32 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 90

Siantar Marihat Meriahkan Gebyar Lansia 2025

PEMERIKSAAN: Para lansia melakukan pemeriksaan kesehatan di acara Gebyar Lansia
PEMERIKSAAN: Para lansia melakukan pemeriksaan kesehatan di acara Gebyar Lansia

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Suasana penuh kehangatan dan keceriaan menyelimuti Lapangan Farel Pasaribu, Jalan Farel Pasaribu Kelurahan Suka Maju, Rabu (10/12/2025) pagi. Ratusan lanjut usia (lansia) dari Kecamatan Siantar Marihat mengikuti Gebyar Lansia 2025 yang digelar Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui kecamatan setempat.

Acara yang mengangkat tagline “Lansia Tangguh, Sehat, Bugar, Produktif, dan Bahagia” ini menjadi momentum istimewa bagi para lansia untuk berkegiatan bersama sambil mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis, dalam sambutannya menyampaikan bahwa para lansia merupakan aset dan sumber kebijaksanaan yang tak ternilai bagi kota dan generasi muda. “Para lansia bukan sekadar kelompok usia, tetapi sumber pengalaman, keteladanan, dan kebijaksanaan yang sangat berharga bagi generasi penerus,” ujarnya.

Hamdani menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud penghormatan Pemko Pematangsiantar terhadap para lansia yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan kota. Melalui gebyar ini, pemerintah berharap para lansia dapat terus aktif, sehat, dan bahagia melalui kegiatan positif seperti senam sehat, pemeriksaan kesehatan, dan hiburan.

Sementara itu, Camat Siantar Marihat, Pedi Arianto Sitopu, menyampaikan bahwa kegiatan ini didukung penuh tiga puskesmas di wilayahnya, yakni Puskesmas Parsoburan, Pardamean, dan BP Nauli, yang membuka layanan cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta.

“Gebyar Lansia ini diikuti sekitar 250 peserta dari tujuh kelurahan. Meski sebenarnya ada lebih dari 600 lansia di kecamatan kami, karena keterbatasan belum semuanya bisa terlibat. Tahun depan kita upayakan untuk mencakup seluruhnya,” tutur Pedi.

Pedi mengapresiasi seluruh pihak yang turut berkontribusi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan meriah. Ratusan lansia tampak antusias mengikuti serangkaian kegiatan, mulai dari senam massal, pemeriksaan kesehatan, hingga hiburan yang menambah semangat dan kebahagiaan mereka.

Dengan kehadiran acara ini, Pemerintah Kota Pematangsiantar berharap dapat terus mewujudkan lingkungan yang ramah lansia serta mendorong para orang tua untuk tetap bugar, produktif, dan menjalani masa senjanya dengan penuh kebahagiaan. (pra/ila)

Bupati Hadiri Natal Bersama

HADIR: Bupati Karo dan Forkopimda menghadiri natal bersama di lingkungan Pemkab Karo.
HADIR: Bupati Karo dan Forkopimda menghadiri natal bersama di lingkungan Pemkab Karo.

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo menggelar Natal Bersama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2025 di Sinabung Hills International Hotel. Acara ini dihadiri oleh Bupati Karo Antonius Ginting, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting dan jajaran Forkopimda Kabupaten Karo serta Pdt. Jefri Alexander Keliat, M.Fil sebagai pembawa firman.

Dalam sambutannya, Bupati Karo menyampaikan bahwa Natal adalah peringatan lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus, yang membawa kasih dan keselamatan bagi umat manusia. “Tema Natal tahun ini, Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga (Matius 1:21-24) menekankan kembali makna kehadiran Yesus Kristus di tengah kehidupan manusia sebagai bentuk nyata kasih Allah yang memulihkan dan menyelamatkan setiap keluarga,” ujar Bupati Karo.

Bupati Karo juga mengajak umat Kristiani untuk menjadikan keluarga sebagai cermin kasih Allah di dunia, dengan memprioritaskan kebersamaan, saling mengampuni, dan mempertegu komitmen untuk hidup rukun. Perayaan Natal Bersama ini juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karo untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Karo.

“Perayaan Natal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan iman kita. Semoga dengan perayaan Natal tahun ini, kita semakin beriman mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan kita,” kata Bupati Karo.

Perayaan Natal Bersama ini diisi dengan ibadah, perayaan, dan persembahan pujian serta menjadi kesempatan bagi Pemerintah dan Forkopimda Karo untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan iman. Acara ini berlangsung dengan khidmat dan meriah, serta menjadi bukti nyata kehadiran Allah dalam keluarga.

Turut hadir dalam acara tersebut juga Anggota DPRD Kabupaten Karo, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Kabupaten Karo, Kepala OPD, para Camat se-Kabupaten Karo, Ketua TP PKK Kabupaten Karo, Ketua DWP Kabupaten Karo serta seluruh umat kristiani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. (deo/ila)

Rumah Warga Hilang Diterjang Bencana, Ijeck Desak Kementerian PKP Relokasi atau Bangun Baru

RAPAT: Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, saat mengikuti rapat penanganan banjir di Sumatera Utara. Ia mendesak Kementerian PKP segera menangani kondisi pemukiman warga yang rusak parah akibat rangkaian bencana banjir dan longsor.
RAPAT: Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, saat mengikuti rapat penanganan banjir di Sumatera Utara. Ia mendesak Kementerian PKP segera menangani kondisi pemukiman warga yang rusak parah akibat rangkaian bencana banjir dan longsor.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera mengambil langkah nyata untuk menangani kondisi pemukiman warga yang rusak parah akibat rangkaian bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Desakan ini disampaikan Ijeck, sapaan akrabnya, saat rapat koordinasi di Bandara Kualanamu, Rabu (10/12/2025).

Ijeck menegaskan bahwa ribuan warga kini berada dalam ketidakpastian setelah rumah mereka rusak berat hingga hilang total diterjang longsor. Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian PKP harus segera menentukan kebijakan: apakah warga akan direlokasi atau dibangunkan rumah baru.

“Rumah-rumah mereka banyak yang rusak bahkan tidak terlihat lagi karena diterjang longsor. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terlalu lama tinggal di tempat pengungsian. Mereka butuh rumah, butuh kepastian,” ujar mantan Wakil Gubernur Sumut tersebut.

Selain masalah tempat tinggal, Ijeck juga menyoroti kondisi kesehatan para korban. Ia menyebut sejak hari pertama bencana, pihaknya telah mengerahkan tim untuk membantu evakuasi warga terjebak banjir di Medan, termasuk pengiriman tim kesehatan.

“Sudah banyak korban yang mulai terserang ISPA, diare, hingga penyakit kulit. Jadi pemerintah jangan hanya fokus pada satu aspek saja. Penanganan pasca bencana harus menyeluruh,” tegasnya.

Ijeck juga menyinggung parahnya banjir yang melanda Kota Medan. Menurutnya, banjir kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah kota tersebut. “Saya sejak hari pertama bencana melanda di Kota Medan sudah meminta tim untuk turun melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Kemudian kita juga menurunkan tim kesehatan, karena korban sudah mulai ada yang terjangkit ISPA, diare bahkan penyakit kulit,” ungkapnya.

Ia menilai banjir semakin buruk akibat menyusutnya ruang terbuka hijau dan lemahnya perencanaan tata kota. Masifnya pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, kata Ijeck, menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. “Rumah Dinas Gubernur saja ikut kebanjiran. Ini alarm keras bagi kita,” katanya.

Tak hanya itu, Ijeck juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperkuat infrastruktur penahan longsor di jalur-jalur rawan. Data yang ia terima menunjukkan bahwa hampir setiap tahun terjadi longsor yang merusak badan jalan karena kurangnya pembangunan retaining wall.

“Kalau dibiarkan, kerusakan akan terus berulang dan beban negara semakin besar untuk memperbaikinya. Retaining wall harus segera dibangun di titik-titik rawan,” tegasnya.

Ijeck berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun program strategis jangka panjang dalam mitigasi bencana dan pemulihan infrastruktur. “Ini bukan hanya soal memperbaiki yang rusak, tapi mencegah kerusakan jauh lebih besar di masa depan,” pungkasnya.

 

 Dana Tak Terduga Bisa Dipakai untuk Pemulihan

Terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, menegaskan bahwa Dana Biaya Tak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk mendukung pemulihan pascabencana yang saat ini melanda sejumlah daerah di Sumut.

Menurutnya, mekanisme pemanfaatan dana tersebut memang fleksibel, terutama ketika terjadi bencana dengan dampak yang luas.

Zeira menjelaskan bahwa secara prinsip, BTT digunakan saat bencana sedang berlangsung. Namun untuk tahap pemulihan pascabencana, pembiayaan diarahkan melalui dinas-dinas terkait sesuai jenis kerusakan yang harus ditangani.

“Dana tak terduga itu memang anggaran yang dipakai saat bencana terjadi. Tetapi untuk pascabencana, pembiayaannya akan masuk ke pos dinas yang membutuhkan, misalnya Dinas PUPR untuk kerusakan jalan, Dinas Pendidikan untuk sekolah, dan Dinas Kesehatan,” ujarnya kepada Sumut Pos, Rabu (10/12/2025).

Zeira menyampaikan bahwa Banggar DPRD Sumut berharap tahun 2026 tidak kembali dilanda bencana besar seperti yang terjadi saat ini. Namun, jika situasi menuntut penambahan anggaran, pihaknya siap meninjau ulang dan meningkatkan pos penanggulangan bencana.

“Kita berharap tahun 2026 tidak ada bencana seperti sekarang. Tapi kalau situasinya berubah, pos Rp70 miliar itu bisa kita tingkatkan, supaya penanganan bencana tidak terhambat,” tegasnya.

Lebih jauh, Zeira menegaskan bahwa BTT tetap dapat dipakai untuk pemulihan meskipun rencana anggaran yang tertuang dalam APBD 2026 belum sepenuhnya sesuai nomenklatur. Selama proses penganggaran belum final, pemerintah daerah memiliki ruang luas melakukan penyesuaian.

“Misalnya anggaran 2026 sudah disusun, lalu terjadi bencana. Kalau ada kegiatan yang tidak sesuai nomenklatur, itu dapat disesuaikan untuk pemulihan. Kita masih di tahun 2025, APBD juga belum selesai, dan rekomendasi Kemendagri belum turun,” jelasnya.

Dengan kondisi itu, lanjut Zeira, Gubernur Sumut masih memiliki kewenangan untuk melakukan pergeseran belanja demi percepatan perbaikan pascabencana. “Jadi, Rp70 miliar itu bisa digunakan ketika anggaran sudah berjalan dan diperlukan untuk perbaikan pascabencana,” pungkasnya. (zan/san/ila)

Ratusan Warga Dairi Demo ke Kantor DPRD, Bupati, dan Polres, Tuntut Penangguhan Penahanan 12 Warga Parbuluan 6

DEMO: Ratusan warga Dairi turun ke jalan Rabu (10/12) untuk menyuarakan solidaritas kepada 12 warga Desa Parbuluan 6, Kecamatan Parbuluan, yang kini ditahan Polres Dairi.
DEMO: Ratusan warga Dairi turun ke jalan Rabu (10/12) untuk menyuarakan solidaritas kepada 12 warga Desa Parbuluan 6, Kecamatan Parbuluan, yang kini ditahan Polres Dairi.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga Dairi turun ke jalan Rabu (10/12) untuk menyuarakan solidaritas kepada 12 warga Desa Parbuluan 6, Kecamatan Parbuluan, yang kini ditahan Polres Dairi terkait dugaan pengrusakan aset PT GRUTI dan rumah Kepala Desa Parbuluan 6, Parasian Nadeak.

Aksi ini berlangsung secara bertahap di tiga titik strategis: Kantor DPRD, Kantor Bupati, dan Mapolres Dairi. Di DPRD, orator aksi Duat Sihombing dan Januar Pasaribu menyampaikan aspirasi, meski hanya diterima Sekretaris DPRD, Bahagia Ginting, karena 35 anggota DPRD sedang dinas luar.

Para pengunjukrasa menekankan agar DPRD mendukung upaya mereka mendorong Polres menangguhkan penahanan 12 rekan mereka. “Mereka bukan penjahat. Mereka hanya memperjuangkan hak hidup dan menjaga lingkungan agar hutan tidak dirusak,” ujar Duat Sihombing.

Di Kantor Bupati, warga diterima Asisten 2 Junihardi Siregar, yang menyatakan aspirasi akan disampaikan kepada Bupati. Junihardi menegaskan pemerintah mendukung hak asasi manusia, namun tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di Polres.

Puncak aksi berlangsung di Mapolres Dairi, di mana Kapolres AKBP Otniel Siahaan menerima perwakilan warga. Duat memohon agar penahanan 12 warga ditangguhkan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, agar mereka bisa kembali berkumpul bersama keluarga. “Kami mengakui kesalahan sebelumnya yang sudah terlanjur terjadi,” ujar Duat.

Menanggapi permintaan tersebut, Kapolres menegaskan pihaknya menghormati hak warga untuk berunjuk rasa, namun penangguhan penahanan tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada pelapor dan korban dalam kasus ini. “Kami akan mempelajari dan mempertimbangkan permintaan ini, tapi tidak bisa memaksakan kehendak,” tegas AKBP Otniel.

Aksi unjukrasa berjalan tertib, dibantu pengamanan ratusan personel dari Brimob, Ditsamapta Polda Sumut, serta Polres Karo dan Pakpak Bharat, dengan kesiapan kendaraan taktis untuk mengantisipasi potensi tindakan anarkis. (rud/ila)

Astra Salurkan Bantuan Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

BANTUAN:Astra melalui Nurani Astra, menyalurkan bantuan bencana banjir bandang dan tanah longsor untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
BANTUAN:Astra melalui Nurani Astra, menyalurkan bantuan bencana banjir bandang dan tanah longsor untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

JAKARTA – Astra melalui Nurani Astra terus menyalurkan dukungan kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berbagai bantuan dari perusahaan-perusahaan Grup Astra disalurkan melalui Nurani Astra, yang sejak lama telah menjalankan aksi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk pada situasi darurat seperti bencana yang terjadi saat ini.

Sebagai bentuk respons cepat, Nurani Astra mendirikan 12 posko bencana yang terdiri dari 3 posko di Aceh, 8 posko di Sumatra Utara, dan 1 posko di Sumatra Barat. Selain berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan, posko tersebut juga menyediakan akses komunikasi internet darurat sebagai bagi masyarakat dan untuk memperlancar koordinasi di lapangan.

Beberapa posko juga menampung penyintas dari sejumlah desa terdampak. Hingga saat ini, lebih dari 16 ribu paket sembako dan perlengkapan darurat telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tiga provinsi tersebut.

Hampir 100 orang karyawan Grup Astra terjun langsung sebagai relawan untuk membantu proses evakuasi, pendataan, dan penyaluran bantuan di berbagai titik.

“Astra melalui Nurani Astra berkomitmen untuk terus hadir dan bergerak cepat dalam mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kami berharap bantuan ini dapat memperkuat upaya pemulihan bagi masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Sejumlah perusahaan Grup Astra juga turut melakukan aksi tanggap darurat sesuai kebutuhan di lapangan. United Tractors mengerahkan 32 unit alat berat dan transportasi taktis, termasuk helikopter, untuk membantu pembukaan akses jalan, pembersihan material longsor, dan evakuasi.

Astra Honda Motor, melalui jaringan resminya, menyediakan layanan servis gratis bagi sepeda motor warga yang terdampak bencana serta mendistribusikan bantuan darurat untuk membantu meringankan beban masyarakat.

Toyota Astra Motor memberikan bantuan melalui pemberian paket kebutuhan dasar dan bantuan servis kendaraan. Di samping itu, Astra juga telah berkolaborasi dengan beberapa instansi baik lembaga kemanusiaan maupun pemerintahan.

Berbagai bantuan tersebut mencapai ratusan ribu barang kebutuhan pokok mencakup pakaian, perlengkapan bayi, bahan pangan seperti beras dan makanan instan, air minum, hingga tandon air dan truk tangki. Harapannya, agar lebih banyak masyarakat yang dapat dijangkau dalam waktu yang cepat. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen Astra untuk hadir di tengah masyarakat melalui kontribusi sosial yang berkelanjutan.

“ Astra akan terus memantau perkembangan situasi dan bersinergi dengan pemerintah dan lembaga kemanusiaan agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran,” kata Boy Kelana.

Pada periode yang sama, Astra juga menjalankan program kemanusiaan berupa pemberian 35 unit ambulans yang didistribusikan ke 10 provinsi di Indonesia di mana 9 unit di antaranya didistribusikan ke wilayah Sumatra.

Semangat Astra dalam menyalurkan dukungan kemanusiaan ini, sejalan dengan cita-cita Sejahtera Bersama Bangsa serta komitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (ila)

Pasca Cuaca Ekstrem, KAI Divre I Sumut Percepat Distribusi BBM

DISTRIBUSI: Kereta api saat mengangkut muatan Bahan Bakar Minyak (BBM).  PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mempercepat distribusi BBM di wilayah Sumut.
DISTRIBUSI: Kereta api saat mengangkut muatan Bahan Bakar Minyak (BBM).  PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mempercepat distribusi BBM di wilayah Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terus mempercepat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumatera Utara menyusul sempat terhambatnya pasokan BBM akibat cuaca ekstrem beberapa waktu lalu.

Upaya ini dilakukan untuk mendukung stabilisasi kebutuhan energi masyarakat maupun industri di Sumut. Adapun jenis BBM yang diangkut melalui layanan angkutan kereta api di Sumut meliputi Pertalite, Bio Solar, dan Pertamax.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara M. As’ad Habibuddin, menjelaskan bahwa pola operasi angkutan BBM mengalami penyesuaian signifikan pasca cuaca ekstrem. “KAI menambah perjalanan angkutan BBM dari 2 perjalanan per hari menjadi 4 perjalanan per hari guna mengakomodir peningkatan permintaan dari Pertamina,” ujarnya saat memberikan keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Penambahan perjalanan ini mulai diberlakukan pada 28 November 2025 hingga saat ini. Sebelumnya, pada 24–27 November, pasokan stok BBM dari Pertamina ke wilayah Sumatera Utara terkendala akibat cuaca buruk di laut, yang menyebabkan penundaan kedatangan kapal tanker dan berimbas pada ketersediaan stok di Siantar maupun Kisaran.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya normalisasi pasokan, volume BBM yang diangkut melalui kereta api juga meningkat. KAI mencatat rata-rata angkutan sebelum cuaca buruk sebanyak 42 gerbong ketel atau sekitar 1.428 KL per hari, dan naik menjadi 48 gerbong ketel atau sekitar 1.632 KL per hari setelah intensifikasi distribusi dilakukan.

Distribusi BBM melalui kereta api saat ini melayani dua relasi utama, yaitu Labuan – Siantar dan Labuan – Kisaran. Dalam satu rangkaian kereta api, terdiri dari 21 gerbong ketel untuk memastikan kapasitas angkut optimal.

Di sisi keselamatan, KAI menegaskan bahwa operasi angkutan barang, khususnya BBM, tetap mengedepankan prosedur keamanan dan keandalan perjalanan meski dalam kondisi cuaca ekstrem. “Seluruh sarana dipastikan dalam kondisi baik, laik operasi, dan dipantau ketat untuk menjamin perjalanan berlangsung aman dan lancar,” tegas As’ad.

Selain itu, KAI tetap berkoordinasi intensif dengan Pertamina untuk menyesuaikan pola distribusi BBM dengan kebutuhan pasar. Komunikasi yang dilakukan meliputi evaluasi ketersediaan stok di Labuan, permintaan di lapangan, serta kecukupan sarana angkutan via kereta api.

“KAI berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran pasokan BBM. Penambahan perjalanan kereta angkutan BBM menjadi langkah strategis agar kebutuhan energi masyarakat, industri, dan layanan publik tetap terpenuhi,” pungkas As’ad.(san/ila)

Datuk Iskandar Muda: Pemenuhan Hak Dasar Kunci Turunkan Kemiskinan

SOSIALISASI: Datuk Iskandar Muda saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015.
SOSIALISASI: Datuk Iskandar Muda saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, AMd, kembali menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai upaya strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Medan.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan sosialisasi berlangsung di dua lokasi, yakni Jalan Tempuling Gang Ibu No.52, Kelurahan Sidorejo, serta Jalan Masjid, Kelurahan Indrakasih, Medan Tembung, pada Sabtu (6/12/2025).

“Perda Penanggulangan Kemiskinan bukan hanya regulasi, tetapi landasan penting untuk memastikan setiap warga Medan mendapatkan hak-hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah,” tegas Datuk Iskandar Muda di hadapan warga.

Ia menekankan bahwa pemenuhan hak dasar, khususnya akses kesehatan dan pendidikan, harus benar-benar dirasakan masyarakat tanpa hambatan biaya maupun akses.

“Kesehatan adalah hak setiap warga. Tidak boleh ada masyarakat sakit tapi tidak terobati. Begitu juga pendidikan, tidak boleh ada anak Medan yang putus sekolah atau tidak mendapat pendidikan yang layak,” ujarnya.

Selain itu, Iskandar Muda turut menyoroti pentingnya pembukaan lapangan pekerjaan, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berkeadilan.

“Akses permodalan dan ketersediaan pekerjaan harus jadi prioritas. Masyarakat harus merasakan manfaat konkret agar tingkat kemiskinan terus menurun,” ungkapnya.

Ia juga mendorong agar seluruh perangkat pemerintah menjadikan Perda No. 5 Tahun 2015 sebagai pedoman utama dalam merancang kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Program penanggulangan kemiskinan, katanya, tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi wajib menyentuh kebutuhan mendasar di akar rumput. “Kita ingin masyarakat bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tetapi hidup lebih layak dan bermartabat. Itu tujuan besar Perda ini, dan tugas kita bersama untuk mengawalnya,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Datuk Iskandar Muda juga memastikan bahwa DPRD Medan akan terus memperkuat fungsi pengawasan, agar masyarakat mengetahui dan menerima hak-hak mereka, sekaligus memastikan implementasi Perda berjalan nyata dan efektif. (map/ila)

Wali Kota Siantar Belajar Kendalikan Inflasi ke Yogyakarta

LIHAT SUASANA: Wali Kota Siantar Wesly Silalahi saat melihat suasana pasar di Yogyakarta, Selasa (9/12).
LIHAT SUASANA: Wali Kota Siantar Wesly Silalahi saat melihat suasana pasar di Yogyakarta, Selasa (9/12).

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Selasa (9/12). Di sana Wesly meninjau Program Kios ‘Segoro Amarto’ yang berhasil mengendalikan inflasi di Kota Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Wesly menyampaikan inflasi Kota Pematangsiantar hingga November 2025 tercatat berada di angka 4,08 persen, yang merupakan angka yang cukup besar. Puncak inflasi di Kota Pematangsiantar terjadi di September, hingga tercatat sebagai 10 kota tertinggi inflasi di Indonesia.

Kelompok pengeluaran yang sering menjadi andil inflasi adalah makanan minuman dan tembakau dengan komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

“Menanggapi tingginya inflasi tersebut, TPID Kota Pematangsiantar cepat tanggap menyikapinya,” kata Wesly.

Beberapa strategi yang telah dilakukan yaitu upaya 4K, antara lain: melakukan pasar murah secara rutin, Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, pemberantasan barang kena cukai ilegal, pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta gencar melaksanakan monitoring ketersediaan stok, dan melakukan penguatan toko pengendalian dan pantau inflasi (Toppis) yang sudah ada 11 toko di pasar tradisional.

“TPID Kota Pematangsiantar saat ini sedang fokus dalam peningkatan produksi domestik dengan melakukan contract farming penanaman cabai merah bersama kelompok tani yang ada, dan mendukung penguatan Pekarangan Pangan Lestari serta melakukan perbaikan saluran irigasi tersier pertanian,” terangnya.

“Setelah beberapa upaya strategis yang telah dilakukan, TPID Kota Pematangsiantar mendapat sedikit angin segar, yaitu deflasi pada bulan Oktober sebesar 0,31 persen dan bulan November sebesar 0,11persen. Semoga deflasi ini terus berlanjut hingga akhir tahun pada bulan Desember,” harap Wesly.

Namun, sambungnya, dari berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan, masih terdapat kekurangan, ditandai dengan masih tingginya inflasi di Kota Pematangisantar.

“Maka dengan ini, kami datang untuk dapat belajar dari TPID Kota Yogyakarta dalam pengendalian inflasi. Bagaimana strategi dan langkah-langkah pengendalian inflasi di Kota Yogyakarta, di mana Kota Yogyakarta mendapat nominasi TPID Award Tahun 2025 untuk wilayah Jawa dan Bali,” terangnya.

Diharapkan, melalui kunjungan tersebut TPID Kota Pematangsiantar mendapat semangat baru dalam menjalankan tugas dan TPID kota Yogyakarta semakin sukses ke depannya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di Yogyakarta kepada Wali Kota Wesly Silalahi. Wawan juga menyampaikan turut prihatin serta berduka cita, untuk kejadian bencana alam di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan daerah lainnya.

Menurut Wawan, menjelang musim liburan akhir tahun, Yogyakarta sebagai salah satu kota acuan IHK (Indeks Harga Konsumen) dan destinasi wisata utama di Indonesia, hampir dipastikan berpotensi terjadi peningkatan permintaan berbagai komoditas.

Tujuan pemantauan, katanya, untuk Memastikan keterjangkauan harga di pasar, Memastikan ketersediaan pasokan dari hulu hingga hilir, dan Memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Lebih lanjut Wawan menerangkan, Pasar Beringharjo sebagai pasar utama pusat kegiatan dan bisnis ekonomi rakyat terbesar di DI Yogyakarta dan juga Gudang Indomarco Prismatama menjadi salah ‘barometer’ utama harga kebutuhan pokok, serta menjadi lokasi strategis untuk melihat langsung kondisi lapangan.

Dari kedua titik ini, dapat diperoleh gambaran nyata mengenai suplai barang, kestabilan harga, dan kelancaran distribusi.

“Informasi tersebut sangat penting sebagai dasar bagi penentuan langkah kebijakan berikutnya,” tukas Wawan.

Selanjutnya, pemantauan juga menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi dan memastikan berbagai langkah stabilisasi benar-benar berjalan efektif. Peran bersama TPID sangat penting dalam memastikan upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Begitu pula peran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, aparat keamanan, Bulog, distributor, serta pelaku pasar yang menjadi ujung tombak ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Masih kata Wawan, dinamika harga menjelang hari besar keagamaan sangat sensitif. Karena itu, pemantauan langsung seperti ini menjadi bagian dari langkah antisipatif agar gejolak harga dapat dicegah sejak dini. Hasil pemantauan lapangan diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi, mulai operasi pasar, perbaikan distribusi, hingga penguatan koordinasi dengan produsen dan pemasok.

Kepada Wesly dan rombongan, Wawan menginformasikan, Kota Yogyakarta memiliki Kios ‘Segoro Amarto’ yaitu singkatan dari Semangat Gotong-royong agawe majuning Ngayogyokarto/Semangat Gotong-royong untuk kemajuan Yogyakarta).

“Kami juga memiliki inovasi Warung Mrantasi, singkatan dari Masyarakat Lan Pedagang Tanggap Inflasi). Di sini kami mengajak seluruh pedagang untuk memiliki kesadaran dan kesanggupan agar bersama-sama tanggap serta peduli terhadap pengendalian inflasi di Kota Yogyakarta,” jelas Wawan. (pra/azw)

Komisi I Desak APH Usut Kejanggalan Proyek Danau Siombak: Ganti Rugi Lahan 7 Hektare Mangkrak

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri.
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri.

SUMUTPOS.CO – Polemik ganti rugi lahan sekitar 7 hektare yang terdampak pembangunan tanggul dan rencana kolam retensi di kawasan Danau Siombak, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, kembali memanas.

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan mengusut tuntas dugaan kejanggalan dalam proses ganti rugi yang tak kunjung selesai.

Hingga kini, proses ganti rugi bagi warga terdampak terbengkalai, meski Komisi I DPRD Medan telah menggelar lima kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanpa hasil.

Setiap pertemuan berakhir buntu karena instansi terkait, mulai dari Pemko Medan, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak memberikan kepastian atau penjelasan memadai.

“Sangat kita sesalkan. Sudah lima kali RDP, tetapi tidak ada titik terang. Sementara di atas lahan warga sudah berdiri bangunan, namun ganti rugi sampai sekarang belum juga tuntas,” tegas Saipul, Selasa (9/12/2025).

Saipul menilai, persoalan ini tidak sekadar soal administrasi, melainkan mengindikasikan adanya kecerobohan sejak awal pembangunan, sehingga regulasi terkait ganti rugi kini tersandung.

Ia menyebut, BPN dan BWSS II justru memberi pernyataan yang saling bertentangan. “Ketika hendak melakukan ganti rugi, ada regulasi yang dilanggar. Maka sekarang BPN dan BBWS saling berseberangan soal dasar ganti rugi. Ini tidak wajar,” ujarnya.

Perbedaan pendapat itu terlihat jelas dalam RDP. BPN mengaku tidak bisa memproses ganti rugi karena terjadi kesalahan pada penetapan lokasi (penlok), sementara BWSS II menyebut tidak ada kendala karena sejak awal proses pengukuran dilakukan bersama.

“Kedua instansi tidak sinkron. Kita sudah minta solusi agar warga tidak dirugikan, tetapi tetap saja tidak diakomodir dan BPN bertahan tidak bisa melanjutkan proses,” ungkap Saipul.

Atas kondisi tersebut, Komisi I meminta APH turun tangan untuk memastikan apakah ada pihak yang memainkan proyek pengendalian banjir tersebut. “Penegak hukum harus hadir agar jelas siapa yang bermain. Jangan sampai warga menjadi korban ketidakberesan ini,” tegasnya.

Sementara warga pemilik lahan masih menunggu kepastian, proyek penting pengendalian banjir di Medan Marelan kini terancam tersendat akibat kekacauan administrasi dan dugaan pelanggaran prosedur yang hingga kini belum terurai. (map/ila)

Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatera, Politisi PDIP: Tehnologi Dapat Kirim Pasokan ke Pengungsian

Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Saptono (ist)
Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Saptono (ist)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Saptono mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana Sumatera menjadi bencana nasional. Alasannya, agar penanganan dampak masalah bencana dapat lebih terkendalikan.

“Kita menilai sudah saatnya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan status menjadi bencana nasional,” tegas Politisi PDI Perjuangan Labuhanbatu ini, Selasa (9/12) di Rantauprapat.

Dia menilai kurang tepat jika pemerintah pusat terlalu alergi dengan bantuan internasional yang akan masuk jika status bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berlevel bencana nasional. Padahal jumlah korban yang meninggal dunia, hilang, serta kerusakan rumah dan fasilitas umum sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan.

“Jangan tolak bantuan luar, jika memang niat mereka untuk kemanusiaan. Kita mesti menghargai ketulusan itu,” paparnya.

Menurutnya, Saptono jika bantuan internasional dipersilakan masuk, maka sistem distribusi bantuan akan bisa efektif. Dan dengan mudah menjangkau ke kantong-kantong pengungsian dan permukiman warga terisolir.

Karena, banyak kawasan yang tak dapat dijangkau, disebabkan terputusnya prasarana transportasi. Seperti jembatan rusak dan badan jalan yang longsor.

Dampaknya penyaluran bantuan terhambat. Dan para warga menjadi kritis akibat kurangnya pasokan makanan, minuman dan obat-obatan.

Jika tehnologi internasional didatangkan, setidaknya dapat menjangkau lokasi paling terisolir.

“Mungkin dengan memanfaatkan drone canggih milik negara luar akan dapat mengirimkan pasokan bantuan ke lokasi terdampak dengan mudah,” paparnya.

Jika mengharapkan sarana transportasi udara milik pemerintah seperti helikopter, sering mengalami keterbatasan lokasi helipad. Dan banyaknya pepohonan yang menghalangi jangkauan helikopter.

Selain itu, dengan bantuan internasional maka kebutuhan perbaikan lokasi bencana dengan mudah direhabilitasi dan  direkonstruksi. Serta, kemampuan internasional dalam hal teraphi trauma healing juga lebih efektif. (fdh/azw)

1...899091...15,675Page 90 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor