30 C
Medan
Monday, July 1, 2024

Evaluasi Guru Penerima TPP

MEDAN- Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed), Ibnu Hajar menyambut baik usulan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional mengenai adanya wacana evaluasi guru penerima tunjangan profesi pendidik (TPP).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas mutu guru semakin baik khususnya di Sumatera Utara.
“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar untuk peningkatan guru setiap tahunnya yang berkisar triliunan. Untuk apa dilakukan jika tidak ada peningkatan kualitas guru,” ungkap Ibnu Hajar, kemarin.

Masih menurut Ibnu Hajar, target dari upaya sertifikasi adalah, benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai guru yang profesional.

Sehingga guru dituntut menunjukan profesionalismenya, bukan sekadar hanya ingin mendapatkan TPP.
Namun bilang Ibnu, usulan kebijakan itu harus dijalankan dengan kajian. Dirinya berharap pemerintah terlebih dulu melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan.

“Harus ada kajian yang terukur dan melibatkan semua institusi dan pemangku kepentingan pendidikan terlebih dahulu. Sehingga kebijakan ini bisa dijalankan secata efektif,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Sumatera Utara Mahdi Ibrahim, dirinya mengatakan selayaknya proses monitoring dan evaluasi dilakukan pemerintah terhadap program sertifikasi guru.
“Sertifikasi mulai diberlakukan sejak 2006, sangat tepat kalau ada evaluasi. Jadi kita bisa melihat sejauh mana efektifnya pemberian tunjangan profesi itu,” ungkapnya.

Mahdi juga mengatakan, daruu hasil kunjungannya ke daerah,  memang fakta tersebut terlihat.
Dimana, kualitas para guru penerima TPP belum menunjukan peningkatan.  “Jadi hanya mengejar agar dapat TPP saja. Setelah dapat, tidak ada motivasi untuk berubah menjadi professional,” ujarnya.(uma)

MEDAN- Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed), Ibnu Hajar menyambut baik usulan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional mengenai adanya wacana evaluasi guru penerima tunjangan profesi pendidik (TPP).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas mutu guru semakin baik khususnya di Sumatera Utara.
“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar untuk peningkatan guru setiap tahunnya yang berkisar triliunan. Untuk apa dilakukan jika tidak ada peningkatan kualitas guru,” ungkap Ibnu Hajar, kemarin.

Masih menurut Ibnu Hajar, target dari upaya sertifikasi adalah, benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai guru yang profesional.

Sehingga guru dituntut menunjukan profesionalismenya, bukan sekadar hanya ingin mendapatkan TPP.
Namun bilang Ibnu, usulan kebijakan itu harus dijalankan dengan kajian. Dirinya berharap pemerintah terlebih dulu melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan.

“Harus ada kajian yang terukur dan melibatkan semua institusi dan pemangku kepentingan pendidikan terlebih dahulu. Sehingga kebijakan ini bisa dijalankan secata efektif,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Sumatera Utara Mahdi Ibrahim, dirinya mengatakan selayaknya proses monitoring dan evaluasi dilakukan pemerintah terhadap program sertifikasi guru.
“Sertifikasi mulai diberlakukan sejak 2006, sangat tepat kalau ada evaluasi. Jadi kita bisa melihat sejauh mana efektifnya pemberian tunjangan profesi itu,” ungkapnya.

Mahdi juga mengatakan, daruu hasil kunjungannya ke daerah,  memang fakta tersebut terlihat.
Dimana, kualitas para guru penerima TPP belum menunjukan peningkatan.  “Jadi hanya mengejar agar dapat TPP saja. Setelah dapat, tidak ada motivasi untuk berubah menjadi professional,” ujarnya.(uma)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/