MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Sumut telah selesai digelar, Senin (10/1/2022) lalu. Kini, proses pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Ada tiga nama yang memenuhi syarat yakni H Armyn Simatupang, Lokot Nasution dan Tondi Roni Tua menjadi calon ketua dan akan mengikuti fit and proper test yang akan dilakukan Tim 3 DPP Partai Demokrat, terdiri dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal T Riefky Harsya, dan Ketua BPOKK Herman Khaeron.
Siapa dari ketiga nama itu yang akan menjadi Ketua DPD Demokrat Sumut, Tim 3 lah yang akan memutuskan. Hal itu sesuai Peraturan Organisasi (PO) Nomor PO/02/DPP-PD/V/2021 yang secara substantif juga menggariskan ketentuan pelaksanaan musyawarah yang teratur, tertib, dan santun, sesuai etika Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun.
Namun, sebelum tahapan fit and proper test itu berjalan, ada salah satu kubu calon yang telah mengklaim kemenangan dan bereuforia. Ini terlihat dari video yang sempat beredar di media sosial. Bahkan dalam kegiatan tersebut, terlihat keberadaan sejumlah pengurus DPP.
Memang, saat Musda digelar, cukup banyak pengurus DPP yang hadir. Di antaranya, Sekretaris Majelis Tinggi Andi Alfian Mallarangeng beserta istri, Ketua Dewan Kehormatan Hinca Panjaitan, Ketua BPOKK Herman Khaeron, Wasekjend Andi Timo Pangeran, Waskjend Renanda Bachtiar, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, dan lain-lainnya.
Menurut informasi, setidaknya ada 50 orang pengurus DPP yang hadir. Sampai-sampai AHY dalam sambutan pembukaan Musda menyebutkan, kantor DPP Partai Demokrat sepi, karena banyak pengurus yang turun ke Medan untuk menghadiri Musda Demokrat Sumut.
Pengamat sosial politik Shohibul Anshor Siregar yang dimintai wartawan tanggapannya atas dinamika yang terjadi pada Musda DPD Partai Demokrat Sumut, menyebut klaim kemenangan dan euforia kemenangan yang ditunjukkan salah satu kubu tidak lebih dari sekedar sebuah pressure kepada Tim 3 DPP, dan dua calon pesaingnya.
“Bisa jadi itu sebuah pressure agar tim 3 DPP untuk memprioritaskan dirinya ditetapkan sebagai Ketua DPD. Sementara dua kandidat pesaingnya, menjadi teropini sudah kalah dan tak lagi optimal berjuang di tahapan fit and proper test. Persoalannya, ini Sumut Pak. Di sini tidak laku tekanan-tekanan seperti itu,” kata Shohibul, Rabu (12/1).
Namun terlepas dari dinamika yang muncul itu, Shohibul sangat yakin DPP Partai Demokrat dipastikan dapat benar-benar menegakkan prosedural dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. “Jangan sampai prosedural dicederai. Momentum yang ada saat ini jangan disia-siakan. AHY sebagai Ketum harus bening melihat dinamika yang terjadi di Musda Demokrat Sumut,” ujarnya lagi.
Menurut Shohibul, sebenarnya berbagai situasi dan kondisi internal maupun eksternal yang telah dihadapi Partai Demokrat akhir-akhir ini, telah menyadarkan partai berlambang Mercy ini untuk mengantisipasi masalah-masalah yang potensial terjadi ke depan. “Hal itu sangat masuk akal, karena setelah berhasil lolos dari ancaman serius dari kekuatan politik yang melekat pada tubuh rezim, Demokrat ingin kuat dan memenuhi syarat teknis dan moral untuk beroleh apa yang seharusnya diraihnya pada pemilu 2024 mendatang. Partai Demokrat pun tak ingin beroleh kesan publik sebagai tak mampu menegakkan disiplin dan demokrasi yang luhur secara internal,” ujar Shohibul.
Dia memberi contoh, penerbitan peraturan organisasi (PO) yang baru tentang penyelenggaraan musyawarah pergantian pengurus provinsi, kabupaten/kota dan penunjukan ketua dewan pimpinan anak cabang, ranting dan anak ranting. Diketahui, musyawarah organisasi dan bahkan kongres atau muktamar kerap melahirkan konflik serius dalam semua partai. Karenanya, dengan penerbitan PO Nomor PO/02/DPP-PD/V/2021 secara substantif menggariskan ketentuan pelaksanaan musyawarah yang teratur, tertib dan santun sesuai etika PD yang bersih, cerdas dan santun.
Shohibul menilai, adanya ketentuan tentang otoritas DPP untuk menentukan ketua terpilih di antara tiga calon yang dihasilkan dalam Musda Demokrat Sumut melalui fit and proper test yang dilakukan ketua umum, Sekjen, dan Kepala BPOKK, kemungkinan menunjukkan antisipasi atas terjadinya dua hal.
Pertama, bahwa “helicopter eye” DPP tentu lebih tajam dan luas sehingga putusannya bisa berbeda dengan aspirasi formal yang lahir dalam musda. Kedua, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya berbagai praktik penyimpangan dalam prosedur dan ketentuan yang sejatinya tak boleh dilanggar.
“Meski pun tercatat ada konflik yang mendorong insiden pembakaran atribut partai sebagai rentetan ketidakpuasan keputusan tentang pemenang Musda di sebuah daerah, namun secara keseluruhan PO ini dengan jelas memiliki cara jitu menghindari konflik berkepanjangan di daerah yang disebabkan pro dan kontra tentang pelaksanaan prosedur dan hasil Musda dengan memboyong penyelesaiannya ke DPP,” sebut Shohibul.
Dosen UMSU inipun mengingatkan, Partai Demokrat pernah mencatat prestasi dalam Pemilu yang dianggap sebagai fenomena tsunami politik di Indonesia. Karenanya, Demokrat harus bertekad untuk me-rewind prestasi itu. Tetapi jika masyarakat ragu atas penghayatan dan praktik demokrasi yang dijalankan secara internal dalam partai ini, tentu saja itu akan sulit dan memunculkan resistensi.
Dikatakannya, gangguan serius seperti KLB Deliserdang dan rentetan kejadian yang mengikutinya telah menghasilkan kesan simpatik kepada kepemimpinan Ketum AHY dan seluruh kader yang menunjukkan kesetiaan, militansi dan cara perlawanannya yang santun.
Dengan latar belakang itu, Shohibul yang juga dikenal sebagai kolumnis di salah satu media besar di Kota Medan tak yakin seorang AHY membiarkan di dalam partainya terjadi pencederaan nilai-nilai demokrasi yang diagungkan oleh masyarakat luas di tengah praktik oligarki yang melahirkan kecemasan publik seperti saat ini. (adz)