Home Blog Page 81

Disperindag ESDM Sumut Klaim Produksi Minyakita Cukup, Distribusi Belum Optimal

MONITORING: Tim monitoring Disperindag dan ESDM Sumut yang dipimpin Kabid PPDN-TN Charles T.H. Situmorang saat melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah distributor Minyakita, baru-baru ini.
MONITORING: Tim monitoring Disperindag dan ESDM Sumut yang dipimpin Kabid PPDN-TN Charles T.H. Situmorang saat melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah distributor Minyakita, baru-baru ini.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara memastikan kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh keterbatasan produksi, melainkan kendala distribusi.

Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap menemukan bahwa hambatan utama terletak pada aspek pengangkutan. “Produksi sebenarnya mencukupi, namun distribusi belum optimal, terutama karena keterbatasan armada angkut,” ujar Dedi Harahap kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Sejumlah produsen utama seperti PT Musim Mas, PT Permata Grup, dan PT Yorgo Anugerah Nusantara disebut memiliki kapasitas produksi yang memadai. Bahkan, masih terdapat stok yang belum terserap, di antaranya 908 ton produksi PT Permata Hijau Sawit yang belum diambil oleh Bulog akibat keterbatasan transportasi.

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, para produsen berkomitmen mempercepat distribusi Minyakita, khususnya untuk kebutuhan non Program Bantuan Pangan (Non-Bapang). PT Yorgo Anugerah Nusantara tercatat telah menyalurkan lebih dari 1.394 ton sejak awal April 2026.

Sementara itu, PT Musim Mas dan PT Permata Grup dijadwalkan mulai mendistribusikan Minyakita non-Bapang pada pekan keempat April. Di sisi lain, potensi tantangan ke depan juga mulai diantisipasi. Keterbatasan bahan baku kemasan plastik, yang dipicu kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah, berpotensi memengaruhi stabilitas produksi dan harga Minyakita.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap empat gudang Bulog di Kota Medan dan sekitarnya yakni Gudang Mustafa, Jemadi, Mabar, dan Labuhan Deli menunjukkan ketersediaan bahan pokok relatif aman.

Per 13 April 2026, total stok Minyakita tercatat mencapai 2.415 ton, dengan rincian 2.388 ton dialokasikan untuk Program Bantuan Pangan (Bapang) dan 27 ton untuk kebutuhan non-Bapang. Stok beras medium dan premium juga tersedia dalam jumlah signifikan. Namun distribusi Minyakita masih belum berjalan optimal.

Data Januari hingga Maret 2026 menunjukkan adanya kesenjangan antara pasokan dari produsen ke Bulog dan realisasi penyaluran ke pengecer. Pada Januari, dari 1.474 ton pasokan, hanya sekitar 33 persen yang tersalurkan. Februari meningkat menjadi 47 persen, namun kembali menurun pada Maret menjadi sekitar 33 persen. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya stok yang belum terdistribusi atau belum tercatat dalam sistem.

Kendala distribusi Program Bapang turut dipengaruhi keterbatasan bahan baku kemasan beras berupa biji plastik impor yang terdampak kenaikan harga global. Akibatnya, penyaluran bantuan terhambat karena distribusi Bapang mensyaratkan beras dan Minyakita disalurkan dalam satu paket.

Upaya mengatasi hal tersebut, kata Dedi Harahap, pihaknya mendorong adanya kebijakan dari pemerintah pusat agar Bulog Kanwil Sumut dapat menyalurkan bantuan secara parsial, dengan mendahulukan distribusi Minyakita kepada masyarakat.

“Selain itu, penguatan koordinasi antara Bulog dan Pemprov Sumut tentu sangat krusial guna memastikan kelancaran distribusi, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan bahan pokok, khususnya di Kota Medan dan sekitarnya. Kami optimis bahwa ke depan distribusi Minyakita tidak lagi terkendala di lapangan, sebagaimana hasil monitoring yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan,” pungkasnya.(san/ila)

DPRD Sumut Desak Pemko Medan Perbaiki Akses Jembatan, Siswa Meniti Pipa ke Sekolah

MENITI PIPA: Pelajar sekolah saat berjalan meniti pipa untuk berangkat sekolah.
MENITI PIPA: Pelajar sekolah saat berjalan meniti pipa untuk berangkat sekolah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani akses penghubung warga di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, yang ambruk sejak 2024 dan hingga kini belum diperbaiki.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena membahayakan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi jalur alternatif berisiko tinggi.

“Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman dan keselamatan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat dipaksa menanggung risiko karena pembiaran yang terjadi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, kerusakan jembatan yang merupakan akses vital warga telah berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari. Sejak jembatan ambruk, warga terpaksa mencari jalur alternatif, termasuk melintasi pipa PDAM yang berada di atas aliran sungai.

Kondisi tersebut menjadi sorotan publik setelah video sejumlah siswa yang berjalan di atas pipa tersebut viral di media sosial. Dalam video itu terlihat para pelajar harus menjaga keseimbangan saat melintas tanpa pengaman yang memadai.

Menurut Defri, waktu dua tahun sejak ambruknya jembatan merupakan periode yang cukup lama untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang bersifat mendesak. Ia menilai, keterlambatan penanganan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja dan koordinasi antarinstansi terkait.

“Ini bukan persoalan baru. Sudah cukup waktu bagi pemerintah untuk bertindak. Jangan sampai kebutuhan mendesak masyarakat diabaikan,” katanya.

Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang diduga menjadi hambatan adalah status kepemilikan lahan yang berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), sehingga tidak dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan untuk pembangunan.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan administratif tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan, terlebih jika menyangkut keselamatan masyarakat. “Kalau memang terkendala status aset, Pemko harus segera mencari solusi alternatif. Bisa berupa pembangunan sementara atau skema kerja sama dengan pihak terkait,” ujarnya.

Defri juga mendorong agar Pemko Medan meningkatkan koordinasi dengan KAI guna mempercepat proses penyelesaian. Ia berharap pihak KAI dapat bersikap kooperatif dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses yang aman bagi masyarakat.

“KAI diharapkan dapat mengedepankan nilai kemanusiaan dan tidak mempersulit proses yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran dinas terkait, unit pelaksana teknis (UPT), serta aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan laporan yang objektif dan transparan kepada Wali Kota Medan.

Menurutnya, laporan yang akurat sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. “Jangan sampai wali kota hanya menerima laporan yang tidak utuh. Semua pihak harus memastikan informasi yang disampaikan sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, warga setempat mengaku khawatir dengan kondisi yang ada. Salah seorang warga, Dina (62), mengatakan jembatan yang ambruk merupakan akses utama yang menghubungkan aktivitas masyarakat, termasuk untuk ke sekolah, bekerja, dan kebutuhan sehari-hari.

“Anak-anak setiap hari lewat situ. Kalau hujan, makin berbahaya karena licin. Kami sangat khawatir, tapi belum ada perbaikan sampai sekarang,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagian warga terpaksa memilih jalur berbahaya tersebut karena alternatif lain membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama dan akses yang tidak mudah.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan jika tidak segera ditangani. DPRD Sumut pun berharap Pemko Medan dapat segera mengambil langkah cepat dan terintegrasi, baik melalui solusi jangka pendek maupun pembangunan permanen.

Perbaikan akses tersebut dinilai tidak hanya penting untuk kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga untuk menjamin keselamatan warga, khususnya anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintasi jalur berisiko.

DPRD menegaskan bahwa penanganan infrastruktur dasar seperti ini harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

 

Rico Waas Langsung Tinjau 

Menindaklanjuti aksi anak-anak sekolah yang nekat melintasi pipa PDAM saat pergi dan pulang sekolah, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, langsung meninjau lokasi yang beralamat di Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Jumat (17/6/2026). “Tadi sudah saya tinjau langsung ke lokasi. Secepatnya kita tindaklanjuti agar ada solusi terhadap sekitar,” ucap Rico saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).

Rico mengatakan, minggu depan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak PT KAI guna mengetahui status lahan tersebut. “Jadi itu eks jalur layang kereta api dan merupakan aset PT KAI. Makanya kita koordinasi dulu ke mereka, apakah lahan itu masih dimanfaatkan oleh PT KAI. Jika tidak digunakan, setelah itu baru kita cari solusi untuk warga sekitar,” ujarnya.

Sembari menunggu koordinasi, Rico menyebut sudah meminta pihak PDAM untuk memasang besi pengaman di atas pipa agar lebih aman dan tidak dilintasi lagi. “Kalau kemarin itu kan kita lihat sangat berbahaya jika dilintasi, apalagi anak-anak. Makanya kita suruh pasang besi tambahan biar jangan dilintasi lagi sembari menunggu hasil koordinasi dengan PT KAI,” katanya.

Politisi NasDem ini mengakui bahwa di lokasi emang ada jembatan penyeberangan.“Dulu saat saya masih bersekolah di SMAN 2 Medan, di situ memang ada jembatan untuk dilalui warga agar bisa lebih cepat ke Kampung Baru. Pastinya ini menjadi perhatian kita dan segera mencari solusi agar warga sekitar tidak kesulitan,” pungkasnya. (map/ila)

Tangkal Skabies, Lapas Medan Edukasi WBP Hidup Bersih

EDUKASI: Lapas Medan melakukan edukasi kepada warga binaan terkait menangkal skabies.
EDUKASI: Lapas Medan melakukan edukasi kepada warga binaan terkait menangkal skabies.

MEDAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan terus memperkuat layanan kesehatan bagi warga binaan. Salah satunya melalui penyuluhan mengenai penyakit skabies yang digelar di Blok T7 Lapas Medan.

Kepala Lapas Medan Fonika Affandi, mengatakan penyuluhan kesehatan menjadi bagian dari program pembinaan yang rutin dilakukan kepada warga binaan.

“Melalui penyuluhan ini, kami berharap warga binaan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya, Jumat (17/4).

Menurutnya, peningkatan kesadaran soal kebersihan diri dan lingkungan menjadi kunci utama mencegah munculnya penyakit menular di dalam lapas. “Dengan pola hidup bersih, warga binaan akan terhindar dari penyakit menular,” tandasnya.

Kegiatan tersebut diikuti 30 warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan didukung 14 petugas dari tim kesehatan klinik lapas. Penyuluhan berlangsung sekitar 30 menit, mulai pukul 10.00 WIB hingga 10.30 WIB.

Dalam kegiatan itu, peserta diberikan pemahaman mengenai penyebab skabies, cara penularan, gejala yang ditimbulkan, hingga langkah pencegahan dan penanganannya. Edukasi ini dinilai penting, mengingat lingkungan hunian yang padat berpotensi mempercepat penyebaran penyakit menular bila kebersihan tidak dijaga.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan mendapat respons positif dari peserta. Pihak lapas menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang optimal serta menciptakan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh warga binaan. (man/ila)

Sejalan dengan Gubsu, DPRD Sumut Yakin Rehabilitasi Solusi Atasi Narkoba

Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, H.M Subandi.
Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, H.M Subandi.

Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, H.M Subandi, menanggapi pernyataan Gubernur Bobby Nasution terkait upaya Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam membangun panti rehabilitasi narkoba dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Dimanapun tempatnya, itu kita serahkan kepada Pak Gubernur, tentu ada perhitungan yang efisien dan efektif. Intinya kita punya satu pemikiran yang sama untuk mengatasi persoalan narkoba. Iini harus direhabilitasi dan menjadi bagian dari solusi,” ucap Subandi, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, para pengguna penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya menyikapi tindaklanjut dalam mengatasi tingkat penggunaan berkelanjutan. Pasalnya, hal tersebut menjadi salah satu langkah preventif yang harus dilakukan.

“Mana tangkapan itu harus di rehabilitasi segera, saya yakin jumlahnya akan sangat banyak, bahkan ribuan, tapi kalau ini terus berkeliaran, ini gak akan ada pelajaran bagi mereka,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu mengungkapkan, para orang tua yang anaknya terpapar narkoba kerap sekali berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Hal itu dikatakannya menyikapi aduan masyarakat saat pelaksanaan Sosper dan Reses yang menjadi program legislatif bersama masyrakat.

“Orangtuanya itu sudah tidak sanggup mengatasi anaknya yang terdampak itu. Karena itulah temuan kita di lapangan, masyarakat kerap berkeluh kesah bahwa bingung mengobati anaknya karena keterbatasan finansial,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dorongan dan desakan yang sebelumnya ia sampaikan terhadap pembangunan panti rehabilitasi tetap seiring sejalan dengan komitmen Bobby Nasution.

“Intinya kita satu frekuensi sama Pak Gubernur, dimanapun tempatnya kita akan dukung. Yang penting, para pengguna penyalahgunaan narkoba ini dapat segera di atasi oleh pemerintah,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menanggapi usulan pembangunan panti rehabilitasi yang disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi. Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan pada pembangunan fisik, melainkan pada skema penanganan yang tepat dan berkelanjutan.

Ia menyampaikan, wacana pembangunan pusat rehabilitasi sebenarnya sudah pernah muncul sebelumnya, bahkan sejak dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.

“Ini kemarin sudah pernah diwacanakan sebelumnya. Saat itu sempat ada usulan dibangun di Kodam atau pusat militer, namun kemudian diusulkan agar berada di Kota Medan,” tegasnya.

Meski demikian, Bobby menilai pembangunan gedung baru bukanlah prioritas utama. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, selama masih memungkinkan untuk digunakan sebagai pusat rehabilitasi. (map/ila)

 

Wali Kota Medan Tinjau Jembatan Perlintasan Kereta Api di Gang Damai

TINJAU: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan perlintasan kereta api yang roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kec. Medan Polonia, Jumat (17/4/2026).
TINJAU: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan perlintasan kereta api yang roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kec. Medan Polonia, Jumat (17/4/2026).

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan perlintasan kereta api yang roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kec. Medan Polonia, Jumat (17/4/2026). Jembatan eks perlintasan kereta api milik PT. KAI yang dibangun pada era kolonial Belanda (rentang tahun 1887-1915), sudah tidak difungsikan untuk kereta api.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas turut didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kadishub Medan Irsan Idris Nasution, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, Camat Medan Polonia Noor Alfi Pane, Camat Medan Johor Bachtiar Rivai Nasution, Camat Medan Maimun Rizki Hari Adam Lubis, perwakilan dari PT. KAI, dan PDAM Tirtanadi.

Dalam peninjauan itu, Rico Waas memastikan bahwa Pemko Medan tidak akan tinggal diam melihat terputusnya akses warga. Sebab jembatan ini merupakan urat nadi bagi mobilitas warga, terutama akses utama anak-anak menuju sekolah.Mengingat lahan tersebut merupakan kewenangan PT KAI, Pemko Medan tengah menyiapkan strategi kolaborasi untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern dan aman.

“Hari ini saya meninjau lokasi jembatan di Gang Damai yang sudah roboh sejak tahun 2024. Kami bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat,” kata Rico Waas di sela-sela peninjauannya.

Rico Waas berharap pembangunan kembali akses ini nantinya dapat menghubungkan kembali aktivitas antar kecamatan dan kelurahan yang selama ini terhambat. “Saya berharap nantinya ini bisa menyambungkan aktivitas masyarakat dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya menjadi lebih dekat. Kita ingin mobilitas warga kembali normal, dan anak-anak sekolah bisa melintas dengan aman,” harapnya. (map/ila)

PW DMI Sumut Tegaskan Narasi Provokasi Jusuf Kalla Sebagai Bentuk Framing Menyesatkan

MEDAN, SumutPos.co – Ketua Umum Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Sumatera Utara, Irhamuddin Siregar menegaskan, tuduhan provokasi terhadap Jusuf Kalla yang beredar melalui potongan video di media sosial merupakan bentuk framing yang menyesatkan.

Dalam pernyataan resminya bertajuk “Antara Kritik dan Provokasi: Meluruskan Kebenaran di Tengah Distorsi”, Irhamuddin menyebut bahwa video yang beredar tidak utuh dan telah diproduksi tanpa konteks yang jelas, sehingga memunculkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. “Ini bukan kritik yang sehat. Ini adalah framing yang menyesatkan,” tegasnya dalam pers rilisnya, Jumat (19/4/2026).

Ia menilai, penggunaan potongan video tanpa konteks berpotensi membentuk opini publik yang tidak berdasar dan dapat merugikan siapa pun. Menurutnya, jika pola seperti ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum dapat menjadi korban berikutnya.

Irhamuddin juga menyoroti bahwa tuduhan tersebut sangat tidak proporsional, mengingat rekam jejak panjang Jusuf Kalla dalam menjaga perdamaian di berbagai wilayah di Indonesia. “Menuduh beliau sebagai provokator adalah bentuk pengingkaran terhadap fakta sejarah. Ini bukan sekadar keliru, tetapi juga ketidakadilan intelektual,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membedakan antara kritik dan provokasi. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi karena membuka ruang dialog, sedangkan provokasi justru merusak dan menutup ruang tersebut. “Jika setiap kritik langsung dicap sebagai provokasi, maka kita sedang membunuh akal sehat di ruang publik,” katanya.

PW DMI Sumut juga mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru dapat memicu provokasi baru yang berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, Irhamuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali pada prinsip tabayyun atau verifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya.

Ia menegaskan tiga langkah penting yang harus dijunjung bersama, yakni verifikasi sebelum menilai, klarifikasi sebelum menuduh, serta dialog sebelum menyimpulkan. Selain itu, ia menilai kasus ini menjadi pengingat pentingnya literasi media di era digital. Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam menyaring informasi, terutama yang bersumber dari potongan konten yang tidak utuh.

“Tidak semua yang viral adalah benar, dan tidak semua yang terlihat meyakinkan memiliki dasar yang kuat,” ujarnya.

Irhamuddin menegaskan, PW DMI Sumatera Utara secara tegas menolak tuduhan terhadap Jusuf Kalla yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak harmoni sosial. Narasi yang dibangun dari potongan video tanpa konteks bukanlah kebenaran, melainkan konstruksi persepsi yang keliru dan berbahaya bagi persatuan bangsa. “Dalam bangsa yang majemuk seperti Indonesia, menjaga narasi sama pentingnya dengan menjaga tindakan. Satu narasi yang keliru dapat memicu seribu kesalahpahaman,” pungkasnya. (adz)

Fasilitas RS Bachtiar Djafar Memprihatinkan, Minim Dokter Spesialis

Komisi II DPRD Medan, Ade Taufiq.
Komisi II DPRD Medan, Ade Taufiq.

Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bachtiar Djafar kembali menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Dalam rapat evaluasi triwulan I yang digelar di gedung DPRD Medan, Selasa (24/4/2026), sejumlah anggota dewan mempertanyakan kinerja manajemen rumah sakit yang dinilai belum mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sorotan keras disampaikan anggota Komisi II DPRD Medan, Ade Taufiq, yang mengaku prihatin setelah mendengar langsung paparan dari Direktur Utama RSUD Bachtiar Djafar Muklis.

Ia menyebut kondisi rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan tersebut sangat memprihatinkan, terutama karena tidak adanya dokter spesialis serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. “Ini bagaimana sebenarnya RS Bachtiar Djafar. Hingga saat ini belum mampu memberikan pelayanan optimal, khususnya bagi masyarakat Medan Utara,” tegasnya.

Menurut dr Ade, kinerja manajemen rumah sakit jauh dari harapan. Lemahnya sumber daya manusia di bidang kesehatan serta terbatasnya alat medis yang menjadi faktor utama rendahnya kualitas pelayanan.

Dalam forum tersebut, dr Ade juga secara langsung mempertanyakan kemampuan Dirut dalam mengelola rumah sakit. :Kepemimpinan yang kuat dan inovatif sangat dibutuhkan untuk membenahi kondisi yang ada. “Di sini kemampuan pimpinan diuji. Harus ada inovasi dalam pengelolaan manajemen yang profesional,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah awal yang harus dilakukan manajemen adalah memetakan secara jelas kekuatan dan kelemahan rumah sakit. Dengan begitu, solusi yang diambil bisa tepat sasaran. “Dirut harus tahu apa yang menjadi masalah utama. Saya dengar tenaga medis minim, kamar operasi tidak berfungsi, bahkan listrik sering padam. Ini persoalan serius,” tegasnya.

Kritikan serupa juga datang dari anggota dewan lainnya yang menilai manajemen RS kurang menunjukkan semangat dalam melakukan pembenahan. Bahkan dalam rapat, sempat muncul teguran agar pihak direksi lebih serius dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan. “Semangat, Pak. Mari kita benahi bersama agar rumah sakit ini bisa bersaing dengan RS swasta di Medan Utara,” ujar salah satu anggota dewan.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Dirut RSUD Bachtiar Djafar, Muklis, mengakui bahwa kondisi rumah sakit saat ini masih jauh dari ideal. Tingkat hunian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) masih rendah, hanya sekitar 40 persen dari total 100 tempat tidur yang tersedia.

Selain itu, klaim layanan melalui BPJS Kesehatan juga tergolong kecil, yakni sekitar Rp5 miliar sepanjang tahun lalu. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pemanfaatan layanan rumah sakit oleh masyarakat.

Meski demikian, Muklis menyatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan pembenahan secara maksimal. Ia juga berharap dukungan dan masukan dari DPRD Medan untuk memperbaiki kondisi rumah sakit ke depan.

Rapat evaluasi tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman Bin Marasakti, didampingi Wakil Ketua Modesta Marpaung, serta anggota lainnya seperti Henry Jhon Hutagalung dan Binsar Simarmata. Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, termasuk Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Henny Lubis. (map/ila)

Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS MAS Sunggal, Puluhan Massa Tuntut Kejatisu Bebaskan Tersangka

UNJUK RASA: Puluhan massa menggelar unjukrasa di Kantor Kejati Sumut, menuntut pembebasan tiga terdakwa korupsi Dana BOS MAS Sunggal, Kamis (16/4/2026).
UNJUK RASA: Puluhan massa menggelar unjukrasa di Kantor Kejati Sumut, menuntut pembebasan tiga terdakwa korupsi Dana BOS MAS Sunggal, Kamis (16/4/2026).

MEDAN – Puluhan massa mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumut, menuntut pembebasan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah, Kecamatan Sunggal.

Hal itu setelah mereka melakukan unjukrasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (16/4/2026). Dalam orasinya, massa menilai penetapan tersangka terhadap tiga orang tersebut tidak tepat sasaran.

Ketua DPW, Ansori Ritonga, menyebut ketiga tersangka yakni Hardriyatul Akbar (bendahara BOS), serta dua operator sekolah, Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo, tidak terlibat dalam praktik korupsi sebagaimana yang disangkakan.

“Mereka tidak menikmati hasil korupsi. Justru ada pihak lain yang diduga sebagai aktor utama, namun hingga kini belum ditahan,” ujar Ansori dari atas mobil komando.

Saat ini, ketiganya diketahui ditahan di Rutan Kelas I Labuhan Deli, oleh penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli.

Massa menilai penanganan kasus tersebut sarat ketidakadilan. Mereka menduga adanya kriminalisasi terhadap tenaga honorer yang bekerja di sekolah tersebut. “Kami minta status tersangka terhadap ketiga orang itu dicabut. Hentikan kriminalisasi terhadap guru honorer,” tegasnya.

Selain menuntut pembebasan, massa juga mendesak Kejati Sumut mengambil alih penanganan perkara dari Cabjari Labuhan Deli. Mereka meminta agar pihak yang disebut sebagai aktor utama, yakni Ketua Yayasan berinisial M yang telah ditetapkan sebagai tersangka, segera ditahan.

Dalam aksinya, massa juga menyuarakan kritik terhadap penegakan hukum yang dinilai tidak adil. “Hukum jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kami ingin keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” seru Ansori. (man/ila)

DPRD Medan Desak RS Pirngadi Berbenah

EVALUASI: Rapat evaluasi Komisi II DPRD Kota Medan bersama jajaran RS Pirngadi di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026).
EVALUASI: Rapat evaluasi Komisi II DPRD Kota Medan bersama jajaran RS Pirngadi di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026).

Komisi II DPRD Kota Medan mendorong manajemen Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi pelayanan maupun pengelolaan keuangan. Rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu dinilai belum mampu bersaing dengan rumah sakit swasta, meski telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dorongan tersebut disampaikan anggota DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, dalam rapat evaluasi triwulan I Tahun Anggaran 2026 bersama jajaran RS Pirngadi di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Kasman Bin Marasakti dan Wakil Ketua Modesta Marpaung tersebut, Henry menegaskan bahwa RS Pirngadi harus mampu mandiri dalam mengelola keuangan, sesuai dengan statusnya sebagai BLUD.

“Kalau sudah BLUD, harus bisa mandiri menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan lagi bergantung pada APBD untuk menutupi biaya operasional,” tegasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut RS Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan, memaparkan kondisi keuangan rumah sakit yang masih belum stabil. Ia mengungkapkan bahwa pendapatan yang diperoleh belum mampu menutupi belanja operasional, dengan selisih defisit mencapai sekitar Rp5 miliar.

Mendengar hal tersebut, Henry mempertanyakan sumber penutupan defisit tersebut. Mardohar pun mengakui bahwa kekurangan anggaran masih ditutupi melalui APBD Pemko Medan.

Jawaban itu langsung mendapat sorotan dari dewan. Henry menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip BLUD yang seharusnya mandiri secara finansial dan transparan dalam pengelolaan anggaran.“Ini yang jadi persoalan. Harus dipastikan aliran dana itu benar dan melalui proses audit yang jelas,” ujarnya.

Selain persoalan keuangan, DPRD juga menyoroti rendahnya tingkat hunian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) di RS Pirngadi. Dari sekitar 500 tempat tidur yang tersedia, hanya sekitar 50 persen yang terisi.

Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat rumah sakit swasta di Kota Medan justru mengalami tingkat hunian yang tinggi. DPRD menilai rendahnya jumlah pasien menjadi indikator lemahnya daya saing dan kualitas pelayanan RS Pirngadi.

“Masa rumah sakit pemerintah kekurangan pasien, sementara rumah sakit swasta penuh? Ini harus jadi perhatian serius,” kata Henry.

Untuk itu, Komisi II DPRD Medan mendesak manajemen RS Pirngadi agar segera melakukan perbaikan secara profesional dan menyeluruh, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar sistem rujukan dari puskesmas dioptimalkan, dengan memprioritaskan pasien dirujuk ke rumah sakit milik Pemko Medan, seperti RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar.

Tak kalah penting, Henry juga mengusulkan kepada Wali Kota Medan agar meningkatkan honor atau gaji dokter spesialis di RS Pirngadi. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menarik dan mempertahankan tenaga medis berkualitas agar tetap mengabdi di rumah sakit pemerintah.

“Kalau honor dokter ditingkatkan, tentu mereka akan lebih betah dan maksimal dalam memberikan pelayanan. Ini penting untuk meningkatkan kualitas RS Pirngadi,” pungkasnya. (map/ila)

Salomo Minta Pengawasan Pajak Diperketat

Salomo TD Pardede.
Salomo TD Pardede.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada Triwulan I Tahun 2026 mendapat sorotan dari DPRD Kota Medan. Capaian yang dinilai belum maksimal mendorong dewan meminta Pemerintah Kota Medan meningkatkan pengawasan serta optimalisasi potensi pajak dari berbagai sektor usaha.

Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo TD Pardede, menilai angka realisasi PAD sebesar Rp757,46 miliar atau 19,91 persen dari target Rp3,64 triliun masih jauh dari harapan.

“Saya menilai capaian ini belum maksimal. Dengan banyaknya usaha yang berkembang di Kota Medan, seharusnya realisasi PAD bisa lebih tinggi,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurut Salomo, jika tren tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun, maka target PAD sebesar Rp3,64 triliun berpotensi tidak tercapai. Oleh karena itu, ia mendorong Pemko Medan untuk bekerja lebih keras dalam mendata seluruh potensi usaha serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak.

Salah satu metode yang dinilai efektif, kata Salomo, adalah sistem pengawasan langsung atau “menongkrongi” tempat usaha guna memastikan pembayaran pajak dilakukan sesuai ketentuan.

“Cara ini terbukti efektif. Ketika diawasi langsung, ada perubahan signifikan pada nilai pajak yang dibayarkan. Artinya, metode ini perlu diterapkan secara menyeluruh,” jelasnya.

Selain itu, Salomo juga menyoroti persoalan pajak hiburan yang tarifnya mencapai 40 persen. Ia menyebut masih ada sejumlah pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban dengan mengklasifikasikan usahanya sebagai restoran yang hanya dikenakan pajak 10 persen.

“Kondisi ini sudah beberapa kali kami sampaikan dalam RDP dengan Bapenda. Kami akan kembali meminta penjelasan terkait tindak lanjutnya,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Medan juga meminta Pemko Medan untuk melaporkan usaha-usaha yang tidak patuh membayar pajak. Salomo menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang menunggak, agar memberikan efek jera.

“Kalau sudah diberi waktu tapi tetap tidak membayar, harus ditindak tegas. Ini penting sebagai contoh bagi yang lain,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas, dalam rapat kerja realisasi PAD di Kantor Bapenda Medan sehari sebelumnya, mengakui bahwa capaian pajak daerah masih tergolong baik, namun belum boleh membuat jajaran berpuas diri. “Kita harus terus mendorong agar realisasi pajak lebih optimal,” ujarnya.

Rico juga menyoroti rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak, khususnya dengan nilai besar, serta melakukan langkah penagihan yang konkret. “Penanganan tunggakan tidak boleh menunggu sampai akhir tahun,” tegasnya. (map/ila)

1...808182...15,763Page 81 of 15,763