29 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Home Blog Page 81

Pengesahan RDTR, Wujudkan Berastagi Kota Wisata

RAPAT: Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, saat menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).(Istimewa)
RAPAT: Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, saat menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (25/9) lalu. Raapat ini, juga diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sedang menyusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Rakor ini menjadi bagian dari upaya percepatan pengesahan RDTR Kota Berastagi 2025–2045, menyusul pengajuan permohonan persetujuan substansi melalui surat Bupati Karo Nomor: 600/2603/PUTR/2025, tertanggal 29 Agustus 2025. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undangan resmi Kementerian ATR/BPN Nomor: 491/UND.200.P6.01/IX/2025.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, untuk memastikan kesesuaian RDTR dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN, serta berharap agar proses persetujuan substansi RDTR Kota Berastagi segera rampung.

“Dengan RDTR yang sah, Berastagi dapat dikembangkan sebagai kota wisata yang tertata, nyaman, dan berdaya saing di Sumatera Utara,” ungkap Antonius.

Dukungan juga datang dari anggota DPRD Kabupaten Karo, Miltra Sembiring, yang menegaskan komitmen lembaganya, untuk mengawal implementasi RDTR yang berpihak kepada masyarakat lokal.

“Kami di DPRD ingin RDTR ini mendukung petani, pedagang kecil, UMKM, serta menjaga budaya Karo dan kelestarian lingkungan Berastagi,” tuturnya, melalui media sosial (medsos) resminya.

Pemkab Karo optimistis, melalui penyusunan RDTR ini, Berastagi akan tumbuh sebagai pusat pariwisata, perdagangan, dan pertanian yang berkelanjutan serta beridentitas kuat di Sumatera Utara.

Turut mendampingi Bupati Karo dalam rapa tersebut, Kepala Dinas PUTR Edward Pontianus Sinulingga, Kepala DPMPTSP Tommy Heriko Maruli Tua, dan Plt Kepala Bappeda Litbang Abel Tarwai Tarigan. (deo/saz)

Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra Dukung Program Akselerasi Sertifikasi Masjid

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Aliansi Ormas Islam beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra, Senin (29/9/2025) siang. Dalam pertemuan itu, Aliansi Ormas Islam menjelaskan pentingnya sertifikasi wakaf untuk melindungi masjid dari dampak negatif pembangunan.

Ketua Aliansi Ormas Islam Ustadz Zulkarnain menjelaskan, pembangunan adalah satu keniscayaan bagi sebuah kota. Karena modernitas menghendaki pembangunan infrastruktur bagi kepentingan warga kota, maka masjid sering menjadi sasaran fisik, terutama masjid yang tidak memiliki sertifikat wakaf.

“Bahkan di Kota Medan, selama dua dasawarsa terakhir, ada belasan masjid yang terpaksa digusur atau dipindah dengan cara tukar guling (ruislag). Sebuah kebijakan yang kerap menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat yang melakukan penolakan,” kata Ustadz Zulkarnain didampingi Ustadz Aidan Nazwir Pangabean, Latif Balatif, dan Ibrahim Sinambela.

Ditegaskan Ustadz Zulkarnain, Aliansi dan masyarakat muslim tidak anti pembangunan. Tetapi proses pembangunan yang berlangsung tidak harus mengorbankan rumah ibadah seperti masjid, tempat yang sangat dimuliakan umat Islam.

“Pemerintah kota yang arif, mestinya tidak bereaksi ketika konflik muncul di hilir antara masyarakat muslim dan pengembang,” kata Ustadz Zulkranain.

Jadi, lanjut Zulkarnain, langkah yang paling bijak adalah menyelesaikan persoalan di hulu. “Segera memproses sertifikasi masjid dengan program yang terkonsolidasi. Pemko secara koordinatif harus melibatkan seluruh kelembagaan terkait seperti BWI, Kemenag dan Badan Pertanahan,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra menegaskan, dirinya mendukung sepenuhnya program sertifikasi masjid. “Sebagai mitra pemerintah, DPRD Medan akan mendorong Wali Kota Medan Rico Waas untuk segera mewujudkan harapan masyarakat kota yang disuarakan oleh Aliansi,” kata Hadi Suhendra.

Politisi Partai Golkar tesebut menegaskan, partainya solid mendukung program sertifikasi untuk kepentingan keumatan. “Saya akan meneruskan pesan Aliansi Ormas Islam ini kepada Wali Kota Medan,” pungkasnya. (rel/adz)

UHC Prioritas Diluncurkan, Warga Sumut Punya Akses Layanan Kesehatan Gratis

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun saat memberikan kata sambutan pada acara Lauching Program UHC Prioritas.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun saat memberikan kata sambutan pada acara Lauching Program UHC Prioritas.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO –  Provinsi Sumatera Utara resmi menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dengan telah menjamin seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Capaian monumental tersebut ditandai dengan kegiatan Launching Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas – Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah, yang diselenggarakan di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Deliserdang, Senin (29/9/2025).

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program UHC Prioritas di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu program yang termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Utara, atas dukungan dan komitmennya sehingga Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meraih predikat UHC Prioritas. Mohon sama-sama di lapangan nanti dapat kita pantau, agar masyarakat Provinsi Sumatera Utara dapat merasakan UHC Prioritas ini,” kata Bobby.
Bobby mengatakan bahwa pencapaian UHC Prioritas oleh Provinsi Sumatera Utara harus dimaknai dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, UHC Prioritas tidak hanya sekedar kemudahan akses masyarakat dengan menunjukkan identitas untuk mendapatkan pelayanan, namun lebih dari itu masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang baik dan tidak ada masyarakat yang ditelantarkan ketika mengakses layanan kesehatan.

“Kepada rumah sakit, kami berharap agar tidak lagi menolak pasien dengan beralasan kamar sudah penuh. Misalnya jika memang ruang rawat kelas tiga penuh, pasien bisa ditempatkan sementara di ruang rawat kelas dua atau yang di atasnya tanpa ada tambahan biaya. Jangan sampai ada masyarakat yang ditelantarkan,” pesan Bobby.

Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa di masa awal-awal pelaksanaan UHC Prioritas biasanya akan terjadi lonjakan pasien. Hal tersebut dapat terjadi karena rasa penasaran masyarakat yang ingin mencoba layanan kesehatan dengan memanfaatkan UHC Prioritas tersebut.

“Untuk itu mohon nanti sama-sama kita pantau di lapangan agar pelaksanaan UHC Prioritas ini dapat sesuai dengan maknanya. Capaian UHC Prioritas ini bukanlah sebuah final, tetapi merupakan starting point untuk masyarakat Sumatera Utara mendapatkan layanan kesehatan yang baik,” kata Bobby.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan bahwa predikat UHC merupakan suatu kondisi seluruh penduduk daerah di suatu wilayah telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dan memiliki akses layanan terhadap kesehatan yang layak tanpa hambatan biaya.

Ia melanjutkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah ditetapkan target kepesertaan Program JKN sebesar 98,6 persen dari total jumlah penduduk, dengan jumlah keaktifan peserta sebesar 80 persen.

Per 1 September 2025, Provinsi Sumatera Utara telah mencapai jumlah kepesertaan Program JKN sebesar 15.672.374 jiwa dari total penduduk sebanyak 15.640.905 jiwa atau 100,20 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,27 persen atau sebanyak 12.555.579 jiwa terdaftar dan aktif.

“Atas capaian ini Provinsi Sumatera Utara resmi menyandang predikat UHC, dan menjadi provinsi yang meraih UHC dengan jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia,” kata David.

Lebih lanjut, David menyampaikan bahwa capaian tersebut dapat diraih berkat sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Pihaknya juga mengapresiasi komitmen yang tinggi dari Gubernur Sumatera Utara yang menghendaki adanya jaminan perlindungan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

“Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah mendukung penuh pencapaian UHC di Provinsi Sumatera Utara. Melalui capaian ini, kini seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara memiliki akses layanan kesehatan yang lebih terbuka,” terang David.

David mengatakan, pencapaian UHC tidak hanya terbatas pada capaian angka cakupan kepesertaan semata, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan yang komprehensif diterima oleh masyarakat.

Untuk itu, pihaknya bersama dengan pemerintah daerah akan berkomitmen untuk terus memastikan peserta mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang prima, baik untuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

“Peran serta pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan seluruh elemen pemerintah dan komponen masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan Universal Health Coverage yang komprehensif. BPJS Kesehatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan akan berupaya untuk menjaga keberlangsungan program UHC Prioritas ini, agar masyarakat memiliki perlindungan finansial dan akses layanan kesehatan yang berkualitas,” pungkas David. (ila)

Warisan Keberlanjutan Sejak 2011, Operasi Katarak Martabe Dibuka Lagi di 2025

BUKA PERBAN MATA: GMO & Deputy Director Operations PT Agincourt Resources, Rahmat Lubis, membuka perban mata Endang Siregar, warga Kelurahan Perkebunan Batang Toru, salah satu pasien Operasi Katarak Gratis Tambang Emas Martabe, Senin (29/9/2025). (Dok: PTAR)
BUKA PERBAN MATA: GMO & Deputy Director Operations PT Agincourt Resources, Rahmat Lubis, membuka perban mata Endang Siregar, warga Kelurahan Perkebunan Batang Toru, salah satu pasien Operasi Katarak Gratis Tambang Emas Martabe, Senin (29/9/2025). (Dok: PTAR)

BATANGTORU, SUMUTPOS.CO – Sejak 2011, ribuan warga Sumatra Utara (Sumut) telah kembali menatap dunia dengan mata terang berkat program Operasi Katarak Gratis PT Agincourt Resources (PTAR). Bukan sekadar kegiatan sosial tahunan, inisiatif ini telah tumbuh menjadi warisan dedikasi perusahaan dalam membangun kualitas hidup masyarakat di sekitar Tambang Emas Martabe.

Tahun 2025 program bertajuk “Buka Mata Lihat Indahnya Dunia” kembali digelar, menargetkan 1.400 mata untuk dioperasi di lima lokasi, dimulai dari Rumah Sakit Bhayangkara Batangtoru, Tapanuli Selatan.

General Manager Operations & Deputy Director Operations PTAR, Rahmat Lubis, menuturkan bahwa pembukaan rangkaian operasi ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses kesehatan mata bagi masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan menjangkau layanan medis. Sejumlah penderita katarak yang tinggal di area lingkar tambang di Batangtoru dan Muara Batangtoru turut merasakan manfaat program ini.

“Katarak sering kali membuat penderita kehilangan produktivitas dan kemandirian. Melalui program ini, kami ingin menghadirkan kembali harapan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di lingkar Tambang Emas Martabe,” ujarnya.

Selama penyelenggaraan operasi katarak pada 26 – 28 September di Batangtoru, sudah 357 mata katarak berhasil dioperasi. Operasi katarak masih akan berlangsung di Batangtoru pada 3–5 Oktober. Lantas, diteruskan ke RSUD Pandan pada 17–19 Oktober, RSUD Sipirok pada 24– 26 Oktober, dan RS Mata Siantar pada 21–23 November. Rangkaian operasi akan ditutup di RS Mata Mencirim 77 Medan pada 29–30 November.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2011 dan berlangsung hingga 2024, program Operasi Katarak Gratis PTAR telah membedah 12.173 mata katarak pada 10.684 orang. Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, dr Sri Khairunnisa, menyampaikan apresiasinya atas konsistensi PTAR dalam mendukung kesehatan masyarakat.

”Sejak pertama kali diluncurkan hingga kini berkembang ke luar daerah, program ini telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dukungan PTAR tidak hanya diwujudkan melalui operasi katarak, tetapi juga melalui berbagai program lain di bidang kesehatan,” katanya.

Dia berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak warga di wilayah lain.

Salah satu penderita katarak yang baru saja menjalani operasi adalah Endang Siregar, 49 tahun. Sudah 10 bulan terakhir, warga Kelurahan Perkebunan Batangtoru tersebut mengalami gangguan penglihatan akibat katarak.

Pekerjaan rumah terasa lebih melelahkan, bahkan usaha kecilnya berjualan dari rumah ikut terhambat. Ketika mendapat informasi tentang operasi katarak gratis besutan PTAR, perempuan beranak tiga dan satu cucu itu mendaftarkan diri.

”Saya memilih menjalani operasi ini karena ingin kembali melihat dengan jelas dan menikmati keindahan dunia. Juga supaya bisa berjualan makanan lagi di rumah serta bisa beraktivitas normal lagi, terutama menghabiskan waktu bersama keluarga dan cucu saya,” ujar Endang.

Operasi yang hanya berlangsung sekitar 10 menit sempat membuatnya cemas. Namun, dia menyadari keberanian menjalani operasi adalah langkah penting untuk membuka peluang hidup yang lebih baik.

“Setelah operasi, saya sangat bersyukur dan senang karena penglihatan saya mulai membaik. Terima kasih kepada Tambang Emas Martabe atas operasi katarak gratis ini. Sangat berarti bagi saya dan masyarakat Batang Toru,” tutur Endang.

Pelaksanaan operasi katarak gratis Tambang Emas Martabe melibatkan kolaborasi erat dengan berbagai pihak, antara lain RS Bhayangkara Batangtoru, RSUD Pandan, RSUD Sipirok, RS Mata Siantar, RS Mata Mencirim 77 Medan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selain membantu pemulihan penglihatan, program ini merupakan bagian dari komitmen PTAR terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-3, yakni menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat di segala usia. Bagi PTAR, kesehatan masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (dek)

Alfamidi Resmikan Teaching Factory Alfamidi Class di SMKN 1 Padang Sidempuan

MEDAN – PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Cabang Medan meresmikan Teaching Factory Alfamidi Class di SMKN 1 Padang Sidempuan pada Jumat (26/9/2025).

Program ini menjadi langkah nyata perusahaan dalam mendukung penguatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri ritel modern.

Peresmian Teaching Factory dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Sumatera Utara, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang Sidempuan, orang tua siswa, komite sekolah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Teaching Factory Alfamidi Class merupakan sarana praktik yang dirancang untuk siswa jurusan pemasaran agar memperoleh pengalaman belajar sesuai standar industri. Program ini sebelumnya juga telah diresmikan di SMKN 6 Medan.

Deputy Branch Manager Alfamidi Cabang Medan, Mulya mengatakan, Alfamidi terus berupaya mendukung program pemerintah dari segala sektor, khususnya pendidikan melalui pembukaan Teaching Factory Alfamidi Class.

“Siswa bisa berlatih memiliki kompetensi layaknya pekerja, sehingga selepas lulus mereka menjadi tenaga unggul. Sejak kelas 10 sudah ada program berkesinambungan agar siswa SMKN 1 Padang Sidempuan bisa langsung diserap menjadi karyawan Alfamidi tanpa tes,” katanya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Sumut, Yeddi Efendi mengapresiasi program ini. Ia berharap program ini meluas di SMK lainnya di Padang Sidempuan. Selain itu, serapan dari program ini pun diharapkan mencapai 100 %.

Senada dengan itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Padang Sidempuan, Adanan Harahap juga menginginkan kerja sama dalam program ini terus berjalan. Bahkan para siswa di SMKN 1 yang ikut program ini dapat terserap Alfamidi setelah lulus.

Kehadiran Teaching Factory Alfamidi Class di SMKN 1 Padang Sidempuan diharapkan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di industri ritel modern. Program ini sejalan dengan upaya Alfamidi untuk membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja dan membangun sumber daya manusia yang unggul.

Kehadiran program ini juga mempertegas komitmen Alfamidi dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di bidang pendidikan.

Dengan adanya Teaching Factory Alfamidi Class, perusahaan tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga menanamkan budaya kerja profesional sejak di bangku sekolah sehingga lulusan SMK siap menghadapi tantangan dunia industri ritel yang semakin kompetitif. (ila)

Utamakan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Jaga Tarif Listrik Tetap Terjangkau Sepanjang 2025

Ilustrasi petugas PLN secara rutin melakukan pemeliharaan infrastruktur untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
Ilustrasi petugas PLN secara rutin melakukan pemeliharaan infrastruktur untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk tidak mengubah tarif tenaga listrik bagi pelanggan PT PLN (Persero) pada Triwulan IV (Oktober–Desember) 2025.

Dengan keputusan tersebut, Pemerintah secara konsisten menjaga tarif tenaga listrik tetap terjangkau sepanjang tahun 2025 demi memprioritaskan daya beli masyarakat.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, menjelaskan bahwa penetapan Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan PT PLN (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, penyesuaian tarif listrik dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro, yaitu kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

“Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 dimana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ujar Tri di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Selain pelanggan nonsubsidi, tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan dengan pemanfaatan listrik untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha,” ungkap Tri.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan salah satu wujud nyata dari Pemerintah melalui PLN dalam menjaga daya beli masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen perseroan untuk terus memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

“Keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perekonomian nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional dan meningkatkan akses kelistrikan bagi masyarakat.

Adapun, untuk rincian tarif tenaga listrik di Triwulan IV 2025 (Oktober–Desember) dapat diakses melalui https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment. (ila)

Jalan Lintas Batu Jomba Amblas, Ijeck Desak BBPJN Segera Buka Jalur Alternatif

KETERANGAN: Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Musa Rajeckshah, saat menyampaikan keterangan. (Istimewa)
KETERANGAN: Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Musa Rajeckshah, saat menyampaikan keterangan. (Istimewa)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Lintas Batu Jomba yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Utara (Taput), kembali rusak parah. Sepanjang 20 meter ruas jalan mengalami amblas akibat longsor, usai diguyur hujan deras pada Rabu (24/9) malam.

Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Musa Rajekshah. Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, pun mengingatkan, masalah di ruas jalan nasional tersebut sudah lama dia soroti.

“Pada saat RDP dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), saya sudah sampaikan. Jalan ini berdiri di atas tanah bergerak, sehingga tidak mungkin bisa dipertahankan terus,” ungkap Ijeck, saat menyampaikan keterangan, Jumat (26/9).

Menurut Ijeck, risiko longsor semakin besar saat musim hujan, dan ketika dilintasi kendaraan bermuatan berat. Kondisi ini membuat perbaikan yang dilakukan pemerintah hanya membuang anggaran negara.

“Kalau hujan turun, tanah bergerak. Ditambah kendaraan berat lewat, pasti longsor lagi. Sayang uang negara dipakai terus-terusan untuk perbaikan di lokasi yang sama,” tegasnya.

Ijeck menyarankan BBPJN segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk mencari solusi permanen, satu di antaranya dengan membuka jalur baru.

“Harus dibuat jalur baru yang tidak melintasi kawasan ini. Ada jalan milik provinsi yang bisa dikembangkan, tapi perlu koordinasi. Agar tidak ada lagi korban,” katanya lagi.

Dia pun mengakui, pembangunan jalur baru memang membutuhkan waktu dan anggaran besar. Namun menurut Ijeck, langkah itu jauh lebih rasional dibanding terus-menerus melakukan perbaikan tambal sulam.

“Saya sudah hubungi BBPJN agar segera mencari solusi. Jalur baru memang butuh waktu, tapi jalur alternatif harus segera dibuat untuk mencegah peristiwa serupa,” harapnya. (san/saz)

Bupati Karo Apresiasi Kerja Tahun Kuta Medan

HADIR: Bupati Karo Antonius Ginting, dan Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, saat menghadiri Kerja Tahun Merdang Merdem Kuta (Desa) Medan 2025.(Istimewa)
HADIR: Bupati Karo Antonius Ginting, dan Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, saat menghadiri Kerja Tahun Merdang Merdem Kuta (Desa) Medan 2025.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, dan Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, menghadiri Kerja Tahun Merdang Merdem Kuta (Desa) Medan 2025, yang berlangsung sangat meriah di Grand Ballroom JW Marriott Hotel Medan, belum lama ini.

Kerja tahun merupakan perayaan adat Karo yang dilaksanakan setiap tahun. Namun Kerja Tahun Merdang Merdem Kuta Medan 2025 kali ini, diiringi dengan momentum peluncuran serta bedah buku “Bangsa Karo dari Masa ke Masa dalam Dokumentasi Lukisan dan Foto” karya Roy Fachraby Ginting dan Bakhrul Khair Amal.

Pada sambutannya, Antonius sangat mengapresiasi, karena buku ini hadir dengan makna yang mendalam, merekam perjalanan panjang masyarakat Karo dari masa ke masa. Bukan hanya dari sisi sejarah, tapi juga menampilkan kekayaan adat, nilai budaya, dan dinamika sosial yang menyertainya.

“Melalui dokumentasi berupa lukisan dan foto,, kita diajak untuk merenungi kembali, identitas Karo adalah sebuah narasi yang terus berproses, tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur sembari terbuka pada perubahan zaman,” ungkap Antonius.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan, Barata Brahmana, Ketua Umum DPP Himpunan Masyarakat Karo Indonesia Minola Sebayang, Pemrakarsa Merdang Merdem HN Serta Ginting, Pemrakarsa dan Penulis Buku Peradaban Bangsa Karo Roy Fachraby Ginting, dan para akademisi. (deo/saz)

Mantan Anggota DPRD Tiga Periode Dipercaya Pimpin Kombat Binjai

SALAM KOMANDO: Ketua DPW Kombat Sumut Ricky Anthony (tengah) salam komando dengan Irhamsyah Putra Pohan, usai menerima amanat memimpin DPD Kombat Kota Binjai.(Istimewa)
SALAM KOMANDO: Ketua DPW Kombat Sumut Ricky Anthony (tengah) salam komando dengan Irhamsyah Putra Pohan, usai menerima amanat memimpin DPD Kombat Kota Binjai.(Istimewa)

SUMUTPOS.CO – Irhamsyah Putra Pohan dipercaya memimpin Komando Bela Tanah Air (Kombat) Restorasi Indonesia di Kota Binjai. Mantan Anggota DPRD Binjai tiga periode, yang karib disapa Iam itu, menerima mandat memimpin Kombat Restorasi Indonesia yang merupakan organisasi antipremanisme tersebut di Kantor DPW Kombat Sumut, Jalan Sunggal Nomor 133 Medan, belum lama ini.

“Di tengah hangatnya stigma negatif masyarakat terhadap ormas yang berbau premanisme, Kombat hadir sebagai organisasi yang membawa semangat baru,” ungkap Ketua DPW Kombat Sumut Ricky Anthony.

Ricky menjelaskan, Kombat merupakan organisasi elit. Wadah ini juga anti dengan penyalahgunaan narkoba dan hal-hal negatif lainnya. Kehadiran Kombat diharapkan dapat memberikan warna baru di tengah masyarakat. Juga mampu berperan aktif mendukung dan ikut serta menjalankan roda pembangunan dengan baik.

“Eks Anggota DPRD Binjai tiga periode, Bang Iam, kami amanatkan untuk memimpin Kombat di Kota Rambutan. Diharapkan, rekan-rekan yang bergabung dapat membawa nuansa baru di tengah masyarakat,” harapnya.
Di bawah kepemimpinan Iam, Ricky yakin, Kombat akan berkibar dengan pesat di Kota Binjai. Kader-kader pilihan akan terekrut dengan baik di sana.

Sementara itu, Iam dan rekan-rekannya mengapresiasi amanah yang diberikan Ricky. Di bawah kepemimpinannya, DPD Kombat Kota Binjai akan melebarkan sayapnya, untuk lebih melekat dengan masyarakat.

“Terima kasih atas kepercayaan yang Ketua Ricky Anthony berikan kepada kami. Amanah ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, agar memberi dampak positif di tengah masyarakat,” pungkasnya. (ted/saz)

Terima Kasih Pak Wali. Jalan Kami Bagus Sekarang…

MEDAN, SUMUTPOS.CO – “Terima kasih, Pak Wali Jalan kami bagus sekarang. Senang kami…”

Ungkapan terima kasih ini disampaikan seorang ibu rumah tangga berdarah Tionghoa sambil menyalami Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, yang pada Senin (29/9/2025) itu meninjau hasil pembetonan dan pembuatan drainase Jalan Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal.

Ucapan sama juga disampaikan para pedagang Pasar Sunggal. Mereka menyambut dengan gembira perbaikan jalan yang selama ini rusak parah, terutama di depan kawasan pasar tempat mereka berdagang. Jalan yang sebelumnya sulit dilalui kendaraan, kini mulus setelah dilakukan pembetonan.

Sebelum perbaikan, bertahun-tahun sudah kerusakan jalan itu menghambat aktivitas sehari-hari, bahkan berdampak langsung terhadap turunnya penghasilan pedagang.

Tidak heran, begitu melihat orang nomor satu di Pemko Medan datang, warga dan pedagang langsung berebut menghampiri. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada pula yang mendoakan agar sang wali kota senantiasa sehat dan kuat dalam memimpin kota.

Rico Waas merespons hangat setiap sapaan itu. Senyum tak lepas dari wajahnya saat menyalami warga, bahkan dengan senang hati melayani permintaan swafoto.

Ia tampak akrab berbaur dengan masyarakat, sebelum kemudian memberi arahan kepada Plt Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Gibson Panjaitan terkait hasil pengerjaan.

Menurutnya perbaikan Jalan Sunggal dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Dia menerangkan, pengerjaan memakan waktu hampir empat bulan karena selain pembetonan sepanjang 210 meter dengan lebar 13 meter, juga dibarengi pembangunan saluran drainase sekitar 400 meter.

“Alhamdulillah, Jalan Sunggal ini sudah digunakan masyarakat dengan lebih baik dan nyaman,” ucapnya.

Didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan, seperti Kabag Umum Setda Ridho Nasution, Plt. Kabag Prokopim M. Fitrah Josa Ritonga, serta Camat Medan Sunggal, Rico meninjau seluruh kondisi jalan. Sesekali ia kembali berhenti, meladeni sapaan warga dan pedagang dengan ramah. (map/ila)