MEDAN- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dituntut ikut berperan sebagai agen perubahan sosial budaya (the agent of socio-culture).
Selain itu, juga harus mampu memproduksi dan mereproduksi institusi sosial agar menjadi rujukan berfikir, bersikap dan berprilaku masyarakat dalam sistem nilai dan norma.
“Konteksnya adalah, UMSU harus mampu melahirkan institusi sosial baru (new social institution ) sebagai perekat bangsa dan pemersatu negara kesatuan republik Indonesia (NKRI),” ungkap rektor UMSU, Agussani, dihadapan 1743 peserta wisuda dan ribuan undangan lainnya, di Selecta convention Hall, Jalan Listrik Medan, kemarin.
Masih menurut Agussani, dengan jumlah mahasiswa 21.196 orang saat ini, berupaya untuk menjawab tantangan diatas, sebagaimana yang maksud UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3 yang intinya bagaimana pendidikan mampu membentuk karakter bangsa dan peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain itu mampu mengembangkan potensi diri peserta didik menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, krestif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
“Untuk meningkatkan program pengembangan UMSU saat ini tengah dilakukan,tata kelola manajemen dan transparansi keuangan, memperluas jejaring/kerjasama lokal, regional dan international, mengembangkan sarana dan prasarana yang ada termasuk perencanaan pengembangan kampus baru sesuai standart nasional maupun international,“ terang Agussani.
Selain itu, lanjut Agussani, mampu mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi serta kompetensi dosen pendidikan, kejenjang S2 dan S3, juga penjamin mutu, pusat tenaga kerja dan Lembaga Islam dan Muhammadiyah yang bermuara kepada lulusan UMSU yang unggul, cerdas dan terpecaya dengan kompetensi keislaman, keilmuan, kebangsaan, kebahasaan dan keterampilan.(uma)
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, politik anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini penuh ketidak terbukaan. Padahal ketidak terbukaan penggunaan anggaran hanya akan mendorong terjadinya koropsi.
“Untuk itu, lanjutnya, rakyat harus selalu mengkritisi penggunaan politik anggaran yang dilakukan pemerintah. Mulai dari elit politik,birokrat,maupun pengusaha.Telah terjadi penurunan mentalitas dan karakter membuat seseorang tega menjarah uang rakyat atau negara. Padahal masih banyak orang-orang yang mengalami kemiskinan. Hal ini dikarenakan sudah terjadi idiologi penjarahan.Sehingga ketika orang itu menjarah dia sudah tidak merasakan bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan penjarahan.Bahkan bisa-bisa menganggap itu merupakan hal yang nyaman,” kata Haedar Nashir.
Dia juga mengataklan diperlukan adanya advokasi mental dimana orang diajari untuk memperoleh haknya sesuai yang memang seharusnya diperoleh.
Bukan justru mengambil barang atau uang yang bukan menjadi haknya. Sebab itulah, sambungnya, peran Muhammadiyah harus memiliki karakter kemudian membangun kemandirian tetapi jangan sampai sistem yang telah dibangun kemudian menjadi rusak.(uma)
