27 C
Medan
Wednesday, December 24, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 56

Insiden Salah Tangkap, Kapolrestabes Medan Akhirnya Minta Maaf

SAMPAIKAN: Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dan Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST menyampaikan keterangan pers di Kantor DPW Nasdem Sumut, terkait insiden salah tangkap, Kamis (23/10).
SAMPAIKAN: Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dan Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST menyampaikan keterangan pers di Kantor DPW Nasdem Sumut, terkait insiden salah tangkap, Kamis (23/10).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak akhirnya meminta maaf kepada Ketua DPW Nasdem Sumut, Iskandar ST, terkait insiden salah tangkap di Bandara Kualanamu beberapa waktu lalu. Permohonan itu disampaikan Calvijn, saat menyambangi Kantor DPW Nasdem, Kamis (23/10).

Pertemuan itu dilakukan tertutup antara Iskandar dan Calvijn yang juga didampingi sejumlah pengurus DPW NasDem Sumut, kurang lebih sekitar satu jam. “Puji tuhan, pertemuan kita tadi, sangat-sangat kekeluargaan. Terima kasih pak Iskandar, saya diberikan kesempatan bertemu langsung beliau berbincang terkait Kota Medan dan lainnya,” ucap Calvijn.

Calvijn mengatakan, dirinya sudah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Iskandar ST atas insiden salah tangkap yang dilakukan 4 personel Satreskrim Polrestabes Medan.

“Saya mengucapkan langsung permohonan maaf. Semoga kita sepakat ke depannya bisa menciptakan Kota Medan aman dan dapat dirasakan warga Kota Medan tentunya,” harap Calvijn.

Sementara itu, Iskandar ST mengatakan, pertemuan dengan Kapolrestabes tidak lepas dari insiden salah tangkap yang dialaminya saat berada di Bandara Kualanamu, pada 15 Oktober 2025.
“Pak Kapolrestabes Medan Calvijn Simanjuntak bersilaturahmi ke Kantor DPW NasDem Sumut menemui saya langsung. Dalam pertemuan itu, lebih banyak berbicara soal keamanan dan ketertiban di Kota Medan lebih lagi,” ujarnya.

Iskandar mengapresiasi atas niat baik dari Kapolrestabes Medan bersilaturahmi dan langsung meminta maaf atas insiden salah tangkap tersebut yang dilakukan oleh anggotanya dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan.

“Saya apresiasi dan menerima permohonan maaf dari pak Kapolrestabes Medan. Saya menyampaikan permohonan maaf ini, sekaligus pemulihan nama baik saya,” ucap Iskandar ST.

Meski sudah menyampaikan permohonan maaf, Iskandar tetap meminta keempat personel Satreskrim Polrestabes Medan itu tetap harus diberikan sanksi tegas.

Iskandar mengapresiasi Bidang Propam Polda Sumut sudah melakukan tindakan tegas terhadap 4 personel Satreskrim Polrestabes Medan itu, dengan melakukan penahanan atau penempatan khusus (Patsus).”Agar oknum-oknum yang terlibat, diberikan sanksi tegas. Beliau memahami itu,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Iskandar mengungkapkan komitmen dari Calvijn untuk melakukan pembenahan terhadap internal Polrestabes Medan ke depannya.

“Komitmen lain, beliau akan melakukan perbaikan di internal Polrestabes Medan. Kedepannya, Polrestabes Medan sebagai institusi yang memberikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat Sumut, terkhusus Kota Medan,” pungkasnya. (man/ila)

DPRD Sumut Klarifikasi Perbedaan Data Dana Mengendap Hanya Rp1 Triliun, Bukan Rp3,1 Triliun

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai dana mengendap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) senilai Rp3,1 triliun di bank daerah, menuai tanggapan dari pimpinan dan fraksi DPRD Sumut.

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, menilai perbedaan data tersebut perlu dilihat secara cermat dan komprehensif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

“Kami belum mengetahui data Kementerian Keuangan itu per tanggal berapa. Namun, berdasarkan data dari BKAD, angka yang kami terima berbeda,” ujar Erni kepada wartawan di Medan, Rabu (22/10/2025) sore.

Menurut Erni, berdasarkan klarifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 21 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB tercatat sebesar Rp900 miliar, dan meningkat menjadi Rp1,005 triliun dua jam kemudian karena ada pemasukan dari pajak dan retribusi.

“Angka ini mencakup dana yang belum terserap karena proses administratif, seperti evaluasi Perubahan APBD yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, serta pembayaran pekerjaan infrastruktur yang sedang berlangsung,” tuturnya.

Perbedaan data ini, lanjutnya, bisa jadi karena cakupan yang berbeda. Data Kemenkeu mungkin mencakup seluruh dana daerah di Sumut, termasuk kabupaten/kota atau deposito, sedangkan RKUD hanya berisi saldo operasional Pemprovsu.

“Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, Pemprovsu, anggota dewan dan masyarakat, untuk tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan yang dapat memperburuk situasi. Mari gunakan pendekatan moderat dengan melakukan verifikasi bersama melalui koordinasi antara Kemenkeu, Kemendagri, Bank Indonesia, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,” terangnya.

Ia menegaskan, DPRD Sumut siap memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengurai perbedaan itu secara transparan, demi menghindari spekulasi yang tidak produktif. Menurutnya, semua harus berfokus pada percepatan belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai peluang untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, bukan sebagai sumber konflik. DPRD Sumut berkomitmen untuk mengawasi proses data keuangan tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Sihotang, menegaskan bahwa angka Rp3,1 triliun bukan sepenuhnya milik Pemprovsu. Menurutnya, hasil rapat Badan Anggaran DPRD bersama BKAD dan Bank Sumut menunjukkan saldo kas Pemprovsu saat ini sekitar Rp1 triliun, bukan Rp3,1 triliun.

“Data Kemenkeu itu kemungkinan besar diambil dari Bank Indonesia yang menghimpun seluruh simpanan pemerintah daerah di Sumut. Jadi angka itu termasuk dana milik kabupaten dan kota,” ungkap Benny.

Ia menegaskan, tidak ada dana besar yang disimpan dalam bentuk deposito untuk memperoleh bunga. “Kalau pun ada praktik seperti itu, kami akan pertanyakan. Pemerintah daerah bukan lembaga yang mencari keuntungan. Dana rakyat harus segera digunakan untuk kepentingan publik,” tegasnya.

Benny juga memastikan bahwa Fraksi Gerindra akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. (map/ila)

Komplek J-City dan CityView Langgar Sempadan Sungai, DPRD Medan Sesalkan Pembiaran oleh Dinas PKPCKTR

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, menyayangkan sikap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan yang terkesan melakukan pembiaran terhadap pihak pengembang komplek J-City di Kecamatan Medan Johor, dan pengembang komplek The CityView Medan Condominium di Medan Polonia. Padahal, keduanya terbukti telah melanggar aturan dengan mendirikan sebagian bangunannya di atas sempadan sungai.

Dijelaskan Rommy, dari hasil RDP Komisi IV pada Senin (20/10/2025) lalu, perwakilan BWSS II dengan tegas mengatakan bahwa pembangunan Komplek J-City dan Komplek CityView jelas-jelas tidak memiliki rekomendasi teknis (rekomtek) dari pihak BWSS II dan melanggar aturan karena telah mendirikan bangunan di atas sempadan sungai.

“BWSS II sudah memberikan teguran terkait hal itu kepada keduanya (J-City dan CityView). Tetapi untuk penindakan, BWSS II mengatakan bahwa kewenangan itu ada pada pemda setempat, dalam hal ini Pemko Medan. Namun sampai saat ini, tidak ada tindakan apapun dari Pemko Medan terhadap J-City dan CityView. Ada apa sebetulnya?” ucap Rommy Van Boy kepada Sumut Pos, Kamis (23/10/2025).

Berangkat dari penjelasan pihak BWSS II tersebut, Rommy Van Boy mendesak Dinas PKPCKTR bersama SatPol PP Kota Medan untuk segera memberikan tindakan tegas berupa pembongkaran terhadap bangunan komplek J-City dan komplek CityView yang berdiri di atas sempadan sungai.

“Pemko Medan harus segera membongkar bangunan J-City dan CityView yang berdiri di atas sempadan sungai. Kalau terus dibiarkan, maka kedepan pengembang-pengembang yang lain akan ikut menyerobot sempadan-sempadan sungai yang ada di Kota Medan,” tegas Rommy.

Dijelaskan wakil rakyat dari Dapil V (Medan Polonia, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Tuntungan, Medan Selayang, dan Medan Sunggal) itu, pembangunan J-City dan CityView yang melanggar sempadan sungai sudah sangat merugikan masyarakat.

“Pembangunan yang melanggar sempadan itu membuat sungai menjadi sempit. Akibatnya, warga Medan Johor dan Medan Polonia harus merasakan kondisi banjir yang semakin hari semakin parah. Mengapa Pemko Medan masih diam saja, padahal jelas-jelas hal ini sudah membuat warga Kota Medan dirugikan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Tak cuma itu, Rommy Van Boy juga menegaskan bahwa pembangunan komplek J-City dan komplek CityView yang melanggar sempadan sungai juga telah bertentangan dengan program penanganan banjir yang digalakkan Pemko Medan.

“Percuma kita melakukan normalisasi drainase kalau sungai-sungai kita semakin sempit akibat ulah pihak pengembang yang tidak bertanggungjawab. Saya minta Pemko Medan, khususnya Dinas PKPCKTR agar segera menindaklanjuti masalah ini dengan membongkar bangunan J-City dan CityView yang berdiri di atas sempadan sungai,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan BWSS II, Ferry saat mengikuti RDP di Komisi IV DPRD Medan pada Senin (20/10) lalu mengatakan bahwa pihaknya mencatat adanya penyempitan sungai akibat pembangunan Komplek J-City dan Komplek CityView. “Memang benar, terjadi penyempitan sungai akibat pembangunan J-City dan City View,” ungkap Ferry.

Ferry menegaskan bahwa BWSS II tidak pernah mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) untuk pembangunan kedua proyek tersebut. “Untuk J-City maupun City View, tidak ada rekomtek dari BWSS. Kami juga sudah menyurati pihak pengembang terkait hal ini,” tegasnya.

Meski demikian, Ferry menekankan bahwa kewenangan penindakan berada di tangan Pemerintah Kota Medan, bukan BWSS II. “Kalau soal penindakan, itu ranahnya Pemko Medan,” pungkasnya. (map/ila)

Kejari Deliserdang Musnahkan Barang Bukti

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI: Kajari Deliserdang Revanda Sitepu SH saat melakukan prosesi pemusnahan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Deliserdang Jalan Sudirman No 5, Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang Kamis (23/10).
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI: Kajari Deliserdang Revanda Sitepu SH saat melakukan prosesi pemusnahan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri Deliserdang Jalan Sudirman No 5, Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang Kamis (23/10).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang bersama pihak terkait memusnahan berbagai barang bukti (BB) yang telah berkekuatan hukum tetap atau Incracht, di halaman belakang Kantor Kejaksaan Negeri Deliserdang Jalan Sudirman No 5 Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang Kamis (23/10) sekira pukul 09.00 WIB. Pemusnahan barang bukti (BB) itu dilakukan korps Adhyaksa tersebut terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Berikut data barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang dimusnahkan adalah 80 perkara tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda (OHARDA) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Deliserdang No. Print-2813/L2.14/Eoh.3/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan yang amar putusannya memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti berupa kayu, pakaian senjata tajam dan barang bukti lainnya.

Kemudian ada 81 perkara tindak pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (KAMNEG-TPUL) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Deliserdang No Print 2814/L2.14/Eku.3/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang amar putusannya memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti berupa ketamin seberat190,4 gram, egrek, senjata tajam, senjata api, pakaian, mesin judi tembak ikan sebanyak 1 unit dan barang bukti lainnya.

Selanjutnya ada 321 perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Deliserdang No Print-2815/L.2.14/Enz.3/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang amar putusannya memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 1.851,15 gram, narkotika jenis ganja seberat 520 gram, narkotika jenis ekstasi sebanyak 270 butir, handphone, timbangan elektrik, alat hisap sabu dan barang bukti lainnya.

Sementara, Kajari Deliserdang Revanda Sitepu SH MH didampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Boy Amali SH MH menyebutkan total sebanyak 482 perkara yang dilakukan pemusnahan barang buktinya.
“Ada 482 perkara yang kita musnahkan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para jaksa selaku penuntut umum untuk menyelesaikan tugas sampai dengan tahap eksekusi putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), baik dari tingkat I maupun sampai dengan tingkat Kasasi,” kata Revanda Sitepu.

Revanda Sitepu mengatakan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara rutin dilakukan, hal ini untuk menghindari akses yang dapat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Diharapkan dengan dilaksanakannya pemusnahan barang bukti tersebut akan menurunkan angka kriminal yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deliserdang,” tandas Revanda Sitepu.

Setelah dilakukannya pemusnahan barang bukti, kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan (BAP) barang bukti. (btr/azw)

Puska PIMB Fahutan USU Jadi Narasumber FGD untuk Masukan White Paper Kebijakan Ketahanan Bencana 2045

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertahanan dan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Capaian, Isu, dan Strategi Pembangunan Berketahanan Bencana dan Iklim Berkelanjutan” di Kantor BPBD Sumatera Utara.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat strategi penanganan bencana akibat perubahan iklim, khususnya fenomena slow-onset seperti kekeringan, abrasi pantai, kenaikan muka laut, degradasi lahan, dan kebakaran hutan/lahan.

FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Irfan D Yananto SE MERE, Habibi Lubis ST MT dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Sekeretaris BPBD Sumut Ir Herianto MSi, serta Dr Achmad Siddik Thoha SHut MSi, dan Shahnaz Dwi Pasha SHut yang mewakili tim peneliti dari Pusat Kajian Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana (Puska PIMB) Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara.

Dalam paparannya, Dr Achmad Siddik Thoha SHut MSi menegaskan, fenomena slow-onset merupakan bentuk ancaman yang sering kali diabaikan karena tidak terjadi secara tiba-tiba, namun dampaknya bersifat jangka panjang dan berlapis.

Ia memaparkan hasil kajian Puska PIMB Fahutan USU yang menunjukkan adanya degradasi ekosistem di kawasan pesisir dan pegunungan yang berdampak pada menurunnya ketahanan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. “Bencana perlahan seperti abrasi, kenaikan muka iar laut dan kekeringan memerlukan pendekatan berbasis data dan riset agar strategi adaptasi yang diterapkan sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.

Dr Achmad Siddik Thoha menyoroti meningkatnya dampak bencana yang berkembang secara perlahan di berbagai wilayah Sumatera Utara, terutama di pesisir timur seperti Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai yang terdampak abrasi, serta kawasan sekitar Danau Toba yang mengalami deforestasi dan kebakaran hutan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, serta penerapan tata ruang berbasis risiko bencana sebagai langkah adaptasi jangka panjang. Salah satu contoh keberhasilan upaya adaptasi adalah restorasi mangrove di Pantai Sejarah, Batubara, yang kini berfungsi sebagai kawasan ekowisata dan edukasi lingkungan.

Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi strategis sebagai bahan penyusunan “white paper” pembangunan berketahanan iklim di Indonesia. Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan Sumatera Utara dapat memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menghargai nilai ekonomi alam, seperti hutan dan mangrove, yang berperan penting menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. (adz)

Puluhan Sampan Nelayan Rusak Diterjang Ombak

TINJAU LOKASI: Ketua Federasi Serikat Nelayan Nasional (FSNN) Sumut, Irwan Syahril, bersama perwakilan Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU), Khair Marpaung, yang meninjau lokasi. ( Fad )
TINJAU LOKASI: Ketua Federasi Serikat Nelayan Nasional (FSNN) Sumut, Irwan Syahril, bersama perwakilan Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU), Khair Marpaung, yang meninjau lokasi. ( Fad )

TELUK MENGKUDU, SUMUTPOS.CO – Puluhan sampan milik nelayan tradisional di pesisir Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) rusak berat setelah dihantam ombak besar disertai badai pada Rabu (22/10) dini hari. Akibat peristiwa itu, para nelayan di Desa Bogakbesar, Kecamatan Teluk Mengkudu, menderita kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan belum dapat kembali melaut.

Ilham (67), nelayan tradisional asal Dusun II Desa Bogakbesar, menceritakan detik-detik saat badai melanda. Ia baru saja pulang melaut pada Selasa (21/10) siang dan menambatkan sampannya di daratan bersama sampan nelayan lainnya. Namun, dini hari keesokan harinya, kabar buruk datang ombak besar menghantam perahu-perahu yang sudah dinaikkan ke pantai.

“Begitu saya cek ke lokasi, sampan saya hancur tertimbun pasir, mesin juga rusak berat dan tak bisa dipakai lagi. Selama lebih 25 tahun melaut, baru kali ini saya mengalami kejadian seperti ini,” ujar Ilham sedih. Ia mengaku mengalami kerugian sekitar Rp7 juta.

Nasib serupa dialami Jefri Marpaung (53) dan Amansyah (67), warga Dusun I Desa Bogakbesar. Badai yang disertai ombak besar merusak mesin sampan mereka, menimbulkan kerugian masing-masing mencapai Rp3 juta dan Rp5 juta.

Ketua Kelompok Nelayan Tunas Baru, Sabaruddin, mengatakan sedikitnya 70 sampan terdampak badai. Sebanyak 30 di antaranya rusak, dengan 7 sampan mengalami kerusakan berat. “Kerugian seluruhnya diperkirakan mencapai Rp160 juta. Korban tidak hanya dari kelompok kami, tapi juga dari Kelompok Paripurna dan Cahaya Baru,” jelasnya.

Kepala Dusun I Desa Bogakbesar, Misno, menambahkan badai mulai terjadi sejak Selasa sore dan mencapai puncak pada Rabu dini hari. “Ombak besar bahkan menjangkau daratan sejauh 25 hingga 30 meter dari bibir pantai. Puluhan sampan yang ditambat di darat ikut terseret dan rusak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Nelayan Nasional (FSNN) Sumut, Irwan Syahril, bersama perwakilan Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU), Khair Marpaung, yang meninjau lokasi mengatakan badai besar melanda hampir seluruh perairan Selat Malaka, termasuk di wilayah Teluk Mengkudu dan Tanjungberingin.

“Banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena sampan dan alat tangkap mereka rusak. Total kerugian di dua kecamatan itu mencapai sekitar Rp170 juta,” terang Khair.

Kini para nelayan di pesisir Teluk Mengkudu hanya bisa pasrah menanti bantuan pemerintah agar dapat segera memperbaiki sampan dan kembali melaut mencari nafkah.(fad/azw)

Sampah Cemari di Tepi Aliran Sungai Padang

SAMPAH: Tumpukan sampah berbagai jenis, mulai dari plastik, sisa sayuran hingga limbah kelapa, terlihat menggunung di tepi aliran Sungai Padang, Kamis (23/10).
SAMPAH: Tumpukan sampah berbagai jenis, mulai dari plastik, sisa sayuran hingga limbah kelapa, terlihat menggunung di tepi aliran Sungai Padang, Kamis (23/10).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tumpukan sampah berbagai jenis terlihat menggunung di tepi aliran Sungai Padang, tepatnya di area Pasar Inpres Kota Tebingtinggi. Kondisi tersebut menimbulkan bau menyengat dan dikhawatirkan mencemari aliran sungai yang melintas di kawasan pasar tersebut.

Pantauan di lokasi, sampah plastik, sisa sayuran, dan limbah kelapa menumpuk tanpa penanganan berarti dari pihak terkait. Beberapa pedagang mengaku sudah berulang kali mengeluhkan persoalan ini kepada petugas kebersihan, namun belum mendapat solusi.

“Sampah ini sudah lama numpuk, tapi tidak pernah diangkat oleh dinas kebersihan. Kalau sungai naik dan banjir besar, baru lah sampah ini terbawa air,” ujar seorang pedagang di lokasi.

Para pedagang berharap Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera turun tangan membersihkan area tersebut. Selain merusak pemandangan, tumpukan sampah itu juga berpotensi menjadi sumber penyakit dan mencemari lingkungan pasar yang setiap hari ramai dikunjungi masyara

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebingtinggi menyampaikan bahwa proses pembersihan tidak dapat diselesaikan dalam satu hari karena volume sampah cukup banyak. Selain itu, pengangkutan juga tidak dapat dilakukan pada pagi hari lantaran aktivitas masyarakat di sekitar pasar masih padat.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas di Pasar Inpres mulai berangsur sepi sekitar pukul 11.00 WIB. Momen inilah yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh petugas DLH untuk melakukan pembersihan secara optimal agar tidak mengganggu aktivitas para pedagang dan pembeli.

Selain di kawasan Pasar Inpres, tumpukan sampah juga terlihat di beberapa titik lain di Kota Tebingtinggi. Di antaranya di Jalan Prof HM Yamin, di mana sampah rumah tangga tampak menumpuk dan tidak diangkut selama berhari-hari. Kondisi ini memunculkan keluhan warga yang menilai penanganan sampah oleh dinas terkait masih lambat dan tidak merata.

Warga berharap pemerintah lebih serius menanggapi persoalan kebersihan kota, dengan memperbanyak armada pengangkut dan menambah jadwal pembersihan terutama di kawasan padat aktivitas seperti pasar tradisional. Penanganan cepat diharapkan dapat mencegah pencemaran lingkungan serta menjaga keindahan dan kesehatan Kota Tebingtinggi. (mag-3/azw)

Festival Literasi Tebingtinggi 2025, Kreativitas dan Semangat Membaca Generasi Muda

BERSAMA: Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebingtinggi, Amris Siahaan, bersama para pemenang lomba dalam ajang Festival Literasi Tebingtinggi 2025 yang digelar di Lapangan Merdeka, Kamis 23/10/2025
BERSAMA: Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebingtinggi, Amris Siahaan, bersama para pemenang lomba dalam ajang Festival Literasi Tebingtinggi 2025 yang digelar di Lapangan Merdeka, Kamis 23/10/2025

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Festival Literasi Kota Tebingtinggi yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebingtinggi berlangsung meriah di Lapangan Merdeka, Kamis (23/10). Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan kecintaannya terhadap dunia literasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Amris Siahaan, mengatakan festival literasi akan berlangsung selama tiga hari dengan berbagai agenda menarik.
“Hari ini pembukaan, besok akan ada pembahasan tentang Hari Jadi Kota Tebingtinggi, dan puncaknya akan diisi beragam kegiatan lainnya,” ujar Amris.

Ia menambahkan, sebelum acara puncak, pihaknya telah melaksanakan sejumlah perlombaan sebagai rangkaian kegiatan festival. “Berbagai lomba sudah kami gelar sejak Maret hingga September, dan penilaiannya dilakukan oleh juri independen,” jelasnya.

Adapun lomba yang digelar antara lain Perpustakaan Terbaik, Video Konten Literasi, Lomba Resensi Buku Sekolah, dan Lomba Bertutur Tingkat SD/MI.
“Lomba-lomba itu sudah dilaksanakan sebelumnya, namun penyerahan hadiah baru dilakukan hari ini. Semua kegiatan ini bertujuan mengasah kreativitas generasi muda Tebingtinggi,” tambahnya.

Salah satu pemenang lomba konten literasi, Aulia Khadafi, menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip yang telah memberikan ruang bagi anak muda untuk berkreasi.
“Festival ini membuat kami, generasi muda, merasa dilibatkan dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) di kota ini. Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini,” kata Aulia.

Sementara itu, mewakili Wali Kota Tebingtinggi, Asisten Administrasi Umum Pemko Tebingtinggi, Syahdama Yanto, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan tersebut.
“Festival literasi ini sangat baik dalam membentuk SDM yang kreatif. Apa yang dilakukan pak Amris dan jajaran tentu patut diapresiasi,” ujarnya.

Syahdama juga menyebutkan, Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih sebenarnya berencana hadir, namun berhalangan karena kegiatan di luar kota. “Beliau menitipkan salam dan dukungan penuh terhadap kegiatan positif seperti ini yang membangun kreativitas dan keterampilan generasi muda,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Porapar Muhammad Fadly, Plt Kadis Kominfo Erna Wati, para Camat, Lurah, serta kepala sekolah dan guru se-Kota Tebingtinggi. (mag-3/azw)

Wali Kota Lantik 46 Pejabat Lingkup Pemko Binjai, Sekda Turun Jabatan

LANTIK: Wali Kota Binjai Amir Hamzah, saat melakukan pelantikan 46 pejabat lingkup Pemko Binjai. (Dokumen Diskominfo Binjai)
LANTIK: Wali Kota Binjai Amir Hamzah, saat melakukan pelantikan 46 pejabat lingkup Pemko Binjai. (Dokumen Diskominfo Binjai)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai Amir Hamzah, melakukan pelantikan terhadap 46 pejabat lingkup Pemko Binjai. Dari puluhan pejabat yang dilantik, satu nama menyita perhatian. Adalah Irwansyah Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Binjai, turut ikut dalam pelantikan tersebut. Jabatannya kini turun menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Penggantinya adalah Chairin Simanjuntak yang turut dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Binjai.

“Untuk saat ini, Plh (Sekdako Binjai) akan diisi oleh Pak Chairin Simanjuntak. Dan akan proses pengisian Pj ke Gubernur Sumut,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Binjai, Rahmad Fauzi, Kamis (23/10).

Fauzi juga menyebutkan, pelantikan tersebut atas dasar uji kompetensi yang sudah mendapatkan persetujuan teknis.

“Baik dari BKN maupun Mendagri,” jelasnya.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tidak ada jabatan definitif pascapelantikan. Mulai dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP), hingga Asisten 1. Soalnya, pejabat yang mengisi jabatan pada OPD digeser dan bahkan diturunkan jabatannya.

Seperti Kepala Dinas Perkim Binjai Mahyar Nafiah, dilantik sebagai Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai. Selain Mahyar, juga ada Aldi Agustian, mantan Asisten 1 yang turun jabatan sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Binjai.

Sedangkan Kepala Dinas PMPPTSP Kota Binjai, Heny Sitepu, dilantik sebagai Inspektur Kota Binjai, menggantikan Eka Edi Saputra. Lalu Eka dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum.

Terakhir, Kepala Diskominfo Binjai Sofyan Siregar, dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai.

“Semua JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) segera dilakukan pengisian melalui seleksi terbuka, dan untuk sementara waktu akan diisi oleh Plt (pelaksana tugas),” beber Fauzi.

Terpisah, mantan Sekdako Binjai, Irwansyah Nasution, enggan berkomentar atas turunnya jabatan tersebut.
“Sudahlah, tak usah kita bahas,” sergahnya.

Tidak hanya pejabat eselon 2 yang dilakukan, juga ada pejabat eselon 3 dan 4 yang turut dilantik. Sejumlah camat di Kota Binjai pun turut dirotasi. (ted/saz)

DWP Karo Sosialisasi Pengembangan Kepribadian

SOSIALISASI: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karo saat menggelar Sosialisasi Pengembangan Kepribadian.(Istimewa)
SOSIALISASI: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karo saat menggelar Sosialisasi Pengembangan Kepribadian.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Karo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kepribadian (Personality Development) bagi seluruh anggota DWP Kabupaten Karo, Rabu (22/10) lalu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anggota DWP, agar memiliki kepribadian berkarakter, percaya diri, serta mampu berperan aktif dalam mendukung kemajuan organisasi dan pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri narasumber Puly Yunita Daulay, CPS, dan Muhammad Rizky Syahputra, pengurus Dharma Wanita se-Kabupaten Karo, dan seluruh undangan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati ini, dibuka dengan sambutan yang penuh semangat. Dalam sambutannya, Roswita menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dan seluruh peserta hadir dalam keadaan sehat.

“Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kepribadian anggota DWP Karo. Melalui kegiatan ini, diharapkan para anggota semakin berdaya, berperan aktif, dan berkontribusi nyata dalam keluarga maupun masyarakat,” ungkap Roswita.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendukung visi pembangunan daerah, yakni terwujudnya “Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul, dan Karo Sejahtera menuju Indonesia Emas.”

Plh Kepala Dinas P3AP2KB, Data Martina br Ginting, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam mensukseskan kegiatan ini, baik panitia, narasumber, maupun seluruh peserta yang hadir.

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini, dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai langkah kita,” pungkasnya. (deo/saz)

1...555657...15,598Page 56 of 15,598

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor