MEDAN, SUMUTPOS.CO- Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan menyatakan ketidaksetujuannya dengan pernyataan oknum ketua PGRI Sumut terkait sosok/tokoh yang peduli terhadap pendidikan Kota Medan, sebab FHI menilai bahwa pernyataan tersebut tidak tergambar secara utuh dan objektif dalam memberikan penilaiannya.
“Kami guru honorer yang bertugas di sekolah negeri di Kota Medan justru memberikan apreriasi terhadap Plt Wali Kota, Bapak Ahyar Nasution,” ucap Ketua FHI Kota Medan, Fahrul Lubis kepada Sumut Pos, Senin (17/8).
Menurut Fahrul, pada anggaran tahun 2019 bulan November dan Desember, Pemko Medan mampu membayar dana insentif guru honorer yang bertugas di sekolah negeri. Dana insentif itu sendiri diakumulasikan berupa pencairan dana insentif selama 1 tahun (12 bulan), dimana untuk setiap guru honorer sekolah negeri yang terdata di Kota Medan menerima dana akumulasi insentif antara Rp7.200.000 sampai dengan Rp12.000.000.
“Hal ini telah menjadi bukti bahwa pernyataan ketua PGRI Sumut bahwa Plt Akhyar Nasution tidak peduli terhadap guru honorer, tidak lah benar. Kami menyadari kondisi anggaran yang saat ini dialihkan untuk penanggulangan Covid-19 di Kota Medan sehingga sampai saat ini dana insentif untuk guru honorer belum dapat di cairkan,” ujarnya.
Namun, terang Fahrul, pihaknya justru berkeyakinan jika Pemko Medan akan tetap membayarkan dana insentif para guru honorer di tahun 2020. Hal itu dikuatkan dari hasil dialog perwakilan guru honor dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Medan T Syofyan, bahwa Pemko Medan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencairkan dana insentif untuk tahun anggaran 2020.
FHI Kota Medan juga berkeyakinan bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan yang saat ini dipimpin oleh Adlan Spd MM mampu mendorong dan mengeluarkan SK bagi guru-guru honorer sekolah negeri di Kota Medan sebagai salah satu syarat pencairan dana insentif.
“Dari kondisi ini FHI Kota Medan kembali menegaskan bahwa pernyataan ketua PGRI Sumut sangat tidak mendasar, kalaupun beliau menganggap saudara Bobby Nasution memiliki kepedulian terhadap pendidikan di Kota Medan, FHI Kota Medan justru merasa itu sudah menjadi kewajiban karena amanat Undang-undang Otonomi Daerah memberikan prioritas untuk pengelolaan pendidikan di daerah masing-masing,” terangnya.
Namun saat ini, jelas Fahrul, guru-guru honorer yang bertugas di sekolah negeri di Kota Medan beranggapan bahwa Plt Wali Kota Medan Ahyar Nasution telah menunjukkan bukti kepeduliannya terhadap peningkatan pendidikan dan kesejahteraan guru-guru honorer di Kota Medan.
FHI juga mengatakan, jika pihaknya tidak ingin nasib guru honorer dijadikan objek kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu, sebab siapapun nantinya yang menjadi pemimpin di Kota Medan, nasib guru honorer tetap harus diperhatikan.
Dunia pendidikan harus terbebas dari segala bentuk intervensi, dimana Pemerintah dan para elit politik tidak boleh memanfaatkan dunia pendidikan sebagai alat dalam ‘menjual’ poin-poin politiknya.
“Siapapun nantinya yang jadi pemimpin di Kota Medan, kualitas pendidikan harus berkembang seiring dengan kesejahteraan pada tenaga pendidiknya sebagai bentuk tanggungjawab penuh pemerintah terhadap tujuan mulia negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut sempat mengisyaratkan jika Pemerintahan Kota Medan saat ini tidak peduli terhadap kesejahteraan guru honorer. PGRI Sumut pun mengajak anggota PGRI untuk mendukung Bobby Afif Nasution di Pilkada Medan 2020.
Ketua PGRI Sumut Abdul Rahman Siregar berharap, Wali Kota Medan mendatang adalah sosok yang peduli dengan pendidikan dan juga para pengajar. (map/ram)
