26 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 70

Satreskrim Polres Binjai Ungkap 1.160 Kasus Sepanjang 2025

PENGHARGAAN: Kasatreskrim Polres Binjai AKP Hizkia Siagian saat menerima penghargaan dari Kapolres Binjai AKBP Bambang. (Dokumen Humas Polres Binjai)
PENGHARGAAN: Kasatreskrim Polres Binjai AKP Hizkia Siagian saat menerima penghargaan dari Kapolres Binjai AKBP Bambang. (Dokumen Humas Polres Binjai)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Binjai mencatatkan tren jumlah pengungkapan kasus yang mengalami peningkatan sepanjang 2025. Jumlah kasus yang diungkap itu meningkat dari tahun sebelumnya.

“Selama 2025, Satreskrim Polres Binjai mengungkap 1.160 kasus. Sementara pada 2024, diungkap 1.041 kasus,” ungkap Kasatreskrim Polres Binjai, AKP Hizkia Siagian, Jumat (26/12).

Sejumlah pengungkapan tersebut atas dasar laporan polisi dari korban yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Tidak hanya laporan dari korban, juga ada atas delik temuan seperti kasus pembunuhan di kos-kosan Jalan Tamtama. Kasus itu sudah diungkap Satreskrim Polres Binjai dengan waktu tidak sampai 1×24 jam. Bahkan atas pengungkapan tersebut, jajaran Unit Pidum diganjar penghargaan dari Kapolres Binjai.

Lebih lanjut Hizkia menuturkan, ada 1.160 kasus yang ditangani Satreskrim Polres Binjai sepanjang 2025.

“Jumlah kasus yang ditangani turun, jika dibandingkan dengan 2024, yakni sebanyak 1.739 kasus,” bebernya.

“Dengan demikian, jumlah perkara yang ditangani mengalami penurunan sebanyak 79 kasus dan jumlah pengungkapan naik 119 pengungkapan kasus,” papar Hizkia.

Jebolan Akpol 2015 ini sedikit menguraikan, pihaknya berhasil mengungkap 254 kasus pencurian pemberatan (curat), 126 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan 14 pencurian kekerasan (curas).

“Persentase pengungkapan kasus 3C (curat, curanmor, curas) ini di atas 50 persen. Artinya, dari jumlah kasus yang ditangani, pengungkapan yang dilakukan sudah 60 persen,” jelas Hizkia.

“Terhadap kasus yang belum terungkap, masih dalam penyelidikan,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, kelompok terduga pelaku menargetkan tempat tinggal atau rumah yang tidak berpenghuni dalam melancarkan aksinya. Setelah rumah, disusul jalanan umum yang sepi.

Menurutnya, kelompok pelaku 3C ini juga mengincar korban yang tengah berkendara. Karena itu, diimbau kepada masyarakat saat berkendara untuk tidak sendirian saat melintas jalan sepi atau minim penerangan dan juga tak menampilkan hal yang mencolok. Sebab, hal tersebut merupakan kesempatan pelaku dan kemudian muncul niat jahat untuk melakukan kejahatan.

“Kasus curat dan curanmor banyak terjadi di rumah dengan jumlah 207 kasus curat dan 66 curanmor. Sementara kasus curat sering terjadi di jalan umum dengan jumlah 41 kasus,” pungkas Hizkia. (ted/saz)

Kepala PLHUT Audensi ke Wabup Dairi, Minta Dukungan Lahan Pendirian Kantor

AUDENSI: Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala (empat kanan) dan Kepala PLHUT Kementerian Haji dan Umrah, Muhammad Sanif, diabadikan bersama saat audensi, Rabu (24/12).(Istimewa)
AUDENSI: Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala (empat kanan) dan Kepala PLHUT Kementerian Haji dan Umrah, Muhammad Sanif, diabadikan bersama saat audensi, Rabu (24/12).(Istimewa)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, menerima kunjungan silaturahim dan audiensi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Muhammad Sanif, Rabu (24/12) lalu.

Dalam pertemuan itu, Sanif memperkenalkan jajaran dan kelembagaan. Dia juga mengatakan, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) sebagai lembaga yang baru di Kabupaten Dairi, minta dukungan kepada Pemkab Dairi sebagai mitra strategis, dalam pengadaan lahan pembangunan Kantor PLHUT.

Dalam kesempatan itu, Sanif menyampaikan sejumlah agenda strategis terkait peningkatan pelayanan haji dan umrah. Sekaligus memaparkan beberapa program prioritas yang akan diperkuat, termasuk sinergi antarinstansi untuk memastikan pelayanan kepada jamaah berjalan lebih efektif dan terukur.

“Ini langkah awal untuk menyelaraskan program dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, agar pelayanan haji dan umrah dapat terus ditingkatkan,” ungkap Sanif.

Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala mengapresiasi kunjungan dan komitmen peningkatan kualitas layanan bagi jamaah. Dia menegaskan, pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh demi memastikan kenyamanan dan kelancaran proses haji dan umrah bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik koordinasi ini. Semoga kerja sama yang terjalin dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya para calon jamaah haji dan umrah,” tuturnya.

Sementara terkait permintaan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Pemkab Dairi melalui Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD), sesegera mungkin akan melakukan identifikasi aset pemerintah yang potensial untuk dijadikan lokasi kantor.

Wahyu menyatakan, Pemkab Dairi siap membantu dan memberi kesanggupan dalam bentuk hibah atau pinjam pakai lahan untuk keperluan pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah serta PLHUT.

Turut mendampingi Wahyu, Kepala BKAD Rahmat Syah Munthe, dan lainnya. (rud/saz)

Hasil Lelang Jabatan Dilantik, Dua Camat di Langkat Naik Eselon 2

DILANTIK: Pejabat eselon 2 hasil lelang jabatan dan eselon 3 yang dilantik. (Dokumen Diskominfo Langkat)
DILANTIK: Pejabat eselon 2 hasil lelang jabatan dan eselon 3 yang dilantik. (Dokumen Diskominfo Langkat)

SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Syah Afandin melantik dua camat untuk menduduki jabatan eselon 2, belum lama ini. Kedua camat dimaksud, yakni mantan Camat Bahorok Robby Deritawan Sitepu sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta mantan Camat Batangserangan Robbi Rezeki menjabat Kadis Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Keduanya dilantik usai mengikuti serangkaian tahapan lelang jabatan atau seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. Selain mereka, juga ada Binawan yang dilantik sebagai Kadis Koperasi, serta D Suriono sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan. Mereka semua merupakan hasil pejabat yang mengikuti seleksi dengan nilai tertinggi dari pesaing lain.

Ondim, sapaan karib Syah Afandin, mengungkapkan, pejabat yang baru dilantik agar dapat bekerja serius memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan Kabupaten Langkat yang maju, sehat, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.

“Dalam suasana yang lebih kondusif saat ini kita masih bersyukur, musibah banjir yang melanda beberapa wilayah di Langkat kini telah surut. Namun surutnya air bukanlah akhir dari tugas kita, melainkan awal dari kerja keras untuk memulihkan kembali sendi-sendi kehidupan masyarakat,” ungkap Ondim.

“Perlu kita sadari, jabatan yang kita emban adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya baik oleh negara maupun oleh Allah Subhanahu wa Taala. Rakyat Langkat tidak butuh pejabat yang hanya pandai teori, rakyat butuh pejabat yang kakinya mau kotor untuk turun ke lumpur pascabanjir,” sambungnya.

Dia juga menginstruksikan kepada seluruh pejabat di jajaran Pemkab Langkat untuk melakukan gerakan pemulihan cepat dengan fokus pada sektor kesehatan dan sanitasi.

“Pastikan tidak ada wabah penyakit yang muncul pascabanjir. Kemudian pada sektor infrastruktur, segera perbaiki fasilitas publik jalan dan drainase yang rusak,” imbau Ondim.

“Sektor pemulihan sosial, pastikan distribusi bantuan transisi tetap berjalan tepat sasaran. Sektor administrasi dan anggaran, lakukan penyerapan anggaran pemulihan secara cepat namun tetap akuntabel, dan terakhir sektor mitigasi masa depan, jadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi,” imbuhnya.

Selain melantik pejabat dari hasil lelang jabatan, Ondim juga melantik pejabat eselon 3 dan 4. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Bupati Langkat Nomor: 800.1.3.3/82/BKD/2025, dan Nomor: 800.1.3.3/83/BKD/2025 pada 19 Desember 2025, serta Nomor: 800.1.3.3/92/BKD/2025 pada 23 Desember 2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS.

Pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang dilantik, yakni Mimi Wardani Lubis (Kepala Bagian Perekonomian dan SDA), Tengku Erna Yusnita (Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat), Dian Kurniawan Siregar (Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Disperindag).

Selanjutnya Hairul Amin Ritonga (Camat Pematang Jaya), Ahmad Fitria (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Muhammad Nas Arif Syahputra (Camat Wampu), Ibadi Rahman (Kabid Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika Diskominfo), Ramlan Tarigan (Camat Salapian), M Saleh (Kabid Bina Keolahragaan Dispora).

Selain itu, Heryana Saftika Lubis (Kasubid Pembukuan dan Pelaporan BPKAD), Engga Rosiani (Kasubbag Keuangan dan Program Disperindag), Karmila (Kasubid Rehabilitasi BPBD), Suri Hardi (Kasubbag Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Langkat Hulu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), Budi Utomo (Kasubbag Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Langkat Hilir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan).

Kemudian Rustam (Kepala UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan wilayah Langkat Hulu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), Sri Anita (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lepan).

Abd Malik Munir (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kecamatan Bahorok), Ratna br Sembiring (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sei Bingai), Perawati (Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sei Bingai), serta Purnawati (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan Kuala). (ted/saz)

 

Fraksi NasDem Minta Pemko Medan: Siapkan 1 Perahu Karet di Setiap Kelurahan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai NasDem, Afif Abdillah, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk belajar banyak dari peristiwa banjir besar yang melanda Kota Medan pada akhir November 2025 yang lalu. Afif Abdillah meminta, Pemko Medan harus lebih sigap dalam melakukan evakuasi.

Afif Abdillah meminta Pemko Medan untuk meyiapkan satu perahu karet di setiap kelurahan. Mengingat, perahu karet sangat dibutuhkan dalam melakukan evakuasi saat terjadinya bencana banjir.

“Berdasarkan pengalaman banjir November lalu, Kota Medan sangat butuh perahu karet. Sudah tidak bisa lagi hanya mengharapkan perahu karet dari BPBD Kota Medan karena jumlahnya yang terbatas. Untuk itu, di setiap kantor lurah harus ada minimal 1 unit perahu karet,” ucap Afif Abdillah, Jumat (26/12/2025).

Dikatakan Afif, pengadaan perahu karet memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Akan tetapi, anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi Pemko Medan untuk tidak membeli 151 perahu karet yang akan disiapkan di 151 kelurahan di Kota Medan.

Afif juga mengingatkan, bahwa dalam kondisi banjir, Pemko Medan tidak bisa mengharapkan warga yang terdampak banjir bergerak untuk menolong warga yang lain. “Yang bisa membantu adalah teman kita yang tidak terkena musibah. Coba buat perencanaannya, kalau tidak bisa di R-APBD, paling tidak di P-APBD dibuat untuk pengaadan perahu karet itu,” saran Afif Abdillah yang juga Ketua Bapemperda DPRD Medan itu.

Sebelumnya, Kepala BPBD Kota Medan, Yunita Sari menjelaskan bahwa saat ini BPBD Kota Medan hanya memiliki delapan perahu karet. Dari delapan perahu karet itu, tiga sudah ditambal karena bocor akibat terkena seng rumah warga saat evakuasi. (map/ila)

ADK dan Rombongan Partai Golkar Sumut Tinjau Korban Bencana

DIALOG: Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia (ADK) saat berdialog dengan masyarakat korban banjir sambil menyerahkan bantuan.(Istimewa/Sumut Pos)
DIALOG: Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia (ADK) saat berdialog dengan masyarakat korban banjir sambil menyerahkan bantuan.(Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dua hari di masa kerjanya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Doli Kurnia (ADK) mengunjungi daerah yang terdampak bencana banjir di Sumatera Utara. Pria yang karib disapa Doli itu hadir bersama rombongan beberapa pengurus dan Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut.

ADK meninjau korban banjir di Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput). Terlihat dalam rombongan ikut mendampingi, Ketua Fraksi, Aswin Rangkuti, Dodi Taher, Syamsul Qomar, dan Putra Rangkuti serta belasan pengurus DPD Partai Golkar Sumut.

Di Batangtoru, Tapsel, Bang ADK bersama Ketua DPRD yang juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Tapsel, Rahmat Nasution, Wakil Bupati Tapsel, dan sejumlah pengurus serta anggota Fraksi Partai Golkar Tapsel. Partai Golkar menyerahkan sejumlah bantuan berupa, sajadah, sarung, selimut, matras atau kasur, alat masak, dispenser, air minum dan makanan.

Dalam dialog dengan masyarakat, Doli menyerap aspirasi agar rencana relokasi kawasan permukiman yang terkena banjir segera dilaksanakan pemerintah. Dalam kunjungan sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar juga telah memastikan lahan 1,5 hektare untuk areal relokasi, yang tidak jauh dari lokasi terdampak banjir.

Sore harinya, rombongan sampai di Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah. Di lokasi yang termasuk terdampak paling parah itu, Doli disambut oleh sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga yang terdampak.

Bantuan diserahkan di Masjid Al-Huda yang dijadikan salah satu Posko. Selain bantuan yang dibawa dari Medan, Golkar Sumut juga memberikan bantuan instalasi air bersih, yang memang sangat dibutuhkan.

“Kami tadi melihat langsung dan mendengarkan aspirasi, bahwa masyarakat di sini sangat membutuhkan air bersih. Makanya langsung saya putuskan Golkar Sumut akan membantu masyarakat membangun instalasi air bersih dengan segera,” ujar Doli dalam keterangan yang diterima, Jum’at (26/12).

Di hari kedua, Anggota DPR RI ini bersama rombongan berkunjung ke lokasi terdampak banjir di Kota Sibolga, tepatnya di Kecamatan Sibolga Julu. Di lokasi, ada sekitar 100-an rumah yang tertimbun.

Doli juga menyerahkan bantuan di dua titik. Dalam keterangannya, Doli didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sibolga dan sejumlah pengurus serta anggota Fraksi mengungkapkan, kehadiran Partai Golkar Sumut ini adalah tindak lanjut yang tidak boleh berhenti.

Instruksi DPP Partai Golkar bahwa kader harus terus mengawal dan bersama-sama masyarakat dalam mengatasi masalah banjir. “Sejak hari pertama terjadinya musibah banjir, DPP Partai Golkar sudah menginstruksikan kepada jajaran partai di 3 provinsi, Aceh, Sumut dan Sumbar untuk turut serta aktif membantu masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi bencana,” ungkapnya.

“Sampai hari ini pun terus mengumpulkan bantuan untuk disalurkan ke lokasi-lokasi yang membutuhkan”, tambah Doli yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Puast (DPP) Partai Golkar.

“Selain memberi bantuan, momentum kunjungan saat-saat ini, kami manfaatkan untuk juga melihat langsung situasi terakhir, menyerap aspirasi kebutuhan mutakhir, dan sebisa mungkin kita koordinasikan dengan pihak pemegang otoritas. Misalnya, di Kota Sibolga ini masyarakat tadi menyampaikan perlunya segera normalisasi parit, karena saat hujan, air akan naik kembali.

Oleh karena itu tadi saya menginstruksikan kepada jajaran Fraksi DPRD Kota, DPRD Provinsi untuk menyampaikan segera dan mengambil langkah konkret bersama dengan Pemerintah Kota, dibantu Pemerintah Provinsi,” pungkasnya. (ted/azw)

Pansus PAD DPRD Medan Optimistis Dongkrak PAD Rp1,1 T di 2026

Ketua Pansus PAD DPRD Kota Medan, El Barino Shah.
Ketua Pansus PAD DPRD Kota Medan, El Barino Shah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kota Medan mulai tancap gas menyusun langkah kerja strategis. Pansus optimistis PAD Pemko Medan pada Tahun 2026 dapat meningkat hingga 30 persen atau sekitar Rp1,1 triliun dari capaian tahun sebelumnya.

Ketua Pansus PAD DPRD Kota Medan, El Barino Shah, menyebutkan optimisme tersebut didasari komitmen kuat DPRD dalam mencegah kebocoran pajak dan retribusi yang selama ini diduga masih terjadi.

“Kita optimistis target kenaikan PAD 30 persen bisa terealisasi di tahun 2026. Namun tentu dibutuhkan dukungan semua pihak agar target ini tercapai,” ujar El Barino Shah, Jumat (26/12/2025).

Menurut El Barino, Pansus PAD akan fokus pada dua langkah utama, yakni menutup celah kebocoran penerimaan daerah serta menggali dan memaksimalkan potensi sumber PAD yang belum tergarap optimal.

“Kami akan melakukan pencegahan kebocoran pajak dan retribusi yang selama ini disinyalir terjadi. Selain itu, potensi PAD yang ada juga akan kita dalami agar bisa dimaksimalkan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, dugaan kebocoran PAD selama ini berasal dari sejumlah sektor pajak, di antaranya Pajak Reklame, Pajak Restoran, Hiburan Malam, serta Pajak Air Bawah Tanah. Sementara untuk sektor retribusi, kebocoran diduga terjadi pada retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), retribusi sampah, retribusi parkir, dan sektor lainnya.

Berdasarkan data, realisasi PAD Pemko Medan pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp2,7 triliun. Sementara target PAD Tahun 2025 dipatok sekitar Rp3,7 triliun. Dengan kenaikan 30 persen pada Tahun 2026, PAD Kota Medan diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp4,8 triliun.

“Penambahan sekitar Rp1,1 triliun itu sangat realistis jika kebocoran bisa ditekan dan potensi yang ada dimaksimalkan,” ungkap El Barino.

Ia menambahkan, seluruh anggota DPRD Medan yang tergabung dalam Pansus PAD, yang berasal dari sembilan fraksi, telah sepakat menyusun langkah kerja secara terukur dan maksimal.

“Saat ini kami sedang mengumpulkan data sumber pajak dan retribusi berikut realisasinya di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada Januari 2026, Pansus akan mulai menggelar rapat pembahasan bersama OPD dan stakeholder terkait,” jelasnya.

El Barino menegaskan, Pansus PAD DPRD Medan berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar kebocoran PAD tidak kembali terulang.

“Kami bekerja untuk memastikan pendapatan daerah benar-benar masuk ke kas daerah. Namun tentu kami tetap membutuhkan dukungan semua pihak agar hasil kerja Pansus bisa optimal,” pungkasnya.

Diketahui, Pansus PAD DPRD Medan diketuai oleh El Barino Shah, dengan Sri Rezeki sebagai Wakil Ketua, serta beranggotakan perwakilan dari sembilan fraksi DPRD Kota Medan. (map/ila)

61 WBP Lapas Tebingtinggi Dapat Remisi

REMISI: Susana kegiatan memberikan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Natal Tahun 2025 kepada puluhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang beragama Kristen, di Aula Lapas Kelas IIB Tebingtinggi, Kamis (25/12). Azannuari Purba.
REMISI: Susana kegiatan memberikan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Natal Tahun 2025 kepada puluhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang beragama Kristen, di Aula Lapas Kelas IIB Tebingtinggi, Kamis (25/12). Azannuari Purba.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebingtinggi memberikan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Natal Tahun 2025 kepada puluhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang beragama Kristen, Kamis (25/12).

Berdasarkan data resmi Lapas Tebingtinggi, dari total 70 narapidana beragama Nasrani, sebanyak 61 orang dinyatakan memenuhi syarat dan memperoleh Remisi Khusus Natal. Rinciannya, 59 orang menerima Remisi Khusus Natal I, sementara 2 orang lainnya memperoleh Remisi Khusus Natal II yang langsung mengurangi masa pidana hingga dinyatakan bebas setelah menerima remisi hari ini.

Adapun besaran remisi yang diberikan bervariasi, yakni 15 hari kepada 6 orang, 1 bulan kepada 52 orang, serta 1 bulan 15 hari kepada 3 orang warga binaan.

Pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi negara kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas.

Sementara itu, sebanyak 9 narapidana belum dapat diusulkan untuk menerima Remisi Khusus Natal karena belum memenuhi syarat substantif.

Dari jumlah tersebut, 8 orang belum menjalani masa pidana minimal enam bulan, dan 1 orang masih menjalani pidana denda atau subsider.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Tebingtinggi Dede Mulyadi menyampaikan bahwa pemberian remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, melainkan bagian dari proses pembinaan yang bertujuan mendorong warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan reintegrasi sosial secara lebih baik.

“Remisi Natal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik, meningkatkan keimanan, serta mengikuti seluruh program pembinaan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Hingga 25 Desember 2025, Lapas Kelas IIB Tebingtinggi dihuni oleh total 1.353 warga binaan, terdiri dari 937 narapidana dan 416 tahanan, dengan kapasitas hunian sebanyak 576 orang.

Meski berada dalam kondisi kelebihan kapasitas, Lapas Tebingtinggi terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pembinaan yang optimal kepada seluruh warga binaan. (mag-3/azw)

3.088 Narapidana Terima Remisi, 43 Orang Langsung Bebas

REMISI: Kanwil Ditjenpas Sumut, menyerahkan remisi Hari Raya Natal 2025, kepada perwakilan narapidana di Sumut, Kamis (25/12). Ist
REMISI: Kanwil Ditjenpas Sumut, menyerahkan remisi Hari Raya Natal 2025, kepada perwakilan narapidana di Sumut, Kamis (25/12). Ist

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 3.088 narapidana di Sumatera Utara menerima remisi khusus (RK) Hari Raya Natal Tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 3.045 orang memperoleh remisi khusus sebagian (RK I) dan 43 orang diantaranya langsung menghirup udara bebas (RK II).

Selain itu, sebanyak 17 Anak Binaan juga mendapatkan Pengurangan Masa Pidana Khusus Natal, dengan 1 Anak Binaan dinyatakan langsung bebas.

“Para penerima remisi tersebut terdiri atas 1.819 Narapidana pidana umum, 19 narapidana yang menjalani pidana berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2006,” ungkap Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, di Gereja Oikumene Lapas Medan, Kamis (25/12).

“Serta 1.250 Narapidana berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang seluruhnya telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

Selain narapidana, pengurangan masa pidana khusus Hari Raya Natal juga diberikan kepada 17 anak binaan, dengan rincian 16 anak binaan menerima pengurangan masa pidana sebagian (PMP I) dan 1 anak binaan menerima pengurangan masa pidana seluruhnya (PMP II). Seluruh anak binaan penerima pengurangan masa pidana tersebut merupakan pelaku pidana umum.

“Pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan negara atas perubahan perilaku serta kepatuhan warga binaan dalam mengikuti program pembinaan,” kata dia.

Dia berharap, remisi dapat menjadi motivasi bagi narapidana dan anak binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali berperan aktif di tengah masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara, unsur Forkopimda, para Kepala UPT Pemasyarakatan Medan dan sekitarnya, serta Pendeta Gereja Injili di Indonesia. (man/ila)

Galian C di Bantaran Sungai Ular Masih Beroperasi, Penutupan Diduga Hanya Formalitas

GALIAN C: Truk pengangkut pasir dan tanah di lokasi galian C bantaran Sungai Ular Kecamatan Perbaungan. (Fad)
GALIAN C: Truk pengangkut pasir dan tanah di lokasi galian C bantaran Sungai Ular Kecamatan Perbaungan. (Fad)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Aktivitas galian C di bantaran Sungai Ular, Kelurahan Simpang Tiga Pekanpasiran, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), kembali menjadi sorotan. Meski sebelumnya sempat dilakukan penertiban dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, aktivitas penambangan tanah dan pasir di kawasan tersebut diduga kembali beroperasi bebas.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait dampak kerusakan lingkungan serta potensi bencana yang dapat ditimbulkan. Seorang warga mengungkapkan bahwa penutupan yang dilakukan aparat sebelumnya hanya bersifat sementara. Setelah satu hingga dua pekan, aktivitas galian kembali berjalan seperti sediakala tanpa penindakan lanjutan yang jelas.

“Memang sempat ditutup, tapi tidak lama. Sekarang aktivitasnya diduga sudah berjalan lagi hingga sekarang,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya.

Dari pantauan awak media di lokasi, terlihat truk-truk pengangkut pasir dan tanah lalu lalang hingga malam hari. Selain berpotensi merusak ekosistem sungai dan daerah aliran sungai (DAS), kegiatan ini dikhawatirkan memperparah erosi bantaran, mempersempit alur sungai, serta meningkatkan risiko banjir, terlebih di tengah cuaca ekstrem yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Terkait kewenangan pengelolaan dan pengawasan sungai, Junaidi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II menjelaskan bahwa Sungai Ular berada dalam wilayah kerja BWS Sumatera II. Namun demikian, untuk penindakan hukum di lapangan, kewenangan tersebut berada pada aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Untuk penindakan hukum, kewenangannya ada pada Satpol PP dan kepolisian. BWS tidak bisa bertindak sendiri,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi, Rabu (23/12).

Ia juga menegaskan bahwa secara dampak, aktivitas galian di bantaran sungai lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat. Potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, menurutnya, dapat berdampak langsung terhadap wilayah Sungai Ular, termasuk kawasan Pematangterap.
“Manfaatnya lebih kecil dibandingkan dampak kerusakannya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” tegasnya.

Menanggapi informasi bahwa aktivitas galian sempat ditertibkan namun kembali beroperasi, Junaidi menyebut pihaknya telah mengambil langkah administratif dengan menyampaikan laporan serta surat resmi kepada aparat penegak hukum di berbagai tingkatan.

“BWS sudah menyurati Kapolres, Kapolda, hingga kepolisian di tingkat kabupaten. Semua sudah disurati. Selanjutnya, aparat berwenang yang menindaklanjuti berdasarkan laporan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Polres Sergai bersama instansi terkait diketahui telah melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) serta penertiban di bantaran Sungai Ular. Saat pemeriksaan lapangan dilakukan, aparat tidak menemukan aktivitas penambangan.

Namun masyarakat menduga aktivitas tersebut hanya berhenti sementara dan kembali beroperasi setelah pengawasan berkurang.

Untuk memperoleh keterangan resmi terbaru, awak media telah melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Sergai, Iptu Binrod Situngkir, terkait dugaan kembali beroperasinya galian C di bantaran Sungai Ular. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan melalui pesan WhatsApp.

Masyarakat berharap adanya koordinasi tegas dan pengawasan berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta BWS Sumatera II agar aktivitas galian yang berpotensi merusak lingkungan tersebut dapat ditertibkan secara menyeluruh dan tidak terus berulang di kemudian hari.(fad/azw)