Site icon SumutPos

32 DPD I Golkar Tolak Plt Ketua

FOTO : RANDY TRI KURNIAWAN/RM Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo.
FOTO : RANDY TRI KURNIAWAN/RM
Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Para pengurus daerah Partai Golkar kembali bertemu Ketum hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) . Para pengurus DPD I dan II tersebut sepakat menolak dan akan melakukan perlawanan terhadap pelaksana tugas (plt) ketua DPD yang ditunjuk DPP kubu Agung Laksono. Para pengurus di daerah bertekad menduduki kantor DPD I dan II Partai Golkar di seluruh Indonesia sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo mengungkap hasil pertemuan ARB dengan 32 dari 34 DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia. Pertemuan itu kata Bambang, digelar di kediaman pribadi Ical, Senin (16/3) malam di Jakarta.

“Hasil pertemuan, pertama, DPD I dan II se-Indonesia tetap solid menolak Munas Ancol dan hanya mengakui Munas Bali yang mereka ikuti. Kedua, DPD I dan II menilai Menkumham telah bertindak terlalu jauh (intervensi) mengacak-ngacak internal partai Golkar dengan memanipulasi keputusan Mahkamah Partai yang sebenarnya tidak memenangkan satu pihak manapun,” kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa (17/3).

Selain itu, lanjutnya, DPD I dan II juga menolak dan akan melakukan perlawanan terhadap pelaksana tugas (plt) ketua DPD yang ditunjuk DPP kubu Agung Laksono.

Menurut pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu, para pengurus di daerah akan menduduki kantor DPD I dan II seluruh Indonesia sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Keempat kata dia, Menkumham harus ikut bertanggung jawab jika terjadi konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa di akar rumput terutama dalam perebutan kantor-kantor DPD di berbagai daerah.

Kelima, DPD I dan II tetap mendesak Fraksi Partai Golkar di DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya bersama-sama dengan anggota KMP lainnya dan fraksi Partai Demokrat, yakni hak penyelidikan atau hak angket.

“Hal itu penting untuk dapat mengungkap apa sesungguhnya yang terjadi dibalik sikap Menkumham yang mengacak-ngacak PPP dan Partai Golkar tanpa sepengetahuan presiden,” tukasnya.

Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin ikut menghadiri pertemuan dengan DPD tingkat 1 di rumah Aburizal Bakrie (Ical) malam ini. Ia menyebut pertemuan kira-kira 3 jam itu bertujuan untuk merapatkan barisan para kader Golkar di daerah.

“Pertemuan untuk konsolidasi, merapatkan barisan, supaya solid, kompak,” kata Ade usai pertemuan saat ditemui di rumah Ical, Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3) malam.

Ade menyebut semua perwakilan DPD tingkat 1 dari seluruh Indonesia hadir di pertemuan tersebut. Tak ada satu daerah pun yang tak mengirimkan perwakilan.

Menurutnya, pertemuan tersebut tak ada hubungan dengan keputusan Kemenkum HAM yang menolak hasil Munas Bali, munas yang digelar kubu Ical.

“Nggak ada, ini pertemuan DPD-1, kumpul semua, konsolidasi samakan persepsi, karena emang kita sering ngadain pertemuan,” jelas Ade.

Seusai pertemuan di rumah Ical di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta, Senin (16/3) malam, sejumlah ketua DPD Golkar terlibat perbincangan dengan wartawan. Ketua DPD Golkar DKI kubu Ical, Zainuddin mengatakan, dalam pertemuan tersebut Ical berpesan agar semua kader Golkar mematuhi proses hukum yang ada. Ical juga meminta DPD-1 Golkar di seluruh Indonesia untuk tetap solid.

“Beliau mengimbau kita mematuhi proses hukum. Menghormatinya, menegakkan keadilan dan demokrasi. Kita akan mematuhi itu. Beliau sebagai seorang negarawan mengimbau agar kita tetap solid,” kata Zainuddin.

Senada dengan Zainuddin, Ketua DPD 1 Golkar Lampung versi Munas Bali, Alzier Thabranie juga menyebut Ical sebagai negarawan. Apapun keputusan Kemenkum HAM, ia mengaku akan tetap mendukung Ical.

“Kita akan tetap mendukung Pak Ical dan tidak mengakui kepemimpinan Pak Agung. Ke depan kita akan membuat surat penolakan terkait keputusan Menkum HAM, secepatnya,” jelas Alzier.

“Beliau itu (Aburizal) orangnya negarawan, hati-hati sekali, beliau meminta kita berpedoman kepada keputusan Menkum HAM. Padahal kita di daerah sudah gemas saja, ya kalau dibilang beliau itu (Aburizal) bisa disebut malaikat,” tukasnya. (fas/fat/jpnn/val)

Exit mobile version