27 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 78

PDI Perjuangan Sumut Menyapa Petani, Gelar Bakti Tani di Simalungun

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO- Kepedulian PDI Perjuangan terhadap program kedaulatan pangan terus berlanjut. Kali ini dilaksanakan di Kabupaten Simalungun Kecamatan Silimakuta.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba turun langsung, didampingi Meryl Rouli Saragih membagikan dan terlibat langsung menanam benih jagung di ladang petani, Kamis (2/10/2025).

“Kegiatan ini juga kepedulian kepada masyarakat yang baru melewati kemarau selama 5 bulan, dan sekaligus sebagai wujud ikut merasakan penderitaan petani,” ujar Mangapul Purba.

Dalam kegiatan bakti tani di Simalungun ini, Mangapul Purba dan Meryl Saragih membagikan benih jagung kepada beberapa kelompok tani. Seperti kelompok tani Srikandi Saribudolok dengan penerima 57 KK, kelompok tani Kompak Tani Sidulang berjumlah 60 KK, Kelompok Tani Gundaling 45 KK, Kelompok tani Karsa Tani 55 KK dan ratusan simpatisan Tani Juang serta Lansia di Kecamatan Silimakuta.

Rosma br Saragih Manihuruk yang mewakili petani penerima bantuan benih jagung, mengucapkan terima kasih dan meminta agar PDIP tetap konsisten memperjuangkan anggaran pemerintah untu kaum Petani. “Kami butuh uluran tangan meringankan masalah pertanian yang begitu kompleks, pupuk mahal, bibit mahal, pasar tak menentu, kami para petani membutuhkan dukungan dari PDI Perjuangan agar memperjuangkan nasib kami para petani,” ungkapnya.

Realisasi program Bakti Tani ini dilakukan tanpa seremonial formal, tetapi Mangapul Purba dan Meryl Saragih langsung menemui petani di hamparan perladangan yang sedang beraktivitas dan secara spontanitas para petani berkumpul dengan jamuan Roti Kelapa yang merakyat.

Mangapul Purba dan meryl langsung berbaur dengan petani di areal perladangan dan melibatkan diri menebar benih Jagung bersama petani. “Dengan langsung menjumpai petani di ladang dan ikut menanam benih Jagung kami merasakan kembali bagaimana orang tua kami juga berlatar belakang petani dan rasa itu membuat rasa ingin terus berjuang mensejahterakan petani,” lanjut Mangapul Purba

Dalam kesempatan yang sama, Meryl Saragih mengajak para petani agar tetap semangat dan kuat dan berjanji akan memperjuangkan suara para petani. “PDI Perjuangan tetap mengingat petani dalam setiap tarikan nafas politiknya, karena PDI Perjuangan isinya adalah Petani, Buruh, Nelayan serta elemen wong cilik yang ideologis,” pungkasnya. (adz)

RSUD Pirngadi Medan Siap Dukung UHC Prioritas

Direktur RSUD Pirngadi Medan dr Suhartono.
Direktur RSUD Pirngadi Medan dr Suhartono.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr Suhartono, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh implementasi Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang baru saja diluncurkan di Sumatera Utara.

Menurutnya, capaian ini merupakan momentum besar bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

“Kami di RSUD Dr. Pirngadi menyambut baik pencapaian UHC Prioritas ini. Artinya, seluruh masyarakat Sumatera Utara kini punya jaminan perlindungan kesehatan. Tugas rumah sakit adalah memastikan akses layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat tanpa diskriminasi dan tanpa ada pasien yang ditelantarkan,” ujar Suhartono, Selasa (30/9/2025).

Suhartono menegaskan, pihaknya akan mengedepankan prinsip pelayanan humanis, cepat, dan tepat bagi seluruh peserta JKN. Ia menekankan bahwa program UHC Prioritas tidak boleh hanya berhenti di angka cakupan kepesertaan, tetapi harus tercermin dalam kualitas layanan sehari-hari di rumah sakit.

“Kalau kelas tiga penuh, kami akan menyesuaikan agar pasien tetap tertangani, sebagaimana arahan Bapak Gubernur. Prinsipnya, jangan sampai masyarakat merasa kesulitan hanya karena persoalan kamar atau administratif. Ini sesuai semangat UHC, yaitu tidak boleh ada hambatan biaya dan hambatan pelayanan,” tegasnya.

Suhartono juga mengantisipasi potensi lonjakan pasien di awal pelaksanaan program. RSUD Dr. Pirngadi, kata dia, sudah menyiapkan langkah teknis seperti penguatan sistem rujukan, optimalisasi layanan rawat jalan, serta koordinasi lintas fasilitas kesehatan agar pelayanan tetap berjalan lancar.

“Awal-awal biasanya memang akan terjadi peningkatan kunjungan karena masyarakat ingin mencoba layanan UHC Prioritas. Itu wajar. Kami sudah mempersiapkan agar layanan tidak terganggu, termasuk memperkuat sistem digital untuk registrasi dan monitoring pasien,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan UHC tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan BPJS Kesehatan, tetapi juga seluruh rumah sakit dan tenaga kesehatan. “Ke depan, kami ingin masyarakat Sumut bukan hanya mendapat kepastian biaya, tetapi juga merasakan mutu layanan yang makin baik. Itulah makna UHC Prioritas yang sebenarnya,” pungkas Suhartono. (ila)

The Reiz Suites Ikut Merayakan Hari Batik Nasional dengan Promo Spesial

MEDAN, SUMUTPOS.CO — Setiap tanggal 2 Oktober, masyarakat Indonesia merayakan Hari Batik Nasional sebagai bentuk kebanggaan terhadap salah satu warisan budaya dunia yang telah diakui UNESCO. Batik bukan sekadar kain, melainkan simbol identitas dan jati diri bangsa.

Dalam semangat perayaan tersebut, The Reiz Suites turut ambil bagian dengan menghadirkan promo eksklusif yang hanya berlaku satu hari saja. Pada 2 Oktober 2025, tamu yang mengenakan pakaian batik berhak mendapatkan diskon 20% untuk semua tipe kamar.

Promo ini berlaku untuk reservasi maupun walk-in, memberikan kesempatan bagi para tamu untuk merayakan Hari Batik Nasional dengan cara yang lebih berkesan bersama The Reiz Suites.

Tidak hanya itu, The Reiz Suites juga memberikan diskon 15% untuk layanan laundry serta diskon 30% untuk layanan spa khusus di hari yang sama. Penawaran ini dirancang untuk menambah kenyamanan tamu yang ingin merasakan pengalaman menginap yang lebih lengkap, santai, dan menyenangkan.

“Bagi kami, Hari Batik Nasional bukan hanya perayaan, tetapi juga kesempatan untuk mengapresiasi budaya Indonesia melalui pelayanan terbaik kami,” kata Anton Subiyakto, Cluster General Manager The Reiz Suites, ARTOTEL Curated – Medan.

Dengan promo khusus ini, kata Anton, The Reiz Suites ingin mengajak para tamu untuk mengenakan batik dengan bangga sekaligus menikmati pengalaman menginap yang lebih bernilai di The Reiz Suites

“Melalui program ini, The Reiz Suites berharap dapat menambah semarak Hari Batik Nasional dan memberikan pengalaman menginap yang tidak terlupakan bagi seluruh tamu,” pungkasnya.

Untuk.informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi 061–50300603 atau kunjungi media sosial resmi The Reiz Suites. (adz)

BMKG Gelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan 2025, Musa Rajeksyah Beri Apresiasi dan Dukung Pelatihan

FOTO BERSAMA: Anggota Komisi V DPR RI, Dr H Musa Rajeksyah, SSos, MHum, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Sugiyono, foto bersama lainnya.
FOTO BERSAMA: Anggota Komisi V DPR RI, Dr H Musa Rajeksyah, SSos, MHum, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Sugiyono, foto bersama lainnya.

SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) 2025 melalui Stasiun Meteorologi Maritim Belawan Medan.

Kegiatan ini digelar di Aula Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Medan, pada Selasa (30/9/2025). Pelatihan ini melibatkan 70 nelayan dan penyuluh perikanan dari berbagai wilayah pesisir Sumatera Utara.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pengetahuan nelayan terhadap kondisi cuaca laut sekaligus mendukung keselamatan dan produktivitas mereka saat melaut.

Anggota Komisi V DPR RI, Dr H Musa Rajeksyah, SSos, M.Hum, turut hadir dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan SLCN. Pria yang akrab disapa Ijeck ini mengatakan, pelatihan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan nelayan dalam menghadapi perubahan cuaca dan iklim ekstrem yang semakin sering terjadi.

“Ini adalah langkah nyata dalam edukasi dan mitigasi risiko di sektor perikanan. Saya mendukung agar pelatihan seperti ini terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Ijeck.

Dalam kesempatan itu, Ijeck juga meninjau Kantor Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, berdialog dengan staf, serta memberikan masukan terkait peningkatan layanan dan sarana BMKG di wilayah maritim Sumut.

Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Sugiyono, ST, MKom, menjelaskan bahwa SLCN bertujuan membekali para nelayan, penyuluh, dan kelompok nelayan dengan pemahaman cuaca maritim sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat saat berada di laut.

“Sasaran SLCN bukan hanya nelayan, tapi juga masyarakat pesisir. Kami ingin informasi cuaca dari BMKG bisa sampai dan dipahami secara merata,” ungkapnya.

Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, Muhammad Sofyan, SSos, MAP, yang hadir mewakili Wali Kota Medan, menyampaikan apresiasi Pemko Medan terhadap inisiatif BMKG.

“Pelatihan ini sangat relevan bagi Medan Utara yang memiliki garis pantai cukup luas. Diharapkan bisa membantu nelayan dalam meningkatkan pendapatan dan keselamatan kerja mereka,” ujar Sofyan.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, MSi, dalam sambutannya secara daring, memperkenalkan sistem Inawis, sebuah inovasi berbasis data real-time yang dapat membantu nelayan menentukan lokasi penangkapan ikan secara lebih efektif.

“Dengan Inawis, paradigma nelayan berubah. Mereka tidak lagi sekadar ‘mencari ikan’, tapi langsung menuju lokasi potensial berdasarkan informasi cuaca dan oceanografi,” jelasnya.

SLCN 2025 tidak hanya menjadi ajang pelatihan teknis, tetapi juga simbol kolaborasi antara BMKG, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif dalam mendukung sektor perikanan yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan edukasi cuaca yang tepat, para nelayan Medan diharapkan bisa melaut dengan lebih aman, produktif, dan sejahtera. (san/ila)

DPRD Sumut Minta Medsos Jangan Ganggu Hubungan Baik Aceh dan Sumut

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga meminta kepada seluruh masyarakat khususnya media sosial (Medsos) untuk tidak mengganggu ataupun ‘menggoreng’ hubungan baik masyarakat maupun Pemerintah Sumut dan Aceh.

Hal itu dikatakan Politisi Gerindra tersebut menanggapi persoalan pemberhentian kendaraan bermuatan kelapa sawit di Kabupaten Langkat dengan pelat BL asal Provinsi Aceh yang viral beberapa waktu lalu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya media sosial dan netizen untuk tidak menggoreng dan mempersoalkan yang disampaikan gubernur seolah ada perselisihan antara Sumut dan Aceh,“ ujar Ihwan Ritonga kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, hubungan baik antara Provinsi Sumut dan Aceh tidak bisa dipisahkan. Sebab sudah menjadi keluarga yang harmonis dan baik yang terjalin.

“Hubungan Aceh dan Sumut ini sudah tak terpisahkan. Apalagi masyarakat Sumut banyak yang tinggal di Aceh begitu juga masyarakat Aceh banyak yang tinggal di Sumut,” kata Ihwan Ritonga.

Ia menegaskan, informasi larangan kendaraan pelat BL melintas di Sumut itu tidak benar. Kendaraan yang diimbau untuk mengganti pelat kendaraan yang masuk ke Sumut hanyalah pengangkut hasil bumi, dan bukan kendaraan pribadi.

“Kemarin gubernur kan sudah klarifikasi di DPRD bahwa yang dilakukan itu adalah imbauan kepada para pengangkut hasil bumi, misalnya kelapa sawit, pengangkat kayu dari berbagai daerah, jadi bukan Aceh saja. Dan bagi kendaraan pribadi itu tidak termasuk,” tutur Ihwan Ritonga.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, walaupun sesungguhnya belum ada larangan untuk angkutan, namun mulai saat ini hingga akhir tahun akan terus dilakukan imbauan kepada seluruh kendaraan pengangkut hasil bumi.

“Kenapa itu disampaikan, dengan harapan kalau pajaknya masuk ke Sumut kan bisa mampu memperbaiki infrastruktur, karena salah satu PAD Sumut itu dari kendaraan bermotor,” terangnya.

Ia menambahkan, pada umumnya pajak hasil bumi itu kerap disalurkan ke pemerintah pusat, sehingga hal ini yang menjadi alasan kebijakan dari gubernur untuk meningkatkan PAD Sumut.

“Jadi kita minta jangan digoreng dan dipolitisasi, seolah-olah hubungan antara Sumut dan Aceh ada sentimen pribadi, padahal tidak ada. Sumut dan Aceh ini adalah tetangga, apalagi banyak masyarakatnya yang saling menjalin hubungan rumah tangga,” tuturnya.

Ihwan Ritonga menilai, sudah seharusnya para kendaraan pengangkut hasil bumi dari luar daerah Sumut untuk menggunakan pelat kendaraan Sumut. Sebab, kerap terjadi temuan kendaraan yang mengangkut tonase berlebih.

“Karena para kendaraan pengangkut hasil bumi itu kerap melebihi tonase yang telah ditentukan. Sementara, jalan di Sumut jadi rusak. Jadi kembali kita imbau kepada medsos untuk jangan digorenglah,” pungkasnya. (map/ila)

Sinergi KPK, Polda, BPK, dan BPKP, Bersatu Berantas Korupsi di Sumut

RAKOR: KPK bersama Poldasu, BPK dan BPKP saat rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumut.(Istimewa/Sumut Pos)
RAKOR: KPK bersama Poldasu, BPK dan BPKP saat rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumut.(Istimewa/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Aparat Penegak Hukum, BPK, dan BPKP guna Mewujudkan Pemberantasan Korupsi yang Efektif di Provinsi Sumut.

Kegiatan berlangsung di Aula Tribrata Mapolda Sumut pada Selasa (30/9) dengan melibatkan unsur kejaksaan, pengadilan, hingga Jajaran Kepolisian daerah.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi hanya bisa berhasil bila dilakukan bersama-sama.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan semata, tetapi harus menyentuh akar permasalahan. Dampaknya sudah meluas terhadap perekonomian, kesejahteraan masyarakat, stabilitas negara, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.

Whisnu juga memaparkan capaian kinerja aparat penegak hukum di wilayah Sumut. Sejak 1 Januari 2024 hingga 29 September 2025, Ditreskrimsus Polda Sumut bersama jajaran telah menangani 36 laporan kasus korupsi.

Dari jumlah itu, lanjutnya, 33 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, beberapa di antaranya dalam supervisi langsung KPK, termasuk kasus dugaan praktik transaksional penerimaan PPPK tahun 2023 di Mandailingnatal, Batubara, dan Langkat.

Selain aspek penindakan, lanjutnya, keberhasilan juga dicatat dalam pemulihan kerugian negara. Dalam periode tersebut, Polda Sumut bersama jajaran berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,36 miliar.
“Paradigma pemberantasan korupsi kini tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya lagi.

Ia menekankan, pentingnya memperkuat kolaborasi antarlembaga. Sebab, pengelolaan keuangan negara bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama.

“Kolaborasi antara aparat penegak hukum, BPK, dan BPKP merupakan kunci untuk mencegah korupsi sekaligus memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi simbol kuatnya komitmen KPK, Polda Sumut, BPK, dan BPKP, bersama unsur kejaksaan dan pengadilan, dalam memperkuat sinergi pemberantasan korupsi. Dengan kerja sama yang kokoh, Sumut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (dwi/ila)

Fraksi PKS Minta Pemprovsu: Fokus Berantas Narkoba hingga Optimalisasi Aset Daerah

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Secara umum Fraksi PKS menerima jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi, namun dengan beberapa catatan penting perlu untuk ditindaklanjuti,” ucap Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim kepada awak media di Medan, Rabu (1/10/2025).

Dikatakan Abdul Rahim, salah satu sorotan utama adalah soal pemberantasan narkoba. PKS menilai, program yang dijalankan pemerintah provinsi masih bersifat deskriptif dan belum memiliki indikator capaian yang jelas. “Diperlukan tolok ukur kuantitatif seperti penurunan angka penyalahgunaan, tingkat keberhasilan rehabilitasi, serta dampak sosial yang nyata,” ujarnya.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan APBD. DPRD juga diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar agenda politik jangka pendek.

Catatan lain disampaikan terkait menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Fraksi PKS mendukung langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, mulai dari layanan Samsat daring hingga penerapan QRIS, namun menegaskan agar strategi tersebut harus efektif, terukur, dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Selain itu, PKS mendorong restrukturisasi badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk opsi merger bagi yang tidak produktif. Pengelolaan aset daerah yang selama ini banyak idle juga harus dioptimalkan agar menjadi sumber penerimaan baru di luar pajak.

Abdul Rahim juga menambahkan, prioritas belanja daerah tetap harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sembari memastikan pemangkasan belanja modal tidak mengganggu pembangunan infrastruktur dasar.”Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), PKS mendukung penyediaan anggaran darurat, namun mengingatkan agar penggunaannya diawasi ketat dan tidak disalahgunakan,” katanya.

Dari berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS akhirnya mengusulkan pembentukan lima Pansus, masing-masing untuk pemberantasan narkoba, optimalisasi PAD, pendataan dan pemanfaatan aset, optimalisasi BUMD, serta energi dan sumber daya alam. “Kami ingin isu-isu strategis ini dikawal lebih serius demi kepentingan masyarakat Sumut,” pungkasnya. (map/ila)

Timbunan Sampah Longsor, DPRD Minta Pemko Tutup TPA Terjun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan asal Medan Utara, HT Bahrumsayah, meminta Pemko Medan untuk segera menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Terjun, Medan Marelan.

Pasalnya, baru-baru ini timbunan sampah yang telah mencapai ketinggian 50 meter tersebut longsor dan menimpa lahan serta kolam warga.

“Masalah ini harus segera diatasi karena sudah mengkhawatirkan terhadap pencemaran lingkungan yang berdampak pada masalah kesehatan masyarakat sekitar,” ucap Bahrumsyah, Kamis (1/10/2025).

Dikatakan Bahrumsyah yang juga Ketua DPD PAN Kota Medan itu, pada 18 September 2025 lalu, tumpukan sampah mengalami longsor dan menutup lahan warga. Akhirnya, sampah berserak karena dibawa air pasang rob hingga mencemari tambak ikan milik warga.

“Ini dampak dari pengelolaan sampah secara open dumping selama puluhan tahun dan saat ini dilakukan dengan Sistem sanitary Landfill. Namun kondisi lahan sudah terdampak air pasang rob, dan bila terus dipaksakan maka akan terjadi pencemaran lingkungan yang berdampak kerugian budi daya ikan,” ujarnya.

Bahrumsyah meminta Wali Kota Medan Rico Waas untuk menutup TPA Terjun karena sudah tidak layak lagi untuk beroperasi dan sudah membahayakan warga.

Bahrumsyah yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN – Perindo DPRD Medan itu menyarankan, Pemko Medan sebaiknya dapat memindahkan TPA ke lokasi yang jauh perairan.

“Wali Kota Medan harus segera mengambil langkah konkret dengan merelokasi TPA Terjun guna mengantisipasi pencemaran lingkungan yang lebih luas,” pungkasnya. (map/ila)

 

Iman Apresiasi Peluncuran UHC Prioritas Gubsu

APRESIASI: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menghadiri sekaligus memberikan apresiasi kepada Gubsu Bobby Nasution di Lubukpakam Deliserdang, kemarin.
APRESIASI: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menghadiri sekaligus memberikan apresiasi kepada Gubsu Bobby Nasution di Lubukpakam Deliserdang, kemarin.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih, menghadiri peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Senin (29/9).  Wali Kota Iman Irdian Saragih memberikan dukungan dan apresiasi penuh atas peluncuran UHC langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Muhammad Bobby Nasution dan dihadiri oleh bupati/wali kota se Sumatera Utara (Sumut).

Melalui program UHC Prioritas ini, masyarakat Sumatera Utara (Sumut) dipastikan bisa berobat gratis di seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, cukup dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) Sumut.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution menegaskan agar fasilitas kesehatan tidak lagi menolak pasien dengan alasan kamar penuh. “Tidak ada alasan penuh, kalau kelas tiga dibilang penuh bisa naik ke kelas dua tanpa tambahan biaya. Kalau kelas dua penuh naik ke kelas satu, jadi nggak ada alasan rumah sakit menolak pasien,” tegas Bobby Nasution.

Bobby juga menekankan bahwa UHC harus dimaknai bukan hanya sekadar urusan administrasi, tetapi pelayanan kesehatan yang benar-benar menyembuhkan masyarakat.

“Semua yang datang harus bisa sehat dan dilayani. Jangan ada pasien yang menunggu lama di IGD atau dipulangkan karena kamar penuh,” ujarnya Bobby.

Selain itu, dengan UHC Prioritas, masyarakat Sumut bisa berobat di mana saja, cukup dengan KTP Sumut. “Kalau ada mahasiswa asal Sumut yang kuliah di Yogya atau Bandung, mereka tetap bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS,” tambahnya.

Saat ini kepesertaan JKN di Sumut sudah mencapai 100,2 persen dengan keaktifan peserta sekitar 80,2 persen . Lebih dari 3,4 juta warga Sumut ditanggung Pemerintah Daerah, sehingga UHC berhasil tercapai lebih cepat dari target.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, turut mengapresiasi capaian ini.

“Dilihat dari pencapaian Sumut, hasilnya sangat menggembirakan. Kami apresiasi Pak Gubernur beserta jajaran, DPRD, serta seluruh Pemkab dan Pemko di Sumut,” ujarnya.

Kemudian Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih juga berharap kepada rumah sakit Pemerintah RSUD Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi untuk terus meningkatkan pelayanannya, baik melayani pasien BPJS ataupun pasien non BPJS.

“Pemko Tebingtinggi sepenuhnya mendukung program Gubsu UHC Prioritas untuk masyarakat se Sumut. Dalam hal ini, rumah sakit yang menerima rujukan BPJS harus mengutamakan pelayanan terbaik kepada pasien,” harapnya, Selasa (30/9) di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi. (ian/azw)

Gelar Diseminasi Penelitian di Kantor AEKI, Eksportir Sumut Dukung Smart Traceability Coffee

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim peneliti Smart Traceability Coffee kembali menggelar diseminasi hasil penelitian bersama para eksportir kopi Sumatera Utara di kantor Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), pada 30 Agustus 2025. Diseminasi ini dihadiri dua perusahaan eksportir kopi, CV Mandiri Kopi diwakilkan Titis Budi Prihatin dan CV Mandoga yang diwakilkan Fahmi Hazmi.

Ketua Tim Peneliti Dr Arfanda Anugrah Siregar, S.T., M.Si menyampaikan, diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian sistem traceability berbasis teknologi digital yang dirancang guna menjawab tantangan pasar global, khususnya regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR). “Sistem ini memungkinkan pencatatan jejak kopi mulai dari lahan petani, volume panen, hingga distribusi ke pasar ekspor secara transparan dan akuntabel,” kata Arfanda didampingi anggota tim peneliti Ismael, M.Kom, Marlya Fatira Ak, S.E., M.Si, Eli Safrida, S.E., M.Si, Dina Arfianti Siregar, S.E., M.Si, dan Amelira Haris Nasution.

Menurut Arfandra, keterlibatan eksportir sangat penting dalam uji coba implementasi sistem. Tim juga menerima banyak masukan dari mitra peneliti, untuk melengkapi menu yang penting dalam sicafee.

“Eksportir adalah pintu utama bagi kopi Sumatera Utara memasuki pasar global. Melalui dukungan eksportir, sistem traceability ini bisa benar-benar berjalan efektif, bukan hanya sebatas penelitian,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, baik CV Mandiri Kopi maupun CV Mandoga memberikan apresiasi terhadap hasil penelitian dan komitmen implementasi sicafee hasil dari kolaborasi. Titis Budi Prihatin yang mewakili CV Mandiri Kopi menegaskan, sistem traceability menjadi kebutuhan mendesak agar kopi Sumut mampu menembus pasar premium.

“Buyer luar negeri, khususnya Eropa, Cina, Jepang, dan juga Arab Saudi sudah sangat ketat soal traceability. Kami siap mendukung sistem ini agar kopi kita tetap kompetitif,” ungkapnya.

Sementara itu, Fahmi Hazmi yang mewakili CV Mandoga mengatakan, pentingnya pendampingan petani dalam proses pencatatan digital. “Petani perlu didampingi agar data yang masuk sesuai standar internasional. Dengan begitu, eksportir pun lebih mudah meyakinkan pasar global,” ujarnya.

Hasil diseminasi juga menghasilkan beberapa poin kesepahaman. Pertama, perlu penyempurnaan platform integrasi data traceability antara petani, koperasi, dan eksportir.

Kedua, eksportir siap menjadi mitra implementasi uji coba sistem di lapangan. Ketiga, penting adanya dukungan regulasi dan kebijakan daerah untuk memastikan keberlanjutan sistem.

Pertemuan di kantor AEKI ini menjadi langkah penting menuju penerapan Smart Traceability Coffee sebagai model yang mendukung daya saing kopi Sumatera Utara di pasar dunia. Dengan adanya dukungan eksportir, sistem ini diharapkan tidak hanya memperkuat akses pasar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani kopi di Sumut. (rel/adz)

1...777879...15,598Page 78 of 15,598

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor