28 C
Medan
Saturday, January 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 672

DPRD Sumut Minta Pemda Miliki Langkah Strategis Guna Optimalisasi Pendapatan Daerah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, meminta semua Pemerintah Daerah di Sumut untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah. Untuk itu, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk dapat memiliki langkah strategis terkait optimalisasi pendapatan daerah.

Guna mendukung hal itu, kata Baskami, saat ini DPRD Sumut telah melakukan kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara. Hasilnya, Baskami kerap mendapatkan keluhan sial tersendatnya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyebabkan terganggunya realisasi belanja daerah.

“Saat melakukan kunjungan kerja, saya mendapatkan banyak masukan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pendapatan daerah, karena sering tersendatnya transfer DBH sehingga realisasi penerimaan APBD terganggu yang menyebabkan realisasi belanja terkendala,” ucap Baskami, Kamis (18/1/2024).

Dikatakan Baskami, penguatan strategi optimalisasi PAD sangat penting sebagai bentuk konstribusi dalam APBD untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Misalnya dari izin galian C yang saat ini sudah ada perpres mengatur kewenangan perizinan ke pemerintah provinsi, bagaimana agar daerah kabupaten/kota mendapatkan pendapatan maksimal dari penarikan pajak usaha tersebut,” tambahnya.

Baskami mengatakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), Pasal 35 (4) dinyatakan pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C adalah kewenangan penuh Pemerintah Propinsi, dengan segala pertimbangan teknis sesuai dengan regulasi yang ada. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022,” ujarnya.

Baskami mengatakan, optimalisasi pajak dari sektor galian C terkendala karena proses perizinan, pelaku usaha tidak berurusan langsung dengan pemerintah kabupaten karena merupakan urusan pemerintah provinsi.

“Bila nanti kita temukan pola agar pemerintah kabupaten/ kota mampu memaksimalkan pendapatan dari sektor ini, dengan syarat pengawasan harus ketat dan identifikasi yang dilakukan terhadap galian c yang ilegal dan merusak lingkungan,” ungkapnya.

Untuk galian C yang ilegal, lanjut Baskami, pemerintah tidak dapat menarik pajak. Sebab, usaha yang dijalankan itu tidak sah secara aturan.

“Tetapi kita tidak punya kewenangan untuk menertibkan. Tentu ini tugas pihak berwenang,” katanya.

Menurut Baskami, galian C ilegal ini disinyalir menjadi penyebab rusaknya infrastruktur milik pemerintah.

“Truk-truk galian C yang melebihi kapasitas, merusak jalan provinsi dan kabupaten kota. Maka upaya pengawalan dan pengawasan harus seketat mungkin,” jelasnya.

Baskami menuturkan, sumber pendapatan dari sektor perumahan, pariwisata dan perusahaan-perusahaan juga harus ditingkatkan.

“Semua sektor, harus dioptimalkan secara terus menerus, sehingga endapatan asli daerah (PAD) akan meningkat,” pungkasnya. (map/ram)

Akulaku Group Persembahkan Kontribusi Nyata untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan di Hutan Kota

Akulaku Group menanam pohon sebagai aksi kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan di Hutan Kota Ujung Menteng, Jakarta.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Akulaku Group, platform perbankan dan keuangan digital terkemuka di Asia Tenggara, berkomitmen untuk memberikan dampak positif dalam masyarakat dengan melakukan penanaman bibit pepohonan di Hutan Kota Ujung Menteng, Jakarta Timur.

Akulaku Group berkolaborasi dengan LindungiHutan dalam menjalankan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut sebagai komitmen perusahaan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam memitigasi dampak perubahan iklim.

Chief Financial Officer Akulaku Group, Fan Zhang, percaya bahwa kolaborasi dan partisipasi lintas sektor menjadi kunci dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Akulaku berkomitmen untuk dapat berperan aktif menjalankan aksi nyata menjaga keberlanjutan.

“Keterlibatan kami dalam inisiatif ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap keberlanjutan. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil dapat memberikan dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Semoga apa yang kami lakukan menjadi pemicu inspirasi bagi semua untuk berperan aktif dalam upaya kolektif menjaga bumi kita untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Akulaku Group menanamkan ratusan bibit pepohonan di Hutan Kota Ujung Menteng, mencakup varietas yang mudah beradaptasi dengan segala jenis tanah dan memiliki masa pertumbuhan yang relatif singkat. Sejumlah varietas pohon yang ditanamkan meliputi tabebuya, balsa, kayu putih, sengon, dan trembesi.

Inisiatif ini diharapkan bukan hanya sebatas mendukung kelestarian lingkungan, namun juga dapat mendorong upaya kolektif dalam mencapai tujuan Net Zero Emission di berbagai daerah. Akulaku Group berharap inisiatif pelestarian lingkungan dapat menginspirasi berbagai sektor dan masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan bumi kita.(rel)

Potensi Kader Al-Washliyah di Pemilu 2024, Ini Pesan Dedi Iskandar

Ketua PW Al-Washliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Calon Anggota DPD RI Nomor urut 7, dapil Sumatera Utara, Ust Dedi Iskandar Batubara menyebutkan bahwa potensi bagi kader Al-Washliyah untuk mendulang sukses pada Pemilu 2024, sangat besar.

Atas hal itu, organisasi kemasyarakatan (Ormas) terbesar di provinsi ini, Washliyah harus berperan dalam kepemimpinan di pemerintahan. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pesan tersebut, disampaikan Dedi Iskandar di hadapan ratusan warga saat menghadiri Silaturahmi Akbar Kepala Sekolah dan Guru Al-Washliyah se-Kabupaten Asahan, di Kisaran, Selasa (16/1) kemarin. Hadir diantaranya, Ketua Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Asahan, Syahrul Nasution beserta para ulama dan dewan guru.

Dalam pidatonya, Dedi Iskandar Batubara mengatakan bahwa Al-Jam’iyatul Washliyah merupakan organisasi yang berdiri sejak tahun 1930, saat Indonesia belum merdeka. Dan kiprah para tokoh pendiri serta pendahulu, telah banyak dirasakan manfaatnya hingga sekarang. Baik bagi warga Washliyah sendiri, maupun masyarakat luas, khusunya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga-lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah.

“Saya kira apa yang dilakukan para pendahulu kita, sekarang ini kita rasakan manfaatnya. Bagaimana madrasah dan sekolah berdiri hingga sekarang, telah melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh, ulama, cerdik pandai dan para pemimpin di masyarakat,” ujar Ketua PW Al-Washliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara.

Karenanya menurut Dedi, kiprah seluruh kader Al-Washliyah di Negeri ini, harus diteruskan oleh para penerusnya, sebagaimana tujuan utama organisasi yang mengarah kepada program dakwah, pendidikan dan amal sosial. Sehingga segala potensi dan profesi yang ada pada setiap warga, dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan Al Jam’iyatul Washliyah, dari masa ke masa.

Termasuk pada momentum Pemilu 2024 kali ini, Dedi Iskandar Batubara kembali menekankan kepada seluruh warga Washliyah, untuk menguatkan dan memberikan dukungan penuh kepada siapa saja yang ikut dalam kontestasi politik, maju menjadi calon anggota legislatif (caleg). Mendudukkan kader di kursi DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI dan DPD RI.

“Karenanya kalau warga Washliyah ini yang sudah lulus latihan kader berbagai tingkatan, dan punya aktivitas organisasi di banyak tempat, harus bisa maju merebut kursi kepemimpinan. Saya kira, sebagai ormas Islam terbesar di Sumatera Utara, kita perlu mendudukkan kader untuk menjadi perwakilan kita, setidaknya di kursi legislatif. Karena pastinya, secara tidak langsung akan banyak manfaatnya bagi kita warga Washliyah,” tegas Dedi Iskandar Batubara yang kini menjabat sebagai Anggota DPD RI

Untuk itu, Dedi meminta kepada seluruh warga Washliyah di Kabupaten Asahan, khususnya para guru untuk tegak lurus memenangkan dan mendudukkan kader di kursi kepemimpinan. Baik calon independen maupun dari partai politik yang berbeda-beda.

“Mungkin di lembaga legislatif tidak begitu terlihat pengaruhnya, tetapi pasti manfaatnya kepada organisasi akan lebih besar. Karena itu jangan ragu memilih kader Washliyah yang menjadi caleg di Pemilu 2024 ini, tanggal 14 Februari nanti” sebut Ketua PPUU DPD RI ini.

Senada dengan itu, Ketua PD Al-Washliyah Kabupaten Asahan, Ust Syahrul Nasution mengatakan kehadiran 300-an kepala sekolah madrasah dan dewan guru Washliyah pada Silaturahmi Akbar tersebut, untuk menyatukan kesepakatan kuat memilih kader pada Pemilu legislatif 2024.

“Ada calon DPD RI, adalah Ketua kita Dr H Dedi Iskandar Batubara, dan juga kader-kader yang lain yang maju untuk DPRD Asahan, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Kita datang ke TPS, karena itu panggilan luhur seorang kader Washliyah, demi menjaga bangsa dan negara,” tegas Ust Syahrul.

Ia pun meyakinkan seluruh warga Washliyah yang berhadir, bahwa kader yang ikut dalam kontestasi politik adalah saudara, teman dan sahabat yang bisa memikul amanah, memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara, agama, terutama keluarga besar Al Jam’iyatul Washliyah.

Dalam silaturahmi tersebut, turut berlangsung acara tepung tawar kepada Dedi Iskandar Batubara yang maju sebagai calon anggota DPD RI nomor urut 7 dapil Sumatera Utara, serta para caleg kader Washliyah dari sejumlah partai politik.(gus)

Imbas Vision 2030 yang Digulirkan Saudi, Kuota Haji Indonesia Bisa Naik 100 Persen

Hanung Hambara/Jawa Pos JAMAAH HAJI: Sejumlah calon jamaah haji asal Jakarta berada di pesawat jelang keberangkatan ke Tanah Suci.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Batas kebijakan Vision 2030 Arab Saudi semakin dekat. Salah satu item dalam Vison 2030 Arab Saudi itu adalah peningkatan jumah jamaah haji secara signifikan. Imbasnya kuota haji dari negara-negara pengirim, termasuk dari Indonesia, juga akan meningkat tajam.

Potensi kenaikan kuota haji secara global itu, jadi salah satu bahasan pertemuan pimpinan Badan Pelaksanaan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta kemarin (17/1). Ketua Badan Pelaksanaan BPKH Fadlul Imansyah mengatakan dalam Vison 2030 itu, Saudi menargetkan total jamaah haji sebanyak 4,5 juta jamaah.

Jumlah tersebut jauh melebihi kuota haji 2023 lalu. Laporan dari otoritas Arab Saudi menyebutkan, total jamaah haji tahun lalu sebanyak 1,8 jutaan jamaah. Di mana sebanyak 1,6 jutaan jamaah haji berasal dari luar negara Arab Saudi. “(Vision 2030 Arab Saudi) ini akan berakibat pada peningkatan kuota di seluruh negara, termasuk Indonesia,” kata Fadlul.

Dia menjelaskan pada haji 2024 ini, Indonesia mendapatkan kuota tetap sebanyak 221 ribu jamaah. Kemudian ada tambahan kuota 20 ribu jamaah. Sehingga total ada 241 ribu jamaah. Total kuota 2024 itu, menjadi yang paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. ”Kedepannya dengan asumsi ada kenaikan lebih dari dua kali lipat, otomatis kuota dari Haji akan juga meningkat di Indonesia lebih dari 2 kali (lipat),” terang Fadlul.

Jadi ketika Vision 2030 Arab Saudi nanti terwujud, kuota haji Indonesia dapat mencapai 450 ribu jamaah atau bahkan setengah juta orang jamaah.

Fadlul menuturkan potensi kenaikan kuota jamaah itu, menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH. Pasalnya mereka harus bisa menghasilkan nilai manfaat pengelolaan dana haji yang semakin optimal lagi. Sehingga tetap bisa memberikan nilai manfaat untuk meringankan biaya haji. Tahun ini biaya haji riil adalah Rp93,4 jutaan per jamaah. Namun jamaah hanya dibebani Rp56 jutaan saja. Selisihnya dibiayai dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Pada kesempatan itu, Fadlul merespon soal kesiapan dana untuk operasional haji 2024. Dia menegaskan dana sudah siap. Bahkan ada yang sudah ditransfer ke Kementerian Agama (Kemenag). Untuk memulai persiapan operasional haji 2024.

Dia menegaskan urusan keuangan haji, tidak terpengaruh dengan tingkat pelunasan yang saat ini belum terlalu signifikan. “Pelunasan dibuka sejak 9 Januari lalu,” katanya. Fadlul menuturkan masih banyak waktu untuk melakukan pelunasan

Data dari Kemenag menyebutkan, sampai dengan 17 Januari jumlah calon jamaah haji yang melunasi biaya haji sebanyak 8.733 orang. Perinciannya adalah 8.555 orang dari kuota berhak lunas. Kemudian ada 94 jamaah dari kuota prioritas lansia. Lalu ada 84 orang dari kuota cadangan.

Di tingkat provinsi, pelunasan paling banyak ada dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.435 orang. Kemudian disusul dari Jawa Timur sebanyak 1.337 orang dan Jawa Tengah sebanyak 1.121 orang. Sementara itu dari Provinsi NTT baru ada satu calon jamaah yang melunasi biaya haji.

Di bagian lain Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie merespon kabar penggunaan taksi terbang untuk haji dan umrah. Diberitakan bahwa taksi terbang itu digunakan mengangkut jamaah dari Jeddah menuju Makkah. Selama ini, jamaah umrah dan haji dari Jeddah menuju Madinah diangkut menggunakan bus. Dengan jarak tempuh sekitar satu jam.

Anna mengatakan beberapa waktu lalu ikut menghadiri pameran haji (hajj expo) di Saudi. Pada saat itu, dia sama sekali tidak melihat prototipe taksi terbang. Biasanya jika akan ada program atau inovasi baru, dipamerkan pada event tersebut. “Di beritanya disebutkan belum dioperasikan tahun ini,” katanya. (wan/jpg)

Seleksi CASN dan Sekolah Kedinasan Dibuka Maret, 133.564 Formasi di 2023 Tidak Terisi

Peserta Ujian CASN

SUMUTPOS.CO – Rangkaian penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) maju dari rencana awal. Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyebut, seleksi bakal digelar pada Maret 2024. Tahun ini, seleksi digelar tiga periode sebelumnya, pemerintah memprediksi proses seleksi akan mulai dilaksanakan pada Mei 2024.

Namun, menurut Haryomo, secara jadwal proses pembukaannya dilakukan pada minggu ketiga Maret 2024. Rekrutmen diawali dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bersamaan dengan sekolah kedinasan. “Periode pertama akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi, yang akan dimulai pada minggu ketiga Bulan Maret 2024,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (17/1).

Setelahnya, seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS dan seleksi kedinasan bakal dimulai pada pekan keempat bulan Mei 2024. Disusul, seleksi kompetensi bidang (SKB) di Juli 2024. “Sehingga, pengumuman periode pertama dilaksanakan minggu ketiga bulan agustus 2024,” sambungnya.

Untuk seleksi di periode kedua, pengumuman dan seleksi administrasi dijadwalkan pada untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada pekan kedua Juli. Tes SKD untuk CPNS dan seleksi kompetensi teknis bagi PPPK periode kedua ini rencananya dimulai pada minggu pertama Agustus sampai awal September.

Kemudian, bagi yang lolos SKD CPNS akan lanjut mengikuti SKB periode kedua pada pekan kedua September hingga pekan ketiga Oktober. Dengan begitu, dijadwalkan untuk pengolahan dan pengumuman hasil seleksi periode kedua pada minggu kedua November 2024.

Sementara itu, lanjut dia, untuk seleksi CASN periode ketiga akan dimulai pada pekan keempat Agustus 2024. Diawali dengan pengumuman dan seleksi administrasi bagi CPNS dan PPPP. Lalu, SKD CPNS dan seleksi kompetensi teknis bagi PPPK periode ketiga dilaksanakan pada pekan keempat Oktober sampai pekan ketiga November. Setelahnya, SKB bagi peserta seleksi CPNS dilaksanakan pada minggu keempat November sampai minggu ketiga Desember. “Sehingga pengolahan dan pengumuman seleksi periode 3 dilakukan pada minggu ketiga bulan Januari (2025, red),” jelasnya.

Pada bagian lain, rangkaian seleksi CASN 2023 sudah memasuki tahap akhir. Saat ini, para peserta yang lolos tengah menjalani proses penetapan Nomor Induk PPPK yang ditargetkan rampung pada 13 Februari 2024. Haryomo menyebut, sempat ada hambatan dalam proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta.

Hingga saat ini, pengisian DRH pada PPPK guru baru terisi 158.209 dari total 230.707 peserta yang lolos seleksi. Sedangkan pada PPPK teknis, dari total 55.793 peserta lolos, baru 39.124 peserta yang mengisi DRH. Sementara dari 126.212 peserta yang lolos PPPK tenaga kesehatan, yang sudah mengisi DRH baru 76.121 peserta.

Dalam penyelenggaraan seleksi tahun lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas telah melakukan beberapa evaluasi dan perbaikan. Di mana, salah satu yang menjadi catatannya adalah belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah. Bahkan, ia mengaku, banyak tenaga non ASN yang protes pada pihaknya terkait formasi CASN 2023 yang dinilai sedikit. “Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen. Sedangkan untuk formasi PPPK, sekitar 23 persen yang tidak terisi,” ungkapnya.

Secara nasional, kata dia, KemenPANRB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sebanyak 1.030.751. Sayangnya, tidak semua kebutuhan diusulkan formasinya oleh instansi pusat dan daerah. Tahun lalu, formasi yang diajukan hanya 567.166 sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah.

Dari keseluruhan formasi tersebut, 20.890 formasi untuk CPNS. Kemudian, 230.707 formasi terisi dari PPPK guru, 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga Kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya. “Sehingga secara umum, 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau sekitar 23 persen dari total formasi yang dibuka,” keluhnya.

Karenanya, dia berharap, kekurangan formasi dan pemenuhannya tersebut dapat diperbaiki pada seleksi CASN 2024. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk bisa mengusulkan formasi lebih awal serta disesuaikan dengan kebutuhan jabatan di wilayahnya.

Selain formasi, Anas juga memberi catatan khusus mengenai belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, khususnya untuk tenaga non-ASN. Selain itu, untuk PPPK, persyaratan wajib berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar ternyata belum banyak dipenuhi oleh peserta formasi khusus non ASN.

Disabilitas Bisa Jadi Perwira atau Bintara

Proses rekrutmen Polri menunjukkan keberpihakannya terhadap penyandang disabilitas. Asisten Kapolri Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo melakukan terobosan dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Bukan hanya bintara, bahkan bisa menjadi perwira.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menuturkan, lowongan untuk penyandang disabilitas ini merupakan bentuk Polri mewujudkan kesetaraan bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. “Tahun ini, Polri merekrut untuk kelompok disabilitas,” paparnya.

Ada sejumlah regulasi yang mendasari rekrutmen untuk penyandang disabilitas. Yakni, Undang-Undang  (UU) Nomor 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lalu, ada pula Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27/202, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28/2021, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29/2021, dan Peraturan Kapolri Nomor 10/2016 tentang Penerimaan Anggota Polri. “Dasar hukumnya jelas,” urainya.

Dalam rekrutmen untuk penyandang diaabilitas tersebut terdapat dua jalur. Yakni, bintara untuk lulusan tingkat SMA dan SMK, serta siswa inspektur polisi sumber sarjana (SIPSS) untuk lulusan perguruan tinggi. “Dua jalur itu,” paparnya.

Untuk penempatannya, lanjutnya, setelah lolos rekrutmen para penyandang disabilitas akan ditempatkan di sejumlah bidang, diantaranya teknologi informasi, siber, bagian keuangan, perencanaan, administrasi, dan bidang lain non lapangan. “Semua otu dengan pertimbangan yang matang,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Kebijakan yang menyetarakan disabilitas yang dilakukan Polri tersebut menyusul sejumlah kepolisian negara maju. Seperti, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. “Sebagai referensi, tiga negara maju ini sudah rekrutmen untuk penyandang disabilitas,” jelasnya.

Rekrutmen SIPSS penyandang disabilitas akan dibuka 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftarannya akan dilakukan secara online melalui https://penerimaan.polri.go.id/. “Silahkan mendaftar,” jelas mantan Kadivhumas Polri tersebut.

Dia mengatakan, sebenarnya pada penerimaan ASN Polri 2023 jalur PPPK terdapat satu penyandang disabilitas yang diterima. Seorang perempuan penyandang tuna daksa yang saat ini bekerja di Polda Sumsel menjabat Arsiparis atau Kearsipan. “Lulusan D3 jurusan Manajemen Perusahaan,” jelasnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan rekrutmen anggota Polri akan dibuka. Saat ini jumlah personel Koorps Bhayangkara mencapai 447.278 orang, namun jumlah tersebut hanya 50,7 persen dari daftar susunan personel (DSP). DSP merupakan kebutuhan ideal jumlah personel Polri. “Kebutuhan ideal jumlah anggota Polri sesuai DSP adalah 881 ribu orang,” ujarnya.

Menurutnya, Polri juga membuat kebijakan untuk inklusi dengan membuka lowongan pada jalur bintara dan SIPSS. “Semua sedang dipersiapkan,” terang mantan Kabareskrim tersebut. (mia/idr/jpg)

 

Nusantara Green Pesantren, Upaya Mewujudkan Visi IKN sebagai Kota Hutan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program Nusantara Green Pesantren sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota hutan. Program ini akan menyelaraskan pengembangan pesantren dengan prinsip berkelanjutan.

Presiden Jokowi, meluncurkan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan ini dalam agenda makan siang bersama jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara, inisiator, dan para donatur Sabuk Hijau Nusantara di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Ibu Kota Nusantara, Rabu (17/1).

Peluncuran Nusantara Green Pesantren dilanjutkan dengan penanaman 10.000 pohon di area Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, Pemaluan. Presiden Jokowi yang diwakilkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan jajaran pimpinan Otorita IKN, turut menanam pohon bersama warga Ibu Kota Nusantara, khususnya Kelurahan Pemaluan dan Desa Suko Mulyo.

“Tadi beliau juga menitipkan satu pohon kepada bapak pimpinan pondok pesantren. Ini adalah simbol dari sesuatu yang akan digulirkan lebih lanjut. Sehingga pesantren ini bisa jadi pelopor untuk penghijauan atau sustainable forest city di IKN,” kata Bambang.

Pohon yang ditanam merupakan jenis kayu keras endemik Kalimantan dan buah produktif yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya Durian, Kelengkeng, Mangga, Jambu Kristal, Blangiran, Kemiri, dan Rambutan.

Selain penanaman pohon yang akan dikembangkan menjadi agroforestri, program ini akan mengimplementasikan air wudhu dan rainwater harvesting, pemasangan panel surya, manajemen sampah bertanggung jawab, pertanian vertikal, dan pekarangan ramah lingkungan.

“Nusantara Green Pesantren merupakan kegiatan kolaborasi antara OIKN dengan Gerakan Sabuk Hijau Nusantara,” kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri.

Gerakan Sabuk Hijau Nusantara merupakan kolaborasi tiga lembaga, yakni Katadata Green, situs aplikasi donasi Benih Baik, platform penghitung jejak karbon Jejakin, bersama dengan Otorita IKN.

CEO dan Co-Founder Katadata Metta Dharmasaputra menjelaskan skema kerja bersama ini. Benih Baik melakukan penanaman, perawatan pohon, dan melibatkan masyarakat sebagai aksi pemberdayaan masyarakat sekitar. Jejakin melakukan monitoring dan perhitungan jejak karbon dari pohon yang ditanam. Adapun Katadata Green melakukan sosialisi, komunikasi, dan publikasi dari kerja bersama ini. “Kami harapkan (kerja sama) ini terus berkembang tidak hanya di IKN, tetapi juga wilayah lain,” ujar Metta.

CEO Benih Baik Andy F. Noya mengatakan pembangunan greenbelt di area Ibu Kota Nusantara berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, CEO Jejakin Arfan Arlanda berharap, IKN menjadi benchmark kota hijau dan berkelanjutan. “Semoga IKN dapat dicontoh kota-kota lainnya di Indonesia dan dunia,” ujarnya.

Pemilik Pesantren Hidayatullah Pemaluan Basri mengatakan kepada Katadata Green bahwa ia besyukur dengan adanya program Nusantara Pesantren Green ini. Menurutnya, lahan yang tadinya belum produktif menjadi produktif. Program ini juga memberdayakan dan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat di sekitar pondok pesantren.

“Program ini tepat guna dan tepat sasaran. Harus kita dukung bersama,” kata Basri. Ia juga berharap agar program seperti ini terus dikembangkan pemerintah bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Alhasil, lahan yang luas ini menjadi produktif sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Sebanyak sembilan donatur turut berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Para donatur itu adalah Pertamina, Grab, Telkomsel, Amartha, ASDP, Bank DBS, Apical, MPM Group, dan Chandra Asri.

“Program kolaborasi bersama Nusantara Green Pesantren ini sejalan dengan prinsip pembangunan kota hutan yang ramah lingkungan seperti yang diinginkan Presiden Jokowi,” kata Pungky Widiaryanto, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN.

Sebagai wajah baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara menjadi kawasan yang penting untuk dijaga kelestariannya. Termasuk, menyelaraskan tujuan IKN Nusantara sebagai smart forest city yang berkelanjutan dan menjadi bagian penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. (adz)

Wabup Asahan Tekankan ASN Untuk Bijak dalam Bermedsos

AMANAT: Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar saat menyampaikan amanatnya di upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (17/1/2024).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO- Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, menekankan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan agar menggunakan media sosial dengan cara yang bijak saat memasuki tahun pemilu 2024.

“Jangan lakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Karena selaku ASN kita harus bersikap netral tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon,” ujar Wakil Bupati saat menyampaikan amanatnya di upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (17/1/2024).

Kepada Camat Kota Kisaran Barat dan Kota Kisaran Timur, Wakil Bupati meminta dapat membantu pelaksanaan pemilu di wilayah masing-masing sesuai dengan tupoksi yang dimiliki.

“Pedomani ketentuan yang telah diatur oleh KPU dan pantau pelaksanaan pemilu agar terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan,” harapnya.

Selain itu Wakil Bupati Asahan berharap kepada OPD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Tahun ini, merupakan tahun terakhir kami melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan, untuk itu kami berharap, apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan diakhir masa jabatan,” pinta Taufik. (rel/ram)

FKP di Dinas Kominfo Tebingtinggi Bahas Standar Pelayanan Aplikasi Gudang UMKM

FKP: Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi melaksanakan forum konsultasi publik standar pelayanan publik dalam penanganan aplikasi Gudang UMKM.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dinas Kominfo dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebingtinggi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang standar pelayanan dalam penggunaan Aplikasi Gudang UMKM Kota Tebingtinggi di Aula Dinas Kominfo Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Rabu (17/1/2024) sore.

Dalam FKP tersebut, bagaimana caranya bisa para pelaku UMKM menampilkan dan memasarkan produk melalui aplikasi tersebut dengan tujuan memajukan hasil UMKM di Kota Tebingtinggi bisa masuk dalam aplikasi Gudang Digital UMKM ini.

“Kedepannya diharapkan kerjasama dengan stekholder yang ada di Kota Tebingtinggi untuk membesarkan para pelaku UMKM yang ada di Kota Tebingtinggi,” jelas Kabid Komunikasi Kominfo Kota Tebingtinggi, Iswan Suhendi.

Menurut Iswan Suhendi, aplikasi bukan merupakan tempat jualan, aplikasi ini untuk mendukung support untuk UMKM di Kota Tebingtinggi.

“Ini bukan hanya doorsheper, karena di Tebingtinggi ada 30 persen merupakan perdagangan, untuk menunjang pembangunan Tebingtinggi untuk perkembangan UMKM yang ada. Kita harapkan aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh OPD terkait dalam hal menangani permasalahan UMKM. Karena ini wadah untuk gudangnya UMKM, Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi hanya memberikan aplikasi,” ungkapnya.

Aplikasi masuk dalam Gudang UMKM milik Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi, https://gudut.tebingtinggikota.go.id.

Sedangkan Kabag Organisasi Pemko Tebingtinggi, Ernawati Lubis berharap adanya kerjasama dan kolaborasi antara OPD terkait untuk membangun kelompok kerja untuk mensukseskan program aplikasi Gudang UMKM, dengan berbagai stekholder yang ada.

“Permasalahan ini tidak bisa ditangani oleh Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi sendiri, harus ada kolaborasi antara OPD terkait yaitu Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi serta Dinas Penamaan Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tebingtinggi,” harap Ernawati.

Dalam hal ini, Ernawati Lubis kembali menyatakan bagaimana cara melakukan pembahasan standar layanan, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik dan hasilnya penyelenggara pelayanan disampaikan kepada Kemenpan RB.

“Dilakukan pembuatan berita acara dari hasil FKP ini agar menjadi bahan yang akan disampaikan ke Kemenpan RB,” jelas Ernawati. (ian/ram)

Bawa PMI Ilegal ke Malaysia, 3 Terdakwa Divonis 5,5 Tahun Penjara

TERDAKWA: Majelis hakim membacakan putusan terhadap ketiga terdakwa kasus PMI ilegal secara virtual, Rabu (17/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Tiga terdakwa pembawa pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, masing-masing divonis hakim 5,5 tahun. Putusan dibacakan hakim ketua Mohammad Yusafrihardi Girsang, dalam sidang virtual di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (17/1).

Ketiga terdakwa yakni, Muhammad Adlin Lubis selaku nakhoda kapal, dan dua orang pekerja kapal yaitu Sutrisno dan Awaluddin, diyakini melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp1 miliar, subsider 4 bulan kurungan,” ujar hakim.

Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menegakkan UU ketenagakerjaan.

“Hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya,” kata hakim.

Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberikan waktu kepada para terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk pikir-pikir, apakah menerima atau mengajukan banding.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun.

Diketahui, para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang sedang berpatroli di perairan sungai Kwala Bagan Asahan.

Saat melakukan patroli, petugas melihat kapal milik terdakwa dan melakukan pengejaran dan penghentian. Ternyata, didalam kapal terdapat sejumlah PMI ilegal yang bertujuan ke Malaysia. (man/ram)

Pj Wali Tebingtinggi Ingatkan ASN Dukung Pemilu Berjalan Lancar dan Aman

PIMPIN: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani ketika memimpin pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) ruang lingkup Pemko Tebingtinggi untuk mendukung pelaksanaan Pemilu agar berjalan dengan aman dan lancar. Hal itu diungkapkannya saat memimpin pelaksanaan upacara hari Kesadaran Nasional di Halaman Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (17/1/2024).

“Selain mendukung pelaksanaan pemilu agar berjalan lancar dan aman, ASN juga harus bertindak netral,” pinta Syarmadani.

Syarmadani juga mengingatkan akan pentingnya kesadaran didalam diri masing-masing sebagai sebuah bangsa dan negara yang punya jati diri dan tujuan.

“Kesadaran akan berbagai posisi dalam sebuah negara, sehingga perubahan dan dinamika apapun yang terjadi akan mampu dihadapi,” pintanya.

Menghadapi tantangan dan hambatan yang ada, Syarmadani senantiasa mengingatkan kepada ASN lingkup Pemko Tebingtinggi untuk senantiasa bekerjasama dan berkolaborasi serta mempelajari dan memahami peraturan yang ada sehingga tidak mengalami ketertinggalan.

“Bahwa ini juga menyangkut kredibilitas dan keselamatan kita bersama, jangan sampai aturan yang kita keluarkan itu menjadi bumerang buat kita sendiri, menyusahkan dalam kinerja apalagi jika sampai kepada tuntutan hukum,” pesan Syarmadani. (ian/ram)

1...671672673...15,604Page 672 of 15,604

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor