083199517xxx
Di SMP N 1 Sunggal mengapa banyak sekali iurannya, sudahlah beli buku/LKS dipaksa pungutan Rp12.000/bulan nanti saat mengambil ijazah Rp100.000 lagi. Maaf Pak, katanya sekolah negeri gratis ada dana BOS. Saya jadi bingung kerja saya cuma penggalas sayuran, berat sekali rasanya. Adiknya juga minta sekolah di SMP Negeri 1 Sunggal. Padahal, menurut anak tetangga di sekolahnya tidak sama seperti di SMP Negeri I Sunggal, aneh lain sendiri aturannya mohon bapak yang berwenang memperhatikan nasib wong cilik terima kasih. Ponijo Sei Mencirim
087869384xxx
Kepada Yth Bapak Umar Sitorus, Kabag Humas Pemkab Deli Serdang saya mulai bertugas di SMPN 1 Sunggal sejak 1988 awal berdirinya bernama SMPN percontohan sekarang SMPN 1 Sunggal. Dulu kami bertugas tenang, aman dan nyaman. Dulu kami minjam ke BPDSU (sekarang PT Bank Sumut) tidak ada potongan 2 persen, namun kini kami minjam ke Bank Sumut mungkin seiring perubahan nama bank berubah peraturan sehingga adanya potongan adm 2persen dari besar pinjaman, konon menurut bendahara 1 persen untuk Dinas, 0,5 persen untuk kepala sekolah dan sisanya uang lelah bendahara. Saya pribadi sangat berharap bapak datang ke SMPN 1 Sunggal untuk klarifikasi berita via SMS dari Guru SMPN 1 Sunggal.
087869974xxx
Saya guru SMPN 1 Sunggal merasa sangat prihatin atas nasib yang dialami rekan saya Yusran, pegawai SMP N 1 Sunggal, pasalnya pengakuan rekan tersebut insentifnya digelapkan N sang bendahara menurut pengakuannya, insentif yang seharusnya diterima sejak Desember 2008 sampai dengan Desember 2010 sebanyak 10 kali (per triwulan) namun yang diberikan oleh bendahara hanya 4 kali dengan rincian 170 per bulan x 3 bulan = 510 ribu jadi yang digelapkan sebesar 6×510 = Rp3.060.000 ribu. Menurut Pak Yusran hal ini telah disampaikan langsung secara lisan dan tertulis ke Disdikpora, namun belum ada tanggapan atau penyelesaian dari dinas katanya. Dari rekan senasib seperjuangan.
083199543xxx
Membaca berita di beberapa harian mengenai SMP N 1 Sunggal akhir-akhir ini menjadi populer, hal ini perlu dicontoh di mana kepala sekolahnya merangkap kontraktor, buktinya mulai iuran kantin Rp25 ribu per hari, iuran Rp12 ribu per bulan per siswa, potongan insentif guru Rp25 ribu – Rp50 ribu, potongan bank sumut 2 persen, wow asik, lezat, nikmat menjadi kepala sekolah rupanya semoga kepala sekolah yang lainnya dapat mengikuti jejaknya. Amin dari A Rohim Mahasiswa UNIMED.
Buat Laporan Tertulis
Terimakasih laporannya, kami melihat banyak sekali bukti-bukti yang disampaikan atas nama orang tua siswa, guru dan rekan-rekan guru lainnya. Dengan adanya bukti-bukti yang disampaikan via SMS, kami berharap dibuat juga dalam bentuk tertulis untuk dilaporkan ke Bupati Deli Serdang, Inspektorat, dan Disdikpora. Sehingga, prihal persoalan ini bisa diselesaikan dan diambil kebijakan yang sepantasnya.
Umar Sitorus
Kabag Humas Pemkab Deli Serdang
———
Kami Panggil Segera
Terimakasih atas partisipasi masyarakat yang telah melaporkan adanya ketidak sesuaian dalam hal pelaksanaan pemerintahan. Memang terkadang ada hal yang dianggap tidak transparans ketika ada dugaan unsur KKN.
Kemudian, prihal laporannya juga dikhawatirkan memunculkan dampak yang kurang sehat, saat laporan yang disampaikan berasal dari berbagai versi seperti orang tua siswa, guru dan korbannya. Tentunya kami anggap ini sebuah bentuk laporan yang cukup sebagai dasar untuk memanggil kepala dinas dan kepala sekolah. Tapi, lebih kuat lagi bila dilandasi surat laporan tertulis.
Pemanggilan yang akan kami lakukan, nantinya dilaksanakan Komisi D DPRD Deli Serdang. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian untuk meminta klarifikasi mengenai sejumlah hal yang muncul dalam laporan.
Sekarang ini, kami juga sedang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), pembahasan ini untuk mengkaji kinerja masing-masing dinas.
Khusus untuk Disdikpora Deli Serdang, di dalam draft LKPj kami menyarankan agar kapasitas kepala sekolah ditingkatkan, karena secara fasilitas fisik sekolah sudah sangat baik, jadi disdikpora harus mengganti kepala sekolah yang memiliki mental kurang baik dan lakukan rotasi serta promosi jabatan bagi guru-guru. Kami ingatkan Disdikpora, apabila kepala sekolah sudah tak layak, harus diganti.
Dwi Andi Syahputra Lubis
Wakil Ketua DPRD Deli Serdang
