30 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 75

Pemerintah Jangan Suka Janjikan Bansos kepada Masyarakat

ASPIRASI: Dr Faisal Arbie M.Biomed menerima aspirasi masyarakat saat menggelar Reses di Jalan Suasa Raya Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (21/12/2025) sore. (MARKUS PASARIBU/SUMUT POS)
ASPIRASI: Dr Faisal Arbie M.Biomed menerima aspirasi masyarakat saat menggelar Reses di Jalan Suasa Raya Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (21/12/2025) sore. (MARKUS PASARIBU/SUMUT POS)

SUMUTPOS.CO – ANGGOTA DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem dr Faisal Arbie M.Biomed mengungkapkan, banyak masyarakat kurang mampu yang dijanjikan akan mendapatkan bantuan sosial (bansos). Pendataan terhadap warga dilakukan berkali-kali, namun warga yang didata tak kunjung menerima bantuan.

“Saya sudah sangat sering mendapatkan aduan dari masyarakat yang terus dijanjikan akan mendapatkan bansos. Didata berkali-kali, tetapi bantuannya tidak kunjung didapatkan,” ucap dr Faisal Arbie saat menggelar Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Suasa Raya Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (21/12) sore.

Dikatakan dr Faisal, tindakan tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam di hati masyarakat. Akan tetapi, kejadian serupa masih terus berlangsung hingga saat ini. “Pemerintah jangan suka janjikan bansos kepada masyarakat, jangan permainkan perasaan masyarakat.

Kalau memang nggak bisa (dapat bansos), bilang nggak bisa. Jangan dijanjikan, kasihan masyarakat, mereka berharap,” tegasnya pada kegiatan yang turut dihadiri Sekcam Medan Deli, Lurah Mabar Hilir, Dinas SDABMBK, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas PKPCKTR, dan BPJS Kesehatan Medan.

Dijelaskan dr Faisal Arbie, pendataan penerima bansos harus dilakukan dengan baik dan benar. “Setelah di data dan diberikan tanda sebagai penerima bantuan di depan rumah, ya berikanlah bantuannya. Jangan masyarakat didata, diberikan tanda sebagai penerima bantuan di rumahnya, tetapi tidak ada juga bantuannya. Pendataan harus serius, jangan main-main,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan bansos dari Pemerintah. Padahal, warga tersebut mengaku telah berkali-kali didata dan dijanjikan akan mendapatkan bantuan sosial. “Saya orang susah loh pak, sudah bolak-balik didata. Katanya mau dapat bansos, tapi gak ada juganya sampai sekarang. Gimana itu pak,” tuturnya.

Sementara itu, masyarakat lainnya yang hadir pada kesempatan itu turut menyampaikan sejumlah aspirasinya. Diantaranya, masalah kondisi drainase yang tidak mampu menampung debit air sehingga kerap menimbulkan banjir. “Drainase kami ada yang besar ada yang kecil, itu karena ada warga yang membangun rumah sampai ke parit. Paritnya jadi kecil, banjir pak di tempat kami,” kata Nani, warga Gg Lestari.

Menjawab hal itu, dr Faisal Arbie meminta Dinas SDABMBK dan Kecamatan Medan Deli untuk segera berkoordinasi dalam membenahi masalah drainase. “Ini tolong dicatat, segera ditindaklanjuti. Cukup sudah kita mengalami banjir besar di akhir November kemarin. Kedepan, kita harus berbenah, masalah drainase ini harus segera tuntas,” pungkasnya. (map)

Berprestasi Ungkap Jaringan Narkoba Internasional, AKBP Mirzal Maulana Promosi Kapolres Binjai

CALON KAPOLRES: Kasubdit Reserse Narkoba Polda Jatim, AKBP Mirzal Maulana akan menjabat sebagai Kapolres Binjai. (Istimewa/Sumut Pos)
CALON KAPOLRES: Kasubdit Reserse Narkoba Polda Jatim, AKBP Mirzal Maulana akan menjabat sebagai Kapolres Binjai. (Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kasubdit II Reserse Narkoba Polda Jawa Timur (Jatim) AKBP Mirzal Maulana mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Binjai dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Itu diketahui dalam telegram rahasia yang dilihat wartawan, Minggu (21/12).

Mirzal menggantikan AKBP Bambang Christanto Utomo yang menjabat sebagai Kapolres Binjai per Juli 2024 kemarin atau sudah satu tahun lima bulan.
Informasi yang dirangkum dari berbagai sumber, Mirzal adalah sosok perwira menengah yang berprestasi.

Saat berpangkat Kompol, Mirza menerima penghargaan terbaik umum saat menjadi Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Dikreg ke-60. Mirzal pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Setelah dari jabatan itu, dia dipromosikan sebagai Kasubdit II Reserse Narkoba Polda Jatim. Dalam hitungan hari, dia akan diamanahkan pegang tongkat komando di Polres Binjai.

Selama di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, Mirzal mengungkap berbagai kasus besar. Bahkan, dia juga diganjar penghargaan oleh Kapolda Jatim, Irjen Imam Sugianto atas pengungkapan besar dengan jaringan internasional tersebut.

Lima penghargaan sekaligus diberikan Kapolda Imam kepada Mirzal usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilannya mengungkap kasus narkoba jaringan internasional beberapa waktu silam, dengan barang bukti sabu total seberat 83 kilogram, dari dua orang tersangka yakni YDS dan AB.

Tidak hanya pengungkapan barang bukti sabu, Mirzal juga mengungkap pil ekstasi dari jaringan internasional dengan barang bukti 2.100 butir. Selain dua tersangka tersebut, Mirzal dan tim juga mengungkap kasus narkoba jaringan internasional dengan tersangka ADH beserta barang bukti yang diamankan yakni sabu sebanyak 8,9 kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2.894 butir.

“Ya, ada pergantian (Kapolres Binjai),” ungkap Kasi Humas Polres Binjai, AKP Junaidi ketika dikonfirmasi.

Mirzal juga malang melintang bertugas pada satuan fungsi reserse. Mulai dari kepala unit pada Satreskrim Polres Lebak, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Kasat Reskrim Polres Karawang, Kanit pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim dan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta hingga Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Di lingkungan Polda Sumut, rotasi dan mutasi juga terjadi pada Kapolres Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Pelabuhan Belawan, Tebingtinggi, Samosir, Madailingnatal serta Binjai. (ted/azw)

Narkoba Picu Maraknya Aksi Pencurian, Warga Silalas Mengadu ke Robi Barus

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Maraknya peredaran narkoba di Kota Medan sudah sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, peredaran narkoba benar-benar telah menimbulkan berbagai aksi kriminalitas, salah satunya aksi pencurian yang kian marak.

Hal itu terungkap dalam Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Robi Barus SE MAP di Jalan Laboratorium, Kelurahan Kesawan, Medan Barat, Sabtu (20/12) sore.

“Di tempat kami di Kelurahan Silalas banyak sekali pencurian, itu karena marak sekali narkoba disana pak. Kami masyarakat ini resah dibuatnya, banyak maling gara-gara narkoba ini,” kata Pardomuan Manulang, warga Kelurahan Silalas kepada Robi Barus.

Pada kegiatan yang turut dihadiri Camat Medan Barat, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan sejumlah perangkat di lingkungan Pemko Medan itu, Pardomuan pun memohon agar Pemko Medan bisa berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba di Kelurahan Silalas. “Maunya ada jugalah peran dari Pemko Medan, supaya diberantas narkoba-narkoba ini,” harapnya.

Menanggapi itu, Robi Barus meminta kepada perangkat kewilayahan, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba di Kota Medan. “Ini warganya sudah mengeluh Pak Camat, tolong ditindaklanjuti. Bukan hanya kepolisian, Pemko Medan dan seluruh pihak, termasuk masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberantas narkoba di Kota Medan,” ujar Robi.

Menurut Robi, narkoba merupakan musuh utama seluruh masyarakat Kota Medan. Apalagi, Sumatera Utara berkali-kali ditetapkan sebagai provinsi dengan tingkat peredaran narkoba paling tinggi di Indonesia. “Memang narkoba ini akar masalah. Maraknya begal, maling, itu semua karena narkoba ini. Kalau narkoba bisa kita berantas bersama-sama, InsyaAllah Kota Medan akan aman dengah sendirinya dari aksi-aksi kriminalitas,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, sejumlah warga yang hadir juga mengeluhkan tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak warga miskin di Kota Medan yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkannya.

“Sayalah contohnya. Saya tidak mendapatkan bantuan karena nama saya ada gelar sarjana sosial. Memang saya sarjana, tetapi faktanya saya ini orang susah, sangat butuh bantuan. Seharusnya kan di kroscek dulu, benar nggak saya ini warga miskin. Masak hanya karena ada gelar sarjana di nama saya lantas saya langsung dianggap orang mampu,” ungkap Debora, warga Kelurahan Titirantai.

Menanggapi ini, perwakilan Dinsos Medan sekaligus Koordinator PKH Dedy Irwanto Pardede mengatakan, hingga saat ini Pemko Medan terus melakukan pembenahan data penerima bantuan. “Masyarakat silakan laporkan kepada kami apabila ada masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi masih mendapatkan bantuan agar bantuan tersebut bisa dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Sebab saat ini, Pemko Medan juga sedang terus membenahi data penerima bantuan,” tuturnya.

Warga lainnya juga menyampaikan sejumlah aspirasi. Diantaranya soal sulitnya pasien BPJS Kesehatan mendapatkan rujukan ke rumah sakit, hingga meminta pemerintah untuk menormalisasi sungai-sungai di Kota Medan guna mengatasi masalah banjir. Menanggapi hal itu, Robi Barus pun memastikan akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait. (map/adz)

Pejabat Sergai Ungkap Alasan Ikut Lelang Jabatan Binjai

MELINTAS: Seorang pesepeda melintas jalan di depan Balai Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman, beberapa waktu lalu. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
MELINTAS: Seorang pesepeda melintas jalan di depan Balai Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman, beberapa waktu lalu. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wahyu Umara, adalah seorang aparatur negeri sipil (ANS) dari Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Wahyu salah satu yang berstatus pejabat impor, yang mengikuti lelang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Kadis PUTR) Kota Binjai.

Mantan Sekretaris Dinas PUTR Sergai itu mengungkapkan alasannya untuk mengikuti jabatan lelang di Kota Binjai. Dia menyebut, peluangnya besar menjadi pejabat eselon II di Kota Binjai.

“Kalau melihat peluang di Sergai, kecil peluang saya untuk dapat eselon II,” ungkap Wahyu, akhir pekan kemarin.

Dia mengaku saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Meski demikian, Wahyu tetap mengikuti lelang jabatan dan bahkan di tengah kondisi yang kurang sehat dinyatakan lulus seleksi administrasi.

“Maaf sebelumnya slow respon, karena kondisi agak kurang sehat kemarin,” jawab Wahyu yang memberikan konfirmasi empat hari kemudian.

Wahyu berpeluang menjadi Kadis PUTR Binjai, berdasarkan hasil nilai makalah dan wawancara. “Saya sejak bulan Mei 2024 sudah menjadi ASN Kota Binjai,” bebernya.

Disinggung awalnya disiapkan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Binjai, dia menjawab tidak tau. “Saya malah tidak tau kalau dipersiapkan untuk Perkim,” katanya.

“Untuk penilaian semua kita serahkan dengan panitia, saya cuma mengikuti tahapan seleksi dengan sebaik-baiknya,” tukasnya.

Nilai Wahyu unggul dari tiga pelamar lainnya masing-masing, Achmad Haryansyah Siregar (Kabid Pengairan Dinas PUTR Binjai), Avro Wibowo (Kabag Administrasi Pemerintahan Setdako Binjai) dan Dasar Martinus Sembiring.

Wahyu mendapat nilai makalah 84,3 dan wawancara 85,5.

Pemko Binjai melakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk beberapa jabatan, yakni staf ahli wali kota bidang pemerintahan hukum dan politik, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dinas ketahanan pangan dan pertanian, dinas perumahan dan pemukiman, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas komunikasi dan informatika serta satuan polisi pamong praja, dan terakhir direktur rumah sakit umum daerah.

Namun, pelamar hanya seorang dan minimal harus empat orang, alhasil lelang jabatan Direktur RSUD Dr RM Djoelham ditutup Tim Panitia Seleksi yang diketuai Heny Sitepu. Berdasarkan nilai teratas, mereka disebut menjadi calon kuat untuk mengisi jabatan eselon II.

Mereka adalah, M Ikhsan Siregar untuk jabatan Kadis Kominfo, Sofyan Siregar untuk jabatan Kadis Pendidikan, Arif Budiman Sihotang untuk jabatan Kasatpol PP, M Syofian Pasaribu untuk jabatan Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, Wahyu Umara untuk jabatan Kadis PUTR, Bona Manuel Tarigan Sibero untuk jabatan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Irsan Firdaus untuk jabatan Kadis Perkim, Ahmad Yani untuk jabatan Kadis Lingkungan Hidup, Budiman Sitepu untuk jabatan Staf Ahli Wali Kota dan Nelly Rosa Hasibuan untuk jabatan Sekwan DPRD.

Dari 10 nama yang meraih nilai tertinggi, didominasi oleh pejabat lama. Namun, dua di antaranya yang menarik perhatian adalah Wahyu Umara dan Irsan Firdaus. Keduanya disebut pejabat impor, Wahyu dari Sergai dan Irsan dari Gayo Lues, Aceh. (ted/azw)

Bupati Dairi Antisipasi Kemacetan Libur Nataru, Gotong Royong Penyisipan Beram Jalan Sekitar Laependaroh

GOTONG ROYONG: Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga pimpin gotong-royong penyisipan beram jalan di lintasan jalan nasional Sidikalang-Medan tepatnya sekitar Jembatan Lae Pendaroh, Sabtu (20/12).SUMUT POS/istimewa.
GOTONG ROYONG: Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga pimpin gotong-royong penyisipan beram jalan di lintasan jalan nasional Sidikalang-Medan tepatnya sekitar Jembatan Lae Pendaroh, Sabtu (20/12).SUMUT POS/istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga memimpin gotong-royong penyisipan beram jalan di sekitar Laependaroh, Sabtu (20/12). Penyisipan beram jalan itu berguna untuk mengantisipasi kemacetan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Dilansir di akun media sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Minggu (21/12), Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga mengatakan, penyisipan beram jalan dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas selama libur Nataru. Kemudian, menghindari terjadinya kecelakaan. Mengingat lintasan jalan, sangat sempit dan beram jalan sangat dalam.

Dalam gotongroyong itu, Dinas Pengerjaan Umum dan Tata Tuang (PUTR) Dairi mengerahkan satu unit alat berat untuk melakukan penyisipan bahan sertu. Bupati Dairi berharap, penyisipan beram jalan akan memperlancar arus lalulintas yang diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan selama libur Nataru.

Vickner mengatakan, beram jalan di lintasan jalan nasional Sidikalang-Medan, lumayan dalam, sehingga terjadi penyempitan badan jalan dan kerap menimbulkan lalulintas macet.

Dia berharap semoga langkah yang dilakukannya di tengah efisiensi anggaran bisa mengurai masalah tersebut. Khususnya, memasuki libur Nataru.

“Sehingga masyarakat bisa menikmati liburan bersama dengan keluarga di daerah masing-masing lancar dan nyaman,” ungkap Vickner. (rud/azw).

DPPPA Labuhanbatu Sosiliasi Anti-Bullying di Sekolah

SAMPAIKAN: Kepala DPPPA Labuhanbatu Tuti Noprida saat menyampaikan materi edukasi penting mencakup bahaya bullying di SMA Panglima Polem Rantauprapat, Kamis (18/12).( Fajar/Sumut Pos)
SAMPAIKAN: Kepala DPPPA Labuhanbatu Tuti Noprida saat menyampaikan materi edukasi penting mencakup bahaya bullying di SMA Panglima Polem Rantauprapat, Kamis (18/12).( Fajar/Sumut Pos)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Labuhanbatu, Tuti Noprida menyampaikan materi edukasi penting mencakup bahaya bullying. Dan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh siswa, guru, maupun orang tua siswa, dalam mencegah terjadinya aksi bullying.

“Dengan penerapan sekolah ramah anak, para siswa akan dituntut lebih menanamkan sikap saling menghargai, dan memiliki rasa kepedulian sebagai makhluk sosial,” ungkap Tuti saat Sosialisasi Anti-Bullying di SMA Panglima Polem Rantauprapat (PPR), Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Rantau Utara, Kamis (18/12) lalu.

Pada sosialisasi yang diinisiasi PD Salimah ini, Tuti mengatakan, para siswa juga dituntut untuk berani bersuara jika melihat adanya tindakan yang mencederai nilai kebersamaan.

“Dengan pendekatan yang ramah anak, siswa diajak untuk lebih memahami pentingnya sikap saling menghargai. Peduli terhadap sesama. Serta keberanian untuk bersuara ketika melihat tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan di sekolah,” tegasnya.

Tuti turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada PD Salimah, yang telah berkontribusi dalam meminimalisir aksi dan tindakan bullying di sekolah. Melalui kegiatan ini pula, dia berharap akan terciptanya budaya sekolah yang inklusif, dan bebas dari intimidasi dan tindakan bullying.

“Kami berharap tercipta budaya sekolah yang inklusif dan mendukung perkembangan karakter siswa secara positif. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari intimidasi, dan penuh semangat kebersamaan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila,” pungkasnya.

Sosialisasi itu, dilanjutkan dengan paparan oleh Deli Yanti Rambe, selaku pembicara, yang diikuti seluruh tenaga pendidik dan puluhan pelajar SMA PPR. Kegiatan juga dihadiri Kepala SMA PPR, Sumiati, Ketua PD Salimah Labuhanbatu Emmiyati Dalimunthe. (fdh/saz)

Warga Tanjungrejo Keluhkan Minimnya Pelayanan Pengakutan Sampah, dr Dimas Minta Pemko Tambah Armada dan Petugas

Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar dr Dimas Sofani Lubis saat menggelar reses di Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Minggu (21/12).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar dr Dimas Sofani Lubis saat menggelar reses di Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Minggu (21/12).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

SUMUTPOS.CO – WARGA Kelurahan Tanjungrejo, Medan Sunggal, mengeluhkan minimnya pelayanan pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan hingga ke tingkat lingkungan. Akibatnya, masyarakat terpaksa membuang sampah di badan jalan.

Hal itu disampaikan warga saat menghadiri kegiatan Reses IV Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 Tahun Anggaran 2025 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar, dr Dimas Sofani Lubis di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (21/12).

“Sebenarnya masyarakat pun tidak mau membuang sampah ke pinggir jalan. Masalahnya, Pemko Medan tidak mampu melayani pengutipan sampah dengan becak sampah sampai ke gang-gang tempat tinggal warga. Jadi warga terpaksa membuang sampah ke pinggir jalan besar, dengan harapan dikutip oleh petugas dengan truk sampah,” ucap salah seorang warga, Ridwan.

Dikatakan Ridwan pada kegiatan yang turut dihadiri Kepala Puskesmas Medan Sunggal, perwakilan Medan Sunggal, perwakilan Kelurahan Tanjungrejo, dan perwakilan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) itu, jumlah becak sampah dan petugas bestari di Kelurahan Tanjung Rejo sangat minim. Ia menyebutkan, satu becak sampah harus beroperasi untuk melayani lebih dari satu lingkungan.

“Itulah yang membuat pengangkutan sampah tidak berjalan sampai ke gang-gang tempat tinggal warga. Jadi kami mohon supaya becak sampah dan petugas bestari ini bisa ditambah,” ujar Ridwan yang juga merupakan mantan Kepala Lingkungan di Kelurahan Tanjung Rejo.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Medan, dr Dimas Sofani Lubis, mengatakan bahwa saat ini Pemko Medan memang sedang dalam kondisi kekurangan armada pengangkut sampah, termasuk becak pengangkut sampah. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya memiliki sekitar 1.000 becak sampah.

“Idealnya 1 lingkungan itu 1 becak sampah. Kota Medan itu terdiri dari 2.001 lingkungan, artinya Kota Medan masih kekurangan sekitar 1.001 becak sampah lagi. Untuk itu, Pemko Medan harus fokus dalam menambah armada pengangkut sampah dan petugasnya,” jawab dr Dimas.

dr Dimas yang merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan itupun mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan DLH Medan terkait kekurangan armada pengangkut sampah di Kota Medan.

“Kita akan kawal terus agar penambahan armada pengakutan sampah dapat terealisasi di tahun 2026, walaupun memang secara bertahap. Masyarakat dan kelurahan juga dapat bersurat secara resmi, berapa sebenarnya kekurangan becak sampah dan bestari disini, jadi akan kita kawal agar bisa dipenuhi,” tegasnya disambut aplaus meriah dari masyarakat yang hadir.

Pada kesempatan itu, dr Dimas juga mengatakan bahwa saat ini dirinya yang juga tergabung di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan sedang membahas sejumlah peraturan baru, termasuk perubahan atas Perda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Nantinya di dalam Perubahan Perda tersebut, DPRD Medan akan memasukkan program UHC Premium.

“Nantinya, kita usulkan agar warga yang kecelakaan juga bisa dicover oleh UHC Premium Kota Medan, dan masih banyak kelebihan lainnya. Doakan saja, kita akan terus berjuang untuk membuat peraturan-peraturan yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya. (map/adz)

Aspirasi Warga di Reses Reinhart Jeremy, Percepat Pembangunan Jembatan Kota Bangun

SUMUTPOS.CO – WARGA Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli, meminta Pemko Medan mempercepat pembangunan jembatan Kota Bangun. Pasalnya, keberadaan jembatan tersebut menjadi ”jantung” bagi masyarakat di sana.

Hal itu terungkap saat Bendahara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Medan Reinhart Jeremy Anindhita menjemput aspirasi masyarakat melalui Reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Perak, Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli, Sabtu (20/12). Asiah Selian, warga Lingkungan 6 Kelurahan Kota Bangun mengungkapkan, setiap hari ribuan orang dengan segala aktivitasnya melintasi jembatan tersebut.

“Pascabanjir, jembatan itu ditutup karena tidak bisa dilintasi. Sebagai pedagang, usaha kami sepi karena tidak ada orang lewat. Jadi, tolonglah dipercepat pembangunannya, jangan dianggap sepele,” kata Asiah.

Senada dengan itu, Alin juga meminta agar pembangunan jembatan dipercepat. Apalagi telah ditinjau Wali Kota Medan baru-baru ini. “Keberadaan jembatan mengurai kemacatan di simpang Titi Papan. Sejak jembatan ditutup, sekarang simpang Titi Papan itu macet,” ujarnya.

Sementara M Agus, meminta Pemko Medan agar memperhatikan Kota Bangun dalam melaksanakan pembangunan. “Kota Bangun ini sangat tertinggal. Sejumlah usulan pembangunan sudah disampaikan setiap Musrenbang, tapi sampai sekarang usulan itu tidak terealisasi. Tolong ini menjadi perhatian,” pintanya.

Sedangkan Kepala Puskesmas Medan Deli, dr Budiarti meminta gang menuju Puskesmas ditinggikan, agar tidak terkena banjir. “Puskesmas Medan Deli itu berada di dalam gang. Mobil tidak bisa masuk dan saya titipkan di depan. Sejak di sisi kiri dibangun gudang dan bekas lokasi MTQ ditinggikan, hujan deras selama 2 jam saja, mobil saya terendam. Saya sudah minta berulang-ulang agar ditinggikan, namun belum terealisasi. Melalui Pak Reinhart ini, saya sampaikan agar kiranya dapat terealisasi,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan, drainase, banjir dan LPJU. Menyikapi itu semua, Reinhart Jeremy Anindhita menyampaikan, semua aspirasi yang disampaikan menjadi masukan bagi DPRD untuk di teruskan kepada Pemko Medan dalam sidang paripurna guna di tindaklanjuti menjadi program pembangunan ke depan.

“Inilah gunannya Reses, jadi kami tahu keluhan dan keinginan masyarakat terkait pembangunan di Kota Medan. Reses ini juga memperkuat silaturahmi dalam percepatan pembangunan kota,” kata legislator dari Dapil III meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung dan Medan Deli itu.

Pada kesempatan itu, Reinhart juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan. “Saya kemari melalui jalan pinggir sungai itu. Saya lihat di sepanjang Sungai Deli banyak sampah. Jadi, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita,” ajak anggota Komisi I itu.

Pada kesempatan itu, Reinhart mengaku sangat menyayangkan ketidakhadiran perwakilan Dinas SDABMBK. “Malu saya karena Dinas SDABMBK tidak hadir. Padahal, keluhan masyarakat banyak terkait dengan OPD ini,” kesalnya. (map/adz)

KA Putri Deli Jadi Primadona di Momentum Nataru, Okupansi Tembus 110 Persen

MELONJAK: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mencatat lonjakan okupansi luar biasa hingga menyentuh angka 110 persen pada jadwal favorit KA Putri Deli selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.(ISTIMEWA)
MELONJAK: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut mencatat lonjakan okupansi luar biasa hingga menyentuh angka 110 persen pada jadwal favorit KA Putri Deli selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.(ISTIMEWA)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara mencatat lonjakan okupansi luar biasa hingga menyentuh angka 110 persen pada jadwal favorit KA Putri Deli selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Tingginya angka keterisian ini terlihat nyata pada keberangkatan pukul 14.00 WIB dari Medan dan 12.35 WIB dari Tanjung Balai yang mengangkut 700 penumpang dari kapasitas 636 kursi berkat adanya pergerakan penumpang dinamis antarstasiun.

Plt Manager Humas Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo menegaskan, tren ini menjadi bukti kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap keandalan kereta api saat musim liburan.

“Hingga saat ini, total 58.970 tiket atau sekitar 86 persen dari total kapasitas 68.688 tempat duduk telah ludes terpesan oleh masyarakat yang ingin berwisata maupun bertemu sanak saudara,” ungkap Anwar saat memberikan keterangannya, Minggu (21/12).

Pencapaian ini sekaligus mempertegas kehadiran nyata pemerintah dalam menyediakan aksesibilitas yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat melalui skema subsidi (PSO). Dengan tarif yang sangat terjangkau sebesar Rp27.000, subsidi tersebut menjadi instrumen penting untuk menjamin mobilitas rakyat tanpa mengesampingkan standar kenyamanan serta ketepatan waktu perjalanan.

Kehadiran KA Putri Deli kini telah bertransformasi lebih dari sekadar alat transportasi, melainkan menjadi urat nadi yang merajut konektivitas antara enam wilayah administratif di Sumatera Utara. “Kami melihat kereta api ini sebagai jembatan ekonomi yang menghubungkan pusat kota dengan kabupaten, mulai dari Deli Serdang hingga Asahan, guna menghidupkan geliat UMKM di sepanjang lintasannya,” jelas Anwar.

Perjalanan sejauh 175 kilometer ini terbukti efektif menggerakkan roda perekonomian daerah melalui distribusi orang dan jasa yang lebih cepat serta efisien. Dampak ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar stasiun pemberhentian yang kini semakin terintegrasi dalam satu ekosistem transportasi yang solid.

Bagi masyarakat yang belum memiliki tiket, KAI mengingatkan agar segera merencanakan perjalanan mengingat ketersediaan kursi yang terus menipis di puncak musim libur ini. “Kami mengimbau pelanggan untuk menggunakan aplikasi Access by KAI. Prosesnya jauh lebih mudah, bisa dilakukan di mana saja tanpa perlu mengantri atau datang langsung ke stasiun,” tutup Anwar.(san/adz)

Bupati Dairi Pimpin Rapat Laporan Keuangan Pemkab

PIMPIN RAPAT: Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga memimpin exit meeting Tim BPK dihadiri Kepala BPK Paula Henry Simatupang di Pendopo Bupati, Jumat (19/12).SUMUT POS/istimewa.
PIMPIN RAPAT: Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga memimpin exit meeting Tim BPK dihadiri Kepala BPK Paula Henry Simatupang di Pendopo Bupati, Jumat (19/12).SUMUT POS/istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Ir Vickner Sinaga didampingi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala memimpin exit meeting tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Prosu). Kegiatan dihadiri Kepala BPK Sumut, Paula Henry Simatupang yang berlangsung di Pendopo Bupati Dairi, Jumat (19/12).

Dilansir di akun media sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Bupati Dairi, Ir Vickner Sinaga menegaskan, bahwa Pemkab Dairi berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara sungguh-sungguh.

“Tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Vickner.

Sementara itu, Paula Henry Simatupang menyampaikan, exit meeting merupakan tahapan pemeriksaan interim atas laporan keuangan Pemkab Dairi yang bertujuan menyamakan persepsi atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Paula juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi seluruh perangkat daerah. Ia juga mengapresiasi kerja sama dan keterbukaan.
Paula berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat ke depannya.

Dalam kegiatan itu, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin, para staf ahli dan asisten, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Dairi. (rud/azw).