25 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Home Blog Page 55

Pemkab Langkat Lakukan Penertiban dan Pembenahan Pasar Pangkalanbrandan

PIMPIN: Bupati Langkat Syah Afandin saat memimpin rapat koordinasi terkait pembenahan dan penertiban Pasar Pangkalanbrandan.(Dokumen Diskominfo Langkat)
PIMPIN: Bupati Langkat Syah Afandin saat memimpin rapat koordinasi terkait pembenahan dan penertiban Pasar Pangkalanbrandan.(Dokumen Diskominfo Langkat)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat menertibkan dan membenahi Pasar Pangkalanbrandan. Ini dilakukan agar tak mengganggu ketertiban lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat.

Pasar Pangkalanbrandan berada di Kecamatan Babalan dan Sei Lepan. Namun, masih banyak pedagang yang berjualan di luar area pasar dan memanfaatkan bahu jalan.
Bupati Langkat Syah Afandin mengungkapkan, pihaknya akan melakukan relokasi terhadap para pedagang sesuai dengan wilayah dan jenis aktivitas usahanya. Untuk pedagang buah yang berada di Kecamatan Sei Lepan, sebanyak kurang lebih 50 pedagang akan direlokasi ke Terminal Brandan.

Sementara pedagang Pasar Pangkalanbrandan di Kecamatan Babalan yang berjumlah sekitar 111 pedagang, akan direlokasi kembali ke dalam area pasar lama, agar tidak lagi berjualan di pinggir jalan.

Guna mendukung langkah ini, Ondim, sapaan karib Syah Afandin, memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat untuk segera menerbitkan surat resmi terkait pembenahan dan penataan Pasar Pangkalanbrandan sebagai dasar pelaksanaan relokasi pedagang.

“Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Langkat saya perintahkan untuk melakukan pembersihan dan penataan lokasi relokasi menggunakan alat berat, dengan target penyelesaian paling lama empat hari,” tegas Ondim, Jumat (30/1).

Ondim juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan ini. Dia juga meminta kerja sama penuh dari camat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas PUPR, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta seluruh instansi terkait agar penataan Pasar Pangkalanbrandan dapat segera terwujud secara tertib dan berkelanjutan.

“Penertiban dan relokasi ini dilakukan demi kepentingan bersama, agar aktivitas perdagangan berjalan lebih tertata, tidak mengganggu ketertiban umum, serta memberikan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat,” pungkasnya. (ted/saz)

Bulan Bhakti Gotong Royong di Tigapanah, Bupati Karo Tinjau Pasar

GOTONG ROYONG: Bupati Karo Antonius Ginting memimpin Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Tigapanah.(Istimewa)
GOTONG ROYONG: Bupati Karo Antonius Ginting memimpin Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Tigapanah.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Polsek Tigapanah melaksanakan pengamanan dan pengawalan kegiatan Sambang Warga dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dipimpin langsung Bupati Karo Antonius Ginting di Kecamatan Tigapanah, Jumat (30/1).

Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dengan apel persiapan gotong royong di Pasar Sayur Mayur Tigapanah yang dipimpin Camat Tigapanah Bartolomeus Barus. Selanjutnya, rombongan Bupati Karo melakukan peninjauan langsung ke seputaran pasar untuk melihat kondisi drainase dan kebersihan lingkungan.

Rangkaian kegiatan kemudian dipusatkan di Jambur Arih Ersada Tigapanah. Pada kesempatan itu, Antonius memberikan arahan kepada peserta gotong royong yang dihadiri Wakil Bupati Karo, Sekda Kabupaten Karo, pimpinan OPD, Forkopimcam Tigapanah, serta para kepala desa se-Kecamatan Tigapanah.

Dalam kesempatan tersebut, Antonius menegaskan, semangat gotong royong merupakan fondasi utama dalam membangun desa yang bersih, sehat, dan berdaya saing.

Selain itu, dilakukan penyerahan KTP secara simbolis kepada perwakilan SMNI Tigapanah serta bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu.

Kapolsek Tigapanah AKP Dedy Syahputra Ginting menegaskan, pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan.

“Polsek Tigapanah melaksanakan pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan Sambang Warga dan Bulan Bhakti Gotong Royong berjalan aman, tertib, dan kondusif,” tuturnya.

Seluruh kegiatan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB. Hingga rombongan Bupati Karo meninggalkan lokasi, situasi terpantau aman dan terkendali, mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat Tigapanah dalam menjaga ketertiban dan kebersamaan. (deo/saz)

Jawab Keresahan Publik, Lapas Binjai dan TNI-Polri Sisir Blok Hunian

MUSNAHKAN: Jajaran petugas Lapas Binjai memusnahkan barang terlarang usai razia gabungan.(Istimewa)
MUSNAHKAN: Jajaran petugas Lapas Binjai memusnahkan barang terlarang usai razia gabungan.(Istimewa)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jajaran petugas Lapas Binjai bersama gabungan TNI-Polri melakukan penyisiran ke kamar atau blok hunian, Kamis (29/1) lalu. Langkah itu dilakukan tim gabungan dalam upaya menjawab keresahan publik terkait aktivitas terlarang yang terjadi di Lapas Binjai.

Selain itu, hal tersebut dalam rangka upaya mewujudkan Lapas Binjai yang bersih dari telepon genggam, pungutan liar, dan narkoba. Seluruh kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), area blok, dan titik rawan yang berpotensi disalahgunakan, tak luput dari razia tim gabungan.

Kegiatan dilakukan secara humanis namun tegas, dengan tetap mengedepankan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan pemasyarakatan.

Kalapas Binjai Wawan Irawan menyatakan, razia ini merupakan implementasi nyata dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bebas dari halinar.

“Razia yang dilaksanakan adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan Lapas Binjai benar-benar bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan pungutan liar. Tidak ada ruang bagi pelanggaran aturan di dalam lapas,” tegas Wawan, Jumat (30/1).

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Binjai Rudi Sembiring yang memimpin razia gabungan tersebut, mengatakan, sejumlah barang terlarang yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian dilakukan penyitaan.

“Seluruh barang hasil razia langsung didata, diamankan, dan akan dimusnahkan dengan cara dibakar sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Wawan.

Sementara itu, penggeledahan dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan sinergi yang dibangun Lapas Binjai, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

“Kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat jajaran pemasyarakatan dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba dan menjaga integritas lembaga,” pungkas Wawan. (ted/saz)

Pembangunan Huntap–Huntara Batangtoru Terus Maju, BenihBaik Apresiasi Sinergi Pemkab Tapsel–PTPN IV

TINJAU: Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa meninjau lokasi pembangunan huntap di Batangtoru, bersama Founder BenihBaik.com Andy F. Noya dan lainnya.
TINJAU: Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa meninjau lokasi pembangunan huntap di Batangtoru, bersama Founder BenihBaik.com Andy F. Noya dan lainnya.

TAPSEL – Upaya pemulihan pascabencana di Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, menunjukkan kemajuan berarti. Pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) yang digarap melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan PTPN IV PalmCo tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga dirancang sebagai solusi jangka panjang bagi warga terdampak bencana.

Progres pembangunan tersebut mendapat apresiasi dari BenihBaik.com, sebuah platform kolaborasi kemanusiaan. Founder BenihBaik.com, Andy F. Noya, menyebut pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah dan PTPN IV sebagai contoh penanganan pascabencana yang melampaui pola bantuan konvensional.

“Yang dibangun di sini bukan sekadar tempat berteduh sementara, tetapi fondasi kehidupan yang bermartabat. Ini bisa menjadi standar baru penanganan terpadu pascabencana,” ujar Andy saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Batangtoru, awal pekan lalu.

Peninjauan tersebut juga dihadiri Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu dan Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa. Dalam kesempatan itu, rombongan melihat langsung pembangunan huntap di kawasan Kebun Hapesong, lahan perkebunan negara yang dialokasikan PTPN IV untuk relokasi warga.

PTPN IV PalmCo menyediakan total sekitar 30 hektare lahan di sejumlah titik strategis di Batangtoru untuk mendukung pembangunan huntap dan huntara. Salah satunya berada di Afdeling II Kebun Hapesong, seluas lima hektare, yang tengah dibangun 227 unit huntap bagi warga Desa Hapesong Baru dan Batu Godang. Hingga akhir Januari, progres pembangunan kawasan tersebut telah mencapai sekitar 30 persen.

Kawasan hunian ini dirancang sebagai lingkungan terpadu dengan fasilitas pendukung, seperti masjid, balai desa, dan lapangan olahraga. Sementara itu, di Afdeling I Kebun Hapesong, PTPN IV juga menyiapkan lahan lima hektare sebagai zona huntara untuk menampung warga selama masa transisi.

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan, penyediaan lahan oleh PTPN IV menjadi faktor kunci percepatan relokasi warga dari lokasi rawan bencana. “Kami terus mendorong percepatan agar warga bisa segera meninggalkan pengungsian. Dukungan PTPN IV sangat signifikan, mulai dari pembukaan rumah dinas untuk pengungsian awal hingga penyediaan lahan permanen,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian kepada warga terdampak setiap bulan guna menjamin kebutuhan dasar selama proses pembangunan berlangsung. Target kontrak pembangunan huntap sendiri dijadwalkan selesai pada April 2026, meski Pemkab Tapsel terus mendorong agar penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menegaskan, komitmen perusahaan tidak berhenti pada penyediaan lahan dan rumah. Menurut dia, pemulihan sosial dan ekonomi warga menjadi bagian penting dari agenda pascarelokasi.

“Huntap dan huntara ini adalah simbol kebangkitan bersama. Setelah warga menempati hunian baru, kami juga menyiapkan program pemberdayaan dan pembinaan ekonomi agar masyarakat bisa kembali mandiri dan produktif,” kata Jatmiko.

Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan elemen masyarakat sipil tersebut dinilai memberi harapan baru bagi penyintas bencana di Batangtoru. Bagi BenihBaik.com, kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana dapat dilakukan secara lebih manusiawi, terencana, dan berkelanjutan, bukan sekadar respons darurat, melainkan investasi sosial untuk masa depan warga. (ila)

CCEP Indonesia Salurkan Beasiswa Rp800 Juta bagi Mahasiswa Terdampak Bencana di Sumatra melalui APINDO

BANTUAN: Penyerahan bantuan dari Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) dilakukan secara simbolis di Kantor Sekretariat APINDO, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
BANTUAN: Penyerahan bantuan dari Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) dilakukan secara simbolis di Kantor Sekretariat APINDO, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

JAKARTA- Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) menunjukkan komitmennya terhadap pemulihan sosial pascabencana dengan menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan senilai 50.000 Euro atau setara lebih dari Rp800 juta bagi mahasiswa terdampak bencana alam di wilayah Sumatra. Bantuan ini disalurkan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan ditujukan untuk memastikan keberlangsungan pendidikan generasi muda di daerah terdampak.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) per Desember 2025, bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berdampak pada sedikitnya 18.824 mahasiswa di 60 perguruan tinggi. Banyak mahasiswa terancam tidak dapat melanjutkan studi akibat kondisi ekonomi keluarga yang memburuk pascabencana.

Bantuan beasiswa tersebut didistribusikan melalui tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Syiah Kuala (Aceh), Universitas Sumatra Utara (Medan), dan Universitas Andalas (Padang). Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Kantor Sekretariat APINDO, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia Lucia Karina, mengatakan program beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan sosial jangka panjang, khususnya melalui sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah kunci membangun ketahanan masyarakat pascabencana. Melalui beasiswa ini, kami berharap dapat meringankan beban mahasiswa dan keluarga mereka agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Karina.

Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan bukan sekadar bantuan darurat, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, CCEP Indonesia memandang program ini sebagai kontribusi berkelanjutan dunia usaha dalam proses pemulihan dan pembangunan.

Apresiasi terhadap program ini juga disampaikan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala Prof Dr Mustanir, MSc. Ia menilai beasiswa tersebut memberikan dampak besar bagi mahasiswa yang tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat bencana.
“Bencana tidak hanya merusak infrastruktur dan perekonomian, tetapi juga mengancam keberlangsungan studi mahasiswa. Beasiswa ini memberi ruang bagi mahasiswa kami untuk tetap fokus menyelesaikan pendidikan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi, PhD. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan perguruan tinggi dalam menjaga ketahanan pendidikan.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya soal fisik, tetapi juga masa depan generasi muda. Beasiswa ini memberikan kepastian dan harapan bagi mahasiswa terdampak di UNAND,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor III Universitas Sumatra Utara Prof Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, SSi, MSi, Apt, menilai inisiatif ini menjadi bukti nyata kepedulian dunia usaha terhadap sektor pendidikan.

“Bantuan ini tidak hanya meringankan beban finansial mahasiswa, tetapi juga memberikan motivasi moral agar mereka tetap berprestasi meski berada dalam situasi sulit,” ucapnya.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah bencana. Menurutnya, kolaborasi antara APINDO dan CCEP Indonesia mencerminkan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam mendukung pemulihan masyarakat.

“Pendidikan tidak boleh terhenti karena bencana. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa dunia usaha hadir ketika masyarakat paling membutuhkan,” tegas Shinta.

Selain menyalurkan beasiswa, CCEP Indonesia juga memberikan bantuan 222 unit mesin filter air untuk masyarakat terdampak bencana. Bantuan ini akan didistribusikan melalui ketiga perguruan tinggi penerima beasiswa serta Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HaKA), guna membantu pemulihan akses air bersih dan air minum yang aman di wilayah terdampak banjir dan longsor.

“Pemulihan pascabencana tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan dasar, terutama air bersih. Kami berharap bantuan ini membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas dengan lebih sehat,” pungkas Karina.

Inisiatif kolaboratif antara CCEP Indonesia, APINDO, dan perguruan tinggi ini diharapkan menjadi contoh sinergi strategis dunia usaha dalam memperkuat ketahanan sosial dan menjaga masa depan generasi muda di tengah situasi bencana. (ila)

Apin Meminta Maaf, Kasus Pemukulan di Cemara Asri Berakhir Damai

BERDAMAI: Pengacara Dr Darmawan Yusuf SH SE MPd MH (kiri), Johan dan Barliansyah alias Apin (kanan) saat keduanya berdamai.
BERDAMAI: Pengacara Dr Darmawan Yusuf SH SE MPd MH (kiri), Johan dan Barliansyah alias Apin (kanan) saat keduanya berdamai.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan pemukulan yang terjadi di De’Coffee Bar, Komplek Cemara Asri, Medan, akhirnya berakhir damai. Pelaku, Barliansyah alias Apin, warga Jalan Kapten Muslim, Medan, secara terbuka mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban, Johan, warga Cemara Asri, setelah kedua belah pihak menandatangani kesepakatan perdamaian pada 29 Januari 2026.

Perdamaian tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP/B/49/I/2026/SPKT/Polsek Medan Tembung/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara (Sumut) dan dilaksanakan secara resmi di Kantor Law Firm DYA-Darmawan Yusuf & Associates, Jalan Tempuling No 70 A Medan.

Dalam kesepakatan, Barliansyah alias Apin secara sadar mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Johan dalam kondisi mabuk akibat konsumsi minuman beralkohol. Pengakuan tersebut disertai penyesalan serta pernyataan kesediaan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata, pelaku diwajibkan menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media cetak, sedikitnya tiga media online, serta seluruh akun media sosial pribadinya.
Permintaan maaf tersebut harus memuat identitas para pihak, menampilkan foto wajah pelaku secara jelas, bersifat permanen, dan tidak boleh dihapus.

Dalam proses perdamaian ini, korban didampingi oleh pengacaranya Dr Darmawan Yusuf SH SE MPd MH pengacara kondang, dosen hukum, dan kurator, yang dikenal luas sebagai praktisi hukum strategis dengan rekam jejak penanganan perkara pidana, perdata, kepailitan, dan perpajakan.
Darmawan Yusuf juga terbiasa dalam menangani kasus-kasus besar diindonesia itu, dikenal konsisten mengintegrasikan pendekatan teoretis dan praktik profesional, serta aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @darmawanyusuf.dya.

Menurut Darmawan Yusuf, perdamaian tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kesalahan hukum.

“Perdamaian harus dibangun di atas pengakuan kesalahan, keterbukaan, dan tanggung jawab nyata. Hak korban tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Kesepakatan tersebut juga menegaskan bahwa apa bila pelaku melanggar satu saja ketentuan perdamaian, maka perjanjian batal demi hukum dan proses pidana dapat dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus ini menjadi contoh bahwa penyelesaian perkara pidana dapat ditempuh secara damai, transparan, dan bermartabat, tanpa mengurangi wibawa hukum serta tetap menjamin keadilan bagi korban. (azw)

Kadis PUPR Sumut Persilahkan Kasus Drainase Parsoburan Dilaporkan ke Penegak Hukum

BERI KETERANGAN: Kadis PUPR Sumut Hendra Siregar didampingi Kabid Perencanaan PUPR Sumut, Harry Rizal Hasibuan saat memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Rabu (28/1)
BERI KETERANGAN: Kadis PUPR Sumut Hendra Siregar didampingi Kabid Perencanaan PUPR Sumut, Harry Rizal Hasibuan saat memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Rabu (28/1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas (Kadis) Pengerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Sumatera Utara (PUPR Sumut) Hendra Siregar mempersilahkan melaporkan permasalahan proyek drainase di lintasan jalan provinsi Silimbat/Parsoburan Kabupatan Toba yang beranggaran Rp2 miliar lebih ke aparat penegak hukum (APH).

Hendra Siregar mengakui bahwa proyek drainase hampir sepanjang 2 kilometer dan yang dikerjakan 450 kilometer (km) itu sudah dibayar 86 persen dari anggaran yang ditetapkan; Rp2 miliar lebih. Sedangkan 14 persen lagi biaya untuk pemulihan.

“Kalau ada terjadi tidak sesuai aturan akan dilakukan pemeriksaan tim inspektorat dan BPK,” tegas Hendra Siregar didampingi Kabid Perencanaan PUPR Sumut, Harry Rizal Hasibuan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Rabu (28/1) kemarin.

Menanggapi pernyataan Kadis PUPR Sumut tersebut, Aktivis dan Pamerhati Sosial Sumut, M Abdi Siahaan mengaku sebagai garda terdepan melaporkan dugaan kasus penyimpangan proyek drainase Silimbat/Parsoburan, Toba ke APH.

“Ini akan kita koordinasikan terlebih dahulu ke Polda Sumut dan kejaksaan tentang dugaan bentuk penyimpangannya berdasarkan temuan-temuan di lapangan pada proyek drainase yang dikerjakan CV Putri Sihusapi Gemilang itu,” kata Abdi Siahaan, Kamis (29/1).

Perlu diketahui, kata Abdi, sesuai kontrak panjang drainase yang akan dikerjakan 1.907 meter, namun yang terlihat di lapangan masih sekitar.450 meter. Itu berupa pekerjaan struktur dengan rigid beton diduga tidak menggunakan geosintetik.

“Jadi, berdasarkan kontrak itu seharusnya selesai 31 Desember 2025 lalu dengan masa anggaran Rp2 miliar,” tandas Abdi. (azw)