota Binjai dapat melakukan beberapa strategi dan formula, seperti :

1) Melakukan sosialisasi. KPU Kota Binjai memetakan sosialisasi kelima kecamatan. Artinya sosialisasi diselenggarakan secara merata. Sosialisasi dilakukan secara langsung. Apakah mengumpulkan masyarakat di satu tempat. KPU Kota Binjai dapat bekerjasama dengan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

2) Membuat gerakan-gerakan untuk memotivasi masyarakat. Selain sosialisasi, KPU Kota Binjai juga dapat membuat gerakan-gerakan seperti membuat slogan-slogan yang isi dan tujuannya untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat. Untuk gerakan ini, KPU Kota Binjai dapat bekerja sama dengan para pemuda yang juga pemilih pemula. Karena para pemuda akan kreatif membuat gerakan dan slogan.

3) Memanfaatkan perangkat dan media berbasis komputerisasi. Agar informasi terkait Pilkada dapat sampai ke seluruh pelosok. KPU Kota Binjai juga harus memanfaatkan perangkat dan media berbasis komputerisasi, mulai dari media sosial, WA Blast, SMS, Blast, dan perangkat teknologi lainnya.

Berikutnya 4) Bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya. Kerja sama ini perlu dilakukan mengingat tokoh-tokoh tersebut memiliki basis massa. Jadi para tokoh tersebut akan menginstruksikan kepada massanya agar pada waktunya datang ke TPS untuk memilih.

5)Berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan partai politik. Kolaborasi ini penting untuk dilakukan mengingat institusi pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi serta partai politik juga memiliki basis massa. Apalagi partai politik yang merupakan peserta kontestasi.

6) Bermitra dengan media online dan cetak, serta operator telekomunikasi. Media online dan cetak, serta operator telekomunikasi harus menjadi mitra dari KPU Kota Binjai. Agar segala informasi dapat tersampaikan seluas-luasnya.

7) Libatkan Bawaslu dan aparat penegak hukum. Bawaslu dan aparat penegak hukum merupakan rekanan KPU. Karenanya harus dilibatkan.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi sangat penting karena partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilu.

Semakin tinggi partisipasi Masyarakat maka legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin baik. Oleh karenanya penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Binjai harus benar-benar dan serius menerapkan strategi dan formula. Dengan demikian target yang diharapkan dapat tercapai.

Jangan Golput
Masyarakat Kota Binjai jangan sampai golput pada Pilkada serentak 2024. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, tentu harus aktif mengambil bagian dalam proses pemilihan. Dengan ikut memilih pada Pilkada serentak, masyarakat dapat secara langsung terlibat dalam menentukan arah dan masa depan Kota Binjai. Ketika tidak memilih atau Golput, berarti melepaskan kesempatan untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan hati nurani.

Dengan datang ke TPS dan melakukan pemilihan, berarti masyarakat Kota Binjai menjadi katalis untuk perubahan positif Kota Binjai lima tahun kedepan. Dengan memberikan pilihan atau tidak golput, masyarakat kota Binjai memberi sinyal tentang apa yang mereka inginkan dari pemimpinnya. Kualitas pemimpin Kota Binjai sangat dipengaruhi oleh keputusan masyarakat binjai di bilik suara. Ketika masyarakat Kota Binjai Golput akan berakibat terpilihnya pemimpin yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Binjai.

Kita optimis partisipasi masyarakat binjai pada Pilkada 2024 akan meningkat signifikan. Dengan demikian akan terpilih pemimpin yang amanah, bijaksana, berkualitas dan berintegritas. Seluruh pihak dan elemen harus terlibat untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 di Kota Binjai. Untuk kebaikan dan kemajuan Kota Binjai kedepan. Untuk masyarakat Binjai yang makmur dan sejahtera. Kita yakin. Pasti Bisa! (*)

(Penulis Direktur Politeknik Unggul LP3M. Tulisan ini diikutkan dalam Lomba Karya Tulis Pilkada Serentak Kota Binjai 2024)

Pemkab Sergai-BPJS Ketenagakerjaan Rakor Peningkatan Universal Coverage Jamsostek

RAKOR: Sekdakab Sergai Rusmiani Purba saat pimpinan Rakor pembahasan Universal Coverage Jamsostek Pekerja Rentan. ( ISTIMEWA/SUMUT POS )

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai (Pemkab Sergai) terus memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja rentan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Pembahasan Peningkatan Universal Coverage Jamsostek yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai, di Komplek Kantor Bupati Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Kamis (5/9/2024).

Bupati Sergai H.Darma Wijaya diwakilkan Sekdakab Sergai Rusmiana Purba dalam sambutannya menekankan pentingnya perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal atau rentan.

“Pemkab Sergai berkomitmen untuk terus memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek. Pekerja rentan, seperti petani, nelayan, buruh lepas, hingga pedagang kecil, harus mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja di sektor formal. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujar Sekdakab.

Lebih lanjut, Rusmiani Purba menyatakan bahwa peningkatan cakupan jaminan sosial ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha.

“Kami berharap ada sinergi yang kuat antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat, sehingga perlindungan ini bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Selama rapat, berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Universal Coverage Jamsostek juga dibahas. Pemkab Sergai melalui dinas terkait dan BPJS Ketenagakerjaan berencana melakukan sosialisasi lebih intensif dan memberikan insentif agar semakin banyak pekerja rentan yang dapat mendaftar dalam program Jamsostek.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sergai Udur Sirait menyambut baik inisiatif Pemkab Sergai. Mereka menyatakan siap berkolaborasi untuk mempercepat peningkatan kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Sergai.

“Kami sangat mendukung program ini dan siap bekerja sama dengan Pemkab Sergai untuk memastikan pekerja rentan mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Dengan perlindungan ini, diharapkan dapat mengurangi risiko sosial dan ekonomi yang mungkin mereka hadapi,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Udur Sirait memamparkan realisasi kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Sergai adalah 38,45 persen dari target 46,80 persen.

“Untuk tahun 2024, kami menargetkan 54% pekerja di Sergai bisa mendapat perlindungan jaminan sosial Jamsostek. Kami berharap target ini dapat tercapai sehingga sektor pekerja di Sergai dapat terlindungi,” tandasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Sergai Darma Wijaya diwakili Sekdakab Rusmiani Purba, SP, M.Si dan didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Ikhsan, AP, MSi, Kepala Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik Drs. Nasrul Azis Siregar, dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sergai Udur Sirait. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan di Kabupaten Sergai yang perlu mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. ( fad )

STIKes Mitra Husada Medan Gelar Workshop Penyusunan Kurikulum Institusi Berbasis OBE

KURIKULUM: Pemateri dan peserta workshop penyusunan kurikulum institusi berbasis OBE usulan program studi pendidikan profesi ners serta pengembangan kurikulum program studi kebidanan dan keperawatan di STIKes Mitra Husada Medan.(DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan menggelar workshop penyusunan kurikulum institusi berbasis Outcome Based Education (OBE) usulan program studi pendidikan profesi ners serta pengembangan kurikulum program studi kebidanan dan keperawatan.

Kegiatan di aula STIKes Mitra Husada Medan dikuti Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes, wakil ketua, pimpinan program studi, dosen dan 2.503 mahasiswa.

Tampil sebagai pemateri workshop adalah Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Regional II Wilayah Sumut Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Sumut Betty Mangkuji SST MKeb. Nara sumber berikutnya Dr Nur Asnah Sitohang MKep (keperawatan gawat darurat), Dr Riswani Tanjung MKep SpKom (keperawatan komunitas) dan Nur Afidarti MKep (keperawatan maternitas).

Ketua PD IBI Sumut Betty Mangkuji SST MKeb memaparkan bahwa OBE merupakan sistem pendidikan yang fokus pada pencapaian pembelajaran. ”Pendidikan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan, namun juga outcome. Kurikulum OBE mengukur kesesuaian kompetensi lulusan masing-masing program studi,” katanya.

Pelaksanaan OBE, menurut Betty Mangkuji SST MKeb, antara lain memperhatikan metode dan materi pembelajaran, keragaman sumber belajar dan fasilitas. OBE multi kriteria yaitu pengetahuan dan keahlian.

Apa yang harus dilakukan? Menjelaskan pada dosen dan mahasiswa bahwa penilaian bukan hanya penguasaan pengetahuan tetapi juga keahlian.

”Dosen mengajar bukan hanya menyelesaikan pengetahuan, tapi juga keahlian untuk masing-masing mahasiswa. Penilaian berdasarkan penguasaan pengetahuan dan keahlian,” rinci ketua PD IBI Sumut.

Ketua AIPNI Regional II Wilayah Sumut Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB mengutarakan tentang penyusunan kurikulum pendidikan ners Indonesia. Demikian pula 11 dokumen kurikulum seperti identitas program studi, evaluasi kurikulum dan tracer study serta landasan perancangan dan pengembangan kurikulum.

Kemudian rumusan visi, misi, tujuan, strategi dan university value. Penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS serta matriks dan peta kurikulum.

”Selanjutnya rencana pembelajaran semester, rencana implementasi hak belajar maksimum tiga semester diluar program studi serta manajemen dan mekanisme pelaksanan kurikulum,” jelas Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB.

Ketua AIPNI Regional II Wilayah Sumut juga menjelaskan alur pengembangan kurikulum untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kurikulum dengan pendekatan OBE dan implementasi OBE.

Dijelaskan pula tentang capaian pembelajaran lulusan yang baik, bahan kajian/materi yang dipelajari dan mata kuliah. Kemudian analisis kompetensi per tahun serta besaran SKS mata kuliah berdasar kedalaman dan keluasan bahan kajian. Ia juga mengatakan bahwa profil lulusan ners adalah care provider, communicator, health educator and promoter, manager and leader serta researcher.

Usai memaparkan materi, Ketua PD IBI Sumut Betty Mangkuji SST MKeb dan Ketua AIPNI Regional II Wilayah Sumut Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB kepada media mengapresiasi peralihan kurikulum STIKes Mitra Husada Medan menjadi OBE yang mengarah pada luaran. Ditambah lagi didukung dengan sarana dan prasarana kampus yang baik.

”Jadi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sudah dipersiapkan. Dari masukan para stakeholder termasuk dunia pasar kerja. Ini sangat bermanfaat bagi para lulusan ahli dalam bidangnya dan mampu mengembangkan kompetensi. Mampu bersaing secara nasional dan internasional karena mampu memberikan service excellent yang luar biasa,” kata Betty Mangkuji SST MKeb.

Sedangkan Dr Dudut Tanjung MKep SpKMB mengapresiasi kurikulum OBE yang segera diterapkan STIKes Mitra Husada Medan yang sudah semestinya memiliki kemampuan yang terukur. ”Bagi para lulusan memiliki standar melakukan praktik profesi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan berkualitas,” ucapnya.

Ketua AIPNI Regional II Wilayah Sumut melihat fasilitas, gedung dan lahan STIKes Mitra Husada Medan begitu baik. Peningkatan mengajar, meneliti dan pengabdian para dosen pada masyarakat akan meningkatkan level perguruan tinggi.

Sementara Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes berharap workshop dapat mampu mengelola dan menerapkan kurikulum OBE dengan service excellent sehingga para lulusan yang dihasilkan dapat bersaing secara nasional dan internasional dimanapun mereka bekerja.

”Idealnya para lulusan memiliki kompetensi inti dan kompetensi tambahan sehingga mampu bekerja dengan service excellent,” kata Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes. (dmp)

Genjot PAD, Kelurahan Komat IV Gelar Opsir PBB ke Masyarakat

Lurah Kota Matsum IV, Pariono ST (dua kanan) bersama jajarannya saat Opsir PBB di rumah warga, Jalan Laksana, Kamis (5/9). (Foto: Dokumentasi Kelurahan Kota Matsum IV, Medan Area)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelurahan Kota Matsum (Komat) IV, Kecamatan Medan Area, menggelar operasi sisir (Opsir) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke 17 lingkungan yang ada di wilayahnya. Opsir PBB ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB.

“Ini juga merupakan salah satu program Bapak Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution SE MM dan arahan Bapak Camat Medan Area, Sutan Fauzi Arif Lubis dalam upaya meningkatkan PAD Kota Medan,” kata Lurah Komat IV, Pariono ST kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Jalan Utama Nomor 83, Kamis (5/9).

Pariono berharap, dengan dilakukan Opsir PBB ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sehingga PAD dapat meningkat. “Dengan membayar PBB, masyarakat turut berpartisipasi mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan. Allhamdulillah, saat dilakukan Opsir PBB tadi, masyarakat sangat menyambut positif dan berjanji segera membayar PBB mereka,” kata Pariono.

Pariono juga mengingatkan masyarakat, pembayaran PBB jatuh tempo setiap tahunnya tanggal 32 Agustus. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat membayar PBB sebelum jatuh tempo. “Kalau pembayaran PBB lewat dari tanggal 31 Agustus, maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan. Makanya, agar tidak kena denda, bayarlah PBB sebelum jatuh tempo,” tandasnya. (omi/adz)

Misnan Aljawi Dipercaya sebagai Ketua Tim Pemenangan Cakada AYS- BSA

Dr Misnan Al Jawi SH MH.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang, M Ali Yusuf Siregar dengan Bayu Sumantri Agung mendaulat Dr Misnan Al Jawi SH MH sebagai ketua tim pemenangan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang digelar bulan November ini.

Pengangkatan dan penetapan Misnan sebagai ketua tim pemenangan karena pertimbangan bahwa Minsan adalah Ketua DPC PPP Kabupaten Deliserdang. Dan anggota DPRD Deliserdang dua periode mulai dari 2014-2019 dan 2019-2024. Pada Pemilu Legislatif 2024 kemarin Misnan kembali sukses untuk kembali menjabat sebagai anggota DPRD Deliserdang periode ketiganya.

Perolehan suaranya juga terbesar ke empat di Kabupaten Deliserdang. Nama Misnan sendiri sempat terdaftar sebagai calon Bupati dibeberapa partai politik namun pada akhir-akhir pendaftaran ia belum berhasil mendapatkan perahu.

Pada wartawan, Misnan pun membenarkan kalau dirinya telah dipercaya sebagai Ketua Tim Pemenangan di pasangan Yusuf dan Bayu. Disampaikan banyak nama lain yang juga masuk dalam tim pemenangan ini seperti nama anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi PAN, Imran Obos yang menjadi Sekretaris Tim Penenangan. Selain itu ada juga pengurus dari Partai Nasdem dan Perindo yang memang sebagai partai pengusung pasangan Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri.

” Iya benar saya Ketua Tim Pemenangan Pak Yusuf dan Bayu. Ini tugas bersama dan kita wajib memenangkannya,” kata Misnan Al Jawi.

Misnan mengaku saat ini mereka akan terus melakukan konsolidasi di internal partai pengusung mulai di tingkat Kabupaten Kecamatan dan hingga ranting. Seluruh kader partai pengusung sampai desa harus tau calon yang harus dimenangkan dan didukung adalah Yusuf Siregar dan Bayu. Penguatan di internal disebut harus dilakukan lebih dahulu.

“Kita akan lakukan konsolidasi eksternal. Ini termasuk seluruh relawan di luar partai politik. Relawan diluar partai politik sementara ini ada 42 nama relawan dari berbagai kecamatan. Untuk konsolidasi di eksternal ini tim akan mengarahkan dan menginstruksikan untuk terus turun ke masyarakat memperkenalkan dan mengajak serta memastikan agar masyarakat bisa tertarik untuk memilih pasangan Yusuf dan Bayu,” ucap Misnan.

Ditegaskan Misnan untuk memenangkan pasangan Yusuf dan Bayu tim juga sudah bentuk dan akan melakukan pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat terutama untuk seluruh Dai dan ustazah yang ada di Deliserdang. Nantinya akan dilakukan konsolidasi memperkenalkan pasangan Yusuf dan Bayu. Diharapkan tim Dai dan ustazah yang nantinya mengestafetkan menyampaikan ke masyarakat bahwa calon Bupati yang tidak lain tidak bukan adalah Yusuf dan Bayu.

” Kita akan konsolidasi dengan ketua-ketua BKM dan para penggali dan bilal mayit serta para guru magrib mengaji. Sasaran karena mereka ini bersentuhan dengan masyarakat dan termasuk paling cepat diterima. Itu yang kita manfaatkan untuk mengajak dan memenangkan Yusuf dan Bayu. Dalam Pilkada 2024 ini kita tidak bisa santai dan tenang tapi kita harus bekerja keras semua calon dianggap kuat. Kita harus bekerja dan memaksimalkan supaya bisa diterima seluruh lapisan masyarakat,” kata Misnan.

Disampaikan Misnan bahwa suara dari empat partai pengusung sudah lebih dari 200 ribuan. Disebut yang perlu dicari harus bisa 250 ribu suara lagi karena target hadus dapat 450 ribu suara.

” Untuk target pertama yang harus digenjot adalah Kecamatan Percut Seituan sebagai Kecamatan paling besar Daftar Pemilih Tetap (DPT) nya. Kemudian disusul Kecamatan Sunggal, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Lubuk Pakam dan lainnya,” pungkas Misnan.(btr)

Dugaan Korupsi Rahabilitas dan Sarpras Sekolah di Sumut, 2 Terdakwa Mulai Diadili

SIDANG: Wakil Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP), Febrian Susardhi terdakwa dugaan korupsi menjalani sidang terpisah dengan terdakwa Jhon Hendri Sianturi, Kamis (5/9). FOTO: AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Wakil Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP), Febrian Susardhi didakwa dugaan korupsi Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah di beberapa kabupaten di Sumatera Utara.

Selain Febrian, jaksa juga mendakwa Jhon Hendri Sianturi, selaku Team Leader Konsultan Pengawasan dari PT Arihta Tehknik, di ruang Cakra 6 Pengadilan Topikor Medan, Kamis (5/9).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Doloksanggul, Agustini mengatakan dalam dakwaannya, tahun 2020-2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada melaksanakan paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah, untuk Kabupaten Langkat, Padanglawas Utara, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Asahan, Samosir.

Kemudian, Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Padanglawas.

Nilai proyek ini sebesar Rp48.277.608.000. Lalu, kemudian dilaksanakan Addendum menjadi Multi Years berdasarkan Pasal 3 dalam Kontrak Addendum tanggal 6 April 2021, dengan anggaran sebesar Rp47.974.254.000.

“Terdakwa Jhon Hendri Sianturi, selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT ATP ditugaskan untuk melakukan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Volume atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk beberapa kabupaten,” ungkap JPU.

Dari beberapa pekerjaan yang dilakukan, lanjut JPU, salah satu contoh sampel yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, dilaksanakan untuk sebanyak 6 sekolah dengan nilai pelaksanaan pekerjaan bervariasi.

Fakta yang ditemukan di lapangan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah di Kabupaten Humbahas, TA 2020-2021, terdapat perbedaan volume antara yang dikerjakan dan yang terdapat dalam kontrak dan besar nilai perbedaan volume juga bervariasi, yang perhitungan sementara Rp1 miliar lebih.

“Dengan adanya perbedaan tersebut, terdakwa Jhon Hendri, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang tertuang didalam kerangka acuan kerja sebagai Team Leader, sehingga terjadi adanya kecurangan dalam Pelaksaan Pekerjaan Rehabiltasi dan Renovasi sekolah-sekolah yang dikerjakan oleh terdakwa Febrian,” jelasnya.

Kedua terdakwa, kata JPU, diancam pidana Pasal 7 huruf b Subsidair Pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai mendengarkan dakwaan, hakim ketua M Nazir memberikan kesempatan kedua terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Namun karena penasehat hukum kedua terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan pada Kamis (12/9) mendatang, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (man/han)

Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok, Pemko Tebingtinggi Lakukan Pasar Pengendalian Harga

TINJAU: Pj Wali Kota Tebingtinggi Moettaqien Hasrimi didampingi Kadis Perdagangan, UMKM dan Koperasi Zahidin dalam kegiatan Pasar Pengendalian Harga. (SOPIAN/SUMUT POS)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi kembali menggelar Pasar Pengendalian Harga (PPH) yang bertujuan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Kegiatan PPH yang berlangsung mulai tanggal 4 hingga 5 september 2024 di Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi dengan menyediakan beras sebanyak 30 ton, minyak goreng 1 ton dan gula 500 kilogram.

Pj Wali Kota Tebingtinggi Moettaqien Hasrimi yang hadir dalam peninjauan pelaksanaan PPH tersebut memberikan tanggapan positif, dan berharap kegiatan seperti ini dapat rutin dilaksanakan, Kamis (5/9).

“Jadi, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan acara ini, harga di pasar dapat terkendali. Dan memang kita saksikan bersama, masyarakat sangat membutuhkan pasar-pasar seperti ini. Jadi, saya perintahkan kepada Pak Kadis agar sesering mungkin melaksanakan kegiatan seperti ini,” pinta Moettaqien.

Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebingtinggi, Zahidin menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut dan berharap kegiatan ini mampu menekan harga kebutuhan pokok.

“Harapan kita dengan terlaksananya kegiatan ini adalah terkendalinya harga kebutuhan pokok, terkhususnya harga beras yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat,” ungkap Zahidin.

Kegiatan Pasar Pengendalian Harga ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Banyak yang berharap agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan setiap bulan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kegiatan ini juga dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

“Kalau bisa konsekuenlah setiap bulan dilaksanakan, dan saya berharap supaya Kota Tebingtinggi lebih maju, supaya lebih aman dan tertib dalam pengadaan sembako murah ini,”ungkap Pak Manalu ketika membeli beras di PPH Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi. (ian/han)

BKN Sumut Perpanjang Masa Pendaftaran CPNS 2024

Kepala BKN Regional VI Medan, Janry Haposan Simanungkalit.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Nasional melalui Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional (Kanreg) VI Medan resmi memperpanjang masa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024.

Hal itu dikatakan oleh Kepala BKN Kanreg VI Medan, Janry Haposan Simanungkalit ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (5/9/2024).

Masa pendaftaran yang semula dimulai dari tanggal 20 Agustus dan berakhir 6 September 2024 diperpanjang sampai tanggal 10 September 2024 berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala BKN Nomor : 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 5 September 2024.

Ia mengatakan, masa perpanjangan ini diakibatkan adanya kelangkaan materai yang terjadi di beberapa daerah yang menjadi syarat pendaftaran CPNS tahun 2024. Kelangkaan tersebut membuat beberapa Calon pendaftar mengalami kesulitan untuk mendapatkan materai.

“Kami sudah berkoordinasi dengan PT. Peruri untuk menyediakan materai, karena memang dari pihak mereka memang kehabisan stok materai, dan menggantinya dengan E-Materai”, ucapnya.

Dan juga dia menjelaskan adanya kesulitan pendaftar, untuk masuk ke akun pendaftaran, karena memang masih adanya gangguan server di BKN pusat, dan saat ini masih dilakukan perbaikan, dan oleh sebab itu, masa pendaftaran di perpanjang.

“Masih ada permasalahan di server BKN Pusat, dan saat ini masih dilakukan perbaikan”, ucap Janry.(san/han)