32 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 74

Bencana Alam Sumatera, Penrad Siagian: Negara Bertanggung Jawab Pulihkan Kerusakan!

JAKARTA, SumutPos.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Pdt Penrad Siagian, menyoroti lambatnya penanganan pasca bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hampir sebulan yang lalu. Senator asal Sumut ini menyatakan keprihatinan mendalam, karena hingga saat ini masih terdapat daerah-daerah yang terisolasi dan masyarakatnya belum mendapatkan pasokan kebutuhan pokok secara memadai.

“Pemerintah harus segera melakukan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan. Setelah hampir sebulan, tidak boleh lagi ada daerah yang terisolir. Akses logistik harus dibuka sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tegas Penrad dalam pernyataannya, Selasa (23/12/2025).

Bencana yang melanda Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar) tersebut telah menimbulkan kerugian dan kehilangan yang sangat besar. Di Sumut, dampak parah dirasakan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Utara (Taput), Humbang Hasundutan, dan Langkat.

Menyikapi besarnya dampak kerusakan, Penrad mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional. “Kemampuan fiskal daerah tidak akan mampu melakukan pemulihan dalam waktu cepat. Jika dibiarkan menjadi tanggung jawab daerah, bisa membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memulihkan semua kehancuran ini,” ujarnya.

Penrad menegaskan, tanggung jawab pemulihan berada di pundak negara. “Saya menuntut tanggung jawab negara dalam hal ini, yaitu pemerintah pusat melalui presiden. Negara bertanggung jawab memulihkan keadaan, infrastruktur yang rusak, rumah-rumah yang hancur, dan lahan-lahan pertanian yang hilang. Jangan biarkan masyarakat menanggung beban ini sendirian karena itu adalah tanggung jawab negara bagi warganya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi yang akan datang, pemerintah melakukan penghitungan kerugian secara komprehensif. Perhitungan tidak hanya mencakup infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga kehilangan yang dialami langsung oleh masyarakat.

“Kita menyaksikan bencana ini tidak hanya merusak rumah, tetapi juga menghancurkan sumber mata pencaharian. Masyarakat kehilangan lahan pertanian, usaha, dan aset penghidupan lainnya. Rehabilitasi harus mencakup hal-hal tersebut,” paparnya.

Ia mengingatkan, dengan semua kehilangan yang diderita, masyarakat tidak lagi memiliki modal untuk memulai hidup baru. “Mereka tidak lagi punya modal untuk menggarap sawah, membeli bibit, pupuk, hingga masa panen. Kami berharap rehabilitasi yang dilakukan juga menyentuh aspek ini agar pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan normal secepatnya,” harap Siagian.

Seruan ini disampaikan sebagai upaya mendesak percepatan penanganan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, mengingat skala kerusakan yang luar biasa dan dampak jangka panjang yang mengancam ketahanan masyarakat di wilayah bencana.

Sebelumnya, pada Rabu 17 Desember 2025, Penrad Siagian menyoroti temuan banyaknya kayu gelondongan saat ia turun langsung ke lokasi bencana sembari menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Penrad menegaskan, kayu-kayu tersebut bukan berasal dari pohon tumbang alami, melainkan potongan kayu dengan bekas gergaji mesin yang rapi.

Ia mensinyalir kuat kayu gelondongan itu merupakan hasil tebangan yang belum diangkut dan kemudian terseret arus banjir bandang hingga memperparah kerusakan permukiman warga. Temuan ini, menurut Penrad Siagian, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam evaluasi penyebab bencana ekologis yang terjadi, dan menjadi dasar untuk menetapkan status bencana alam nasional. (adz)

PKS Kota Medan Tegaskan Politik Pelayanan, Rakerda 2025 Hadirkan Jawaban Nyata untuk Warga

MEDAN, SumutPos.co- PKS Kota Medan kembali menegaskan jati dirinya sebagai partai pelayanan melalui pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025. Bukan sekadar agenda internal, Rakerda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat keberpihakan politik PKS pada kebutuhan riil masyarakat Kota Medan.

Ketua DPD PKS Kota Medan menegaskan, politik tidak boleh berhenti pada wacana dan elektoral semata, tetapi harus hadir dalam bentuk kerja nyata, solusi konkret, dan pelayanan berkelanjutan. Karena itu, seluruh program yang dirumuskan dalam Rakerda diarahkan agar langsung menyentuh persoalan warga-mulai dari layanan publik, penanganan banjir, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga.

Rakerda ini juga menegaskan komitmen PKS untuk responsif dan adaptif terhadap dinamika Kota Medan yang terus berkembang. Program kerja disusun berbasis aspirasi lapangan, masukan kader, serta pengalaman para wakil rakyat PKS yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hadirnya Anggota DPR RI Fraksi PKS Ir H Tifatul Sembiring memberikan penguatan, PKS Kota Medan berjalan seirama dengan arah kebijakan nasional, namun tetap membumi dan kontekstual dengan kebutuhan lokal. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif dan berdampak.

Melalui Rakerda 2025, PKS Kota Medan menegaskan satu pesan utama: PKS tidak hanya siap memimpin, tetapi siap melayani. Kerja politik PKS adalah kerja yang dirasakan manfaatnya oleh warga—hari ini dan ke depan.

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Medan menegaskan, Rakerda 2025 bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum strategis untuk memastikan kerja-kerja PKS benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. “Rakerda ini kami desain sebagai ruang konsolidasi gagasan dan kerja nyata. Seluruh program yang dirumuskan tidak boleh elitis, tapi harus berangkat dari kebutuhan warga Kota Medan yang kami temui setiap hari di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, PKS Kota Medan berkomitmen memperkuat politik pelayanan dengan memastikan setiap struktur partai, mulai dari DPD hingga tingkat kelurahan, bergerak searah dan saling menguatkan.
“PKS ingin memastikan bahwa pelayanan publik, advokasi masyarakat, dan keberpihakan kepada warga kecil menjadi ruh dari setiap kebijakan dan program yang kami jalankan. Ini bukan sekadar slogan, tetapi komitmen yang terukur dan bisa dirasakan,” ujarnya.

Menurutnya, Rakerda 2025 juga menjadi langkah penting untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan nasional PKS, namun tetap adaptif terhadap karakter dan persoalan khas Kota Medan, seperti banjir, lingkungan, serta penguatan ekonomi keluarga.

“Dengan Rakerda ini, kami ingin memastikan PKS Kota Medan hadir sebagai mitra masyarakat dan mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi, bukan sekadar kritik,” tutupnya. (adz)

Tangani Banjir dan Longsor di 17 Daerah, Dinkes Sumut Dirikan Posko HEOC hingga Bus Kesehatan

PAPARKAN: Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal, saat memaparkan penanganan kesehatan pasca banjir dan longsor.
PAPARKAN: Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal, saat memaparkan penanganan kesehatan pasca banjir dan longsor.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memaparkan alur penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Sumut sepanjang November 2025.

Fokus utama penanganan diarahkan pada pelayanan kesehatan darurat bagi masyarakat terdampak, khususnya di wilayah dengan akses yang masih terbatas.

Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rijal, menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima, terdapat tujuh daerah yang terdampak paling parah dan aktif berkoordinasi untuk mendapatkan bantuan. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan, tanpa mengesampingkan 10 kabupaten/kota lainnya yang juga terdampak.

“Tujuh kabupaten kota berkoordinasi dalam hal untuk mendapatkan bantuan, tanpa menyampingkan 10 kabupaten lainnya,” ujar Hamid kepada wartawan, Senin (22/12/2025) sore.

Saat bencana mulai terjadi pada Rabu, Dinkes Sumut langsung mengerahkan dua tim ke Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Selatan, tim Dinkes Sumut berkoordinasi dengan Dinkes setempat dan mendirikan posko Health Emergency Office Operational Center (HEOC) yang berfungsi sebagai pos kesehatan darurat sekaligus posko komando.

Sementara itu, tim kedua yang menuju Tapanuli Tengah terpaksa tertahan di perbatasan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, tepatnya di Batang Toru, akibat akses jalan yang belum dapat dilalui sama sekali.

Beberapa hari kemudian, bencana banjir kembali meluas di sejumlah wilayah Sumut. Menyikapi kondisi tersebut, Dinkes Sumut mengirimkan tim medis ke seluruh 17 daerah terdampak, terutama wilayah yang mengalami dampak cukup besar.

“Kami berupaya semaksimal mungkin bekerja sama dengan Dinkes kabupaten/kota untuk tetap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang masih terdampak atau mengalami kesulitan akses layanan kesehatan,” kata Hamid.

Selain personel medis, Dinkes Sumut juga mengerahkan dua unit bus layanan kesehatan. Bus tersebut ditempatkan di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menjangkau masyarakat di lokasi yang sulit diakses.

Di Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya Kecamatan Adian Koting, satu tim medis beserta satu unit ambulans turut disiagakan guna mendukung pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Dinkes Sumut mencatat penyakit kulit menjadi keluhan kesehatan terbanyak yang dialami warga terdampak banjir hingga 22 Desember 2025. Kondisi lingkungan pascabanjir serta keterbatasan sanitasi di lokasi pengungsian dinilai menjadi faktor utama.

Melalui Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda Dinkes Sumut Dedi Lubis, dilaporkan terdapat 15.687 kasus penyakit kulit. Kasus terbanyak ditemukan di Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Deliserdang, Batubara, Kota Tebingtinggi, dan Mandailing Natal.

“Ini perlu menjadi fokus perhatian, terutama terkait faktor risiko seperti paparan air kotor, sanitasi lingkungan yang belum optimal, keterbatasan air bersih, serta kepadatan pengungsian yang memperbesar risiko gangguan kesehatan kulit,” ujar Dedi.

Selain penyakit kulit, tercatat pula 12.693 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kasus ISPA tertinggi berada di Tapanuli Tengah, Langkat, Deliserdang, Kota Medan, dan Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Tengah, peningkatan ISPA terjadi seiring kondisi wilayah yang mulai mengering pascabanjir.
“Sekarang Tapteng mulai kering, sehingga keluhan ISPA meningkat,” katanya.

Penyakit lain yang dilaporkan meliputi diare sebanyak 2.424 kasus, influenza like illness (ILI) 991 kasus, serta 636 kasus suspek demam tifoid. Data ini menunjukkan masih adanya penyakit berbasis air dan makanan pada fase pascabanjir.

Sementara itu, tercatat 266 kasus malaria dan 12 laporan suspek dengue. Dinkes Sumut mengimbau seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan penyakit tular vektor, mengingat genangan air pascasurut banjir dapat menjadi tempat perindukan nyamuk. (ila)

Pondok Rangkul, Upaya Memulihkan Luka Batin Pascabanjir Batangtoru

Tapanuli Selatan — Pemulihan pascabencana tidak selalu berbentuk bangunan fisik atau bantuan logistik. Di Kebun Hapesong, Batangtoru, upaya itu mengambil wujud yang lebih hening: ruang aman untuk memulihkan luka batin warga. Senin (22/12/2025), Sub Holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo meresmikan Pondok Rangkul, sebuah ruang pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak banjir.

Pondok sederhana itu berdiri di tengah kawasan perkebunan, namun kehadirannya segera menyatu dengan denyut kehidupan warga. Anak-anak kembali bermain dan tertawa, para ibu berkumpul dan berbagi cerita, sementara keluarga menemukan ruang untuk saling menguatkan setelah masa-masa sulit yang mereka lalui.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa, mengatakan pengalaman bencana menunjukkan bahwa bantuan fisik saja tidak cukup. Ada sisi lain yang kerap luput, yakni pemulihan mental dan emosional masyarakat.

“Pondok Rangkul kami hadirkan sebagai ruang untuk bertumbuh bersama dan saling menguatkan. Pemulihan pascabencana harus menyentuh keutuhan manusia, bukan hanya rumah dan infrastruktur,” ujar Jatmiko.

Menurut dia, pendekatan psikososial menjadi bagian dari tanggung jawab kemanusiaan perusahaan. Karena itu, Pondok Rangkul dirancang bukan sebagai program sesaat, melainkan ekosistem pemulihan yang berkelanjutan.

Pendekatan tersebut dijalankan bersama Yayasan Pulih, lembaga yang berpengalaman dalam pendampingan psikososial pascabencana.

Direktur Yayasan Pulih, psikolog Livia Istania DF Iskandar, menjelaskan bahwa Pondok Rangkul menjadi ruang ramah bagi warga untuk memulihkan diri secara perlahan.

“Pemulihan mental, emosi, dan jiwa membutuhkan waktu dan kesinambungan. Di ruang yang aman, anak-anak dan orang tua bisa mengekspresikan perasaan, belajar kembali rasa aman, serta membangun ketahanan psikologis,” kata Livia.

Program yang dijalankan mencakup psychological first aid (PFA), kegiatan pemulihan trauma anak, pendampingan ibu dan keluarga, ruang bermain edukatif, hingga sesi pemulihan berbasis komunitas. Seluruh rangkaian itu direncanakan berlangsung selama enam bulan.

Peluncuran Pondok Rangkul diawali dengan peninjauan Direktur Utama PalmCo ke sejumlah fasilitas pendukung pengungsian, seperti mushala yang difungsikan sebagai ruang aman, klinik darurat, posko tanggap darurat, dan dapur umum.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi seiring dimulainya fase pemulihan.

Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap, mengapresiasi kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga profesional dalam program ini.

Menurut dia, pemulihan pengungsi tidak boleh berhenti pada fase darurat.
“Sinergi seperti ini penting agar penanganan bencana menyentuh aspek kemanusiaan yang paling mendasar, termasuk kesehatan mental dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari tingkat desa. Kepala Desa Lobu Uhom menuturkan bahwa kehadiran Pondok Rangkul memberi dampak nyata bagi warganya. “Anak-anak kembali tersenyum, para ibu merasa didengar, dan warga punya tempat untuk saling menguatkan. Ini sangat berarti bagi kami,” katanya.

Nuansa pemulihan itu kian terasa ketika peresmian Pondok Rangkul dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu.

Dalam suasana dialog yang hangat, Jatmiko berdiskusi dengan para ibu dan anak-anak tentang pengalaman mereka melewati masa bencana. Lebih dari 200 anak hadir dalam kegiatan tersebut, mengikuti interaksi yang dirancang untuk menumbuhkan kembali rasa aman dan kebahagiaan.

Menutup rangkaian acara, Jatmiko menegaskan bahwa Pondok Rangkul diharapkan menjadi titik awal bagi bangkitnya kembali kehidupan warga Batangtoru. “Ruang ini adalah simbol bahwa tidak ada yang sendirian menghadapi masa sulit. Dari sini, kami berharap pemulihan dapat tumbuh dan berlanjut,” ujarnya.

Di tengah luka akibat bencana, Pondok Rangkul menjadi pengingat bahwa pemulihan sejati juga lahir dari perhatian, empati, dan keberpihakan pada ketahanan manusia—terutama para ibu dan anak yang kerap menjadi penopang keluarga di masa krisis. (ila)

Viral Nenek Ditolak Bayar Tunai, Rapidin: Itu Langgar UU Mata Uang, Bisa Kena Sanksi!

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Beredar sebuah video di media sosial, terkait pelaku usaha menolak pembayaran seorang nenek dengan uang tunai. Hal ini mengusik perhatian Anggota DPR RI Rapidin Simbolon.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menyayangkan perilaku pelaku usaha itu. “Memang saat ini banyak toko atau gerai yang tidak melayani pembayaran cash, dan kasus yang menimpa seorang Nenek di Jakarta itu, hanya satu kasus saja yang mencuat ke permukaan. Padahal banyak sekali kasus serupa yang terjadi di Negara ini,” kata Rapidin Simbolon dalam keterangan persnya, Selasa (23/12/2025).

Menurut Rapidin, menolak Rupiah tunai sebagai alat pembayaran, bisa dianggap menyalahi aturan. “Karena Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia yang wajib digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini.

Dijelaskannya, pada Pasal 21 ayat (1) UU tersebut dinyatakan, bahwa “Rupiah wajib digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan dalam Pasal 33 Ayat (2) secara tegas tertulis bahwa setiap orang dilarang menolak penyerahan uang Rupiah untuk pembayaran dan transaksi lainnya. “Jadi, menolak rupiah sebagai alat pembayaran bisa dianggap melanggar aturan dan bisa dikenakan sanksi,” tegasnya.

Dikatakannya, pelaku Usaha harus paham, penggunaan tekhnologi tujuannya adalah mempermudah masyarakat, bukan malah mendiskriminasi kelompok masyarakat yang tidak cakap terhadap Tekhnologi. “Maka, jika nanti ada toko atau pelaku usaha yang menolak pembayaran dengan tunai atau cash, ya sudah tak usah bayar sekalian. Karena mereka menolak pembayaran bukan karena masyarakat tidak mau bayar. Perilaku diskriminatif ini haru dilawan,” tegasnya lagi.

Mantan Bupati Samosir ini meminta kepada Pemerintah untuk menindak tegas pelaku usaha yang tidak menghargai rakyat Indonesia yang tidak memiliki kecakapan dalam menggunakan tekhnologi. “Penolakan terhadap uang tunai merupakan tindakan penghinaan terhadap mata uang Rupiah itu sendiri,” pungkasnya. (adz)

Musim Mas Beri Dukungan kepada IPB University untuk Perbaikan Infrastruktur melalui Renovasi Ruang Publik

MEDAN, SumutPos.co— Penguatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh ekosistem ruang yang mampu mendukung interaksi, pertukaran gagasan, dan kolaborasi. Berangkat dari pemahaman tersebut, Musim Mas memberikan dukungan kepada IPB University melalui penandatanganan perjanjian kerja sama untuk merenovasi kantin Rimbawan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB sebagai ruang publik, pada 15 Desember 2025.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Musim Mas dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan berkelanjutan di Indonesia. Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri Dr. Alim Setiawan Slamet, STP, M.Si selaku Rektor IPB University, Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, MS selaku Plt. Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB beserta jajaran, serta manajemen Musim Mas Group yang diwakili Gunawan Siregar selaku Direktur Utama, Lenny selaku Head of Corporate HR, dan Andri Taher selaku Recruitment Manager.

Renovasi ruang publik ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan fasilitas kampus yang lebih nyaman dan adaptif terhadap dinamika aktivitas akademik. Ruang publik tersebut dirancang sebagai ruang bersama yang dilengkapi dengan area berkumpul, sudut interaksi, serta fasilitas pendukung lain yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pengunjung kampus.

Rektor IPB University Dr Alim Setiawan Slamet, STP, MSi, menegaskan bahwa keberadaan ruang publik memiliki peran strategis dalam ekosistem pembelajaran perguruan tinggi. Menurutnya, ruang yang dirancang secara inklusif dan fungsional mampu mendorong interaksi yang lebih bermakna di lingkungan kampus.

“Ruang publik ini diharapkan menjadi ruang bersama yang hidup, sebagai tempat bertemu, berdiskusi, dan bertukar ide sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan produktivitas sivitas akademika,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Musim Mas Gunawan Siregar menyampaikan, kerja sama ini menegaskan komitmen berkelanjutan Musim Mas dalam mendukung dunia pendidikan. “Melalui penandatanganan PKS ini, kami mendukung peningkatan kualitas ruang publik kampus agar lebih nyaman, fungsional, dan relevan dengan kebutuhan aktivitas akademik,” katanya.

Renovasi mencakup penataan interior dan eksterior, alur sirkulasi ruang, furnitur, serta fasilitas penunjang lainnya, dengan tetap memperhatikan pemilihan material ramah lingkungan dan prinsip keberlanjutan. “Kami berharap ruang publik ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh sivitas akademika,” ujar Gunawan.

Dukungan ini merupakan kelanjutan dari kemitraan jangka panjang antara Musim Mas dan IPB University yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade. “Sebelumnya, Musim Mas telah berkontribusi dalam berbagai inisiatif pengembangan fasilitas dan kapasitas kampus, antara lain renovasi Auditorium Toyib Hadiwijaya dan VIP Lounge di tahun 2012, renovasi Ruang Sidang Fakultas Pertanian serta VIP Lounge di tahun 2024. Ke depan, kerja sama ini direncanakan berlanjut melalui pengembangan lahan Sabisa IPB pada tahun 2026,” ujarnya.

IPB University dan Musim Mas berharap kemitraan ini dapat terus berkembang dan tidak terbatas pada peningkatan fasilitas fisik semata. Kolaborasi ini dapat diperluas ke berbagai bidang lain, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, campus recruitment, program magang, penelitian bersama, kegiatan akademik berbasis kurikulum, hingga dukungan melalui program CSR lainnya, termasuk peluang beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi. (adz)

BPJS Kesehatan–Kementerian Koperasi Perkuat Sinergi, Perluas Perlindungan JKN di Ekosistem Koperasi

MOU: BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sektor koperasi.
MOU: BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sektor koperasi.

JAKARTA — Komitmen memperluas perlindungan jaminan kesehatan nasional terus diperkuat. BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sektor koperasi.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaku koperasi dan masyarakat dalam ekosistem koperasi mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut berlangsung di Jakarta dan disaksikan sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Selasa (23/12/2025).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkesinambungan. Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis sebagai sokoguru perekonomian nasional sekaligus wadah pemberdayaan sosial yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Koperasi diharapkan mampu membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Nota Kesepahaman ini menjadi landasan kerja sama kedua pihak dalam penyelenggaraan Program JKN di sektor koperasi,” ujar Ghufron.

Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, peningkatan literasi dan edukasi Program JKN, penguatan kepesertaan aktif pelaku koperasi, hingga mendorong koperasi menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan Program JKN. Seluruh kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan operasional.

Ghufron juga memaparkan capaian Program JKN yang terus menunjukkan tren positif. Hingga 1 Desember 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 284,1 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

“Capaian ini menempatkan Program JKN sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia dan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat,” katanya.

Dalam mendukung kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi digital. Berbagai inovasi dikembangkan, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, penguatan kanal layanan non-tatap muka, integrasi sistem informasi dengan fasilitas kesehatan, hingga optimalisasi pemanfaatan data.

“Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat menikmati beragam kemudahan, seperti pengambilan nomor antrean online, perubahan data kepesertaan, skrining riwayat kesehatan, hingga penyampaian informasi dan pengaduan. Selain itu, tersedia pula layanan PANDAWA melalui WhatsApp di 08118165165 dan Care Center 165,” jelas Ghufron.

Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, menilai Nota Kesepahaman ini sebagai fondasi penting untuk memperkuat peran koperasi dalam ekosistem JKN. Menurutnya, integrasi yang berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Koperasi akan mendorong peningkatan literasi, edukasi, serta kepesertaan aktif Program JKN di lingkungan koperasi.

“Kerja sama ini kami dorong agar seluruh pelaku dan anggota koperasi, khususnya dalam ekosistem Koperasi Merah Putih, dapat terlindungi oleh Program JKN secara menyeluruh. Kami pastikan tidak ada anggota koperasi yang tertinggal dari perlindungan jaminan kesehatan,” tegas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menekankan pentingnya optimalisasi aset dan layanan koperasi untuk mendukung penyelenggaraan Program JKN. Pemanfaatan gerai apotek dan klinik koperasi sebagai bagian dari ekosistem JKN dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi koperasi sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Ke depan, kami ingin koperasi tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan berkelanjutan bagi anggotanya serta masyarakat luas,” pungkas Ferry. (ila)

The Reiz Suites Rayakan Natal Bersama Anak Panti Disabilitas di HKBP Saroha

MEDAN, SumutPos.co — Dalam semangat Natal yang sarat akan kasih, kepedulian, dan kebersamaan, The Reiz Suites menggelar perayaan Natal bersama anak-anak panti disabilitas dari Yayasan Karya Murni Medan yang berlangsung di HKBP Saroha Medan, Sabtu (20/12/2025).

Perayaan Natal ini menjadi momen istimewa bagi seluruh tamu undangan, manajemen, serta anak-anak panti disabilitas yang hadir. Acara diawali dengan rangkaian ibadah Natal yang berlangsung khidmat, penuh kehangatan, dan sukacita, sebagai wujud rasa syukur serta refleksi makna Natal yang sesungguhnya yaitu berbagi kasih tanpa batas.

Tidak hanya beribadah bersama, The Reiz Suites juga menghadirkan suasana penuh kegembiraan dengan membagikan lucky draw kepada seluruh tamu undangan dan anak-anak panti, sebagai bentuk apresiasi dan kebahagiaan di momen Natal. Tawa dan senyum anak-anak menjadi gambaran nyata bahwa Natal adalah tentang kebersamaan dan perhatian yang tulus.

Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), The Reiz Suites turut memberikan bantuan sembako kepada Yayasan Karya Murni Medan, sebagai dukungan nyata terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan anak-anak panti disabilitas yang berada di bawah naungan yayasan tersebut.

Anton Subiyakto, Cluster General Manager mengatakan, Natal adalah momentum untuk berbagi kasih dan kepedulian, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian lebih. Melalui perayaan Natal bersama anak-anak panti disabilitas Yayasan Karya Murni ini, Anton berharap, The Reiz Suites dapat terus menjadi bagian dari masyarakat yang membawa dampak positif, bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli dan inklusif. “Kebahagiaan yang dibagikan pada hari ini menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan dan empati harus selalu menjadi bagian dari budaya perusahaan,” katanya.

Menurut Anton, perayaan Natal ini menegaskan komitmen The Reiz Suites untuk terus menghadirkan kegiatan sosial yang berkelanjutan dan bermakna, sejalan dengan nilai perusahaan dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. “Melalui kegiatan ini, The Reiz Suites berharap semangat Natal dapat terus menyala, membawa harapan, kebahagiaan, dan kasih bagi semua, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (adz)

Bangkit Bersama Pascabencana Sumatera, Telkomsel Kembali Salurkan Bantuan CSR dan Posko Layanan di Padang

PADANG, SUMUTPOS.CO – Memasuki fase pemulihan pascabencana di Kota Padang, Telkomsel Area Sumatera terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat terdampak melalui penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) serta pengoperasian Posko Layanan Telkomsel guna memastikan kebutuhan komunikasi masyarakat tetap terpenuhi.

Penyaluran bantuan CSR secara simbolis diwakili oleh Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, dan disalurkan melalui Posko Siaga aparatur setempat di dua lokasi terdampak, yakni Desa Batubusuk, Kecamatan Pauh, dengan estimasi 752 kepala keluarga terdampak, serta Desa Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, dengan estimasi 200 kepala keluarga terdampak.

Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, menyampaikan, “Memasuki fase pascabencana, Telkomsel fokus mendukung pemulihan aktivitas masyarakat di Kota Padang. Melalui penyaluran bantuan CSR dan kehadiran Posko Layanan Telkomsel, kami memastikan konektivitas tetap terjaga agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi, berkoordinasi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.”

Selain penyaluran bantuan, Telkomsel juga menghadirkan Posko Layanan Telkomsel sebagai bagian dari dukungan pemulihan pascabencana. Berbagai layanan disediakan untuk membantu masyarakat kembali beraktivitas, meliputi aktivasi paket internet dan paket telepon gratis, perpanjangan masa aktif tanpa biaya, akses WiFi gratis, dan fasilitas charger station di area posko…

Melalui rangkaian inisiatif ini, Telkomsel berharap dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pemulihan pascabencana di Kota Padang sekaligus memperkuat peran konektivitas sebagai fondasi bagi kebangkitan masyarakat. (rel)

GraPARI Telkomsel Kembali Beroperasi Penuh di Sejumlah Wilayah Terdampak Bencana di Aceh dan Sumatera Utara

Telkomsel memastikan layanan pelanggan GraPARI telah kembali beroperasi penuh di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan di tengah masa pemulihan pascabencana.
Telkomsel memastikan layanan pelanggan GraPARI telah kembali beroperasi penuh di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan di tengah masa pemulihan pascabencana.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Telkomsel memastikan layanan pelanggan GraPARI telah kembali beroperasi penuh di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan di tengah masa pemulihan pascabencana.

Sejumlah GraPARI yang kini telah beroperasi penuh antara lain di Bireuen, Takengon, Sigli, Langsa, Lhokseumawe, Gunung Sitoli, dan Sibolga. Kehadiran kembali GraPARI di wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat memudahkan pelanggan dalam mengakses berbagai layanan Telkomsel secara langsung dan cepat.

VP Consumer Business Area Sumatera Saki H Bramono, mengatakan bahwa pengoperasian kembali GraPARI menjadi bagian penting dari fase pemulihan layanan pelanggan. “Sejak awal terjadinya bencana, Telkomsel berkomitmen untuk tetap hadir melayani pelanggan. Di tengah berbagai keterbatasan, beberapa GraPARI telah mulai beroperasi secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Kini, seiring dengan membaiknya situasi, GraPARI kembali beroperasi penuh untuk memastikan kebutuhan pelanggan dapat terlayani secara optimal,” Pungkas Saki.

Melalui GraPARI yang telah beroperasi penuh, pelanggan dapat memanfaatkan berbagai layanan, termasuk penggantian kartu gratis bagi pelanggan yang kartu atau perangkatnya terdampak bencana, aktivasi dan informasi produk serta paket, hingga penanganan keluhan pelanggan secara langsung.

“Kami memahami bahwa layanan pelanggan menjadi kebutuhan penting, terutama pascabencana. Telkomsel akan terus memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan relevan dengan kebutuhan pelanggan di wilayah terdampak,” tambah Saki.

Telkomsel memastikan seluruh GraPARI yang telah kembali beroperasi kini siap melayani pelanggan secara penuh. Telkomsel akan terus menjaga kualitas pelayanan agar pelanggan dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan, sejalan dengan komitmen untuk selalu hadir dan melayani sepenuh hati, terutama di masa pemulihan pascabencana.(*/rel)

1...737475...15,671Page 74 of 15,671

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor