27 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Home Blog Page 835

Aksi Pungli dan Premanisme Dilaporkan ke Polres Langkat

LAPORAN: Korban saat membuat laporan dugaan perusakan truk dan dugaan pemerasan atau pungli ke Polres Langkat.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Aksi pungutan liar yang dilakukan sekelompok massa terhadap sopir truk dilaporkan ke Polres Langkat. Ini sesuai dengan laporan polisi nomor: LP/B/662/XII/2023/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumut.

Riki Maulana yang menjadi pelapor dalam perkara dugaan pemerasan, Selasa (12/12/2023) malam. “Kita datang ke Polres Langkat beserta pelapor saudara Riki Maulana, melaporkan dugaan tindak pidana terkait pemerasan atau pungli yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Dusun Bandar Sakti, Desa Suka Pulung, Kecamatan Sirapit, Langkat,” ujar Penasihat Hukum Korban, Dody Sanjaya, Rabu (13/12/2023).

Dia menjelaskan, laporan korban sudah diterima Polres Langkat. Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat yang menangani perkara tersebut.

“Dimasukan pasal 368 terkait pemerasan atau pungli dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara,” ujar Dody.

Selain laporan dugaan pemerasan atau pungli, sopir lainnya juga melaporkan ke Polres Langkat terkait dugaan perusakan. Adapun pelapor lainnya atas nama Marco Van Basten Simare-mare.

Dugaan perusakan ini dilaporkan oleh pelapor karena aksi sekelompok massa cukup meresahkan. Ketika sopir menolak pungli, sekelompok massa kemudian melakukan intimidasi hingga perusakan.

“Truknya (pelapor) dirusak, ada bagian yang penyok, ada kaca yang pecah,” katanya.

Adapun laporan dimaksud dengan nomor polisi: LP/B/658/XII/2023/SPKT/Polres Langkat/Polda Sumut pada Senin (11/12/2023). Dody menyebut, laporan tersebut dengan sangkaan pasal 170.

“Laporan kita sudah diterima, harapan kami selaku penasihat hukum Riki Maulana dan Marco Van Basten Simare-Mare, meminta kepada Polres Langkat supaya menindak dan menangkap pelaku. Serta menghukum perbuatan pelaku sesuai dengan undang-undang yang belaku di Indonesia,” ujar Dody.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Dedi Mirza memberikan komentarnya terhadap kedua laporan tersebut. “Sedang kita proses lidik,” pungkasnya.

Dua laporan ini dilayangkan ke Polres Langkat diikuti dengan puluhan truk menggeruduk Mapolres di Kecamatan Stabat. Puluhan sopir dengan membawa truk menggeruduk Mapolres Langkat di Stabat, Selasa (12/12/2023).

Kedatangan mereka beramai-ramai mendesak agar Polres Langkat melakukan penindakan terhadap aksi dugaan pungutan liar di Desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Sirapit, Langkat. Ditambah lagi, beredar video berdurasi 61 detik adanya dugaan penganiayaan yang menimpa sopir truk ketika menolak adanya dugaan pungutan liar tersebut.

Salah seorang sopir, Zulkarnain menjelaskan, kedatangan mereka beramai-ramai sebagai bentuk dukungan kepada Polres Langkat untuk melakukan penindakan. “Banyak kali hambatan, pengutipan liar (pungli) kalau kami melintas di daerah Desa Tanjung Keriahan sampai Simpang Padang Cermin,” kata Zulkarnain.

Kata dia, mereka para sopir kerap dimintai uang oleh masyarakat maupun sekelompok orang yang mengaku pemuda setempat. “Kami dimintai (uang) dari Rp5 sampai Rp10 ribu per trip. Lebih kurang ada 20 titik kami dimintai uang,” kata Zulkarnain.

Ketika tidak diberikan sopir, sekelompok massa dari pemuda setempat juga tidak segan-segan melakukan pengancaman. Bahkan, juga melakukan perusakan terhadap truk para sopir.

“Kemarin teman kami sopir dianiaya karena gak mau kasih uang. Teman kami dipukul, kalau gak dikasih juga, mau juga orang itu merusak truk. Dan truk kami dilempari batu saat melintas,” ujar Zulkarnain.

“Harapan kami pihak kepolisian agar diberantas itu semua, biar tidak ada pengutipan lagi, biar jalan kerja kami aman,” sambungnya.

Zulkarnain menambahkan, aksi pungli ini sudah lama terjadi. “Dulu kami kasih Rp2 ribu per trip. Cuma belakangan gak mau lagi, sekarang Rp5 sampai Rp10 ribu per trip. Satu hari bisa tiga trip per truk. Sedangkan truk yang melintas hampir ratusan,” serunya. (ted/ram)

Ini Jawaban Kadis SDABMBK Deliserdang Terkait Tudingan Negatif Pemeliharaan Jalan Sidoarjo II

Ilustrasi Jalan di Sekitar Kecamatan Lubukpakam.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Deliserdang, Janso Sipahutar angkat bicara soal tudingan adanya dugaan pihaknya bermufakat jahat dengan kontraktor dalam melaksanakan proyek pembangunan jalan.

“Tidak benar sudah kita bayar 100 persen CV SJ untuk pengerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Sidoarjo II Ramunia-Pantai Labu Baru, di Kecamatan Pantai Labu, yang bersumber dana APBD Tahun Anggaran 2022. Belum ada 100 persen kita bayar. Yang benar adalah termin I yaitu 30 persen dan termin II 65 persen (dibayar 35 persen) pada Desember 2022,” kata Janso kepada beberapa wartawan di Kantor Bupati, Lubukpakam, Rabu (13/12/2023).

Dijelaskannya, sesuai proses tender pemenang pemeliharaan jalan tersebut yaitu CV SJ dengan tawaran Rp2,3 miliar. Dibenarkan berdasarkan Contract Change Order (CCO) Nomr 050/2438.I/DSDABMBK/DS/2022 tertanggal 15 November 2022 dilakukan tambah kurang pekerjaan dengan nilai kontrak awal sama sekali tidak berubah (Rp2,3 miliar -red)

“Jadi tidak benar sudah kita bayar pekerjaan tersebut 100 persen di bulan Desember 2022. Karena pekerjaan tersebut terlambat hingga bulan Januari 2023 maka kita kenakan denda. Dan juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI,” terang Sipahutar.

Ditambahkannya, dari kontrak awal Rp2,3 miliar yang dibayar masih sampai termin 2. Jadi pelunasan belum, sebab pembayaran masih Rp1,4 miliar. Sisa pelunasan kata Janso dianggarkan di P-APBD 2023 dan hingga saat ini belum dilunaskan.

“Jadi saya jelaskan lagi, kendati sudah selesai pekerjaan tersebut pada akhir Januari 2023 dan BAST dibuat pada bulan Februari 2023 pembayaran belum dilakukan. Karena penganggarannya sebagai utang jangka pendek diprogramkan pada P-APBD TA 2023,” terang mantan Kabid Penyehatan Lingkungan Dinas Perkim Deliserdang itu.(btr/ram)

Dugaan Korupsi Jalan dan Jembatan di Gunungsitoli, Kepala UPT dan Bendahara Ditetapkan Tersangka

TAHAN: Tersangka TT selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, digiring petugas untuk selanjutnya ditahan di Rutan Tanjunggusta Medan. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan 2 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan UPT PUPR Provsu, Gunungsitoli.

Adapun kedua tersangka yakni, berinisial RTZ selaku Kepala UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dan TT selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

“Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut telah menetapkan 2 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan UPT PUPR Provsu Gunungsitoli,” ungkap Kasi Penkum Yos A Tarigan, Selasa (12/12) malam.

Dia mengatakan, penetapan terhadap kedua tersangka dikarenakan tim penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti, berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan alat bukti petunjuk.

“Dalam kasus ini, kerugian negara sebesar Rp2.454.949.986 berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,” sebutnya.

Ditegaskannya, akibat perbuatan kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 Lebih Subsidair Pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Saat ini tersangka TT telah ditahan di Rutan Tanjunggusta Medan selama 20 hari kedepan. Sementara tersangka RTZ belum dilakukan penahanan dikarenakan saat pemanggilan tidak datang dengan mengirimkan surat sakit,” pungkasnya.

Diketahui, kasus ini bermula pada Tahun 2022, UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) TA 202 kegiatan pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Provinsi sebesar Rp6.448.681.500.

Namun, realisasi pembayaran ternyata jumlah uang/upah yang diterima oleh mandor dan pekerja tidak sesuai dengan bukti rekapan maupun kwitansi untuk upah mandor dan pekerja. Selain itu, para pekerja dan mandor juga tidak pernah menandatangani bukti pembayaran upah.

Sehingga dalam kasus ini, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kerugian negara mencapai Rp2,4 miliar lebih. (man/ram)

Kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Sumut, PLN Siap Sukseskan Pemilu 2024

Foto bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara bersama General Manager PLN UID Sumatera Utara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara lakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Kunjungan General Manager PLN UID Sumatera Utara disambut hangat oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin, didampingi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Sitori Mendrofa, El Suhaimi, dan Kotaris Banurea di kantor yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No 35, Medan, Sumatera Utara (12/12/2023).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin memaparkan bahwa Pemilu merupakan agenda nasional, sehingga membutuhkan kesiagaan dari PLN untuk memasok listrik selama Pemilu Tahun 2024 berlangsung.

“Sebanyak 45.875 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 33 Kabupaten/Kota di Sumatera akan melaksanakan Pemilu, sehingga perlu kualitas listrik yang andal,” ungkap Agus.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Awaluddin Hafid mengatakan kunjungan ini bertujuan agar PLN mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan sekaligus mendata jumlah dan lokasi TPS yang berada di Sumatera Utara, sehingga PLN dapat mengamankan pasokan listrik selama agenda nasional berlangsung.

“PLN perlu memastikan jumlah dan lokasi TPS yang akan digunakan dalam pemilu 2024. Data ini sangat diperlukan agar PLN dapat mempersiapkan keandalan pasokan listrik dan posko siaga. Posko ini dapat gunakan panitia jika terjadi kendala di lokasu pemungutan suara,” ujar Awaluddin.

Awaluddin juga menambahkan dalam pelaksanaan pemilu 2024, PLN akan mempersiapkan 373 titik posko siaga tersebar di 10 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan 67 Unit Layanan Pelanggan (ULP). Sebanyak 3.075 personil siap mengkawal pasokan listrik selama pemilu 2024 berlangsung.

PLN siap mendukung dan menyukseskan agenda nasional yang digelar setiap lima tahun sekali. PLN juga telah mempersiapkan skema pengamanan mulai dari persiapan hingga penghitungan suara berakhir. (ila)

Darwis Sinulingga Terpilih sebagai Ketua PWI Langkat

BENDERA: M Darwis Sinulingga mengibarkan bendera petaka usai terpilih sebagai Ketua PWI Langkat periode 2023-2026.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO- Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Langkat menggelar musyawarah atau konferensi dengan agenda salah satunya pemilihan ketua. Konferensi yang digelar di Hotel Grand Stabat menghasilkan ketua terpilih, M Darwis Sinulingga melanjutkan kepemimpinan PWI Langkat untuk masa bakti 2023-2026.

M Darwis Sinulingga ini unggul satu suara dari pesaingnya, Misnoadi. Sidang pleno dipimpin Wakil Ketua I PWI Provinsi Sumatera Utara Bidang Organisasi, Rifki Warisan, didampingi Sekretaris, SR Hamonangan Panggabean, dan Anggota, Amru Lubis, Selasa (12/12/2023).

Darwis dinyatakan sebagai ketua terpilih dan merupakan petahana usai meraih dukungan 14 suara. Sementara pesaingnya Misnoadi meraup dukungan 13 suara.

Konferensi PWI Kabupaten Langkat 2023 diikuti sebanyak 27 dari total 28 Anggota Biasa PWI Kabupaten Langkat pemilik hak suara. Kontestasi ini berlangsung seru, karena dilaksanakan dalam dua kali voting tertutup.

Dalam voting pertama, baik Darwis maupun Misno, masing-masing meraih dukungan 13 suara, dan satu suara dinyatakan batal. Dilanjutkan voting kedua, Darwis sukses memperoleh dukungan 14 suara dan Misno meraup dukungan 13 suara.

“Dengan ini kami tetapkan Saudara M Darwis Sinulingga sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Langkat masa bakti 2023 hingga 2026,” ungkap Ketua Sidang Pleno Konferensi PWI Kabupaten Langkat 2023, Rifki Warisan.

Usai penetapan tim formatur, Ketua Terpilih dan Pengurus PWI Kabupaten Langkat masa bakti 2023-2026 kemudian menjalani prosesi pelantikan dipimpin Ketua PWI Provinsi Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, didampingi Sekretaris, SR Hamonangan Panggabean, dan unsur pengurus. Atas pelantikan ini, Ketua PWI Provinsi Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik mengucapkan selamat.

Dia pun meminta Ketua dan Pengurus PWI Kabupaten Langkat masa bakti 2023-2026 mampu menjalankan amanah dengan baik, serta menjadi garda terdepan memerangi berita hoaks. “Saya minta ketua dan jajaran pengurus, bawa PWI Langkat ke arah yang lebih baik. Rangkul kawan-kawan yang berseberangan secara pilihan. Sebab kita semua Keluarga Besar PWI Sumut. Apapun hasil keputusan harus dapat kita hormati. Sebab dalam suatu kontestasi, kita harus siap kalah dan bukan siap menang,” seru Farianda.

Sementara, Ketua PWI Kabupaten Langkat masa bakti 2023-2026, M Darwis Sinulingga mengharapkan seluruh anggota PWI Kabupaten Langkat kembali bersatu dan memelihara kebersamaan pasca Konferensi PWI Kabupaten Langkat 2023. Menurut dia, perbedaan pilihan adalah hal yang biasa dalam berorganisasi.

“Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah datang dari jauh meninggalkan keluarga untuk mensukseskan kegiatan ini. Saya doakan, Keluarga Besar PWI Langkat tetap sehat dan solid,” tukasnya. (ted/ram)

Disdikbud Medan Minta Sekolah Kembali Terapkan Prokes

Kadisdikbud Kota Medan, Benny Sinomba Siregar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi penularan penyakit Mycoplasma Pneumonia pada sekolah-sekolah di Kota Medan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.400.3/11887 tentang Kewaspadaan Penyakit Mycoplasma Pneumonia di Kota Medan.

Selain untuk mencegah penularan penyakit Mycoplasma Pneumonia, SE yang ditandatangani oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Benny Sinomba Siregar secara eletronik pada tanggal 13 Desember 2023 tersebut juga diterbitkan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di lingkungan sekolah. Mengingat belakangan ini, telah terjadi trend peningkatan kasus Covid-19 di Kota Medan.

“Surat Edarannya kita tujukan ke seluruh kepala sekolah di Kota Medan, mulai dari tingkat TK, SD, maupun SMP, baik sekolah negeri maupun swasta,” ucap Kadisdikbud Kota Medan, Benny Sinomba Siregar kepada Sumut Pos, Rabu (13/12/2023).

Dikatakan Benny, diterbitkannya SE tersebut juga sebagai tindaklanjut dari SE Dinas Kesehatan Kota Medan No.000/8557 pada tanggal 08 Desember 2023 perihal Kewaspadaan Penyakit Mycoplasma Pneumonia di Kota Medan.

“Surat edaran ini kita buat berdasarkan SE Dinas Kesehatan Kota Medan (No.000/8557),” ujarnya.

Dijelaskan Benny, di dalam SE No.400.3/11887 yang dikeluarkan Disdikbud Kota Medan tersebut, pihaknya meminta satuan pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengantisipasi terjadinya penyakit Mycoplasma Pneumonia dan meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Medan dengan kembali menerapkan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan sekolah.

“Dianjurkan kepada para peserta didik, guru dan tenaga kependidikan untuk kembali menerapkan prokes dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menjaga kesehatan. Kita ingin menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan terbebas dari penularan Mycoplasma Pneumonia maupun Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan Kota Medan menemukan dua kasus Mycoplasma Pneumonia di Kota Medan. Hal itu diketahui setelah Dinkes Medan mendapatkan laporan dari rumah sakit swasta di Kota Medan yang menangani dua pasien tersebut.

“Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada dua kasus Mycoplasma Pneumonia yang dilaporkan dari Rumah Sakit Swasta di Kota Medan,” ucap Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Medan, dr. Pocut Fatimah Fitri kepada Sumut Pos, Minggu (10/12/2023) lalu.

Dijelaskan Pocut, dua kasus Mycoplasma Pneumonia tersebut menjangkit dua orang anak. Pertama, kasus Mycoplasma Pneumonia di Kota Medan menjangkit seorang belita berusia 1 tahun 10 bulan, dan kasus kedua menjangkit seorang anak berusia 8 tahun 8 bulan.

Ia menjelaskan, kasus pertama tersebut ditemukan pada 28 November 2023 dan kasus kedua ditemukan pada 8 Desember 2023 yang lalu.

“Pada tanggal 28 November 2023 kita temukan satu kasus (Mycoplasma Pneumonia) yang menjangkit anak usia 1 tahun 10 bulan. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2023, kita temukan satu kasus lainnya yang menjangkit anak usia 8 tahun 8 bulan,” jelasnya.

Namun diterangkan Pocut, saat ini kedua pasien Mycoplasma Pneumonia tersebut telah sembuh. “Saat ini kedua pasien sudah sembuh,” terang Pocut, Selasa (12/12/2023) kemarin. (map/ram)

Terkait Penemuan Mayat di Unpri, Robi Barus Apresiasi Polrestabes Medan

Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus penemuan lima mayat di Universitas Prima (UNPRI) Medan menggegerkan warga Kota Medan, Sumatera Utara. Sebab awalnya, sebuah video viral di media sosial dengan menyebutkan adanya dua mayat yang disimpan dalam bak air di lantai 9 gedung UNPRI.

Namun usai melakukan penggeledahan di gedung UNPRI, Jalan Sampul, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah tersebut, Polrestabes Medan justru menemukan lima mayat di lantai 15.

Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus langsung angkat bicara atas kasus yang menggegerkan warga Kota Medan tersebut. Ia pun memberikan apresiasi kepada Polrestabes Medan yang sudah berhasil menemukan lima mayat di lantai 15 gedung UNPRI tersebut.

“Pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada counterpart kami di Polrestabes Medan. Saya dengar teman-teman polisi sempat dihalangi pihak UNPRI saat ingin masuk untuk melakukan penggeledahan, tapi akhirnya mereka berhasil masuk dan menemukan 5 mayat di sana. Ketegasan dan kegigihan Polrestabes Medan dalam hal ini patut kita acungi jempol,” ucap Robi Barus kepada Sumut Pos, Rabu (13/12/2023).

Robi pun meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengungkap tuntas semua yang berkaitan dengan kasus penemuan mayat ini sampai ke akarnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu menegaskan, masyarakat berhak tahu atas kelanjutan kasus ini. Pasalnya, adanya lima mayat di sebuah kampus merupakan sebuah kejanggalan ataupun keanehan yang tidak dapat diterima secara nalar.

“Kita harus tahu siapa kelima mayat tersebut, kenapa disembunyikan di gedung UNPRI, apa motifnya, siapa saja yang terlibat, dan lain-lain. Ini semua harus dibongkar dan diungkap secara terang benderang, jangan ada yang ditutupi,” tegasnya.

Robi pun sangat menyayangkan adanya penemuan lima mayat tersebut, sebab peristiwa itu justru terjadi di gedung satuan pendidikan, yakni gedung UNPRI yang saat ini merupakan salah satu kampus ternama di Kota Medan.

“Bayangkan saja, UNPRI itu merupakan satuan pendidikan, tempat menimba ilmu, tetapi di sana justru ditemukan ada lima mayat yang disembunyikan. Ada apa ini, pertanyaan itu harus terjawab,” katanya.

Robi pun meminta pihak kepolisian untuk segera memeriksa setiap saksi yang ada, terlebih-lebih pihak UNPRI sebagai pemilik gedung.

“Periksa pihak UNPRI, periksa semua saksi. Bila perlu kita akan meminta agar Polda Sumut ikut memberikan atensi atas kasus ini, sebab peristiwa ini sudah sangat menggegerkan dan meresahkan masyarakat, khususnya warga Kota Medan,” pungkasnya.
(map/ram)

PTPN IV Regional I Kebun Rantauprapat Terima Penghargaan Mitra Bakti Husada dari Kemenkes

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sukses menyelenggarakan kegiatan Penganugerahan Mitra Bakti Husada (MBH) yang dibungkus dengan acara Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) dan K3 Perkantoran.

Kegiatan ini berlangsung di JW Marriot Kuningan Jakarta, Selasa (12/12), secara hybrid yang diikuti secara luring dan daring oleh tamu-tamu undangan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang jatuh pada tanggal 12 November 2023 lalu.

Mitra Bakti Husada sendiri merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Kesehatan kepada mitra yang telah berperan dalam memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam pemilihan dan/atau penentuan mitra penerima MBH, kementrian kesehatan melalui dinas kesehatan di masing-masing provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan, melakukan assesment dan verifikasi atas mitra-mitra di wilayah kerja masing-masing yang dilakukan secara bertahap sejak bulan September 2023.

Acara penganugerahan Mitra Bakti Husada ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Bapak Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D beserta seluruh jajaran petinggi lembaga. Adapun Penghargaan Mitra Bakti Husada ini langsung diserahkan oleh Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut usia Ibu Dr. Nida Rohmawati kepada mitra penerima penghargaan yang hadir langsung.

PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I Kebun Rantauprapat, adalah salah satu Perusahaan dan/atau mitra Penerima Penghargaan Mitra Bakti Husada 2023 oleh kementrian kesehatan, PTPN IV Kebun Rantauprapat menjadi satu-satunya mitra perwakilan dari Sumatera Utara yang menerima penghargaan MBH di tahun 2023.

Regen Erasi Sitindaon,SH saat dimintai keterangan awak media menyampaikan bahwa keberhasilan Kebun Rantauprapat ini merupakan hasil kerjasama yang baik dari seluruh elemen perusahaan dan stakeholder terkait serta adanya dukungan dari BOC dan BOD yang ada di perusahaan.

Regen mengatakan, PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I, khususnya Kebun Rantauprapat sudah sejak lama menerapkan dan mengadopsi Sistem Manejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam setiap aspek pekerjaan di seluruh wilayah kerjanya.

“Di bawah kepemimpinan Pak Indrawan, SP, QIA selaku Manajer Kebun, Pemenuhan kewajiban sesuai peraturan perundangan-undangan (mandatory) juga selalu kami lakukan bekerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas ketenagakerjaan Kabupaten Labuhan Batu. Kami juga menjalin hubungan yang baik dengan Serikat Pekerja Perkebunan basis Kebun Rantauprapat (SPBUN) agar Manajemen tau apa kendala serta kebutuhan pekerja di lapangan yg berhubungan dengan K3 di perkantoran, ” ujar Regen.

Ke depannya, lanjutnya, PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I khususnya Kebun Rantauprapat akan tetap konsisten menerapkan K3 perkantoran yang baik guna mendukung program perusahaan.

“Dimana kita ketahui bersama belum lama ini subholding Palmco yang merupakan penggabungan dari PT. Perkebunan Nusantara III, V, VI, dan XIII ke dalam PT. Perkebunan Nusantara IV. PTPN Palmco ini diproyeksikan akan menjadi Perusahaan Sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan 600.000 Ha,” pungkasnya. (Ila)