25 C
Medan
Wednesday, July 3, 2024

Orangtua Minta SPM Jangan Dihapus

BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
BERSAMA: Direktur Polmed, Syahruddin foto bersama BEM Polmed.

SUMUTPOS.CO – Orangtua siswa dan alunmi menyayangkan kebijakan Inspektorat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menghapuskan dana sumbangan peningkatan mutu (SPM). Para orangtua dan alumni menilai, penghapusan SPM selain berdampak terhadap peningkatan Akreditasi Politeknik Negeri Medan (Polmed) juga terhadap kegiatan peningkatan mutu di kampus.

Hal ini disampaikan Direktur Polmed M Syahruddin saat menerima audiensi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta organisasi kemahasiswaan lainnya dan ratusan mahasiswa di Lantai 5 Gedung Z Polmed, Kamis (20/9) siang.

Dengan itu, keterbatasan dana SPM, muncul inisiatif para orangtua untuk menggalang dana agar anaknya kembali mengikuti kegiatan di kampus. Salah satunya mengadakan kegiatan pembentukan karakter mahasiswa bekerja sama Rindam I/Bukit Barisan.

“Banyak para orangtua yang dulu pernah menimba ilmu di Polmed berkeinginan agar anaknya kembali kuliah di kampus ini. Mereka mengetahui bahwa dana SPM sudah dihapuskan. Nah, timbullah ide para orangtua untuk menggalang dana agar masa depan anaknya di kampus lebih terjamin dengan berbagai kegiatan yang kita adakan,” jelas Syahruddin.

Diingatkannya, bahwa Keputusan penggalangan dana SPM dicetuskan dalam rapat pleno bersama para senat pada Maret 2016 silam. Dalam rapat itu diputuskan dibuat SK agar setiap mahasiswa membayar dana SPM senilai Rp 4juta. Pada sesi diskusi, Ketua BEM Polmed Raja Siregar mempertanyakan pengutipan dana SPM ini yang sebelumnya sudah bergulir sejak tahun 2017. Sebab, mahasiswa stambuk 2015 ini menyebut, dirinya sudah membayar uang senilai Rp2 juta.

Menjawab pertanyaan itu, Syahruddin mengatakan, dahulunya dana pengutipan bernama bantuan orangtua siswa (BOM) dan memang benar senilai Rp2 jIuta.

“Namanya bukan SPM, tapi bantuan orangtua mahasiswa atau BOM sebesar Rp2 juta. Kedua dana ini, BOM dan saat ini bernama SPM, menggunakan satu rekening yang sama yang kegunaannya untuk digunakan ke Rindam dan kegiatan di kampus. Tujuannya, untuk sumbangan peningkatan mutu dan juga meningkatkan akreditas kampus,” ucapnya.

Ia menjelaskan meningkatnya kualitas mahasiswa atas peningkatan karakter mahasiswa ini menurut Syahruddin memberi sumbangsih besar dalam memudahkan peningkatan akreditasi mereka. Saat ini, dari 17 program study yang ada seluruhnya sudah berakreditasi A dan B. Secara institusi Polmed sendiri saat ini sudah memiliki akreditasi B.

“Kalau akreditasi kita sudah B itu ikut memudahkan alumni melamar CPNS. Karena kalau akreditasinya C itu tidak diterima, bahkan diperusahaan-perusahaan juga akan sulit mereka diterima,” tutur Syafruddin.

Akan tetapi peningkatan kualitas ini menurutnya tidak membuat mereka terbebas dari berbagai tudingan pungli. Alhasil, pihak inspektorat dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melakukan audit kepada mereka dan memerintahkan penghentian SPM tersebut. Meski tidak ditemukan adanya pelanggaran, namun pihak inspektorat memerintahkan agar hal itu dihentikan.

“Kami patuhi, namun ini akan berimplikasi pada penghentian berbagai upaya peningkatan mutu yang bersumber dari dana SPM tersebut. Kami tidak dapat berbuat banyak, karena disisi lain Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang harusnya menjadi hak mahasiswa juga tidak kami terima dari negara sesuai jumlah yang dibutuhkan,” katanya.

Polmed menurut Syahruddin akan tetap berupaya untuk menjaga proses pendidikan tetap berjalan meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada. Mereka memastikan seluruh upaya peningkatan mutu akan kembali berjalan tanpa adanya SPM dengan catatan bantuan operasional Perguruan tinggi negeri (BOPTN) dapat mereka terima dari pemerintah sesuai kebutuhan mahasiswa.

Pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban dan kekeluargaan itu, para mahasiswa terlihat semangat memberikan masukan dan pertanyaan kepada pimpinan lembaga yang juga dihadiri Wakil Direktur I Bidang Akademik Nursiah, Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Abdul Rahman, Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Nisfan Bahri, Wakil Direktur IV Bidang Kerja Sama Berta Br Ginting, dan beberapa pejabat Polmed lainnya.

Usai pertemuan, pengurus BEM dan mahasiswa lainnya menyempatkan berfoto bersama sebagai bagian melengkapi pertemuan yang dilakukan. (gus/azw)

BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
BERSAMA: Direktur Polmed, Syahruddin foto bersama BEM Polmed.

SUMUTPOS.CO – Orangtua siswa dan alunmi menyayangkan kebijakan Inspektorat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menghapuskan dana sumbangan peningkatan mutu (SPM). Para orangtua dan alumni menilai, penghapusan SPM selain berdampak terhadap peningkatan Akreditasi Politeknik Negeri Medan (Polmed) juga terhadap kegiatan peningkatan mutu di kampus.

Hal ini disampaikan Direktur Polmed M Syahruddin saat menerima audiensi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta organisasi kemahasiswaan lainnya dan ratusan mahasiswa di Lantai 5 Gedung Z Polmed, Kamis (20/9) siang.

Dengan itu, keterbatasan dana SPM, muncul inisiatif para orangtua untuk menggalang dana agar anaknya kembali mengikuti kegiatan di kampus. Salah satunya mengadakan kegiatan pembentukan karakter mahasiswa bekerja sama Rindam I/Bukit Barisan.

“Banyak para orangtua yang dulu pernah menimba ilmu di Polmed berkeinginan agar anaknya kembali kuliah di kampus ini. Mereka mengetahui bahwa dana SPM sudah dihapuskan. Nah, timbullah ide para orangtua untuk menggalang dana agar masa depan anaknya di kampus lebih terjamin dengan berbagai kegiatan yang kita adakan,” jelas Syahruddin.

Diingatkannya, bahwa Keputusan penggalangan dana SPM dicetuskan dalam rapat pleno bersama para senat pada Maret 2016 silam. Dalam rapat itu diputuskan dibuat SK agar setiap mahasiswa membayar dana SPM senilai Rp 4juta. Pada sesi diskusi, Ketua BEM Polmed Raja Siregar mempertanyakan pengutipan dana SPM ini yang sebelumnya sudah bergulir sejak tahun 2017. Sebab, mahasiswa stambuk 2015 ini menyebut, dirinya sudah membayar uang senilai Rp2 juta.

Menjawab pertanyaan itu, Syahruddin mengatakan, dahulunya dana pengutipan bernama bantuan orangtua siswa (BOM) dan memang benar senilai Rp2 jIuta.

“Namanya bukan SPM, tapi bantuan orangtua mahasiswa atau BOM sebesar Rp2 juta. Kedua dana ini, BOM dan saat ini bernama SPM, menggunakan satu rekening yang sama yang kegunaannya untuk digunakan ke Rindam dan kegiatan di kampus. Tujuannya, untuk sumbangan peningkatan mutu dan juga meningkatkan akreditas kampus,” ucapnya.

Ia menjelaskan meningkatnya kualitas mahasiswa atas peningkatan karakter mahasiswa ini menurut Syahruddin memberi sumbangsih besar dalam memudahkan peningkatan akreditasi mereka. Saat ini, dari 17 program study yang ada seluruhnya sudah berakreditasi A dan B. Secara institusi Polmed sendiri saat ini sudah memiliki akreditasi B.

“Kalau akreditasi kita sudah B itu ikut memudahkan alumni melamar CPNS. Karena kalau akreditasinya C itu tidak diterima, bahkan diperusahaan-perusahaan juga akan sulit mereka diterima,” tutur Syafruddin.

Akan tetapi peningkatan kualitas ini menurutnya tidak membuat mereka terbebas dari berbagai tudingan pungli. Alhasil, pihak inspektorat dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melakukan audit kepada mereka dan memerintahkan penghentian SPM tersebut. Meski tidak ditemukan adanya pelanggaran, namun pihak inspektorat memerintahkan agar hal itu dihentikan.

“Kami patuhi, namun ini akan berimplikasi pada penghentian berbagai upaya peningkatan mutu yang bersumber dari dana SPM tersebut. Kami tidak dapat berbuat banyak, karena disisi lain Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang harusnya menjadi hak mahasiswa juga tidak kami terima dari negara sesuai jumlah yang dibutuhkan,” katanya.

Polmed menurut Syahruddin akan tetap berupaya untuk menjaga proses pendidikan tetap berjalan meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada. Mereka memastikan seluruh upaya peningkatan mutu akan kembali berjalan tanpa adanya SPM dengan catatan bantuan operasional Perguruan tinggi negeri (BOPTN) dapat mereka terima dari pemerintah sesuai kebutuhan mahasiswa.

Pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban dan kekeluargaan itu, para mahasiswa terlihat semangat memberikan masukan dan pertanyaan kepada pimpinan lembaga yang juga dihadiri Wakil Direktur I Bidang Akademik Nursiah, Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Abdul Rahman, Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Nisfan Bahri, Wakil Direktur IV Bidang Kerja Sama Berta Br Ginting, dan beberapa pejabat Polmed lainnya.

Usai pertemuan, pengurus BEM dan mahasiswa lainnya menyempatkan berfoto bersama sebagai bagian melengkapi pertemuan yang dilakukan. (gus/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/