MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai politik mengusung dan memberikan dukungan kepada Bacalon Kepala Daerah di Pilkada serentak tahun 2024, tidak lepas dari kepentingan para elit parpol tersebut.
Hal itu, diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Dr Faisal Riza, pada diskusi ‘Membaca Arah Koalisi Partai Politik Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumatera Utara’ yang digelar oleh Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI) di Ketapang Rumah Kopi, Jalan Karya Bakti, Medan Johor, Medan, Selasa (23/7) malam.
Faisal menjelaskan, dari survei akademis menjadi salah satu alasan yang dikedepankan para elit politik dalam menentukan sosok yang akan mereka usung di Pilkada 2024. Dengan begitu, maka keputusan-keputusan mereka dianggap mewakili suara masyarakat.
Faisal juga mengatakan, sesungguhnya hal ini adalah sebuah kamuflase untuk menyembunyikan kepentingan para elit sebagai faktor utama dalam menentukan sosok yang akan diusung maju di Pilkada 2024.
“Yang terjadi itu praktik hybridasi, seolah suara rakyat didengar padahal kepentingan elit yang paling kental,” ucap Faisal.
Faisal menyoroti kepentingan elit parpol terlihat kental dari penetapan sosok diusung Golkar di Pilgub Sumut 2024. Bahwa mantan Wakil Gubernur Sumut sekaligus Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah memiliki elaktabilitas bagus dan diinginkan masyarakat untuk maju di Pilkada Sumut.
Tapi, apa hasilnya?. Pria yang akrab disapa dengan Ijeck mendapatkan imbas dari kepentingan elit politik. Golkar sebagai pemenang Pemilu 2024, dengan meraih 22 kursi di DPRD Sumut dan tanpa berkoalisi bisa mengusung dan mendukung kader sendiri. Faktanya, harus menyerahkan dukungan kepada Muhammad Bobby Afif Nasution.
“Saya yakin di survei itu bang Ijeck (Musa Rajekshah) yang diingini warga Sumut, tapi bisa kita lihat kenapa Bobby yang diusung?. ini jadi bukti jika suara masyarakat hanya seolah didengar, namun dalam memutuskan tetap didasarkan pada kepentingan elit,” jelas Faisal.
Diskusi SKPI ini menjadi seri ke-10 ini, yang digelar rutin oleh SKPI. Founder SKPI, Dr Faisal Mahrawa mengatakan, diskusi ini, menjadi media bagi masyarakat untuk menghidupkan budaya diskusi dalam menyikapi persoalan politik.
“Ini menjadi sarana untuk menjadi ajang edukasi bagi masyarakat tentang kondisi politik sehingga kesadaran mereka soal politik dan kebijakan bisa terus terpelihara dengan baik,” kata Faisal Mahrawa.(gus/han)
