Agenda koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat menghadapi Pilpres 9 Juli nanti mengarah pada kesimpulan batal. Wacana menduetkan Aburizal Bakrie-Pramono Edhie Wibowo menjadi capres-cawapres semakin mengambang.
JAKARTA- Hal itu tergambar dari hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) kedua partai, yang sama-sama dilakukan kemarin (18/5). Baik, Golkar maupun Demokrat sama-sama belum berani membuat keputusan meresmikan koalisi diantara keduanya di forum tersebut.
Bahkan, khusus di Rapimnas Partai Demokrat, dorongan yang lebih mengemuka justru sikap abstain. “Meski keputusan akhir diserahkan pada ketua umum dan pada majelis tinggi, preferensi Partai Demokrat dalam rapimnas ini adalah tidak berpihak,” kata Ketua Umum DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers usai rapimnas, di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin (18/5).
Dia lalu menjelaskan, bahwa arus utama dalam rapimnas lebih menghendaki untuk tidak bergabung dalam kubu manapun. Baik, lanjut SBY, kubu capres koalisi PDIP Jokowi maupun capres koalisi Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Pilihan ini tidak berarti kader dan Partai Demokrat akan menjadi golput dalam pilpres mendatang,” imbuh presiden dua periode itu.
Menurut SBY, preferensi peserta rapimnas yang dihadiri pengurus DPP dan pimpinan DPD I PD dari seluruh Indonesia itu terungkap dari hasil jajak pendapat. Dia menyatakan, sebanyak 56 persen yang menghendaki opsi tersebut.
Di forum rapimnas itu sempat ditawarkan 4 opsi. Selain opsi tidak mendukung siapa-siapa, juga ditawarkan opsi mendukung Jokowi, Prabowo, dan membuat koalisi sendiri bersama Golkar. “Selain yang memilih tidak bergabung ke sana ke mari, masih ada lainnya namun presentase jauh lebih rendah,” kata SBY.
Meski demikian, rapimnas belum membuat keputusan apapun terkait kebijakan menghadapi pilpres nanti. SBY sebagai ketua umum sekaligus ketua majelis tinggi nantinya baru akan mengumumkan hasil final pada 20 Mei mendatang. “Ketua umum dengan memperhatikan sikap dan rapimnas kali ini akan segera ambil sikap definitif partai paling lambat 20 mei 2014 lusa,” lanjut SBY.
Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golongan Karya belum memastikan keputusan koalisi. Rapimnas ke VI Partai Golkar hanya memutuskan untuk memberikan mandat penuh kepada calon presiden sekaligus ketua umum Aburizal Bakrie untuk sekaligus menjadi calon wakil presiden sekaligus penentu arah koalisi.
“Rapimnas berjalan lancar, meski banyak perbedaan, tetap berakhir dengan musyawarah mufakat,” ujar Ical, sapaan akrab Aburizal, usai Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, kemarin.
Dalam penyampaian itu, Ical didampingi sejumlah panitia Rapimnas, bersama seluruh pimpinan DPD I Golkar, serta pimpinan ormas dan ormas sayap Partai Golkar.
Ical menyatakan, dari pandangan 33 DPD tingkat I Golkar, delapan organisasi pendiri dan didirikan Partai Golkar, serta dua organisasi sayap, telah dihasilkan keputusan Rapimnas VI yang memuat tiga poin.
“Poin pertama adalah memberikan mandat kepada Aburizal Bakrie selaku capres dan juga cawapres Partai Golkar,” ujar Ical.
Pada poin kedua, Ical mendapatkan mandat penuh dari Rapimnas untuk menentukan arah koalisi. Keputusan ketiga, menegaskan bahwa saat keputusan Rapimnas VI berlaku, keputusan Rapimnas sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
Terkait penentuan poros koalisi, Ical menyatakan hal itu bukanlah perkara mudah untuk diputuskan. “Sampai saat ini belum ada arah, saya akan bicarakan ke semua poros. Bagi kami, Presiden dan Wapres hanyalah instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dengan keputusan Rapimnas itu, peluang tokoh Partai Golkar lain untuk maju mendampingi calon partai lain, tidak akan mendapat dukungan dari Partai Golkar. Ical menyatakan, jika ada tokoh Golkar yang diminta partai lain, mereka tidak bisa menggunakan atribut Partai Golkar. “Mereka harus meninggalkan jabatan strategis dan struktural,” jelasnya.
Ical memberi syarat, kemungkinan hasil koalisi akan definitif pada hari ini. Ini karena, Ical nampaknya akan memanfaatkan hari terakhir pendaftaran calon di KPU yang jatuh pada 20 Mei.
“Partai Golkar akan melakukan pendaftaran ke KPU, sesuai jadwal. Penutupan tanggal 20 jam 6 sore. Kami tentu akan melakukan pendaftaran sebelum itu,” jelasnya.
Menghadapi pemilu presiden, fakta penting yang ada dalam pilpres ini adalah bahwa tidak ada satu partai pun, termasuk PDIP dan Partai Golkar, yang bisa mengajukan Capres dan Cawapresnya secara sendiri-sendiri. Karena suara dukungan rakyat tersebar relatif merata maka ada keharusan untuk menkonsentrasikan dan menggabungkan kekuatan dalam gumpalan yang lebih besar bersama partai-partai lainnya.
Menurut Ical, dalam sebulan terakhir, dirinya sebagai Ketua Umum dan mandataris partai telah membangun hubungan komunikasi yang intensif, serta bertemu langsung dengan semua pimpinan partai politik. Semua pertemuan dan komunikasi tersebut berjalan dengan baik, produktif, serta dalam suasana persahabatan yang akrab.
Meski Ical belum terbuka menyampaikan arah koalisi, internal Partai Golkar dikabarkan lebih condong untuk mendukung PDIP. Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai menyatakan, jika melihat isi pidato pembukaan, Ical lebih condong agar Partai Golkar masuk di koalisi PDIP.
“Kalau yang tersirat di penyampaian beliau, hampir pasti ke PDIP,” ujar Yoris.
Menurut Yoris, setidaknya di teks pidato, Ical menyinggung nama Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP, serta elektabilitas PDIP. Hal itu diperkuat dengan komunikasi politik kedua belah pihak baik Ical dengan Mega, maupun Ical dengan capres PDIP Joko Widodo yang terbilang intensif dan menemui kesamaan.
Akbar Kecewa
Hasil Rapimnas yang tidak menetapkan tujuan koalisi Partai Golkar, membuat Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung kecewa. “Sebetulnya logikanya bagaimana Ical (Aburizal) jadi capres, jadi cawapres juga?” kata Akbar di Hotel Sultan.
Menurut Akbar, jika tolok ukurnya cawapres, seharusnya Rapimnas bisa mempertimbangkan tokoh lain. Partai Golkar memiliki banyak tokoh potensial selain Ical untuk menjadi cawapres. Selain dirinya, Akbar menyebut nama politisi senior Golkar, Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan.
“Tiga nama itu telah diusulkan oleh Dewan Pertimbangan Partai Golkar pada 16 April 2014. Itu seharusnya dipertimbangkan dalam rapimnas,” ujarnya.
Akbar enggan mengaitkan keputusan rapimnas itu dengan pertemuan Aburizal dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah I Golkar di kediaman Ical semalam. Akbar menilai pertemuan tersebut wajar dilakukan menjelang forum nasional seperti Rapimnas.
“Saya juga sering mengumpulkan DPD di rumah saya, tapi DPD yang datang ke rumah saya tidak sebanyak yang datang ke rumah Pak Ical,” tandasnya. (dyn/bay/jpnn)
