26 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 91

Kolaborasi PTPN IV Lawan Stunting di Serdang Bedagai: Dari Rumah Layak hingga Nutrisi untuk Generasi Sehat

Serdang Bedagai, Sumatera Utara — Upaya menekan angka stunting kembali diperkuat lewat Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang digelar di Desa Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Program ini menjadi cermin nyata dari sinergi antara berbagai elemen: Sub Holding PTPN III (Persero) PTPN IV PalmCo, pemerintah daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemendukbangga), hingga masyarakat setempat.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan komitmen perusahaan bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan menanam investasi sosial jangka panjang demi masa depan anak-anak dan keluarga di kawasan itu. “Ini bukan sekadar program bantuan, tapi wujud tanggung jawab sosial kami terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Jatmiko dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Sejak tahun lalu, PalmCo telah menyalurkan dana lebih dari Rp7,4 miliar untuk mendukung berbagai program penurunan stunting, termasuk membangun rumah layak huni, jamban sehat, serta menyediakan paket makanan bergizi. Hingga kini, tercatat lebih dari 4.200 anak yang berisiko stunting dibina dan didampingi secara langsung. Sementara untuk bulan ini, sebanyak 200 keluarga di Serdang Bedagai mendapat perhatian khusus. Mereka akan menerima Makanan Tambahan Bergizi Stunting selama berkesinambungan untuk 6 bulan ke depan.

“Alhamdulillah, secara umum PTPN IV di lingkungan internalnya mampu zero stunting. Ini yang akan kita perluas ke masyarakat di sekitar kita,” katanya.

Untuk itu Jatmiko meyakini kolaborasi yang kuat menjadi kunci menekan prevalensi stunting. “Terimakasih untuk Kemendukbangga yang sudah memfasilitasi PTPN grup dalam progam ini. Juga kepada BKKBN Sumut dan Pemkab Serdang Bedagai yang sangat proaktiv. Dengan kolaborasi seluruh elemen insha Allah stunting bisa kita tekan bersama,” ujarnya.

Angka stunting di Sumatera Utara masih menjadi tantangan serius. Survei Status Gizi Indonesia 2024 menunjukkan prevalensi stunting di provinsi ini mencapai 22 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 19,8 persen. Lebih mengkhawatirkan, di Serdang Bedagai angka tersebut melonjak dari 14 persen pada 2023 menjadi 19 persen pada 2024.

Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Tambunan, menyatakan angka ini sebagai peringatan penting yang harus memacu semua pihak untuk bergerak lebih masif dan terkoordinasi.

“Kami tidak bisa bergerak sendiri, kolaborasi dengan PalmCo memberi energi baru agar upaya edukasi dan intervensi benar-benar sampai ke tingkat keluarga,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga menggencarkan program Dapur Sehat Atasi Stunting di seluruh kecamatan, serta memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga yang tidak hanya mendistribusikan nutrisi tambahan, tapi juga memantau kondisi gizi, sanitasi, dan sumber air bersih.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, dr Fatmawati, menggarisbawahi bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat. “Melalui GENTING, kita buktikan bahwa kolaborasi mampu menciptakan solusi nyata,” katanya.

Menurut dr Fatmawati, terdapat lebih dari 44 ribu keluarga berisiko stunting di Sumatera Utara. Peran mitra strategis seperti PalmCo sangat krusial untuk menjangkau keluarga-keluarga tersebut.

Salah satu penerima manfaat paket gizi mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Bantuan ini membuat anak saya lebih sehat. Saya berharap program ini terus berjalan, bukan hanya untuk anak saya, tapi juga untuk semua anak di daerah ini yang berisiko stunting,” ujarnya penuh haru.

Perjuangan menurunkan angka stunting di Serdang Bedagai menjadi bukti bahwa kerja bersama, dari pemerintah hingga sektor privat, mampu membangun fondasi generasi emas Indonesia yang sehat dan kuat. (ila)

Perkuat Akses Pendidikan dan Kesehatan di Medan, Bank Mandiri Serahkan Ambulans ke YPSIM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Melalui semangat “Dari Hati, untuk Memberi Arti”, Bank Mandiri menyerahkan satu unit ambulans kepada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) di Medan, Senin (8/9/2025).

Regional CEO Region I/Sumatera 1 Bank Mandiri I Gede Raka Arimbawa menilai, pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang merata adalah dua fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, ambulans ini bukan sekadar kendaraan, tetapi sarana penyelamat yang menjawab kebutuhan mendesak ribuan siswa dan mahasiswa di bawah naungan YPSIM, serta masyarakat padat penduduk di sekitar Jalan Sunggal, Medan.

Selama ini, Klinik Umum ST Bhinneka yang didirikan dr Sofyan Tan telah menjadi tumpuan layanan kesehatan bagi civitas akademika YPSIM maupun warga sekitar. Namun, keterbatasan transportasi kerap menjadi kendala saat menghadapi kondisi darurat.

Dengan adanya ambulans dari Bank Mandiri, rantai kepedulian tersebut kini semakin lengkap, menghadirkan akses kesehatan yang lebih cepat sekaligus menopang keberlangsungan pendidikan yang aman dan terjamin.

“YPSIM tidak hanya mencetak generasi unggul, tetapi juga memiliki hati untuk melayani lingkungannya. Nilai ini sejalan dengan komitmen kami di Bank Mandiri, bahwa keberhasilan mitra dan masyarakat adalah keberhasilan kami,” ujar I Gede Raka Arimbawa, dalam keterangan resminya pada Selasa (16/9).

Acara penyerahan ambulans turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang menegaskan, pendidikan tinggi merupakan jalur strategis menuju keberhasilan bangsa. Kehadirannya memberi pesan kuat bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dilepaskan dari dukungan kesehatan yang memadai.

Bagi dr Sofyan Tan, pendiri YPSIM sekaligus Anggota DPR RI, momen ini menjadi buah perjalanan panjang perjuangannya. “Tujuan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda yang saya dirikan 38 tahun lalu, hari ini saya lihat terjawab. Saya tidak melanjutkan karir sebagai dokter untuk mengobati orang sakit satu per satu, melainkan untuk menjadi pengobat bagi anak-anak kurang mampu agar mendapat akses pendidikan,” ungkapnya.

Bagi Bank Mandiri, pendidikan yang kuat tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditopang oleh layanan kesehatan yang responsif. Karena itu, melalui bantuan ambulans ini, Bank Mandiri tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, melainkan sebagai mitra yang peduli dan berkomitmen mendukung lahirnya generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. (adz)

Fakultas Teknik USU Laksanakan Pengabdian Masyarakat Daur Ulang Kertas Bekas Ramah Lingkungan

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO- Tim Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (FT-USU) menggelar pengabdian masyarakat di Yayasan SMP IT Jabal Noor Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Kamis (4/9/2025). Kegiatan ini mengangkat tema KREATIF (Kertas Ramah lingkungan Edukatif Anak-anak dengan Teknologi Inovatif dan Fungsional).

Tim ini dipimpin Ir. Nisaul Fadilah Dalimunthe S.T., M.Eng. dengan anggota Ir. Muhammad Thoriq Al Fath, S.T., M.T. dan Ir. Gina Cynthia Raphita Hasibuan, S.T., M.Sc., Ph.D., serta dibantu 6 orang mahasiswa FT USU.

Menurut ketua tim Ir. Nisaul Fadilah Dalimunthe S.T., M.Eng, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendaur ulang limbah kertas yang dapat berasal dari yayasan, sekolah, maupun perkantoran di sekitar sekolah SMP IT Jabal Noor yang selama ini belum diolah dengan baik. “Limbah kertas tersebut dapat diproses kembali menjadi kertas yang dapat digunakan kembali,” kata Nisaul.

Dikatakannya, dalam pengabdian ini, Tim FT USU mengedukasi para siswa Yayasan SMP IT Jabal Noor untuk mengubah limbah kertas menjadi kertas yang dapat dimanfaatkan serta meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap pentingnya mengolah limbah dan daur ulang.

“Kami ingin menanamkan kepada para siswa bahwa limbah yang biasanya dianggap tidak berguna, sebenarnya dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Melalui cara ini, mereka tidak hanya memahami pentingnya proses daur ulang, tetapi juga belajar bagaimana tindakan kecil mereka dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan,” jelas Nisaul.

Dalam kegiatan ini, para siswa SMP IT Jabal Noor berhasil mengolah limbah kertas menjadi kertas yang dapat digunakan kembali. Dengan alat yang dinamakan “Mixer-Mould” yang digunakan pada kegiatan KREATIF ini, limbah kertas yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat diubah menjadi kertas yang dapat digunakan kembali.

Para siswa ikut serta dalam proses pengolahan, mulai dari pemotongan dan perendaman limbah kertas didalam air, meneteskan pewarna dan mencampurkan larutan tepung kanji, hingga pencetakan dan pengeringan kertas yang kemudian dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar para siswa tersebut. “Para siswa merasa senang karena dapat berkontribusi dalam proses pengolahan limbah kertas menjadi kertas yang dapat digunakan pada aktivitas sehari-hari,” ungkapnya.

Dijelaskan Nisaul, kegiatan ini mendapat dukungan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (DPPM Kemendiktisaintek RI) dalam skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat, yang selama ini konsisten mendorong implementasi program pengabdian masyarakat di berbagai bidang.

Dukungan tersebut semakin memperkuat tujuan program KREATIF dalam memberikan manfaat nyata bagi generasi muda. Pimpinan Yayasan SMP IT Jabal Noor menyampaikan. “Kami berterima kasih atas program KREATIF yang tidak hanya menambah keterampilan anak-anak kami, tetapi juga menumbuhkan kesadaran lingkungan. Melalui kegiatan ini, anak-anak juga memahami bahwa limbah yang mereka jumpai setiap hari bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat,” kata Pimpinan Yayasan SMP IT Jabal Noor.

Sementara Dosen Fakultas Teknik USU, Ir. Muhammad Thoriq Al Fath, S.T., M.T., menjelaskan, pengolahan limbah kertas melalui program ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah pada material yang selama ini dianggap tidak berguna.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu solusi nyata dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah kertas. “Dengan memanfaatkan alat KREATIF, limbah kertas dapat diolah kembali menjadi kertas daur ulang yang berkualitas dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan belajar anak-anak di sekolah,” katanya.

Para siswa Yayasan SMP IT Jabal Noor kini dapat menggunakan kertas yang mereka olah kembali dari limbah menjadi sesuatu yang dapat digunakan kembali, mereka juga mampu menyebarkan pengetahuan dan kesadaran terhadap cara mengelola limbah kertas secara baik.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan dengan membentuk generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu menjadi teladan dan menginspirasi masyarakat di sekitarnya untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian bumi. (adz)

Rumah Melayu Datuk Ong Ditetapkan Jadi Situs Cagar Budaya

SUMUTPOS.CO – Rumah pangung berarsitektur Melayu, berbahan kayu, milik Datuk Hidayat Ong, ditetapkan sebagai status cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Deliserdang di Desa Pagar Merbau 1, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, Senin (15/9) lalu.

Rumah pangung itu, duluhnya merupakan sebuah istana dari seorang datuk. Kini dilestarikan oleh Pemkab Deliserdang yang bertujuan akan ada perawatan serta perbaikan yang dibiayai pemerintah. Rumah Datuk Ong memiliki harapan agar terhindar dari perusakan atau perampasan dari pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Camat Pagar Merbau, Junaidi mengatakan, Disbudporapar Kabupaten Deliserdang, Pemerintahan Kecamatan Pagar Merbau, dan pemerintahan desa di Kecamatan Pagar Merbau, menyatakan, bangunan Datuk Ong ini merupakan cagar budaya yang menjadi ikon Kecamatan Pagar Merbau.

“Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar dapat menjaga sejarah ini, untuk dapat dilihat oleh anak cucu kita ke depannya, sebagai satu warisan budaya masyarakat. Sama-sama kita jaga dan lindungi. Dan tidak menggarap lahan di cagar budaya ini,” ungkap Junaidi.

Penetapan bangunan cagar budaya ditandai dengan pemasangan spanduk oleh Disbudporapar Kabupaten Deliserdang. Hadir pada pemasangan spanduk pemberitahuan situs cagar budaya Rumah Datuk Hidayat Ong, yakni Junaidi, Kepala Desa Pagar Merbau 1 Nani Agustina, Kepala Desa Tanjungmulia Rusli, Kepala Museum Deliserdang Daniel Ginting, Kasi Trantib Kecamatan Pagar Merbau Baim, Kepala Dusun 2 Pagar Merbau Haryadi, Babinsa Desa Pagar Merbau 1, serta Asisten Manager PTPN 4 Region 2 Aidul.

Rumah khas suku Melayu peninggalan zaman Belanda di Kecamatan Pagar Merbau ini, didirikan pada 1821 silam, pada masa kolonial. Sebelumnya juga sempat digunakan sebagai kantor administrasi Belanda, lalu ditempati oleh Tengku Hidayat Ong dan keturunannya.

Rumah adat Datuk Ong merupakan simbol dan warisan budaya masyarakat Melayu di Indonesia, khususnya Kabupaten Deliserdang, yang memiliki nilai arsitektur. Bangunan ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga memiliki nilai dan seni arsitektur yang menjadi cerminan sejarah serta identitas masyarakat.

Meski tidak ada rumah adat Melayu Deli yang disebutkan secara spesifik di Kecamatan Pagar Merbau, namun rumah peninggalan keturunan Datuk Ong ini, menjadi contoh bangunan bersejarah yang memiliki potensi nilai budaya relevan. (btr/saz)

Kejari Langkat Didesak Segera Periksa Eks Pj Bupati Langkat

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – KOORDINATOR Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut Abdul Rahim Daulay mendesak Kejari Langkat segera memeriksa Faisal Hasrimy. Pasalnya, pemeriksaan terhadap mantan Pj Bupati Langkat itu penting untuk membuka tabir dan mengungkap aktor sesungguhnya dalam proyek pengadaan smartboard yang secepat kilat tersebut.

“Saya menilai, pemeriksaan Faisal Hasrimy sangat penting untuk mengetahui sejauh mana dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam proyek tersebut dan apakah ada penyalahgunaan wewenang atau tidak,” kata Abdul Rahim Daulay kepada Sumut Pos, Selasa (16/9).

Menurutnya, semua sama di mata hukum. Karenanya, pemeriksaan terhadap Faisal Hasrimy wajib dan harus dilakukan penyidik. “Jangan mentang-mentang pejabat atau dugaan memiliki beking tak diperiksa. Kalau sudah diperiksa, kejaksaan akan mengetahui keterlibatannya atau tidak,” sebutnya.

Selain soal keterlibatan, kata Rahim, Faisal harus diperiksa terkait pengetahuannya tentang proses pengadaan smartboard. Sebab, hal tersebut perlu didalami mengingat masih banyak ditemukan sekolah di Langkat dalam kondisi tidak layak. “Dengan periksa Faisal, penyidik dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait dugaan korupsi pengadaan smartboard dan perannya. Dalam kasus korupsi, transparansi dan keadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam mengelola dana pendidikan,” serunya.

” Oleh karena itu, pemeriksaan Faisal Hasrimy sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Jika tidak diperiksa, maka publik pasti curiga, pasti ada dugaan ‘sesuatu’ dan jangan ada dugaan ditutupi,” pungkasnya.

Diketahui, Faisal Hasrimy yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumut itu belum pernah diperiksa penyidik sejak proses penyelidikan hingga penyidikan dugaan korupsi pengadaan smartboard senilai Rp50 miliar tahun anggaran 2024. Alasan penyidik belum periksa Faisal, karena saat ini tengah fokus mencari alat bukti.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi melalui kuasa hukumnya sudah buka suara bahwa kliennya tidak terlibat dan ada unsur dugaan menjerumuskan dalam perkara tersebut. Karenanya, penggeledahan penyidik Kejari Langkat ke Kantor Disdik Langkat didukungnya dan bahkan disarankan geledah juga rumah oknum pejabat agar tidak menghilangkan barang bukti.

Proyek pengadaan smartboard diperuntukkan kepada sekolah menengah pertama (SMP) sebesar Rp17,9 miliar dan sekolah dasar (SD) senilai Rp32 miliar. Proyek ini diduga menjadi ajang korupsi karena masih banyak ditemukan sarana dan prasarana sekolah di Langkat yang jauh dari kata layak.

Bahkan, pengadaan smartboard ini terkesan dipaksakan. Juga terendus adanya indikasi campur tangan penguasa dari sejak proses pengajuan anggaran hingga ke tahap pembelian barang.

Selain itu, proyek pengadaan smartboard yang dilakukan Disdik Langkat terkesan buru-buru alias kejar tayang. Alasannya, untuk pengadaan smartboard pada SMP dan SD tahapannya sudah memasuki proses pembayaran 100 persen sejak 23 September 2024, serta smartboard sudah diserahterimakan dengan jumlah 312 unit.

Terdiri dari smartboard SD 200 unit dan SMP 112 unit. Sementara P-APBD ditetapkan 5 September 2024. Karena itu, proses tahapannya terkesan anomali. Sebab, rencana umum pengadaan (RUP) ditayangkan pada 10 September 2024. PPK akses e-purchasing dan pembuatan paket pada 10 September 2024.

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak pada 11 September 2024 dan 12 September 2024 serta dilanjutkan serah terima barang 23 September 2024. Serangkaian itu menguatkan adanya indikasi dalam proses pengadaan smartboard yang diduga sudah dirancang sebelum P-APBD 2024 disahkan.

Produk yang dipilih merek Viewsonic/Viewboard VS18472 75 inch yang dibanderol dengan harga satuan Rp158 juta ditambah biaya pengiriman Rp620 juta. Adapun perusahaan penyedia barang yang ditunjuk adalah PT Gunung Emas Ekaputra dan PT Global Harapan Nawasena.

Kedua perusahaan ini hanya sebagai agen atau reseller yang menawarkan produk smartboard di bawah lisensi PT Galva Technologies. (ted)

Pemkab Dairi dan Kejari Kerjasama Bidang Datun

KERJA SAMA- Bupati Dairi Vickner Sinaga didampingi Wabup Wahyu Daniel Sagala bersama Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Cahyadi Sabri tunjukkan nota kerja sama bidang Datun, Selasa (16/9).(RUDY SITANGGANG/SUMUT POS)
KERJA SAMA- Bupati Dairi Vickner Sinaga didampingi Wabup Wahyu Daniel Sagala bersama Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Cahyadi Sabri tunjukkan nota kerja sama bidang Datun, Selasa (16/9).(RUDY SITANGGANG/SUMUT POS)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), menjalin kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun). Kerjasama ini diteken Bupati Dairi Vickner Sinaga dan Kepala Kejari Dairi Cahyadi Sabri di ruang rapat bupati, Selasa (16/9).

Bupati Dairi Vickner Sinaga mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, pendampingan, dan penyelesaian masalah hukum bagi pemerintah daerah. Kemudian, untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mencegah pelanggaran hukum, mengelola aset daerah dan memperkuat koordinasi dalam mencapai pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Mari kita bersinergi dan berkolaborasi yang baik dengan Kejari Dairi. Semua hal yang bermasalah kita akan dibantu Kejaksaan Dairi. Sehingga Dairi ini bisa semakin baik dan permasalahan bisa diatasi dengan baik,”ujar Vickner , didampingi Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala.

Senada, Kepala Kejari Cahyadi Sabri mengatakan, kerjasama ini memberikan bantuan hukum. Kejaksaan bertindak sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemda, baik dalam kasus litigasi maupun non litigasi.

Selanjutnya, pertimbangan hukum yaitu memberikan nasihat atau pendapat hukum untuk membantu Pemda dalam mengambil keputusan dan memastikan kebijakan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. “Selain itu, kita juga memberikan edukasi hukum. Artinya, menjadi tempat konsultasi bagi aparatur Pemda untuk edukasi hukum. Sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam tugas pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.

“Kemudian, mitigasi resiko yaitu melakukan tindakan preventif dan mitigasi terhadap persoalan hukum terutama bidang Datun yang sering dilupakan,” pungkas Cahyadi. (rud/adz)

Bapera Tagih Janji Bupati Langkat Terkait Pembangunan Infrastruktur, Ondim: Dari 12 Ruas Jalan, 6 Ruas Jalan Dibangun Tahun Ini

Massa Bapera saat menggeruduk Kantor Bupati Langkat dan diterima Afandin.(Istimewa/Sumut Pos)
Massa Bapera saat menggeruduk Kantor Bupati Langkat dan diterima Afandin.(Istimewa/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa dari Barisan Perjuangan Rakyat (Bapera) melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Langkat, Senin (15/9). Massa menuntut, Bupati Langkat Syah Afandin menunaikan janji politiknya kepada masyarakat.

Satu di antara janji politik itu adalah pembangunan infrastruktur di bumi bertuah (julukan Kabupaten Langkat). Massa datang dengan menumpangi bus dan setibanya di Kantor Bupati Langkat, langsung diarahkan menuju ruang pola.

Koordinator Massa, Soni Mario Tamba menjelaskan, kehadiran mereka cuma menuntut hak masyarakat kepada Bupati Langkat. Jika tak digubris, Bapera akan hadir dan duduk di Kantor Bupati Langkat dengan jumlah ribuan massa.

Bahkan, massa akan mendirikan tenda di depan Kantor Bupati Langkat. Itu dilakukan demi tuntutan masyarakat dapat direalisasi dengan baik. “Kami di sini tidak minta uang. Kami tidak minta proyek, tapi kami minta usulan-usulan dari masyarakat segera direalisasikan. Kami tunggu kabar baik dari bapak (Ondim). Jika tidak, 5.000 massa yang kemarin akan kami turunkan pak,” tegas Rio.

Massa dapat langsung bertemu dengan Afandin. Bupati yang karib dikenal Ondim itu kemudian membeberkan kondisi jalan di Langkat. Kata dia, sekitar 70 persen ruas jalan di Langkat dalam kondisi rusak. Tak dapat dilakukan perbaikan secara langsung karena anggaran yang tidak memadai.

“Namun begitu, kita sudah melakukan verifikasi ke pusat terkait skala prioritas, termasuk apa yang dituntut oleh kawan-kawan di Bapera,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, ada 12 ruas jalan diusul untuk perbaikan pada P-APBD 2025. Namun, cuma 6 ruas yang disetujui. Sisa 6 ruas lagi akan direalisasikan di R APBD Langkat tahun depan.

“Saya menilai, perjuangan Bapera ini murni untuk bagaimana masyarakat merasakan jalan yang layak. Saya melihat bahwa Bapera bergerak untuk memperjuangkan jalan. Mari sama-sama dalam waktu dekat ini kita tinjau pembangunannya,” seru Ondim.

Hadirnya Bapera diapresiasi Ondim. Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat berharga bagi pemerintah. Nantinya, usulan pembangunan yang disampaikan akan menjadi prioritas untuk direalisasikan. Usai pertemuan itu, Rio menyebutkan, mereka batal mengerahkan 5000 massa untuk menduduki Kantor Bupati Langkat.

Massa mempertimbangkan ke depannya untuk menjaga kondusifitas. Ada 9 poin penting yang disampaikan Bapera dan menjadi tuntutan masyarakat.

Di antaranya, memastikan pelayanan publik di Kabupaten Langkat tidak ada lagi praktik pungli. Bupati Langkat juga diharapkan lebih tepat sasaran terkait segala bentuk bantuan sosial untuk masyarakat.

Membuka lapangan pekerjaan baru dan memberi jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat. Selain itu, Bupati Langkat juga dituntut untuk memberi jaminan pendidikan gratis serta menurunkan harga pokok.

Ondim juga diminta untuk lebih memprioritaskan upaya memberantas narkoba di Negeri Bertuah. Kemudian yang tak kalah penting, massa Bapera juga mendesak agar Langkat bersih dari korupsi. Termasuk di antaranya menghentikan pengerjaan proyek yang dlakukan oleh staf, tenaga ahli, keluarga, orang parpol, serta orang dalam lingkaran pejabat langkat. (ted)

Permak Sumut Soroti Dugaan Korupsi Proyek Smartboard Rp100 Miliar di Langkat, Gubsu Didesak Copot Faisal Hasrimy

DESAK GUBSU: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/9). Mereka meminta Gubsu segera mencopot Faisal Hasrimy dari jabatannya.(IKHSAN SYAHREZA/SUMUT POS)
DESAK GUBSU: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/9). Mereka meminta Gubsu segera mencopot Faisal Hasrimy dari jabatannya.(IKHSAN SYAHREZA/SUMUT POS)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Permak) Sumatera Utara kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/9). Mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution mencopot Faisal Hasrimy dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumut.

MAHASISWA menuding Faisal Hasrimy, terlibat dalam dugaan korupsi proyek pengadaan Smartboard dan meubilair senilai Rp100 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat saat dia menjabat Pj Bupati Langkat. “Anggaran Rp100 miliar itu dipaksakan masuk di akhir tahun 2024. Proyek ini tidak masuk akal. Rp50 miliar untuk Smartboard dan Rp50 miliar untuk meubilair. Proses tender diduga penuh rekayasa, bahkan serah terima barang dilakukan hanya dalam hitungan hari,” kata Ketua Umum Permak Asril Hasibuan dalam orasinya.

Massa aksi juga menyoroti dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi. Mereka mengklaim, Saiful sempat menolak proyek tersebut, namun dipaksa dan diintimidasi untuk menandatangani dokumen pencairan. “Ini bukan korupsi biasa, ini konspirasi jahat. Faisal Hasrimy sebagai penguasa saat itu menekan bawahannya. Bahkan ada dokumen dengan tanda tangan palsu yang digunakan untuk menjerat orang lain,” ujar Yunus Dalimunthe, koordinator aksi.

Untuk itu, mahasiswa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) mengambil alih penyidikan kasus ini dari Kejari Langkat yang dinilai lamban dan tidak menyentuh aktor utama. Mereka juga meminta penggeledahan kantor-kantor OPD terkait, rumah pribadi pejabat, hingga pihak rekanan proyek. “Bola panas ini tidak boleh berhenti di Dinas Pendidikan. Jaksa harus berani panggil Pj Bupati, TAPD, pejabat Disdik, dan semua yang terlibat. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” teriaknya.

Setelah beberapa menit berorasi, perwakilan Pemprov Sumut menemui massa. Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Novriana, menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan menyatakan akan melaporkannya kepada pimpinan. “Aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami tampung dan saya laporkan kepada pimpinan. Apapun keputusannya nanti, akan ditentukan oleh pimpinan,” ujar Novriana.

 

Kejari Didesak Periksa Eks Pj Bupati Langkat

Terpisah, Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut Abdul Rahim Daulay mendesak Kejari Langkat segera memeriksa Faisal Hasrimy. Pasalnya, pemeriksaan terhadap mantan Pj Bupati Langkat itu penting untuk membuka tabir dan mengungkap aktor sesungguhnya dalam proyek pengadaan smartboard yang secepat kilat tersebut.

“Saya menilai, pemeriksaan Faisal Hasrimy sangat penting untuk mengetahui sejauh mana dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam proyek tersebut dan apakah ada penyalahgunaan wewenang atau tidak,” kata Abdul Rahim Daulay kepada Sumut Pos, Selasa (16/9).

Menurutnya, semua sama di mata hukum. Karenanya, pemeriksaan terhadap Faisal Hasrimy wajib dan harus dilakukan penyidik. “Jangan mentang-mentang pejabat atau dugaan memiliki beking tak diperiksa. Kalau sudah diperiksa, kejaksaan akan mengetahui keterlibatannya atau tidak,” sebutnya.

Selain soal keterlibatan, kata Rahim, Faisal harus diperiksa terkait pengetahuannya tentang proses pengadaan smartboard. Sebab, hal tersebut perlu didalami mengingat masih banyak ditemukan sekolah di Langkat dalam kondisi tidak layak. “Dengan periksa Faisal, penyidik dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait dugaan korupsi pengadaan smartboard dan perannya. Dalam kasus korupsi, transparansi dan keadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam mengelola dana pendidikan,” serunya.

” Oleh karena itu, pemeriksaan Faisal Hasrimy sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Jika tidak diperiksa, maka publik pasti curiga, pasti ada dugaan ‘sesuatu’ dan jangan ada dugaan ditutupi,” pungkasnya.

Diketahui, Faisal Hasrimy yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumut itu belum pernah diperiksa penyidik sejak proses penyelidikan hingga penyidikan dugaan korupsi pengadaan smartboard senilai Rp50 miliar tahun anggaran 2024. Alasan penyidik belum periksa Faisal, karena saat ini tengah fokus mencari alat bukti. (san/ted/adz)

REHEAT Hadir di Aisyiyah Kampung Dadap: Inovasi Energi Alternatif oleh Dosen Fakultas Teknik USU

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dosen Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat 2025 melalui skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) berjudul REHEAT – Reusing Cooking Oil as Alternative Household Fuel in Response to the Energy Crisis, di organisasi Aisyiyah Kampung Dadap, Kelurahan Glugur Darat 1, Medan Timur, Sabtu (13/9/2025).

Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan krisis energi dengan memanfaatkan minyak goreng bekas sebagai bahan bakar alternatif rumah tangga. Selain berkontribusi pada pengelolaan limbah rumah tangga, program ini juga hadir sebagai solusi atas kelangkaan dan ketergantungan masyarakat terhadap LPG, yang selama ini menjadi bahan bakar utama di dapur rumah tangga.

Dengan hadirnya teknologi kompor berbahan bakar minyak jelantah, masyarakat kini memiliki alternatif energi yang lebih murah, ramah lingkungan, dan dapat diproduksi secara mandiri.

Program ini diketuai Ir. Muhammad Thoriq Al Fath, S.T., M.T., dengan anggota tim Ir. Gina Cynthia R. Hasibuan, S.T., M.Sc., Ph.D. dan Ir. Tania Alda, S.T., M.T., serta melibatkan mahasiswa FT USU. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memahami potensi minyak jelantah sebagai sumber energi terbarukan sekaligus memperkuat kemandirian energi rumah tangga.

Selama ini, minyak goreng bekas umumnya hanya dibuang atau digunakan kembali tanpa pengolahan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan. Melalui program ini, tim FT USU memperkenalkan inovasi sederhana yang dapat mengolah minyak goreng bekas menjadi bahan bakar alternatif untuk keperluan rumah tangga, seperti memasak maupun kebutuhan energi skala kecil. Teknologi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menawarkan solusi praktis dan hemat biaya bagi masyarakat.

Selain memperkenalkan alat, tim juga memberikan pelatihan terkait cara pengolahan, penggunaan, serta perawatan agar ibu-ibu organisasi Aisyiyah dapat mengaplikasikannya secara mandiri dan berkelanjutan. “Harapannya, REHEAT bisa menjadi langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada LPG sekaligus mendukung pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi energi yang lebih bermanfaat,” ujar Ir Muhammad Thoriq Al Fath.

Thoriq mengungkapkan, program pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, yang disalurkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USU ke tim pelaksana. “Sumber dana program ini berasal dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.

Menurut Thoriq, dukungan ini memperkuat inovasi berbasis riset untuk pemberdayaan masyarakat serta mendorong transisi menuju energi berkelanjutan. Kegiatan pengabdian REHEAT juga sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini, sebut Thoriq, mencakup pengurangan limbah minyak goreng, peningkatan kemandirian energi rumah tangga, serta terciptanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya transisi energi yang berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi antara akademisi dan masyarakat, REHEAT menjadi bukti nyata bahwa inovasi sederhana dapat menghadirkan dampak besar bagi lingkungan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan komunitas lokal,” pungkasnya. (adz)

Penrad Siagian Sebut UU Cipta Kerja Hancurkan Otonomi Daerah dalam Penataan Ruang

PALEMBANG, SUMUTPOS.CO- Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian, melontarkan kritikan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai telah mengamputasi berbagai kewenangan daerah dalam penataan ruang. Kritikan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komite I DPD RI untuk pengawasan implementasi UU Penataan Ruang di Provinsi Sumatra Selatan, beberapa waktu lalu.

“UU Cipta Kerja telah mengamputasi berbagai kewenangan daerah dalam UU No. 26 Tahun 2007, sehingga skema penataan ruang menjadi cenderung terpusat,” tegas Penrad seperti dikutip dari keterangan resminya, Selasa (16/9/2025) malam.

Senator asal Sumatra Utara (Sumut) ini menyoroti dampak negatif dari sentralisasi penataan ruang yang menurutnya telah menimbulkan ketidakadilan berupa terabaikannya kebutuhan daerah. “Skema terpusat tersebut telah menimbulkan ketidakadilan berupa terabaikannya kebutuhan daerah,” ungkapnya.

Penrad mengidentifikasi sejumlah masalah konkret akibat kebijakan sentralisasi ini. Dalam aspek perencanaan ruang, ia menilai sudah terjadi tumpang tindih antara perencanaan di daerah dengan perencanaan di tingkat pusat.

“Masalah perencanaan ruang saja misalnya, sudah bertumpang tindih, di mana perencanaan di daerah mengalami konflik dengan perencanaan di tingkat pusat. Hal ini juga terjadi pada pemanfaatan ruang,” jelasnya.

Senator yang juga seorang pendeta ini juga menyoroti problem pengawasan yang tidak jelas. “Masalah pengawasan meninggalkan problem terkait siapa yang sebenarnya berwenang melakukan pengawasan terhadap penataan ruang,” katanya.

Hal itu disampaikan karena diabaikannya hak-hak masyarakat adat dalam UU Cipta Kerja. Menurutnya, undang-undang tersebut sangat kurang memperhatikan masyarakat adat sehingga konflik antara masyarakat adat dengan tanah ulayatnya versus pemerintah menjadi sangat tinggi.

“Lebih parah lagi, dalam UU Cipta Kerja sangat kurang dalam memperhatikan masyarakat adat sehingga konflik masyarakat adat dengan tanah ulayatnya versus pemerintah sangat tinggi,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Penrad menegaskan pentingnya mengangkat problem-problem riil yang terjadi di daerah sebagai studi kasus. “Perlu disampaikan problem-problem riil yang ada di Sumatra Selatan ini agar dapat dijadikan studi kasus bagi DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah,” ucap Penrad.

Kunjungan kerja yang dipimpin bersama Wakil Ketua DPD RI Yorris Raweyai, Wakil Ketua MPR RI Abcandra M Akbar Supratman, dan Ketua Komite Andi Sofyan Hasdam ini berlangsung selama dua jam di Kantor Pemprov Sumsel, dengan melibatkan 16 senator dan berbagai stakeholder terkait. (adz)

1...909192...15,597Page 91 of 15,597

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor