JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari merespons Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut 5 kali pemilu ada kecurangan. Hasyim memastikan Pemilu 2024 akan transparan dan terbuka disaksikan masyarakat.
“Di TPS hasil penghitungan suara kan dilakukan secara terbuka. Siapapun boleh menyaksikan, siapapun boleh nonton, siapapun boleh merekam lewat video foto dan segala macam,” ujar Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/5). Hasyim menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang mengatakan ada kecurangan di Pemilu tapi bukan dilakukan oleh pemerintah.
Hasyim mengatakan nantinya ada pengawas dan pemantau di setiap TPS. Dia berkata hal itu agar jika terjadi tuduhan atau manipulasi akan diketahui oleh banyak pihak.
“KPU juga melakukan verifikasi apakah hitungannya sudah benar atau tidak. Kalau ada tuduhan-tuduhan ‘hitunganya nggak benar kok dipublikasi’, memang kita publikasikan apa adanya, senyatanya kalau memang salah, supaya publik juga tau bahwa ada hitungan yang salah,” katanya.
“Tapi jangan lupa yang salah-salah ini diketahui oleh KPU Pusat dan kita kirimkan kembali ke KPU kabupaten/kota,” sambungnya.
Lebih lanjut, Hasyim menuturkan saat ini KPU juga tengah menyiapkan PKPU terkait pemungutan dan penghitungan suara. Dia menyebut PKPU akan dijadikan dasar dalam membuat Sirekap yang digunakan sistem penghitungan dan publikasi suara di Pemilu 2024.
“Untuk Pilkada kemarin kita menggunakan Sirekap itu kurang lebihnya begini di Handphone di instal aplikasi Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) dan di dalamnya ada fungsi foto. Jadi ketika mengcapture foto, itu bukan menggunakan aplikasi foto yang sudah membeda di dalam hanphone tetapi ada di dalam serekap. Begitu di foto kalau signal kemudian segera kirim ke server atau data centernya KPU kalau belum ada signal digeser ke tempat yang ada signal,” katanya.
“Pengalaman kemarin Pilkada 2020 dari tempat yang 0 signal katakanlah menuju ada signal yang dirusinya katakanlah paling rendah itu 8 jam, kalau yang paling lama itu sekitar 15 jam dan alhamdulilah pengalaman 2020 Sirekap bekerja dengan baik. Makanya itu segera kita bahas Peraturan KPU tentang pemungutan, penghitungan suara dan itu dijadikan dasar untuk memabngun Sirekap yang akan kita gunakan sebagai metode atau alat bantu hitung suara dan publikasi,” imbuh dia.
Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan ada kecurangan di setiap Pemilu. Namun, katanya, kecurangan dilakukan oleh peserta Pemilu.
“Saya mengatakan begini, apakah Pemilu kita itu akan bebas dari kecurangan. Tidak, Pemilu itu pasti diwarnai kecurangan. Yang kemarin dan besok,” kata Mahfud di UIN Jakarta, Selasa (23/5).
Mahfud kemudian mencontohkan Pemilu pada Orde Baru (orba). Dia mengatakan kecurangan Pemilu saat Orba dilakukan oleh pemerintah. Namun kini, menurut Mahfud, kecurangan dilakukan oleh para peserta Pemilu.
“Kalau dulu zaman Orba tak bisa dibantah, curang. Itu yang curang pemerintah, terhadap rakyat,” kata Mahfud.
“Apakah (Pemilu) besok ada kecurangan, pasti ada. Sudah lima kali Pemilu kita, tahun 1999, 2004, 2009 , 2014, 2019 curang terus. Tetapi beda, yang curang sekarang itu adalah peserta Pemilu sendiri. Bukan pemerintah,” tambahnya.
Mahfud mengatakan partai politik juga saling menggugat karena merasa dicurangi. Dia mengatakan gugatan itu terkait dengan perolehan suara.
“Misalnya partai a menggugat b, b menggugat c, c menggugat f. Saling menggugat gitu karena merasa dicurangi. Siapa, yang curang biasanya pesertanya membayar orang di TPS. Memalsu suara perjalanan dari TPS ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan,” ujarnya. (jpc/dtk/azw)
