26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Persiapan Pilkada Serentak 2020 Masih Minim, Gubsu Kecewa Sumut Terbawah Bersama Papua

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, memimpin pertemuan dengan KPU dan Bawaslu se-Sumut untuk membahas persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (2/7) siang. Dalam pertemuan itu, Gubsu tampak kecewa. Pasalnya, Provinsi Sumut berada di peringkat terbawah bersama Provinsi Papua dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak, Desember 2020 mendatangn

Edy menceritakan, dia ditelepon Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu izin mau datang ke Sumut untuk membereskan sengkarut persoalan antara KPU kabupaten/kota dengan pemkab/pemko, dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak.

Di sela teleponan itu, ujar Edy, Mendagri menyebut persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 23 kabupaten kota di Sumut masih minim persiapannya, sama seperti Papua. “Disamakannya pula Sumut dengan Papua, saya tak mau itu,” kata Edy.

Meski mencoba menolak secara halus agar Mendagri tidak perlu datang dan biarlah diselesaikan oleh gubernur saja, namun Tito tetap ingin datang ke Sumut untuk urusan tersebut. Dan pada pertemuan itu, terungkap bahwa secara umum 23 kabupaten/kota yang sudah meneken NPHD, namun masih rendah realisasi pencairan anggaran ke masing-masing KPU dan Bawaslu kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak.

Padahal, tahapan Pilkada kembali berlanjut dalam pandemi Covid-19 dan banyak hal yang harus dibiayai selama persiapan 5 bulan ke depan sebelum hari ‘H’ penyelenggaraan Pilkada serentak, yakni 9 Desember 2020 mendatang. Yang membuat Edy semakin geram, adalah karena persoalan kurangnya persiapan penyelenggaraan itu, tidak disampaikan KPU dan Bawaslu kepada dirinya. Ia kesal karena informasi itu justru diketahuinya dari pihak lain.

“Wah, yang tukang ojek saja datang ni ketok pintu rumah saya. Pak Gubernur istri saya mau melahirkan. Trus apa urusanku, istrimu melahirkan?, kutanya begitu. Kan bapak gubernur kami, katanya gitu. Ah terdiamlah aku, nah gitu dia. Harusnya kalian datang ke saya, karena saya gubernur kalian,” sebut Edy.

Rencananya, hari ini (3/7), Mendagri bersama KPU, Bawaslu se-Sumut dan Pemda yang daerahnya menggelar Pilkada, akan bertemu di Medan. Edy berharap agar pertemuan itu dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada itu. (mbd)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, memimpin pertemuan dengan KPU dan Bawaslu se-Sumut untuk membahas persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (2/7) siang. Dalam pertemuan itu, Gubsu tampak kecewa. Pasalnya, Provinsi Sumut berada di peringkat terbawah bersama Provinsi Papua dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak, Desember 2020 mendatangn

Edy menceritakan, dia ditelepon Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu izin mau datang ke Sumut untuk membereskan sengkarut persoalan antara KPU kabupaten/kota dengan pemkab/pemko, dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak.

Di sela teleponan itu, ujar Edy, Mendagri menyebut persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 23 kabupaten kota di Sumut masih minim persiapannya, sama seperti Papua. “Disamakannya pula Sumut dengan Papua, saya tak mau itu,” kata Edy.

Meski mencoba menolak secara halus agar Mendagri tidak perlu datang dan biarlah diselesaikan oleh gubernur saja, namun Tito tetap ingin datang ke Sumut untuk urusan tersebut. Dan pada pertemuan itu, terungkap bahwa secara umum 23 kabupaten/kota yang sudah meneken NPHD, namun masih rendah realisasi pencairan anggaran ke masing-masing KPU dan Bawaslu kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak.

Padahal, tahapan Pilkada kembali berlanjut dalam pandemi Covid-19 dan banyak hal yang harus dibiayai selama persiapan 5 bulan ke depan sebelum hari ‘H’ penyelenggaraan Pilkada serentak, yakni 9 Desember 2020 mendatang. Yang membuat Edy semakin geram, adalah karena persoalan kurangnya persiapan penyelenggaraan itu, tidak disampaikan KPU dan Bawaslu kepada dirinya. Ia kesal karena informasi itu justru diketahuinya dari pihak lain.

“Wah, yang tukang ojek saja datang ni ketok pintu rumah saya. Pak Gubernur istri saya mau melahirkan. Trus apa urusanku, istrimu melahirkan?, kutanya begitu. Kan bapak gubernur kami, katanya gitu. Ah terdiamlah aku, nah gitu dia. Harusnya kalian datang ke saya, karena saya gubernur kalian,” sebut Edy.

Rencananya, hari ini (3/7), Mendagri bersama KPU, Bawaslu se-Sumut dan Pemda yang daerahnya menggelar Pilkada, akan bertemu di Medan. Edy berharap agar pertemuan itu dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada itu. (mbd)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/