27 C
Medan
Saturday, December 27, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 582

Bank Muamalat Targetkan Pembiayaan Multiguna Meningkat Sekitar 125%

PENJELASAN: Seorang calon nasabah menerima penjelasan dari customer service mengenai produk pembiayaan multiguna PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan outstanding pembiayaan multiguna meningkat sekitar 125% secara year on year (yoy) pada 2024. Selain itu, kontribusi pembiayaan multiguna diharapkan dapat mencapai sekitar 20% dari total portofolio pembiayaan konsumer Bank Muamalat.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, sejak tahun lalu Bank Muamalat telah melakukan transformasi untuk menumbuhkan bisnis konsumer. Adapun pembiayaan multiguna akan menjadi salah satu kontributor utama.
“Untuk memastikan target tersebut tercapai kami telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menyiapkan fitur produk dan pricing yang kompetitif. Dengan strategi ini kami optimistis dapat menjadi salah satu pemain utama di produk Multiguna syariah,” ujarnya.

Dedy menjelaskan, pasca ditunjuknya Bank Muamalat sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) bagi ASN di lingkup instansi pemerintah, pionir bank syariah di Tanah Air ini turut mengincar penyaluran pembiayaan multiguna kepada abdi negara. ASN yang memiliki rekening gaji di Bank Muamalat berkesempatan mendapatkan pembiayaan multiguna dengan pricing yang kompetitif. Selain ASN, segmen lain yang menjadi target adalah Badan Usaha Milik Negara, insitusi pendidikan, dan layanan kesehatan.

Selain itu, Bank Muamalat juga tetap berkomitmen untuk mengembangkan segmen haji dan umrah. Salah satunya melalui produk Multiguna ProHajj Plus yang merupakan produk pembiayaan pengurusan pendaftaran porsi haji khusus atau biasa dikenal dengan ONH Plus.
Nasabah yang mendaftar haji menggunakan ProHajj Plus akan langsung mendapatkan nomor porsi haji khusus pada tahun berjalan. Proses pengajuan ProHajj Plus relatif mudah dan pengurusan porsi akan dibantu oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah bekerja sama dengan Bank Muamalat.
Selain peruntukan pembiayaan haji khusus, Multiguna di Bank Muamalat juga dapat digunakan untuk keperluan ibadah umrah. Pembelian paket umrah bisa dilakukan melalui aplikasi mobile banking Muamalat DIN pada fitur Hijrah Tour.

Di samping itu, guna memperluas jaringan dan distribusi, Bank Muamalat melakukan konversi sejumlah kantor kas di beberapa wilayah menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP). Dengan jangkauan yang diperluas tentunya akan memudahkan Bank Muamalat untuk membantu perkembangan sektor kesehatan dan pendidikan yang juga tersebar di seluruh Indonesia, terutama dari kebutuhan akan pembiayaan. (rel/ram)

Pemilih Prabowo-Gibran dari Kalangan Sarjana Tembus di Angka 41,7%

Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di berbagai segmen pemilih berdasarkan pendidikan.

Dari data yang dirilis Litbang Kompas pasca pencoblosan, masyarakat yang lulusan sekolah dasar mencapai 55,6 persen memilih Prabowo-Gibran.
Sedangkan lulusan pendidikan menengah sebanyak 57,4 persen dan pendidikan tinggi mencapai 41,7 persen.

Begitu juga dari segi usia, pasangan dengan tagline gemoy itu unggul dari dua kandidat lainnya. Seperti dari kalangan Gen-Z, Gen-Y dan Gen-Y madya dengan angka di atas 54 persen. Sedangkan Gen-X di angka 49,1 persen dan Baby Boomer di angka 43,1 persen.

Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo mengungkapkan, keberhasilan ini imbas diterapkannya politik riang dan gembira. Sehingga menyentuh seluruh segmentasi.

“Ini hasil usaha bersama. Cara yang diterapkan saat kampanye benar-benar diterima dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap pria yang akrab disapa Jona ini, Rabu (21/2/2024) malam.

Menurutnya, kampanye riang gembira, santun dan menebar kebermanfaatan sangat mudah diterima masyarakat. Selain itu, masyarakat juga sudah pintar dalam menilai sosok mana yang pantas dipilih. “Terkadang simpati masyarakat muncul dari sikap-sikap non verbal,” tandasnya. (dwi/ram)

Jalani Sidang Perdana, Komisioner Nonaktif Bawaslu Medan Didakwa Terima Gratifikasi

BAWASLU: Komisioner nonaktif Bawaslu Medan dan rekannya, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (22/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Komisioner nonaktif Bawaslu Medan, Azlansyah Hasibuan dan rekannya, Fachmy Wahyudi Harahap menjalani sidang perdana perkara gratifikasi (suap) di ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (22/2/2024).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gonggom Halomoan Simbolon dalam dakwaan menguraikan, pada 3 Oktober 2023 lalu, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Medan mendaftarkan saksi Robby Kamal Anggara sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan untuk Dapil Medan 2 ke KPU Medan.

“Namun dalam proses pendaftaran tersebut terdapat kendala dikarenakan terjadinya kesalahan upload (unggah) ijazah yang dilakukan oleh saksi Ledewick Silalahi. Yaitu ijazah SMP saksi Robby Kamal Anggara. Sehingga dia dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kota Medan,” kata jaksa.

Jaksa melanjutkan, Yohannes Abadi selaku Ketua PKN Kota Medan, pada 15 Oktober 2023 menelepon Robby Kamal Anggara untuk memberitahukan bahwa berkasnya, TMS. Di pihak lain, KPU Kota Medan, pada 5 November 2023 menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Medan, tanpa nama saksi Robby Kamal Anggara.

“Selanjutnya, Senin (6/11/2023) PKN Kota Medan mengajukan permohonan gugatan sengketa terhadap KPU Kota Medan (termohon), terkait tahapan penetapan DCT DPRD Kota Medan periode 2024-2029 di Bawaslu Kota Medan,” ujar jaksa.

“Keesokan harinya, Bawaslu Kota Medan mengirimkan surat balasan. Dengan penjelasan, bahwa gugatan tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu. Gak terima dengan penjelasan tersebut, PKN Kota Medan, Rabu (8/11/2023) kembali mengajukan gugatan sengketa melalui Bawaslu Kota Medan dan diterima langsung oleh pihak Bawaslu Kota Medan,” sambungnya.

Dilanjutkan jaksa, di antaranya saksi Ferlando Jubelito Simanungkalit, Fachril Syahputra, Swandhy Ranbos Butar-butar dan saksi Yosua Prasetyo Munthe. Keesokannya, Bawaslu Kota Medan melakukan mediasi pertama antara PKN Kota Medan selaku pemohon dan KPU Kota Medan selaku termohon.

“Dari pihak KPU Kota Medan di antaranya dihadiri oleh saksi Zefrizal (komisioner), Ahmad Nurdin (Sekretaris), Fatimah (Kasubbag Teknis), Ramdani Agustina Harahap (Kasubbag Hukum dan SDM), Tomita Juniarta Sitompul (staf Divisi Hukum dan SDM). Sedangkan dari pihak pemohon, di antaranya oleh saksi Yohannes Abadi (Ketua PKN Kota Medan), Joko Suhartono (Sekretaris). Dari pihak Bawaslu Kota Medan di antaranya oleh saksi Ferlando Jubelito Simanungkalit (ketua majelis mediasi), terdakwa Azlansyah Hasibuan dan saksi Imelda Ria Butar-butar (anggota majelis mediasi),” sebut jaksa.

Hasil mediasi pertama, kata jaksa, tidak didapatkan kesepakatan antara pemohon dengan termohon sehingga sidang mediasi diskors dan akan dilanjutkan, pada 10 November 2023. Setelah selesai mediasi pertama, saksi Yohannes Abadi menelepon saksi Ferlando Jubelito Simanungkalit mengajak diskusi terkait permasalahan tersebut dan bertemu di The Traders, Jalan Pattimura, Medan.

“Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, saksi Robby Kamal Anggara, Yohannes Abadi, Ferlando Jubelito Simanungkalit, terdakwa Azlansyah Hasibuan, Swandhy Ranbos Butar-butar dan saksi Yosua Prasetyo Munthe bertemu di lokasi dimaksud,” kata jaksa.

Jaksa menambahkan, dalam pertemuan tersebut terdakwa Azlansyah Hasibuan ada mengucapkan, ”Masa, nggak ngerti bahasa dari Zefrizal tadi, mangga atau jeruk”. Saksi Robby Kamal Anggara pun mengatakan, “Ya udah bang mohon dibantu, agar dibicarakan dengan bang Zefrizal”.

“Selanjutnya saksi Ferlando Jubelito Simanungkalit mengatakan, nggak bisa pihak kami saja yang bantu, nanti dikira pihak KPU kami makan besar. Terdakwa Azlansyah Hasibuan pun mengatakan, Nanti Saya akan bertemu dengan bang Zefrizal di (Jalan) Krakatau,” beber jaksa.

Singkat cerita, pada pertemuan tersebut Zefrizal mengatakan, belum mendapat gambaran tentang apa yang dimohonkan PKN Kota Medan tersebut dan sidang mediasi itu seharusnya membahas tentang persyaratan yang harus dipenuhi dan tidak menyalahkan KPU Kota Medan. Pihaknya juga bersedia melampirkan ijazah yang diperlukan dan bersedia melakukan verifikasi ulang.

Setelah pertemuan, semuanya menuju Hotel JW Marriott di Jalan Putri Hijau, Medan. Lalu terdakwa Azlansyah Hasibuan, meminta Ferlando Jubelito Simanungkalit menghubungi saksi Yohannes Abadi untuk bertemu di hotel tersebut. Namun Yohannes Abadi mengatakan tidak bisa hadir dikarenakani Robby Kamal Anggara kurang enak badan.

“Terdakwa Azlansyah Hasibuan, pun mencari tahu tentang figur bacaleg DPRD Kota Medan Robby Kamal Anggara melalui akun Facebook. Diantaranya berteman dengan Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun (berkas terpisah),” ucap jaksa.

Setelah mendapat nomor kontaknya, kata jaksa, Fachmy Wahyudi Harahap menghubungi saksi Robby Kamal Anggara namun tidak diangkat. Beberapa saat kemudian saksi menelepon balik. Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun kemudian menanyakan keseriusan saksi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.

“Iya. Memang serius,” kata JPU menirukan ucapan Robby Kamal Anggara pada pembicaraan lewat telepon. Sementara nilai yang disampaikan terdakwa melalui Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun sebesar Rp100 juta. Spontan saksi menolak dan hanya sanggup Rp50 juta. Via telepon, terdakwa Azlansyah Hasibuan menyetujui angka dimaksud.

Pada mediasi kedua di Kantor Bawaslu Kota Medan, terdakwa yang memimpin sidang dikarenakan Ferlando Jubelito Simanungkalit terlambat datang ke persidangan. Dari hasil mediasi didapat kesepakatan antara PKN dan KPU Kota Medan untuk melakukan perbaikan data. Selanjutnya nama saksi Robby Kamal Anggara terdaftar dalam DCT Anggota DPRD Kota Medan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kemudian, pada 11 November 2023, terdakwa mengirimkan chat (pesan teks) kepada Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun memberitahukan bahwa saksi Robby Kamal Anggara sudah masuk dalam DCT. Esok harinya terdakwa kembali meneleponnya untuk menanyakan penyelesaian uang Rp50 juta dimaksud. Saksi Robby Kamal Anggara mengatakan akan menyerahkan uangnya, besok.

“Namun penyerahan uang, Senin (13/11/2023) tertunda terlaksana dikarenakan adik kandung saksi Robby Kamal Anggara mengalami kecelakaan lalu lintas. Selasa sorenya (14/11/2023) Robby Kamal Anggara terus menerus didesak Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun, orang suruhan terdakwa Azlansyah Hasibuan untuk menyerahkan uangnya,” ucap jaksa.

Jaksa melanjutkan, khawatir dirinya akan dicurangi terdakwa untuk pemilihan legislatif selanjutnya, dia pun menelepon Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun bertemu di Hotel JW Marriott Kota Medan sekira pukul 19.00 WIB untuk menyerahkan uangnya.

Terdakwa Azlansyah Hasibuan, kemudian menyuruh Fachmy Wahyudi Harahap alias Midun lebih dulu ke hotel menemui saksi Robby Kamal Anggara. Sementara saksi Robby Kamal sudah membawa amplop coklat berisi Rp25 juta dan duduk di Lounge Hotel JW Marriott bersama saksi Arif Prastio

“Sekira pukul 20.00 WIB Fachmy Wahyudi Harahap dan saksi Indra Gunawan tiba. Ketiganya pindah ke meja lain sedangkan saksi Arif Prastio yang memegang amplop tersebut, tidak ikut pindah. Satu setengah jam kemudian terdakwa Azlansyah Hasibuan datang dan langsung bergabung ke meja saksi Robby Kamal Anggara,” ucap jaksa.

Lebih lanjut dikatakan jaksa, beberapa saat kemudian, Robby Kamal Anggara memanggil saksi Arif Prastio untuk menyerahkan amplopnya. Tak lama berselang, saksi Manguni WD Sinulingga dan Alogo Martua Harahap (masing-masing anggota Polri) serta Unit Pemberantasan Pungutan Liar Polda Sumatera Utara (Sumut).

“Tim sebelumnya berada di Lounge Hotel JW Marriott untuk melakukan pengembangan atas informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi permintaan uang dari terdakwa komisioner Bawaslu Kota Medan Azlansyah Hasibuan kepada salah seorang calon anggota legislatif dan langsung mengamankan Indra Gunawan, Fachmy dan terdakwa Azlansyah Hasibuan alias terjaring operasi tangkap tangan (OTT) berikut barang bukti uang Rp25 juta,” tegas jaksa.

Jaksa mengatakan, terdakwa Azlansyah Hasibuan dijerat dengan dakwaan kesatu, Pasal 12 Huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Atau kedua, Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (man/ram)

Yasonna Imbau Seluruh Kader dan Pengurus Kawal Penghitungan Suara PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasonna Laoly.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan, Yasonna Laoly, mengimbau seluruh kader dan pengurus PDI Perjuangan, dari DPP hingga Kecamatan dan Kelurahan/Desa, untuk bersama-sama mengawal penghitungan suara.

“Seluruh jajaran partai, mulai dari DPP sampai ketingkat yang terendah, dan seluruh Caleg dan DPR RI, sampai ke DPRD Kabupaten/Kota harus mengamankan suara partai,” ucap Yasonna kepada wartawan, saat memantau penghitungan suara di Sekretariat Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Sumut, Jalak Sei Batang Hari Medan, Kamis (22/2).

Yasonna optimis PDI Perjuangan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut I memperoleh 3 kursi, Dapil Sumut II raih 2 kursi dan Dapil Sumut II berpotensi raih 3 kursi. Dengan perhitungan tersebut, seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan harus mengawal suara yang sudah diperoleh.

“Ada untuk menaikkan suara suara tertentu, supaya masuk memenuhi supaya bisa kesenayan dan lain lain. Untuk itu, DPP PDIP sudah membuat garis instruksi, kepada jajaran partai supaya betul-betul menjaga suara partai,” kata Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM RI itu, mengungkapkan kedatangan dirinya ini, meminta Pengurus PDI Perjuangan di BSPN, melalui saksi-saksi partai, dan supaya betul-betul menjaga suara partai mulai dari pemilihan Presiden dan lainnya.

“Memang dalam berita acara, instruksinya, kami tidak akan menandatangani berita acara pemilihan Presiden. Tapi, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota harus dijaga secara ketat dangan cara seksama,” jelas Yasonna.

Yasonna mengingatkan kepada Caleg yang berpotensi duduk di DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota, untuk juga sama-sama menjaga suaranya masing-masing. Termasuk suara partai PDI Perjuangan dalam perhitungan atau rekapitulasi berjenjang tersebut.

“Saksi-saksi yang berperan, di kecamatan, yang sekarang sudah masuk rekap, dan nanti lagi di kabupaten Kota. Supaya menjaga, membantu partai untuk menjaga suara kita, supaya jangan ada yang dimanipulasi,” ucap Yasonna.

Yasonna mengungkapkan bahwa ada laporan terkait perolehan suara pada C1, suara PDIP bisa menjadi turun dan hilang. Syukurnya, punya C1 dan PDIP siap melawan.

“Saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran saksi kita untuk lawan kalau ada yang macam-macam. Kita gak mau kompromi lagi dengan ini. Jadi kita harus jaga betul, karna kita juga punya data punya saksi-saksi dipartai dan BSPN bekerja terus. Dan kami juga mencari data data pembanding dari informasi yang kami cari dari teman teman KPU dan Bawaslu,” jelas Yasonna.

“Jadi itu, kedatangan saya kemari, mohon juga kalian memantau dan memperhatikan pergerakan suara itu, ini kan bisa kita prediksi Quik Count sudah kita dapat lihat. Jangan pulak kalau sudah seperti itu, nanti lompat pulak dia kayak lompat bajing,” kata Yasonna.

Yasonna mengaku sudah menghubungi KPU RI, bekerja secara objektif dan profesional dalam melakukan penghitungan hingga rekapitulasi hasil suara tersebut.

“Pokoknya kita, gak mau sampaikan lah. Saya hanya mau mengingatkan, itu kan kita tau pergerakan pergerakan itu. Saya juga mengingatkan teman teman Bawaslu agar bekerja dengan profesional. Saya menelpon ketua Bawaslu, saya menelpon Ketua KPU
untuk mengingatkan dan mengenai sirekap nya yang tidak konsisten,” tandas Yasonna.(gus)

Guru Besar Unpab Beri Keterangan sebagai Ahli Pidana di Jakarta

SAKSI AHLI: Prof Dr Yasmirah Mandasari Saragih MH menjadi saksi ahli di persidangan.ISTIMEWA.

SUMUTPOS.CO – GURU Besar Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Prof Dr Yasmirah Mandasari Saragih MH memberikan keterangan sebagai ahli pidana di pengadilan. Keterangan ini disampaikan pada sidang kasus dugaan gratifikasi tindak pidana korupsi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Dalam sidang ini, terdakwa disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Prof Dr Yasmirah Mandasari Saragih MH mengutarakan bahwa yang dikatakan gratifikasi dalam Pasal 12B UU Tentang Tindak Pidana Korupsi ini merupakan suap pasif. Sebab niat jahat (mens rea) berasal dari si pemberi suap bukan dari si penerima suap.

”Sehingga perlu dibuktikan, apakah pemberian itu terkait dengan jabatan si penerima sebagai penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari si penerima tersebut,” ujar guru besar Unpab.

Prof Dr Yasmirah Mandasari Saragih MH menegaskan bahwa harus dibedakan suap pasif dengan suap aktif. ”Suap pasif niat jahat, ada di si pemberi suap. Sedangkan suap aktif, niat jahat ada di si pemberi dan si penerima,” katanya.

Selanjutnya, Guru Besar Unpab ini menjelaskan bahwa delik dalam Pasal 12B ini adalah delik formil yang menekankan kepada sikap atau perbuatan. ”Bukan kepada hasil atau akibat dari perbuatan (delik materil),” tambahnya. (dmp)

KPK Limpahkan Berkas SYL ke Tipikor PN Jakarta Pusat, Didakwa Terima Gratifikasi Rp44,5 M

DIKAWAL PENYIDIK: Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat dikawal penyidik usai menjalani pemeriksaan. KPK telah melimpahkan perkara SYL yang bakal didakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar.

SUMUTPOS.CO – Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan perkara eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang bakal didakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (20/2). “Tim jaksa mendakwa dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasan pada para pejabat Eselon I beserta jajaran di Kementerian Pertanian RI termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar,” kata dia.

Dakwaan lengkap terhadap SYL akan dibacakan di persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Tim jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan kawan-kawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Dengan pelimpahan tersebut penahanan para terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor. Sementara itu, jadwal sidang terhadap Syahrul Yasin Limpo saat ini masih menunggu penetapan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. “Tim jaksa saat ini menunggu info lanjutan untuk jadwal persidangan dimaksud,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023. Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut konon berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Uang dikumpulkan dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah. Selain itu, penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah. (jpg/ila)

Status tak Sekuat PNS, Seribu Guru PPPK di Aceh Belum Diperpanjang Kontrak

Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kekhawatiran honorer terhadap status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akhirnya terbukti.

Ini setelah ribuan guru PPPK belum diperpanjang masa kontraknya, padahal sudah habis sejak Januari 2024. Kondisi ini mengingatkan masa awal pemerintah mencetuskan perekrutan PPPK pada Februari 2019 banyak penolakan dari honorer kategori dua (K2).

Honorer K2 menolak diangkat PPPK, karena takut akan diberhentikan sewaktu-waktu. Mereka ingin diangkat PNS agar bisa hidup tenang hingga pensiun. Kekhawatiran honorer K2 tersebut akhirnya terbukti.

Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengungkapkan, sekitar seribu guru PPPK di Provinsi Aceh kini statusnya tidak jelas. Seharusnya mereka sudah diperpanjang kontraknya, karena per 31 Januari 2024 telah selesai perjanjian kerjanya.

Namun, yang terjadi di luar dugaan guru PPPK. Sebab, hingga 21 Februari 2024 belum ada tanda-tanda akan ada perpanjangan. “Karena belum ada perpanjangan kontrak kerja, teman-teman guru PPPK di Aceh sejak Januari sampai hari ini tidak digaji. Ini bikin syok semua ASN PPPK, calon PPPK hingga honorer,” kata Heti Kustrianingsih, Selasa (21/2).

Dua bulan tidak gajian, kata Heti, membuat ASN PPPK hatinya sedih. Di satu sisi mereka harus bekerja maksimal mencerdaskan anak bangsa.

Sementara, sisi lainnya hak-haknya tidak diberikan. “Masa sejak Januari enggak digaji, sedangkan mengajar tetap jalan kan,” ucapnya.

Heti makin khawatir karena informasi rekan-rekannya, akan ada lagi angkatan kedua yang masa kontraknya berakhir 29 Februari 2024. Jika angkatan pertama (31 Januari 2024) belum dibereskan, lanjut Heti, bagaimana dengan yang kedua. Seharusnya, kata Heti, Pemda langsung memperpanjang secara otomatis terhadap kontrak kerja guru PPPK. Jangan sampai membuat guru PPPK khawatir dan tidak fokus bekerja. “Guru PPPK kan sudah dibebankan dengan berbagai kegiatan administrasi dan pembelajaran. Mengapa untuk perpanjangan kontrak kerja tidak dibikin mudah,” ujar Heti.

Dia menegaskan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah berupaya menutupi kebutuhan guru PPPK.

Jika upaya Kemendikbudristek itu diganjal pemda karena masalah perpanjangan kontrak, sangat disayangkan. Heti berharap kejadian di Aceh ini tidak menular pada daerah lain. “Mudah-mudahan perpanjangan kontrak kerja secata otomatis sampai batas usia pensiun bisa disetujui KemenPAN-RB dan dituangkan dalam PP Manajemen ASN,” tegas Heti. (jgp/ila)

Indosat dan Lintasarta Jalin Kerja Sama dengan Pemkab Tulang Bawang Barat Lampung Terkait Faskes

LAMPUNG, SUMUTPOS.CO – PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison, Indosat, atau IOH) melalui Authorized Channel Partner (ACP) Indosat Business yaitu PT Distribusi Sukses Mtandiri (DSM) bersama PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) melalui business unit-nya Owlexa Healthcare, mengumumkan kemitraan strategis untuk implementasi dan dukungan digitalisasi pada fasilitas kesehatan (Faskes) 16 Puskesmas dan 1 klinik di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan komitmen kerja sama antara Indosat Business, Lintasarta, DSM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba di Tulang Bawang Barat, Lampung pada awal Februari lalu.

Komitmen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Senior Vice President (SVP) Head of Business to Business (B2B) Small Medium Business (SMB) Indosat Ooredoo Hutchison – Widirianto Hendro Trilaksono, Senior Vice President (SVP) Regional Commerce Lintasarta – Sigit Pramudyantoro, Direktur DSM – Ridwan Sani, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba – Majril. Prosesi penandatangan kerja sama terkait aspek teknis dilakukan oleh Direktur DSM Ridwan Sani bersama pimpinan 16 Puskesmas dan 2 klinik yang mencakup teknis implementasi dan dukungan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Puskesmas sebagai wujud komitmen digitalisasi di wilayah Tubaba, Lampung.

Muhammad Danny Buldansyah, Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison menyatakan, Indosat Ooredoo Hutchison melalui Indosat Business bersama Lintasarta berkolaborasi untuk mendorong transformasi digital di sektor kesehatan sebagai upaya mendukung program pemerintah daerah. “Sebagai penyedia terdepan untuk sistem informasi manajemen Faskes dan konektivitas, Indosat Group telah siap untuk mendorong pertumbuhan akses layanan kesehatan melalui digitalisasi dalam lingkup daerah hingga nasional,” ungkap Danny.

Fitrah Muhammad, Commerce Director Lintasarta mengungkapkan, implementasi paket layanan SIMPuskesmas, solusi connectivity Indosat, dan tablet device menjadi satu paket solusi lengkap yang memenuhi kebutuhan dari sisi penyelenggara Faskes di daerah. Kolaborasi ini menjadi langkah besar transformasi pemerintah daerah dengan adanya kepercayaan dari pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba, Lampung.
“Hal penting lainnya melalui implementasi digitalisasi ini, seluruh Faskes dengan pemerintah daerah akan terintegrasi secara real time, termasuk integrasi dengan instansi eksternal yaitu BPJS Kesehatan dan Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan,” ungkap Fitrah.

Majril, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengungkapkan, kendala yang selama ini ada terkait masih manualnya proses layanan di internal Faskes dan kebutuhan data pelayanan kesehatan di wilayah Tubaba sudah terselesaikan. “Implementasi digitalisasi melalui kolaborasi dengan Indosat Group tidak akan berhenti di sini karena solusi digitalisasi ini akan semakin berkembang dan akan diimplementasikan lebih jauh lagi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan pemenuhan data strategis bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat,” kata Majril.

Ridwan, Direktur PT Distribusi Sukses Mandiri menambahkan, keunggulan Indosat Group sebagai penyedia solusi teknologi enterprise menjadi semakin lengkap dengan berkolaborasi bersama DSM yang menghadirkan sentuhan khas daerah yang sangat mengenal kebutuhan serta keinginan dari stakeholder di Tubaba atau Lampung umumnya. “Ke depannya, saya meyakini layanan ini akan beyond dari digitalisasi di sektor kesehatan yang ada dewasa ini karena adanya teknologi Artificial Inteligence (AI) dan teknologi lainnya serta akan menyebar implementasinya ke daerah lainnya,” ungkap Ridwan.

Pada akhirnya, kerja sama ini tidak akan selesai di Tubaba Lampung saja, namun akan semakin meluas ke daerah-daerah lainnya sebagai wujud komitmen Indosat dan Lintasarta dalam memajukan infrastruktur digital, transformasi dan inovasi pemerintah daerah di sektor kesehatan, serta mempercepat implementasi transformasi digital di sektor kesehatan sebagai visi Kementerian Kesehatan mewakili pemerintah pusat.

Melalui semangat gotong royong, kerja sama ini menunjukkan komitmen Indosat dan Lintasarta dalam membuka potensi sektor kesehatan digital Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. “Melalui kemitraan ini, Indosat Group akan menghubungkan antar pemangku kepentingan di sektor Kesehatan di setiap daerah dengan di pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, serta stakeholder lainnya yang terkait. Hal ini sesuai tujuan besar Indosat, yaitu menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia dengan mengakselerasi transformasi digital bangsa,” tutup Danny. (rel/ram)

Berupa Pemungutan Suara Ulang, Lanjutan, dan Susulan, Bawaslu Rekomendasi 1.496 Coblosan

HITUNG ULANG: Petugas PPK sedang membaca ulang hasil suara di Kantor Camat Medan Amplas, Jalan Garu III Medan, Selasa (20/2).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan 1.496 rekomendasi pemungutan suara di luar 14 Februari 2024. Rekomendasi itu berupa pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS). Perinciannya, 780 rekomendasi PSU, 132 PSL, dan 584 PSS.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai PSU, PSL, dan PSS harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. ’’Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian pemilih hak pilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS,’’ ujarnya kemarin.

Rekomendasi pelaksanaan PSU dipengaruhi sejumlah permasalahan dari hasil pengawasan. Masalah terbanyak adalah diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan (suket) dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Masalah lainnya, ada pemilih yang bisa memilih tidak sesuai dengan domisilinya tanpa mengurus pindah memilih, pemilih DPTb yang mendapat surat suara tidak sesuai haknya, hingga pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Untuk rekomendasi PSL disebabkan gangguan keamanan bencana alam atau gangguan lain yang membuat sebagian tahapan tidak terlaksana. Sedangkan penyebab PSS adalah terjadinya gangguan serupa, namun mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Lolly mengatakan, hingga kemarin, dari rekomendasi itu belum semuanya mendapat penjadwalan. Dalam catatannya, KPU baru menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS. Artinya, ada 688 rekomendasi yang belum dijadwalkan. ’’Bawaslu mengimbau KPU melalui kabupaten/kota untuk segera menetapkan jadwal PSU, PSS, dan/atau PSL,” imbuhnya.

Terpisah, berdasar laporan yang diterima KPU, pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS berjumlah 867. Komisioner KPU RI Idham Holik mengakui, sebagian lain masih menunggu laporan dari daerah.

Idham juga mengakui, belum semua pemungutan suara susulan digelar. Misalnya, di Jakarta dan Demak yang baru menjadwalkan pada 24 Februari. ’’Jadi ada yang sudah, ada yang belum,’’ ujarnya. Dia menekankan, pihaknya sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk menggelar pemungutan suara maksimal pada 24 Februari.

 

PSU di Sumut Lancar

Terpisah, Komisioner KPU Sumut Robby Effendi mengatakan, PSU yang digelar di Sumut berjalan baik dan lancar. Hal itu, tidak lepas kordinasi antara TNI/Polri, Pemerintah setempat dan stekholder terkait.

Menurut Robby, total ada 21 TPS di 6 kabupaten kota se-Sumut yang melaksanakan PSU. “Untuk sementara, data PSU di Sumut 21 TPS di 6 kabupaten/kota. Dimana, 17 TPS dilaksanakan hari ini (kemarin),” katanya.

Dia merincikan, 17 TPS yang melaksanakan PSU tersebut tersebar di Kota Medan ada 2 TPS dan di Kabupaten Deliserdang ada 13 TPS. Sisanya, Robby tidak merincikan.

Menurut Robby, hari ini ada dua TPS di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang akan menggelar PSU. Sedangkan dua TPS di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) baru akan melaksanakan PSU pada Hari Sabtu, 24 Februari 2024.

Sementara 7 TPS di Kabupaten Simalungun yang sempat disebut akan melakukan PSU, Robby meluruskan kabar itu. Menurutnya 7 TPS tersebut hanya akan melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).”Ya, jadi PSL,” tandas mantan komisioner KPU Kota Binjai itu.

Terpisah, Ketua KPU Kota Medan Mutia Atiqah meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 005, Jalan Brigjen Katamso, Keluruhan Titi Kuning, Medan Johor, Rabu (21/2). Menurut Mutia, selain di TPS 005 ini, PSU juga dilaksanakan di TPS 21 Kelurahan Sei Putih Tengah, Medan Petisah.

Menurut Mutia, pelaksanaan PSU ini berlangsung sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Kemudian, dilanjutkan penghitungan suara kembali. “Partisipasinya (pemilih) tidak terlalu jauh. C pemberitahuan diberikan, dengan menggandeng stakeholder. Lurah, dan Kepling,” terangnya.

Diakuinya, PSU di dua TPS ini tak lepas dari kelalaian petugas KPPS saat menjalankan tugasnya. Ditambah kurangnya pemahaman petugas KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Dijelaskannya, PSU di TPS 005 tersebut dilaksanakan karena ditemukan ada 16 pemilih menggunakan hak suara hingga dua kali dalam satu identitas yang tertera di Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Yang pertma datang secara berkelompok, menggunakan C pemberitahuan. Kemudian mereka datang lagi orang per orang menggunakan KTP dengan nama yang sama,” sebut Mutia kepada wartawan.

Sedangkan, di TPS 21 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Mutia mengungkapkan, PSU dilaksanakan karena pemilih dari luar Kota Medan, dimasukkan dalam DPK oleh KPPS sebanyak 37 pemilih. “Kalau di Petisah ada 37 orang, datang satu per satu pada akhirnya berkelompok juga. Dan mereka datang jam 12 siang. Dan mereka ingin masuk DPK,” jelasnya.

Mutia menjelaskan oleh petugas KPPS, diakomodir, untuk menggunakan hak suara mereka. Sehingga mereka bisa mencoblos Pilpres. Tetapi KTP atau identitas mereka, di luar Kota Medan. Kalau DPK itu mereka harusnya bisa menunjukkan KTP wilayah Kecamatan Medan Petisah. “Dari 37 itu justru warga luar Sumut. Bukan, khususnya di luar Kota Medan,” pungkasnya.

 

Ribuan Napi Gagal Nyoblos

Di sisi lain, Komnas HAM ikut menyampaikan sejumlah catatan penyelenggaraan pemilu. Mulai temuan dugaan pelanggaran netralitas hingga sulitnya akses kaum marjinal-rentan dalam menggunakan hak pilih.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan, berdasar temuan Komnas HAM, hampir seluruh rumah sakit tidak memiliki TPS khusus. ’’Sehingga ratusan tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih,’’ ujarnya.

Bukan hanya nakes dan pasien, Komnas HAM juga mendapati ribuan warga binaan lembaga pemasyarakatan (WBP) tidak bisa mencoblos. Misalnya, 1.804 WBP di Lapas Kelas I Medan tak memiliki e-KTP. Mereka juga tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb.

Di Rutan Kelas II-B Poso, sebanyak 205 WBP yang masuk DPTb tidak bisa nyoblos lantaran kekurangan surat suara. Kondisi serupa terjadi di Lapas Kelas II-A Manado. Total 101 WBP gagal nyoblos gara-gara masalah yang sama.

Situasi yang sama pun terjadi di IKN. Menurut Atnike, banyak pekerja di IKN yang tidak bisa memilih karena tak mendapat sosialisasi untuk mengurus surat pindah memilih ke lokasi kerja di IKN. Catatan yang tak kalah penting adalah meninggalnya 71 petugas pemilu dan 3.909 petugas yang jatuh sakit. (far/syn/tyo/c18/bay)

Ini Tarif Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura – Lima Puluh

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 251/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi Indrapura – Lima Puluh.

Kemudian, SK Kementerian PUPR Nomor 416/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura. Dengan itu, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), memastikan dalam waktu dekat ini, akan merealisasikan tarif tersebut.

Hal itu, diungkapkan oleh Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo kepada wartawan, Kamis (22/2/2024). Ia menjelaskan jalan tol ini, telah dioperasikan tanpa tarif selama 4 bulan sejak 10 November 2023.

Tjahjo mengungkapkan kehadiran kedua jalan tol ini, mempermudah mobilitas kebutuhan logistik dari dari dan ke Pelabuhan Kuala Tanjung hingga ke arah KEK Sei Mangkei. Hal tersebut x dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di Sumatra Utara khususnya kabupaten penyangga.

“Juga menjadi akses mobilitas ke tujuan wisata pengguna jalan tol yang melintas dari arah Tebing Tinggi ke daerah Lima Puluh,” jelas Tjahjo.

Tjahjo mengungkapkan dalam pengoperasiannya, Hutama Karya dan Hamawas memastikan kualitas jalan maupun kelengkapan fasilitas yang ada telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tjahjo menjelaskan nantinya jalan tol ini, akan dilengkapi dengan ada 2 rest area di Tol Tebing Tinggi – Indrapura dan 2 rest area, di Tol Indrapura – Lima Puluh. Yang saat ini, masih dalam proses konstruksi karena jalan tol yang beroperasi masih belum panjang.

“Harapannya konstruksi ini dapat segera rampung sehingga rest area bisa segera digunakan,” tutur Tjahjo.

Selama dioperasikan tanpa tarif, Hutama Karya dan Hamawas mencatat Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang cukup tinggi di Jalan Tol Indrapura – Lima Puluh dan Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura.

“Kendaraan yang melintas di Jalan Tol Indrapura – Lima Puluh setiap harinya yaitu sebanyak lebih dari 8.800 kendaraan/hari, sedangkan di Jalan Tol Tebing Tinggi -Indrapura tercatat sebanyak 7.885 kendaraan/hari,” tutur Tjahjo.

Menuju penetapan tarif, Hutama Karya dan Hamawas sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan profil jalan tol, hingga tata tertib berkendara di jalan tol melalui berbagai kanal diantaranya media sosial perusahaan, rilis resmi, maupun melalui media luar ruang seperti spanduk dan baliho di sepanjang jalan tol.

“Saat ini kami telah masuk ke tahapan sosialisasi mengenai besaran tarif yang diperkirakan akan dilakukan selama sepekan. Harapannya pengguna jalan tol terinfo sejak dini sehingga dapat bersiap memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik agar ketika penerapan tarif berlaku, tidak terjadi antrian yang disebabkan kurang saldo,” jelas Tjahjo.

Dalam penentuan besaran tarif, yang dilakukan, sebelumnya telah diuji mengenai kelayakan performa dan kualitas dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol sehingga angka tarif yang ditentukan telah mempertimbangkan sisi kepentingan publik maupun investor.

“Penetapan tarif ini telah mempertimbangkan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dari jalan tol tersebut dan setelah dioperasikan tanpa tarif cukup lama, diperlukan pengembalian investasi atas pemeliharaan dan pengeoperasian jalan tol,” tandas Tjahjo.

Sementara itu, Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam FGD Internal Virtual Terbatas Rencana Penetapan Tarif Tol pada Selasa (20/2) menyampaikan bahwa jalan tol ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengguna jalan tol, tetapi juga berdampak pada kelancaran berbagai industri yang ada di Sumatera Utara.

“Dikarenakan jalan tol ini masih baru diharapkan kepada BUJT untuk dapat mensosialisasikan lebih masif manfaat jalan tol sehingga masyarakat mengetahui dengan tarif tersebut apa saja pelayanan yang didapatkan,” tandas Arya.(gus/ram)

1...581582583...15,600Page 582 of 15,600

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor