MEDAN- Anggota yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut menyatakan sikap mendukung Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho membentuk pemerintahan yang bersih.
Pernyataan tersebut secara langsung diungkapkan Sekretaris Umum PMII Sumut Hasan saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumut sekira pukul 12.30 WIB. “Kami menyatakan, meminta kepada Plt Gubsu untuk menciptakan pemerintahan yang baik alias ‘Good Government’ tanpa mendahulukan kepentingan kelompok,” tegasnya.
Selain itu dalam orasinya PMII Sumut juga menyatakan sikap kepada Plt Gubsu untuk merealisasikan visi misi Gubsu. “Kita juga berharap dan meminta kepada Plt Gubsu untuk tetap menjalankan pemerintahan yang baik. Plt Gubsu juga diharapkan tidak melakukan potong kompas dalam mengambil kebijakan untuk melanjutkan pembangunan Sumut ke depan,” ujar Hasan.
Pernyataan sikap PMII Sumut ini juga ditambah dengan harapan kepada DPRD Sumut dalam mendukung pemerintahan yang bersih yang saat ini sedang dibentuk Plt Gubsu.
Menurut Hasan, aksi ini merupakan aksi damai yang ditujukan dan diperuntukkan untuk mengkritisi kinerja pemerintah agar menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Hal ini penting untuk mendukung percepatan proses pembangunan yang merata dan berkeadilan. Permasalahan yang kompleksitas di masyarakat harus mampu segera dicarikan solusinya dengan arif serta bijaksana,” tuturnya.
Aksi ini diterima langsung oleh anggota DPRD Sumut Komisi A Syamsul Hilal yang menyatakan, peran mahasiswa memang sangat diperlukan dalam memberantas mafia. “Dalam menjalankan program kerja dan menghasilkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan, mahasiswa harus bersama-sama dengan DPRD Sumut mengontrol hal itu. Karena Plt Gubsu juga sempat berjanji untuk memberantas KKN,” terangnya.
Atas pernyataan Syamsul tersebut, yang dirasakan peserta aksi hanya berupa jawaban normatif, Hasan kembali berorasi yang menyatakan, pihak eksekutif dan legislative di Pemprovsu tak setuju pembentukan pemerintahan yang bersih yang coba dibentuk Plt Gubsu beberapa waktu belakangan. “Hak interpelasi yang diajukan DPRD Sumut dalam waktu dekat merupakan satu bukti mereka tak mendukung perubahan menuju yang lebih baik tersebut,” tegasnya.
Setelah berorasi di DPRD Sumut, PMII Sumut beralih menuju Kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan. Namun, di Kantor Gubsu, PMII hanya ditemani pihak kepolisian. (*/ari/saz)
