MEDAN- Peneliti senior Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR) Harry Surya, menyebutkan, melalui hasil riset SAHdaR tentang tingkat partisipasi orangtua murid di Medan menunjukkan, setengah dari 80 persen orangtua yang diundang ke sekolah, tidak memenuhi undangan tersebut.
Bahkan sebanyak 50 persen dari mereka datang hanya sekedar mengambil rapor anak atau menyelesaikan masalah anak di sekolah, baik soal pelanggaran disiplin atau masalah tunggakan.
Melihat kondisi ini, Harry menilai partisipasi masyarakat dan orangtua murid di Medan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dewasa ini masih sangat rendah, sehingga pengawasan terhadap pengolaan pendidikan juga tidak berjalan secara maksimal. “Dalam hal penyusunan program sekolah, orangtua sering tidak terlibat. Sehingga kita menilai jika partisipasi orangtua dan masyarakat tergolong rendah dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah anaknya,” ungkap Harru Surya saat dikonfirmasi kemarin (20/12).
Kondisi ini, bilang Harry, diperkuat dengan sekolah yang tidak menyediakan sarana publikasi kepada masyarakat, terkait dengan laporan pengelolaan dana sekolah. Selain itu, masyarakat yang juga kurang memahami peraturan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mau berusaha untuk mencari tahu.
Keadaan itu juga, lanjut Harry, diperparah dengan kondisi sekolah yang cenderung tertutup dan tidak mau membuka diri terutama dalam segi bantuan operasional yang diterima pihak sekolah ataupun yayasan.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, menurut Harry, masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan sekolah sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah dan Madrasah. “Aturannya sudah jelas, sekolah tinggal laksanakan saja, undang orangtua dan masyarakat, rumuskan program sekolah. Kalau tidak partisipatif, bisa menimbulkan penyalahgunaan anggaran,” katanya.
Masih menurtnya, orangtua dan masyarakat harus terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekolah. (uma)
