Home Blog Page 43

Personel Satgas Karya Bakti TNI Kodam I/BB, Lanjutkan Pembangunan RTLH di Gunungsitoli

BANGUN RTLH: Satgas Karya Bakti TNI Kodam I/BB saat melaksanakan pembangunan RTLH milik warga, di Gunungsitoli, Senin (11/5). (Istimewa/Sumut Pos)
BANGUN RTLH: Satgas Karya Bakti TNI Kodam I/BB saat melaksanakan pembangunan RTLH milik warga, di Gunungsitoli, Senin (11/5). (Istimewa/Sumut Pos)

MEDAN – Personel Satgas Pembangunan Jembatan Garuda Karya Bakti TNI Skala Besar Tahun 2026 Kodam I/Bukit Barisan (BB) terus melanjutkan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di wilayah Kodim 0213/Nias, tepatnya di Desa Bawadesolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Senin (11/5).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak, aman dan nyaman bagi warga kurang mampu. Rumah yang dibangun merupakan milik Niat Syukurman Humendru, warga setempat yang sebelumnya menempati rumah dengan kondisi terbatas dan kurang layak huni.

Dalam pelaksanaannya, personel gabungan dari Yon Zipur I/DD bersama Kodim 0213/Nias melanjutkan sejumlah pekerjaan pembangunan, di antaranya pemasangan batako dinding rumah serta penimbunan area bangunan. Hingga saat ini, progres pengerjaan pembangunan RTLH tersebut telah mencapai 25 persen.

Kegiatan karya bakti ini menjadi wujud nyata kepedulian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Nias.

Kehadiran personel TNI di tengah masyarakat tidak hanya membantu percepatan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Warga setempat pun menyambut baik program tersebut karena dinilai mampu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak huni.

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan, bahwa pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus terus menjadi prioritas.

Prabowo juga mengapresiasi keterlibatan TNI dalam membantu percepatan pembangunan di daerah, termasuk melalui program karya bakti dan pembangunan infrastruktur sosial bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah.

Terpisah, Kapendam I/BB, Sandy mengatakan, program RTLH tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk hadir membantu kesulitan masyarakat di wilayah.

“Melalui kegiatan karya bakti ini, TNI ingin memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran negara, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak. Semangat gotong royong dan kebersamaan akan terus menjadi kekuatan utama dalam setiap pelaksanaan program di lapangan,” ujarnya. (dwi/azw)

Tanggul Sungai Padang Jebol, Ratusan Rumah Warga Tebingtinggi Kebanjiran

RUMAH WARGA BANJIR: Kondisi air Sungai Padang yang meluap dan merendam rumah warga terdampak banjir di Kelurahan Bandar Utama, Kota Tebingtinggi, (11/5). (Azan purba / SumutPos).
RUMAH WARGA BANJIR: Kondisi air Sungai Padang yang meluap dan merendam rumah warga terdampak banjir di Kelurahan Bandar Utama, Kota Tebingtinggi, (11/5). (Azan purba / SumutPos).

TEBINGTINGGI – Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Padang sejak Minggu malam menyebabkan tanggul dan pintu klep di bantaran Sungai Padang, Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebingtinggi Kota, jebol, Senin (11/5). Akibatnya, ratusan rumah warga di sejumlah kelurahan terendam banjir dengan ketinggian air yang terus meningkat sejak dini hari.

Berdasarkan pantauan di lokasi, wilayah yang terdampak banjir meliputi Kelurahan Bandarsakti, Bandar Utama, Badakbejuang, Tebingtinggi Lama, Sripadang, Tanjungmarulak Hilir hingga Karyajaya.

Genangan air juga merendam sejumlah akses jalan serta fasilitas umum yang berada di sekitar bantaran sungai.

Kelurahan Bandar Utama disebut menjadi kawasan paling parah terdampak.

Jebolnya tanggul dan pintu klep membuat air sungai meluap deras dan masuk ke permukiman warga di Lingkungan I dan Lingkungan III.

Kepala Lingkungan (Kepling) III, Tengku M Riswan, mengatakan sedikitnya 150 rumah terdampak banjir dengan jumlah warga mencapai sekitar 450 jiwa. Air mulai memasuki rumah warga sekitar pukul 05.00 WIB dan terus meningkat akibat tanggul yang jebol.

“Air masuk cukup deras dari arah tanggul yang jebol. Sebelumnya tanggul itu juga pernah rusak dan jebol pada tahun lalu,” ujar Riswan saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, kondisi semakin parah setelah pintu klep drainase ikut rusak sehingga arus air dengan cepat menggenangi kawasan pemukiman padat penduduk tersebut.

Selain Lingkungan III, kawasan Lingkungan I Kelurahan Bandar Utama juga terdampak cukup serius. Wilayah yang berada di tepian Sungai Padang itu memang kerap menjadi langganan banjir ketika debit air sungai meningkat akibat hujan deras di daerah hulu.

Banjir juga mengganggu sejumlah fasilitas publik di Kota Tebingtinggi, di antaranya kawasan sekitar Rumah Sakit (RS) Sri Pamela, SD Negeri Inpres di Jalan Sudirman serta Pasar Inpres yang turut digenangi air.

Sementara itu, debit air Sungai Bahilang yang melintasi pusat Kota Tebing Tinggi dilaporkan masih dalam kondisi normal, sehingga banjir hanya terjadi di wilayah yang berada di sepanjang aliran Sungai Padang. (mag-3/azw)

PLN UP3 Pematangsiantar Kembali Nyalakan Harapan, Pasang Listrik Gratis untuk Warga Prasejahtera

FOTO BERSAMA: Masyarakat foto bersama saat menerima bantuan sembako serta penyalaan listrik gratis dari PLN UP3 Pematangsiantar.
FOTO BERSAMA: Masyarakat foto bersama saat menerima bantuan sembako serta penyalaan listrik gratis dari PLN UP3 Pematangsiantar.

SIANTAR — PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematangsiantar kembali menghadirkan program sosial bertajuk Light Up The Dream (LUTD) dengan melakukan penyalaan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu serta penyaluran bantuan sembako, Minggu (10/05/2026).

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian insan PLN melalui donasi pegawai untuk membantu warga prasejahtera mendapatkan akses listrik yang layak dan berkelanjutan.

Acara tersebut turut dihadiri General Manager Mundhakir serta Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara Timbul Jaya Hamonangan Sibarani.

Dalam momen simbolis, PLN melakukan penyalaan listrik gratis kepada salah satu penerima manfaat, Ibu Atik, yang kini resmi dapat menikmati aliran listrik di rumahnya melalui program LUTD. Selain itu, PLN juga menyerahkan bantuan sembako kepada 10 keluarga penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Mundhakir mengatakan, program Light Up The Dream bukan hanya sekadar penyambungan listrik, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat yang sebelumnya belum menikmati fasilitas dasar tersebut.

“Listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani mengapresiasi langkah sosial yang dilakukan PLN. Menurutnya, program tersebut sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk terus diperluas cakupannya.

“Kegiatan ini sangat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap program seperti ini terus berlanjut demi kesejahteraan warga Sumatera Utara,” katanya.

Suasana haru terlihat dari para penerima manfaat yang mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Bagi mereka, hadirnya listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga membuka peluang kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara PLN dan masyarakat. Melalui program ini, PLN UP3 Pematangsiantar berharap dapat terus menghadirkan energi yang tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga menghidupkan harapan. (pra/ila)

Gedung Nasional Djauli Manik Sidikalang Memprihatinkan, Atap Ditumbuhi Rumput

DITUMBUHI RUMPUT: Kondisi gedung Nasional Djauli Manik Sidikalang di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kabupaten Dairi. Bagian atap belakang ditumbuhi rumput. (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).
DITUMBUHI RUMPUT: Kondisi gedung Nasional Djauli Manik Sidikalang di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kabupaten Dairi. Bagian atap belakang ditumbuhi rumput. (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).

DAIRI — Kondisi Gedung Nasional Djauli Manik di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kabupaten Dairi, kini memprihatinkan dan luput dari perhatian pemerintah daerah. Bangunan yang menjadi simbol kebudayaan etnis Pakpak sekaligus ikon Kota Sidikalang itu tampak tidak terawat dan mengalami sejumlah kerusakan.

Dari pantauan, kondisi gedung terlihat memprihatinkan dengan beberapa bagian bangunan rusak tanpa perbaikan lanjutan. Bahkan, pada bagian atap di sisi belakang gedung terlihat ditumbuhi rumput liar, menandakan minimnya perawatan dalam waktu yang cukup lama.

Meski sebelumnya sempat dilakukan rehabilitasi berupa penggantian atap pada tahun lalu, namun pengerjaan tersebut diduga tidak menyeluruh. Sebagian atap di bagian belakang gedung masih belum diganti sehingga tampak tidak seragam dan semakin memperburuk kondisi bangunan.

Tidak hanya bagian atap, fasilitas lain di area gedung juga mengalami kerusakan. Pintu toilet dilaporkan sudah tidak memiliki engsel dan hanya diikat menggunakan kabel, sehingga jauh dari standar kelayakan fasilitas umum.

Kondisi ini juga diperparah dengan tidak terawatnya bangunan pendukung di sekitar area Gedung Nasional Djauli Manik, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam menunjang fungsi gedung sebagai pusat kegiatan budaya dan masyarakat.

Sejumlah warga berharap Pemerintah Kabupaten Dairi di bawah kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi gedung yang menjadi kebanggaan daerah tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Provet Sitanggang, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dalam dua tahun anggaran terakhir, yakni 2024–2025, pemerintah daerah telah melakukan renovasi berupa penggantian atap dan plafon.

Namun ia mengakui bahwa perbaikan belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Beberapa bagian atap di sisi belakang gedung masih belum tersentuh perbaikan.

“Anggaran tahun lalu tidak cukup, sehingga masih ada bagian atap yang belum bisa diganti,” ujarnya.

Provet menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia, demi menjaga keberlangsungan gedung sebagai salah satu ikon budaya Kabupaten Dairi. “Kita akan terus melakukan pembenahan sesuai kemampuan anggaran,” pungkasnya. (rud/ila)

SPPG Negerilama Bersama Yayasan Kumle Jaya Bermartabat, Berdayakan Petani Lokal Budidaya Melon

TINJAU: Yayasan Kumle Jaya Bermartabat dan SPPG Negerilama mengunjungi lokasi budidaya melon milik Sofyan Daulay di Desa Sei Tampang. (fajar)
TINJAU: Yayasan Kumle Jaya Bermartabat dan SPPG Negerilama mengunjungi lokasi budidaya melon milik Sofyan Daulay di Desa Sei Tampang. (fajar)

LABUHANBATU – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Negeri Lama, Bilah Hilir, Labuhanbatu bersama Yayasan Kumle Jaya Bermartabat terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan petani lokal. Khususnya guna memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Negerilama.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan petani muda Sofyan Daulay dari Desa Seitampang setempat yang turut menyuplai kebutuhan buah segar untuk dapur MBG SPPG Negerilama.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada Senin 11 Mei 2026, Kepala SPPG Negerilama, Iroy Al Ridhan RF, didampingi Aslab Busri Arjuna mendatangi langsung lokasi pemberdayaan budidaya melon milik Sofyan Daulay.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas dan kesiapan hasil pertanian lokal yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan buah di dapur MBG Negerilama.

Sebelumnya, hasil panen melon dari petani muda tersebut juga telah beberapa kali diambil untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG Negerilama. Melalui program ini, petani lokal diberdayakan menjadi mitra tetap dalam penyediaan bahan pangan bergizi sehingga hasil pertanian masyarakat dapat terserap secara berkelanjutan.

Kordinator Wilayah (Korwil) Labuhanbatu, Prisila Dinanti, juga memberikan arahan agar seluruh dapur MBG di wilayah Labuhanbatu dapat memberdayakan para petani dan peternak lokal yang berada di sekitar dapur.

“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” harapnya.

Kepala SPPG Negerilama, Iroy Al Ridhan RF, menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra bagi para petani dan peternak lokal yang berada di wilayah Kecamatan Bilah Hilir.

Menurutnya, kolaborasi antara dapur MBG dan masyarakat lokal sangat penting untuk menciptakan ekosistem pangan yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.

Kegiatan pemberdayaan petani lokal ini merupakan arahan langsung dari Ketua Yayasan Kumle Jaya Bermartabat, Raja Gompulon Rambe, yang mendorong agar seluruh program MBG dapat melibatkan masyarakat sekitar sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh warga lokal. “Ini sesuai arahan Ketua Yayasan,” ujarnya.

SPPG Negerilama bersama Yayasan Kumle Jaya Bermartabat berharap program pemberdayaan ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung keberhasilan program MBG di Kabupaten Labuhanbatu. (fdh/azw)

Pemkab Karo Perkuat Integrasi Data

APEL: Wakil Bupati Karo memimpin apel gabungan Pemkab Karo
APEL: Wakil Bupati Karo memimpin apel gabungan Pemkab Karo

KARO — Pemerintah Kabupaten Karo terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penguatan integrasi data dan optimalisasi penyebarluasan informasi publik di seluruh perangkat daerah.

Bupati Karo Antonius Ginting yang diwakili Wakil Bupati Karo Komando Tarigan bertindak sebagai pembina Apel Gabungan Pemerintah Kabupaten Karo, Senin (11/5), menegaskan pentingnya penguatan sistem data dan informasi sebagai fondasi pembangunan daerah.

Dalam amanatnya, Komando Tarigan menyampaikan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemkab Karo periode 2024–2025 saat ini sedang dievaluasi melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik serta evaluasi Satu Data Indonesia oleh Bappenas.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penilai internal dan seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi. Diharapkan hasil evaluasi ini sesuai dengan harapan bersama,” ujar Wakil Bupati.

Ia juga mengimbau seluruh OPD, kecamatan, dan ASN di lingkungan Pemkab Karo untuk aktif mendukung media sosial resmi pemerintah sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain itu, Pemkab Karo juga mulai mengoptimalkan media digital melalui kehadiran podcast resmi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo. Media ini diharapkan menjadi ruang komunikasi publik sekaligus wadah penyampaian program kerja masing-masing OPD dan kecamatan.

“Podcast ini dapat dimanfaatkan perangkat daerah untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat secara lebih efektif dan modern,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya integrasi sistem informasi di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, penyatuan data lintas OPD menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemkab Karo berharap seluruh OPD dapat berkolaborasi dan memberikan dukungan penuh agar sistem informasi terintegrasi tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik di Kabupaten Karo. (deo/ila)

Lapas Binjai Ikrar Bersih Halinar, Petugas dan Warga Binaan Jalani Tes Urine

BERSAMA: Kalapas Binjai Mochamad Mukaffi (tiga dari kanan) foto bersama petugas BNN usai tes urine. (Istimewa/Sumut Pos)
BERSAMA: Kalapas Binjai Mochamad Mukaffi (tiga dari kanan) foto bersama petugas BNN usai tes urine. (Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI— Lapas Kelas IIA Binjai menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik handphone ilegal, narkoba, dan penipuan (Halinar) dengan menggelar ikrar bersama sekaligus penguatan pengawasan pemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan berintegritas.

Kalapas Binjai Mochamad Mukaffi, mengatakan kegiatan diawali dengan apel bersama yang diisi pembacaan ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Halinar, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen oleh seluruh jajaran pegawai.

“Pemberantasan Halinar bukan hanya slogan, tetapi tekad bersama yang harus dijaga dan dilaksanakan secara konsisten,” ujar Mukaffi, Senin (11/5/2026).

Usai ikrar, petugas gabungan yang melibatkan unsur TNI-Polri dan BNN melakukan razia menyeluruh di blok hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan di kamar hunian, area brandgang, hingga titik-titik yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan barang terlarang. Dalam razia tersebut, petugas menyasar handphone ilegal, senjata tajam, hingga narkotika dengan pendekatan tegas namun tetap humanis.

Tidak berhenti di situ, Lapas Binjai juga melaksanakan tes urine mendadak bagi pegawai dan warga binaan sebagai langkah deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Menurut Kalapas, langkah ini menjadi bukti keseriusan pihaknya dalam memastikan tidak ada keterlibatan internal dalam peredaran gelap narkotika.

“Tes urine ini bukan hanya pemeriksaan, tetapi bentuk komitmen kami menjaga integritas. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan,” tegasnya.

Mukaffi menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari gangguan keamanan.

“Tidak ada toleransi terhadap Halinar di dalam lapas. Kami ingin memastikan Lapas Binjai benar-benar bersih dan berwibawa,” pungkasnya. (ted/ila)

Rajudin Dorong Pembentukan Relawan Kebakaran hingga Kelurahan

SOSIALISASI: Rajudin saat menggelar Sosialisasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di sejumlah lokasi di Kota Medan, Sabtu (9/5/2026).
SOSIALISASI: Rajudin saat menggelar Sosialisasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di sejumlah lokasi di Kota Medan, Sabtu (9/5/2026).

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, meminta Pemerintah Kota Medan segera membentuk relawan kebakaran hingga tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai langkah mempercepat penanganan bencana kebakaran di tengah masyarakat.

Menurut Rajudin, keberadaan relawan kebakaran sangat penting untuk membantu respons awal sebelum petugas pemadam tiba di lokasi kejadian. Dengan adanya relawan di setiap wilayah, potensi kerugian akibat kebakaran diharapkan dapat diminimalisir.

Hal itu disampaikan Rajudin saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di sejumlah lokasi di Kota Medan, Sabtu (9/5/2026).

Adapun lokasi sosialisasi tersebut di antaranya Jalan Sei Belutu, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Perumnas Helvetia Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, Jalan Karya Gang Cirebon Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, serta Jalan PRONA/Mesjid Lingkungan 7 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia.

“Nantinya para relawan kebakaran ini harus dibekali sarana dan prasarana pendukung, seperti pos relawan, alat komunikasi, alat pelindung diri hingga pompa pemadam portabel agar mereka bisa bergerak cepat saat terjadi kebakaran,” ujar Rajudin.

Politisi tersebut menilai, tingginya risiko kebakaran di kawasan padat penduduk Kota Medan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.

Selain pembentukan relawan, Rajudin juga menegaskan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2025 memperkuat aturan terkait prioritas kendaraan pemadam kebakaran di jalan raya. Dalam kondisi darurat, seluruh pengguna jalan diwajibkan memberikan akses utama bagi mobil pemadam kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

“Pengguna jalan wajib memprioritaskan kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Ini penting agar petugas bisa segera tiba di lokasi dan mencegah api semakin meluas,” katanya.

Rajudin menjelaskan, lahirnya Perda tersebut menjadi bentuk komitmen DPRD dan Pemko Medan dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menurutnya, penguatan sistem pencegahan kebakaran harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan inspeksi bangunan, sertifikasi laik fungsi gedung, hingga pemetaan kawasan rawan kebakaran di Kota Medan.

“Perda ini disusun untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Medan. Tujuannya jelas, meminimalisir kerugian harta benda dan korban jiwa akibat kebakaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Rajudin juga menerangkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Medan memiliki tanggung jawab besar dalam aspek mitigasi kebakaran melalui penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPKP).

RISPKP tersebut akan menjadi pedoman strategis selama 10 tahun dan diperbarui setiap dua tahun sekali sesuai perkembangan kondisi wilayah Kota Medan.

“RISPKP mencakup analisis risiko kebakaran, sistem pencegahan, sistem penanggulangan hingga skema keselamatan publik. Semua harus dirancang secara matang agar penanganan kebakaran lebih efektif,” ujarnya.

Tak hanya itu, Rajudin juga menyoroti kewajiban setiap pemilik maupun pengelola gedung untuk memiliki sistem proteksi kebakaran sesuai standar keamanan.

Proteksi tersebut meliputi sistem proteksi pasif seperti penggunaan material tahan api dan konstruksi khusus gedung, serta proteksi aktif berupa penyediaan alat pemadam api ringan (APAR), alarm kebakaran, sprinkler otomatis, hidran hingga lift khusus kebakaran.

“Setiap pemilik gedung wajib melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem proteksi kebakaran dan memiliki dokumen identifikasi risiko kebakaran. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.

Rajudin berharap, melalui penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2025, kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran semakin meningkat dan Kota Medan dapat memiliki sistem penanggulangan kebakaran yang lebih modern, cepat, dan terintegrasi hingga tingkat lingkungan masyarakat. (map/ila)

Festival Layang-layang Piala Gubernur Dibuka, Bobby Nasution Ingin Jadi Daya Tarik Wisata Sumut

BUKA: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution membuka Festival Layang-layang Piala Gubernur Sumut, yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumut, di Sirkuit Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut, Sabtu (9/5/2026). (Diskominfo Sumut)
BUKA: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution membuka Festival Layang-layang Piala Gubernur Sumut, yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumut, di Sirkuit Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut, Sabtu (9/5/2026). (Diskominfo Sumut)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membuka Festival Layang-Layang Piala Gubernur Sumut, di Sirkuit Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut, Sabtu (9/5/2026).

Bobby berharap festival tersebut ke depan tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga mampu mendongkrak sektor pariwisata Sumut.

Menurut Bobby, pelaksanaan festival layang-layang di masa mendatang dapat dipusatkan di destinasi wisata unggulan, agar sekaligus menjadi sarana promosi daerah.

“Kalau bisa tahun depan festival layang-layang digelar di tempat yang bisa dijual pariwisatanya. Jadi bukan hanya kegiatan layang-layangnya, tetapi juga tempat wisata di Sumut yang bisa kita promosikan,” ujar Bobby Nasution.

Festival Layang-layang Piala Gubernur Sumut berlangsung selama dua hari, 9-10 Mei 2026, dan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah. Bobby mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

“Saya apresiasi kegiatan festival layang-layang ini. Pesertanya lebih dari seribu orang, dan ini sangat menarik di tengah era digitalisasi sekarang,” katanya.

Bobby juga menilai permainan tradisional perlu terus dilestarikan karena mampu membangun kreativitas anak-anak. Menurutnya, permainan seperti layang-layang memiliki nilai edukasi dan sosial yang penting di tengah dominasi penggunaan gawai.

“Sekarang ini kadang terbalik. Dulu anak-anak disuruh masuk rumah, sekarang malah disuruh keluar rumah, jangan terus bermain handphone atau game. Permainan tradisional seperti layang-layang, patok lele, dan lainnya perlu kembali digalakkan,” ucap Bobby.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumut M Daffasya Adnan Sinik mengatakan festival layang-layang tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Road to Forprovsu 2026.

“Road to Forprovsu 2026 merupakan festival olahraga masyarakat yang nantinya akan dihadiri lebih dari 10 ribu orang pada Oktober 2026,” katanya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Mahfullah Pratama, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut Yuda Pratiwi Setiawan, serta para pelajar yang menjadi peserta maupun penonton festival.(san/ila)

Dugaan Korupsi Dana Desa Batulokong, Jaksa Deliserdang Tunggu LHP Inspektorat

KANTOR DESA: Kantor Desa Batulokong, Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang, kemarin.
KANTOR DESA: Kantor Desa Batulokong, Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang, kemarin.

LUBUKPAKAM- Dugaan tindak pidana korupsi terhadap Dana Desa (DD) Desa Batulokong Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang senilai Rp 1 miliar kini dalam proses pemeriksaan pihak Inspektorat Deliserdang.

Dugaan pidana korupsi tersebut dilaporkan bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada ke Kejaksaan Negeri Deliserdang. Selanjutnya dumas diteruskan ispektorat Kabupaten Deliserdang, agar dilakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak yang terkait.

Kasi Intelijen Kejari Deliserdang Roby Syahputra membenarkan bahwa pihaknya  menerima Dumas terkait Dana Desa Batulokong tersebut, namun dalam penyelidikan pihaknya masih menunggu pemeriksaan dari Inspektorat.

“Ya benar bang, sudah kami tindaklanjuti namun kami masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Deliserdang,” kata Roby Syahputra saat di konfirmasi Sabtu (9/5/2026).

Terpisah Inspektur Inspektorat Deliserdang Edwin Nasution menyebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terkait dana desa Batulokong dan akan diserahkan kembali ke Kejari Deliserdang.

“Selesai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di serahkan kembali ke Kejari,untuk proses berikutnya, ” sebut Edwin Nasution.

Diterangkan Pengelolaan APBDesa (Dana Desa) Tahun 2023 hingga Tahun  2025 Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang di sorot masyarakat, karena dinilai banyak yang janggal bahkan diduga banyak proyek fiktip.

Dari data yang diperoleh anggaran APBDes dana desa sekitar Rp1 miliaran Tahun 2025  diduga dikorupsi oleh oknum kades, Oknum BPD maupun oknum Kaur Pembangunan Desa Batulokong.

Adapun sumber pendapatan Desa Batulokong meliputi Dana Desa Rp818.180.000, BHP, dan Retribusi Rp142.122.000, alokasi Dana Desa Rp486.796.000 dan Silpa Tahun 2024 sebesar 87.357.837. Total kas Desa Tahun 2025 sebesar Rp1.047,659,837.

Dari total anggaran kas yang ada tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp334.500.000, tunjangan BPJS ketenaga kerjaan Rp28,382,711, operasional perkantoran Rp106.468.400, operasional Dana Desa 3 persen, Rp24.545.000, tunjangan BPD Rp40.200.000, BPJS Ketenaga Kerjaan BPD Rp10.628.000, Operasional BPD Rp12.000,000, penyediaan sarana perkantoran Rp55,868,000, penyelenggara pemilihan Kepala Desa Rp15.000,000. Adapun total anggaran digunakan dalam operasional perangkat desa Rp627.593.305,-

Sementara untuk operasional anggaran Pembangunan meliputi honor guru ngaji Rp4.000.000,insentif kader PPKBD Rp2.400.000, honor kader sub PPKBD Rp12.000.000,insentif posyandu Rp60.000.000, honor kader KPM Rp2.400.000,honor kader Poskesdes Rp10.000.000, honor kader iFA Test Rp4.800.000, honor Posbindu Rp12.000,000, honor kader lansia Rp24.000.000,  Gizi Balita Rp16.000.000, Gizi Stunting Rp15.000.000,  pencegahan Stunting Rp25.000.000, penyuluhan dan pelatihan Rp54.000.000, pemeliharaan sarana posyandu Rp20.152.000.837, Pembuatan Plang nama Dusun Rp15.134.000, tenda Rp35.810.000, paving block Dusun V Rp31.555.000, perbaikan Lampu Jalan Rp12.500.000, obat foging Rp6.281.000, Kebersihan Lingkungan Rp36.000.000, pengadaan lampu jalan Rp25.418.000, wifi Desa Rp17.500.000.Adapun total operasional Bidang pembangunan Rp464.751.837.

Anggaran untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp116.074.695 juta di antaranya pembinaan kelompok Masyarakat Rp40.000.000, sarana olahraga Rp11.000.000, hari besar keagamaan Rp10.000.000, HUT RI tahun 2025 Rp25.000.000, serta MTQ Desa Rp30.000,000.

Selain dana dana tersebut ada juga dana peningkatan Kapasitas BPD Rp40.000,000, BLT Rp122.400.000 dan penyertaan modal BUMDes Rp163.636.000. dengan total keseluruhan Rp326.036.000.

Terkait beberapa penggunaan anggaran yang janggal dan diduga ada yang dikutip juga dipertanyakan seperti pengeluaran di antaranya untuk BPD yang begitu fantastis Kepala Desa Batulokong, ‘H’ yang dikonfirmasi wartawan Via pesan WhatsApp Selasa (23/12) mengaku sedang sakit dan menyarankan konfirmasi ke Bendahara.

“Maaf bapak lagi sakit, hubungi bendahara aja” jawab Kades Batulokong H membalas konfirmasi.

Seorang tokoh masyarakat di Desa Batulokong yang enggan disebut namanya membeberkan kepada wartawan beberapa fakta terkait dugaan  monopoli proyek-proyek pembangunan infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa dikuasai oleh Oknum Kepala Desa dan Oknum Ketua BPD.

“Kalau kades kami itu takut kali sama Ketua BPD setoran proyek selalu minta bagian, makanya dugaan masyarakat mereka berdua  selama ini kerja sama menguasai proyek proyek desa, tapi alasannya sama warga banyak kali, yang katanya kalau warga minta upah kerja terlalu tinggi, macem -macem alasannya. Tahun kemarin ada ribut masalah proyek paving blok,ada juga ribut sama wartawan terkait dugaan penggelapan pajak Rp50 juta tapi habis itu senyap,” beber sumber. (btr/azw)

1...424344...15,756Page 43 of 15,756