29 C
Medan
Monday, January 5, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 673

Nusantara Green Pesantren, Upaya Mewujudkan Visi IKN sebagai Kota Hutan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program Nusantara Green Pesantren sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai kota hutan. Program ini akan menyelaraskan pengembangan pesantren dengan prinsip berkelanjutan.

Presiden Jokowi, meluncurkan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan ini dalam agenda makan siang bersama jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara, inisiator, dan para donatur Sabuk Hijau Nusantara di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Ibu Kota Nusantara, Rabu (17/1).

Peluncuran Nusantara Green Pesantren dilanjutkan dengan penanaman 10.000 pohon di area Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah, Pemaluan. Presiden Jokowi yang diwakilkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan jajaran pimpinan Otorita IKN, turut menanam pohon bersama warga Ibu Kota Nusantara, khususnya Kelurahan Pemaluan dan Desa Suko Mulyo.

“Tadi beliau juga menitipkan satu pohon kepada bapak pimpinan pondok pesantren. Ini adalah simbol dari sesuatu yang akan digulirkan lebih lanjut. Sehingga pesantren ini bisa jadi pelopor untuk penghijauan atau sustainable forest city di IKN,” kata Bambang.

Pohon yang ditanam merupakan jenis kayu keras endemik Kalimantan dan buah produktif yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya Durian, Kelengkeng, Mangga, Jambu Kristal, Blangiran, Kemiri, dan Rambutan.

Selain penanaman pohon yang akan dikembangkan menjadi agroforestri, program ini akan mengimplementasikan air wudhu dan rainwater harvesting, pemasangan panel surya, manajemen sampah bertanggung jawab, pertanian vertikal, dan pekarangan ramah lingkungan.

“Nusantara Green Pesantren merupakan kegiatan kolaborasi antara OIKN dengan Gerakan Sabuk Hijau Nusantara,” kata Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri.

Gerakan Sabuk Hijau Nusantara merupakan kolaborasi tiga lembaga, yakni Katadata Green, situs aplikasi donasi Benih Baik, platform penghitung jejak karbon Jejakin, bersama dengan Otorita IKN.

CEO dan Co-Founder Katadata Metta Dharmasaputra menjelaskan skema kerja bersama ini. Benih Baik melakukan penanaman, perawatan pohon, dan melibatkan masyarakat sebagai aksi pemberdayaan masyarakat sekitar. Jejakin melakukan monitoring dan perhitungan jejak karbon dari pohon yang ditanam. Adapun Katadata Green melakukan sosialisi, komunikasi, dan publikasi dari kerja bersama ini. “Kami harapkan (kerja sama) ini terus berkembang tidak hanya di IKN, tetapi juga wilayah lain,” ujar Metta.

CEO Benih Baik Andy F. Noya mengatakan pembangunan greenbelt di area Ibu Kota Nusantara berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, CEO Jejakin Arfan Arlanda berharap, IKN menjadi benchmark kota hijau dan berkelanjutan. “Semoga IKN dapat dicontoh kota-kota lainnya di Indonesia dan dunia,” ujarnya.

Pemilik Pesantren Hidayatullah Pemaluan Basri mengatakan kepada Katadata Green bahwa ia besyukur dengan adanya program Nusantara Pesantren Green ini. Menurutnya, lahan yang tadinya belum produktif menjadi produktif. Program ini juga memberdayakan dan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat di sekitar pondok pesantren.

“Program ini tepat guna dan tepat sasaran. Harus kita dukung bersama,” kata Basri. Ia juga berharap agar program seperti ini terus dikembangkan pemerintah bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Alhasil, lahan yang luas ini menjadi produktif sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Sebanyak sembilan donatur turut berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Para donatur itu adalah Pertamina, Grab, Telkomsel, Amartha, ASDP, Bank DBS, Apical, MPM Group, dan Chandra Asri.

“Program kolaborasi bersama Nusantara Green Pesantren ini sejalan dengan prinsip pembangunan kota hutan yang ramah lingkungan seperti yang diinginkan Presiden Jokowi,” kata Pungky Widiaryanto, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN.

Sebagai wajah baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara menjadi kawasan yang penting untuk dijaga kelestariannya. Termasuk, menyelaraskan tujuan IKN Nusantara sebagai smart forest city yang berkelanjutan dan menjadi bagian penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. (adz)

Wabup Asahan Tekankan ASN Untuk Bijak dalam Bermedsos

AMANAT: Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar saat menyampaikan amanatnya di upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (17/1/2024).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO- Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, menekankan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan agar menggunakan media sosial dengan cara yang bijak saat memasuki tahun pemilu 2024.

“Jangan lakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Karena selaku ASN kita harus bersikap netral tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon,” ujar Wakil Bupati saat menyampaikan amanatnya di upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (17/1/2024).

Kepada Camat Kota Kisaran Barat dan Kota Kisaran Timur, Wakil Bupati meminta dapat membantu pelaksanaan pemilu di wilayah masing-masing sesuai dengan tupoksi yang dimiliki.

“Pedomani ketentuan yang telah diatur oleh KPU dan pantau pelaksanaan pemilu agar terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan,” harapnya.

Selain itu Wakil Bupati Asahan berharap kepada OPD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Tahun ini, merupakan tahun terakhir kami melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan, untuk itu kami berharap, apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan diakhir masa jabatan,” pinta Taufik. (rel/ram)

FKP di Dinas Kominfo Tebingtinggi Bahas Standar Pelayanan Aplikasi Gudang UMKM

FKP: Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi melaksanakan forum konsultasi publik standar pelayanan publik dalam penanganan aplikasi Gudang UMKM.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dinas Kominfo dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebingtinggi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang standar pelayanan dalam penggunaan Aplikasi Gudang UMKM Kota Tebingtinggi di Aula Dinas Kominfo Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Rabu (17/1/2024) sore.

Dalam FKP tersebut, bagaimana caranya bisa para pelaku UMKM menampilkan dan memasarkan produk melalui aplikasi tersebut dengan tujuan memajukan hasil UMKM di Kota Tebingtinggi bisa masuk dalam aplikasi Gudang Digital UMKM ini.

“Kedepannya diharapkan kerjasama dengan stekholder yang ada di Kota Tebingtinggi untuk membesarkan para pelaku UMKM yang ada di Kota Tebingtinggi,” jelas Kabid Komunikasi Kominfo Kota Tebingtinggi, Iswan Suhendi.

Menurut Iswan Suhendi, aplikasi bukan merupakan tempat jualan, aplikasi ini untuk mendukung support untuk UMKM di Kota Tebingtinggi.

“Ini bukan hanya doorsheper, karena di Tebingtinggi ada 30 persen merupakan perdagangan, untuk menunjang pembangunan Tebingtinggi untuk perkembangan UMKM yang ada. Kita harapkan aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh OPD terkait dalam hal menangani permasalahan UMKM. Karena ini wadah untuk gudangnya UMKM, Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi hanya memberikan aplikasi,” ungkapnya.

Aplikasi masuk dalam Gudang UMKM milik Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi, https://gudut.tebingtinggikota.go.id.

Sedangkan Kabag Organisasi Pemko Tebingtinggi, Ernawati Lubis berharap adanya kerjasama dan kolaborasi antara OPD terkait untuk membangun kelompok kerja untuk mensukseskan program aplikasi Gudang UMKM, dengan berbagai stekholder yang ada.

“Permasalahan ini tidak bisa ditangani oleh Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi sendiri, harus ada kolaborasi antara OPD terkait yaitu Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi serta Dinas Penamaan Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Tebingtinggi,” harap Ernawati.

Dalam hal ini, Ernawati Lubis kembali menyatakan bagaimana cara melakukan pembahasan standar layanan, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik dan hasilnya penyelenggara pelayanan disampaikan kepada Kemenpan RB.

“Dilakukan pembuatan berita acara dari hasil FKP ini agar menjadi bahan yang akan disampaikan ke Kemenpan RB,” jelas Ernawati. (ian/ram)

Bawa PMI Ilegal ke Malaysia, 3 Terdakwa Divonis 5,5 Tahun Penjara

TERDAKWA: Majelis hakim membacakan putusan terhadap ketiga terdakwa kasus PMI ilegal secara virtual, Rabu (17/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Tiga terdakwa pembawa pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, masing-masing divonis hakim 5,5 tahun. Putusan dibacakan hakim ketua Mohammad Yusafrihardi Girsang, dalam sidang virtual di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (17/1).

Ketiga terdakwa yakni, Muhammad Adlin Lubis selaku nakhoda kapal, dan dua orang pekerja kapal yaitu Sutrisno dan Awaluddin, diyakini melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp1 miliar, subsider 4 bulan kurungan,” ujar hakim.

Dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menegakkan UU ketenagakerjaan.

“Hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya,” kata hakim.

Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberikan waktu kepada para terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk pikir-pikir, apakah menerima atau mengajukan banding.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun.

Diketahui, para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang sedang berpatroli di perairan sungai Kwala Bagan Asahan.

Saat melakukan patroli, petugas melihat kapal milik terdakwa dan melakukan pengejaran dan penghentian. Ternyata, didalam kapal terdapat sejumlah PMI ilegal yang bertujuan ke Malaysia. (man/ram)

Pj Wali Tebingtinggi Ingatkan ASN Dukung Pemilu Berjalan Lancar dan Aman

PIMPIN: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani ketika memimpin pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) ruang lingkup Pemko Tebingtinggi untuk mendukung pelaksanaan Pemilu agar berjalan dengan aman dan lancar. Hal itu diungkapkannya saat memimpin pelaksanaan upacara hari Kesadaran Nasional di Halaman Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (17/1/2024).

“Selain mendukung pelaksanaan pemilu agar berjalan lancar dan aman, ASN juga harus bertindak netral,” pinta Syarmadani.

Syarmadani juga mengingatkan akan pentingnya kesadaran didalam diri masing-masing sebagai sebuah bangsa dan negara yang punya jati diri dan tujuan.

“Kesadaran akan berbagai posisi dalam sebuah negara, sehingga perubahan dan dinamika apapun yang terjadi akan mampu dihadapi,” pintanya.

Menghadapi tantangan dan hambatan yang ada, Syarmadani senantiasa mengingatkan kepada ASN lingkup Pemko Tebingtinggi untuk senantiasa bekerjasama dan berkolaborasi serta mempelajari dan memahami peraturan yang ada sehingga tidak mengalami ketertinggalan.

“Bahwa ini juga menyangkut kredibilitas dan keselamatan kita bersama, jangan sampai aturan yang kita keluarkan itu menjadi bumerang buat kita sendiri, menyusahkan dalam kinerja apalagi jika sampai kepada tuntutan hukum,” pesan Syarmadani. (ian/ram)

Kendalikan Inflasi, Pemkab Sergai Gelar Pasar Murah

SEMBAKO: Sekdakab Sergai H. Faisal Hasrimy didampingi Kadis Perindag Sergai Roy Pane bersama warga saat beli sembako murah. (fad)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) H. Darma Wijaya diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) H.M. Faisal Hasrimy menghadiri kegiatan pasar murah dan pembagian bibit cabai kepada masyarakat di Kantor Desa Sei Bamban Estate Kecamatan Sei Bamban, Rabu (17/1/2024).

Turut hadir dalam kegiatan Kepala Deputi Direktur Bank Indonesia Sumatera Utara Wahyu Buana, mewakili Kajari Sergai Kasi Intel Romel Tarigan, para Asisten dan Kepala OPD, Camat, Kepala Desa serta masyarakat sekitar.

Sekdakab Faisal Hasrimy menjelaskan bahwa selain menggelar pasar murah, juga ada pembagian bibit cabai kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat dalam mengatasi dampak mahalnya harga cabai di pasar.

“Kami berharap bibit cabai yang dibagikan ini nanti dapat ditanam, dirawat sampai panen sehingga dapat dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pengendalian Inflasi dapat sama-sama dilakukan mengingat lokasi strategis Kabupaten Sergai yang tanahnya subur dan dapat ditanami berbagai macam tanaman pangan seperti padi, cabai, sayuran dan lainnya.

“Dengan memanfaatkan pekarangan rumah, masyarakat dapat menanam tanaman yang dapat membantu mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Dengan menanam cabai dan sayuran di pekarangan sudah pasti sangat banyak manfaatnya. Selain bisa dijual juga dapat dikonsumsi sendiri,” jelasnya di sela-sela pembukaan pasar murah yang menjual komoditas beras, telur, minyak dan gula ini.

Di saat pemerintah sangat serius dalam penanganan inflasi, lanjut Faisal, dengan berbagai kebijakan salah satunya dengan rutin mengelar pasar murah seperti hari ini, Bupati melalui Sekdakab juga mengimbau dan berharap agar masyarakat juga ambil bagian dalam mengendalikan inflasi dengan cara seperti tadi memanfaatkan pekarangan rumah.

Terakhir, Sekda Faisal Hasrimy berpesan kepada para Camat dan Kepala Desa untuk terus menyosialisasikan dan mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah masing masing untuk ditanami tanaman pangan yang memiliki banyak manfaat, tutupnya. (fad/ram)

Plt Bupati Berharap, Puncak HUT ke-274 Langkat jadi Motivasi untuk Maju

TUMPENG: Pj Gubsu, Hassanudin memotong tumpeng yang disaksikan Plt Bupati Langkat, Syah Afandin saat resepsi HUT Langkat ke 274 tahun.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Hujan yang turun mengguyur di puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke 274 tahun, Rabu (17/1/2024), tidak mengurangi semangat masyarakat menyemarakkan HUT Langkat.

Ribuan pelaku UMKM memenuhi stan Alun-alun Tengku Amir Hamzah. Tema yang diangkat dalam HUT Langkat ke 274 tahun ini adalah, melangkah bersama mewujudkan Langkat sejahtera dan berbudaya.

Pada acara resepsi, Plt Bupati Langkat H Syah Afandin hadir bersama Pj Gubernur Sumut Hassanudin dan para pejabat Pemprovsu, pemkab, serta unsur forkopimda. Resepsi diawali tarian persembahan etnis budaya dan pemotongan nasi tumpeng.

Syah Afandin mengajak semua masyarakat Langkat untuk menjadikan HUT ke 274 sebagai motivasi untuk terus bergerak memajukan bumi bertuah (julukan Kabupaten Langkat) dengan tetap menjujung tinggi nilai luhur dan budaya yang sudah pada tatanannya dari semenjak pendahulu. “Langkat yang penduduknya beragama suku, budaya beserta agama harus jadi penguat antar satu dan lainnya,” tegasnya.

Dia juga ingin budaya Melayu di kedepankan, sebagai wujud terima kasih. Bahwa catatan sejarah menyatakan yang membangun dan mendirikan bumi Langkat ini adalah kerajaan Melayu pada masanya.

Pj Gubernur Hassanudin menceritakan sedikit sejarah, bahwa nama Langkat diambil dari sebatang pohon. Adalah pohon Langkat, yang banyak tumbuh di sekitar sungai Langkat, yang diyakini Kerajaan Sultan Langkat berdiri dekat dengan Sungai Langkat.

“Kerajaan Langkat inilah yang mengembangkan Kabupaten Langkat, sehingga menjadi besar dan hebat seperti sekarang ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Langkat H Syah Afandin juga menjadi pembina upacara HUT di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat lantaran hujan. Biasanya di halaman kantor.

Dalam arahannya, Syah Afandin menginstruksikan setiap substansi mempublikasikan atau menginformasikan segala kerja yang telah dilakukan. Sehingga masyarakat mengetahui secara luas bahwa pemerintah telah bekerja dan berupaya untuk melaksanakan tugas secara paripurna. (ted/ram)

Walau Tidak Ada Kemiripan, Bawaslu Tetap Lanjut Telusuri Audio Viral Ajak Menangkan Paslon 02

KETERANGAN PERS: Ketua Bawaslu Kabupaten Batubara, M Amin Lubis saat memberikan keterangan pers di Kantor Bawaslu Sumut.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bawaslu Sumut dan Bawaslu Kabupaten Batubara kompak menyatakan tetap melanjutkan penelusuran rekaman audio viral di media sosial yang diduga suara 4 pejabat Forkompinda Kabupaten Batubara, untuk menenangkan Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Meski sebelumnya, hasil penelusuran hingga pencocokan atau membandingkan sampel suara keempat Forkompinda Batubara dengan rekaman audi yang viral di media sosial itu, tidak ada kemiripan. Tapi, tetap melakukan penelusuran untuk mengungkapkan suara siapa sebenarnya dalam audio tersebut.

“Kita tetap melakukan penelusuran terkait orang orang dan suara siapa dan di mana direkam suara tersebut. Tentu kami tetap melakukan penelusuran. Kami berkoordinasi dengan Bawaslu Sumut dan instansi terkait,” ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Batubara, M Amin Lubis dalam jumpa pers, di Kantor Bawaslu Sumut.

Amin mengungkapkan bahwa pihak Bawaslu Kabupaten Batubara, akan melakukan pengusutan dan penelusuran audio viral hingga tuntas, dan terungkap fakta sebenarnya serta bukti-bukti, yang ada.

“Kita berkomitmen melakukan penelusuran sampai tuntas dan menemukan bukti-bukti,” tutur Amin.

Amin membeberkan kronologi penelusuran audio viral di media sosial itu. Berawal Sabtu (13/1) malam, sekitar Pukul 20.47 WIB. Pihaknya, menerima informasi terkait dengan rekaman itu. Pada malam itu, langsung digelar rapat pleno dan diputuskan untuk melakukan penelusuran.

“Kami dalam hasil rapat itu, memutuskan melakukan penelusuran terkait video (rekaman) viral,” ucap Amin.

Pada Senin 15 Januari 2024, pihak Bawaslu Kabupaten Batubara melakukan klarifikasi terhadap 4 pejabat Forkopimda Batubara, yakni Kajari Batubara, Amru Siregar dan, Pj Bupati Batubara, Nizhamul.

Kemudian, Kapolres Batubara, AKBP Taufiq Hidayat Thayeb dan Dandim 0208 Asahan Muhammad Bassarewan. Dari keempat pejabat tinggi di Kabupaten Batubara itu, juga diambil sempel suara mereka masing-masing.

“Kami juga meminta izin, mengambil sampel rekaman suara masing-masing, kemudian kita dalam hasil keterangan tersebut, kita juga meminta kesediaan mereka, diambil rekaman suaranya dan menandatanganinya di atas materai,” jelas Amin.

Pada sore harinya, Bawaslu Kabupaten Batubara melakukan rapat pleno terkait dengan penelusuran hingga pencocokan atau membandingkan suara keempat Forkompinda Batubara dengan rekaman audi yang viral di media sosial itu.

Amin mengatakan dengan analisis secara awan dengan melakukan pembanding suara tersebut, dilakukan Bawaslu Kabupaten Batubara. Dengan itu, menyimpulkan bahwa tidak ada kemiripan suara tersebut, keempat Forkopimda Batubara dengan rekaman yang viral tersebut.

“Hasilnya bahwa Bawaslu Batubara, setelah menyandingkan rekaman video viral, dengan rekaman yang kami minta, dari masing masing Forkopimda itu. Kami menganalisa secara awam, bahwa kami tidak menemukan kesamaan atau tidak identik (tidak ada kemiripan suara),” kata Amin.

Dalam jumpa pers ini, juga dihadiri Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis dan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, jajaran Bawaslu Sumut dan jajaran Bawaslu Kabupaten Batubara.

Disinggung soal penelusuran hingga perbandingan suara keempat pejabat Forkompinda Batubara dengan audio viral itu, ada melibatkan tim saksi ahli?. Amin mengungkapkan pihaknya bekerja sama pihak kepolisian.

“Itu nanti, pihak kepolisian yang menjelaskan. Kami Bawaslu Batubara sudah mengambil sampelnya,” tandas Amin.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu mengungkapkan penelusuran audio itu, tetap dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Batubara.

“Prosesnya berlanjut. Kasus ini tidak diberhentikan. Yg dihentikan adalah terkait para pejabat yang ada di Forkopimda (Batubara),” kata Saut.

Suat mengatakan Bawaslu Batubara harus mengungkapkan siapa orang-orang sebenarnya, dalam video tersebut. Karena kalau pihaknya, melihat isi suara dan harus melihat isinya.

“Persoalan apakah ini perlu ahli atau tidak, tapi ini terkait substansinya. Secara internal juga harus ada pelaporannya. Proses internal berjalan,” pungkas Saut.(gus/ram)

Pelamar PPPK Guru Langkat Lapor BKN dan Ombudsman RI

CURANG: Pelamar PPPK Guru asal Langkat didampingi Kontras Sumut dan LBH Medan melaporkan adanya dugaan kecurangan ke BKN.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) tahun anggaran 2023 asal Kabupaten Langkat, melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT) yang diterapkan pemerintah daerah setempat. Laporan yang dilayangkan 203 pelamar PPPK Langkat ini didampingi Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Kontras Sumut, Senin (15/1/2024).

Laporan mereka ditujukan kepada Plt Bupati Langkat, Syah Afandin dan jajaran terkait. Mulai dari Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat.

Selain dugaan kecurangan, mereka melaporkan adanya mal administrasi dalam proses seleksi PPPK tersebut. “Atas adanya dugaan kecurangan dan mal administrasi yang telah merampas hak-hak 203 guru honorer, yang seharusnya lulus namun harus gagal karena adanya SKTT, padahal para guru mendapatkan nilai yang tinggi saat CAT,” ujar Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Rabu (17/1/2024).

Kata Irvan, SKTT yang diterapkan Pemkab Langkat terkesan dipaksakan. Bahkan diduga menyalahi aturan hukum.

Alhasil, ini telah menghancurkan mimpi dan masa depan para guru honorer. Kejanggalan SKTT berawal dari tidak adanya tercantum dalam pengumuman Bupati Langkat nomor: 810-2187/BKD/2023 pada 19 september 2023.

Namun secara tiba-tiba, ada dalam pengumuman penyesuaian oleh BKD sebagaimana surat nomor: 2772/BKD/2023 tertanggal 15 Desember 2023. Parahnya pengumuman penyesuaian ini bertentangan dengan hukum.

“SKTT tidak pernah disosialisasikan, tidak diketahui teknisnya dan penilaiannya, serta tidak diketahui kapan dilaksanakan,” ujar Irvan.

Tidak hanya kecurangan dan mal administrasi, bahkan diduga adanya tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Kabupaten Langkat. Karenanya, LBH Medan dan Kontras Sumut serta para guru honorer Kabupaten Langkat, patut secara hukum melaporkan Plt Bupati Langkat, Kepala Dinas Pendidikan dan BKD Langkat.

“Adapun laporan tersebut untuk mengusut tuntas banyaknya kecurangan dan mal administrasi,” tambah Koordinator Kontras Sumut, Rahmat Muhammad.

LBH Medan dan Kontras Sumut menduga tindakan Plt Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan BKD Langkat telah melanggar pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo Declaration Of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi/Duham) dan Internasional Convenant On Civil And Political Right (ICCPR). Kemudian KepmenpanRB Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintahan Dugaan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada instansi daerah tahun anggaran 2023.

Lalu Permenpan 14 Tahun 2023, Kepmendikbud 298 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan PPPK dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Sehingga sudah sepatutnya sebagaimana pasal 38 ayat (1) PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2023, maka hasil akhir seleksi PPPK harus dibatalkan,” pungkasnya.

Ada 10 poin yang dinilai dalam penilaian SKTT. Di antaranya, kematangan moral dan spritual, kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosial, keaktifan dalam organisasi profesi, kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perundungan serta kerjasama dan kolaborasi. Penilaian 10 poin tersebut dilakukan oleh Disdik serta BKD Kabupaten Langkat.

Sebelumnya, ratusan guru honorer yang merupakan pelamar atau peserta seleksi PPPK menggelar aksi demo ke Kantor Bupati Langkat di Stabat, Rabu (27/12/2023). Dalam aksi ini, massa menuntut agar pelaksanaan SKTT dihapuskan dalam sistem penilaian.

Alasannya, penilaian SKTT dituding tidak transparan atau terbuka. Bahkan di balik kisruh sistem penilaian SKTT PPPK tahun anggaran 2023 ini, muncul persoalan lainnya.

Adalah adanya dugaan guru siluman yang baru dua bulan pindah mengajar dari sekolah swasta ke negeri pada pelosok daerah terpencil di Kabupaten Langkat, malah dinyatakan lolos PPPK. Diketahui Pemkab Langkat mengumumkan kebutuhan calon PPPK melalui Keputusan Bupati Langkat nomor 810-2187/BKD/2023. Dalam pengumuman ini, Pemkab Langkat membutuhkan 800 Guru PPPK. (ted/ram)

Sejumlah Baliho Dirusak OTK, Alween Ong: Tantangan Ini Tak Membuat Saya Gentar

Baliho sebelum dirusak OTK

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusakkan baliho dan spanduk kampanye dialami Alween Ong, seorang wirausaha muda sukses yang kini mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara I.

Baliho dan spanduk kampanye Alween Ong dihancurkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di beberapa lokasi. Namun, Alween yang maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat hal ini sebagai tanda bahwa dirinya diperhitungkan dan menjadi sorotan dalam dunia politik.

Baliho kampanye Alween Ong memang tampak mencuri perhatian publik dengan desain yang unik, menarik, dan kekinian. Pose tangan yang membentuk Love bersama Anies menjadi daya tarik tersendiri.

Alween Ong juga menciptakan tagline #satukanhati #membangunnegeri pada balihonya, menunjukkan semangat dan visi yang diusungnya dalam dunia politik.

Sayangnya, sejumlah baliho yang dipasangnya di sejumlah lokasi dirusak orang tak dikenal. Seperti baliho yang terpasang di Jalan Asrama Haji Medan mengalami penggantian dengan baliho dari caleg partai lain.

Posisi baliho hilang usai malam dipasang.

Kejadian mencolok terjadi di kawasan Sudirman, di mana baliho Anies Alween Ong berdampingan dengan baliho Prabowo Gibran. Meski baliho Alween Ong menjadi target perusakan, baliho Prabowo Gibran tetap utuh.

Satu lagi insiden terjadi di Jalan Sisingamangaraja, di mana baliho Alween Ong pada malam hari dipasang kemudian keesokan harinya diganti dengan baliho dari partai lain.

Dalam menghadapi maraknya perusakan, penggantian, dan pencopotan APK miliknya, Alween Ong menegaskan bahwa hal ini justru semakin mempertegas posisinya dalam kancah politik.

“Tantangan ini bukan membuat saya gentar. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa saya dianggap penting dan diperhitungkan,” ujar Alween Ong dikonfirmasi, Rabu (17/1/2023).

Bahkan, Alween Ong melihat tindakan tersebut sebagai pengakuan bahwa dirinya menjadi sorotan dan perlu diperhitungkan.

Respons Alween Ong terhadap peristiwa ini menunjukkan kematangan politiknya, di mana dia tidak terprovokasi dan tetap mengajak seluruh kawan awen untuk bersikap santun dan bijak.

Alween Ong menegaskan bahwa dalam politik, etika, kelapangan hati, dan kewarasan harus dijunjung tinggi. Sikap-sikap tersebut menjadi pilar utama dalam bersikap di tengah serangan dan perusakan yang mungkin terjadi dalam pesta demokrasi.

“Apa yang kita lakukan hari ini, pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat,” pungkas Alween Ong. (ila)

1...672673674...15,604Page 673 of 15,604

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor