JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan rapat evaluasi terkait teknis debat Pilpres 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, rapat evaluasi debat Pilpres akan digelar hari ini, Rabu (27/12).
“Itu nanti ada rapat evaluasinya. Dalam rapat evaluasi debat, apa sajalah yang jadi komplain, catatan masing-masing calon, paslon, maupun tim paslon, nanti akan dibahas dalam rapat evaluasi,” kata Hasyim di kantornya, Selasa (26/12).
Ia menjelaskan, KPU bakal mengevaluasi format debat ketiga yang digelar 7 Januari mendatangn
mulai dari mikrofon yang digunakan para peserta debat, keberadaan podium, peran moderator hingga penggunaan bahasa asing serta singkatan.
Menyoal aturan, apakah diperbolehkan menggunakan akronim saat debat, Hasyim tak menjelaskan lebih rinci. Debat kedua yang mempertemukan cawapres pada 22 Desember 2023 menjadi perbincangan mulai dari penggunaan singkatan hingga mikrofon yang lebih dari satu.
Hal itu karena cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat bertanya kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menggunakan akronim soal SGIE yang merupakan kepanjangan dari State of the Global Islamic Economy.
Cak Imin pun tak bisa menjawab karena mengaku baru mendengar singkatan SGIE. “Karena Gus Muhaimin ini Ketua Umum PKB, saya yakin sekali Pak Muhaimin paham sekali masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? terima kasih,” tanya Gibran.
Ia pun menanyakan balik kepada Gibran masuk SGIE tersebut dan merelakan waktunya menjawab terbuang. “Terus terang, saya SGIE itu tidak paham. SGIE itu apa?” tanya balik Cak Imin.
Peneliti Indonesia Data Insight John Muhammad menilai, pertanyaan yang dilontarkan Gibran terkait State of Global Islamic Economy atau SGIE, dinilai perlu menjadi bahan evaluasi KPU. Agar lebih substantif, pertanyaan dalam debat ke depan harus dipastikan lebih jelas.
Menurut John Muhammad, secara aturan, pertanyaan tersebut memang tidak melanggar. Namun dari sisi kepantasan, semestinya pertanyaan harus diutarakan secara jelas dan tidak bersifat menjebak. Diakuinya, tidak semua orang familiar dengan sebuah singkatan. “Penanya harus memberikan pertanyaan wajar dan jelas yang berkaitan langsung dengan perdebatan,” ujarnya kemarin.
Kejelasan pernyataan, lanjut dia, sejalan dengan panduan mendasar dalam kompetisi debat yang berlaku secara umum. Bahkan, jika mengacu buku berjudul Competitive Debate: Rules and Techniques yang ditulis George M. Musgrave, ada 10 aturan fundamental dalam berdebat salah satunya kejelasan pertanyaan.
Seharusnya moderator yang ditunjuk KPU tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Tapi sebaliknya, moderator harus meminta Gibran menguraikan pertanyaannya. “Lawan debatnya berhak untuk tidak menjawab jenis pertanyaan semacam ini dan meminta pertanyaan ini didiskualifikasi,” terangnya.
John mengusulkan, untuk selanjutnya, KPU perlu merevisi aturan debat dengan meluruskan acuannya dengan standar internasional atau akademis. Apalagi, debat calon presiden dan calon wakil presiden adalah perhelatan tertinggi dalam sebuah kompetisi debat.
Debat pada kelas teratas ini, diyakini akan menjadi acuan bagi debat-debat penting lainnya di daerah, seperti di tingkat Gubernur, Walikota dan Bupati. “KPU tidak boleh membudayakan hal ini. Pada debat berikutnya, tidak boleh hal seperti ini terulang kembali,” ungkapnya.
Sebelumnya, kritik juga disampaikan perwakilan tim paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Mereka menilai pertanyaan bernuansa jebakan menjadi catatan dari debat kedua. Sementara itu, Dewan Pakar Ekonomi Syariah TKN Prabowo-Gibran, Reza Arief Budy Artha membantah tudingan yang menyebut Gibran melontarkan pertanyaan jebakan. Pertanyaan itu bagian dari komitmen Prabowo – Gibran dalam pengembangan ekonomi syariah.
Itu terlihat dari peryataan yang sudah disampaikan dalam visi misi awal. “Mas Gibran menyampaikan bagaimana pengembangan SDM perbankan syariah yang juga disampaikan beberapa hal-hal terkait ekonomi syariah seperti pariwisata halal, industri halal,” ujarnya.
Baginya, itu adalah pertanyaan yang lumrah. Di kalangan pelaku ekonomi syariah, SGIE menjadi kosakata yang umum. Sebagai ketua umum Partai berbasis Islam, dia menilai semestinya Cak Imin memahami. “Itu makanan sehari-hari. Jadi enggak ada yang spesial,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama perwakilan semua paslon. Dalam kesempatan itu, tim paslon diberikan hak menyampaikan catatan. Namun hingga kemarin, KPU belum merilis jadwal rapat evaluasi. (far/jpg)
