30 C
Medan
Monday, June 24, 2024

Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dilaksanakan

MEDAN-Anggota DPD-MPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Utara DR H Rahmat Shah mengingatkan masyarakat Sumatera Utara akan munculnya gelombang krisis yang melanda  negeri ini.

Gelombang krisis tersebut bermula dari krisis moral dan selanjutnya berkembang menjadi krisis hukum, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan dan termasuk salah satu di antaranya adalah krisis identitas.
Peringatan ini disampaikan Rahmat kepada anggota masyarakat yang menjadi para peserta Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Serta Ketetapan MPR RI. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Rahmat International Wildlife Museum &  Gallery, Medan, Jumat (4/11).

Keempat pilar yang dimaksud adalah keempat pilar tersebut adalah Pancasila,  UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga mengingatkan masyarakat bahwa krisis – krisis yang ada tersebut berpotensi melemahkan bangsa dan negara. Dalam realitanya, masyarakat tidak lagi memiliki kesamaan pandangan dan wawasan dalam memandang bangsa dan negara Indonesia.

Oleh karenanya, dalam kapasitas sebagai salah seorang anggota MPR RI, Rahmat mengaku mempunyai misi untuk menyebarluaskan pandangan-pandangan tentang pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada segenap masyarakat.

Lebih jauh Rahmat berharap bahwa dari tiap-tiap upaya  mensosialisasikan Pancasila,  UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika,  akan timbul  kesadaran dan semangat baru di jiwa masyarakat untuk bangga berbangsa dan bernegara Indonesia serta  bangkitnya keberanian dan semangat untuk ikut aktif berpartisipasi di dalam proses pembangunan dengan segala potensi yang dimiliki masyarakat.

Rahmat menerangkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut mengawasi jalannya proses pembangunan di segala lini dan di setiap sektor, termasuk ikut  serta melakukan koreksi terhadap jalannya pembangunan dan pemerintahan. Masyarakat berhak untuk merasakan pembangunan dan hasil-hasilnya sesuai kebutuhan mereka.
“Terhadap krisis kepemimpinan yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tidak tersandera oleh masa lalu, serta pemimpin yang dipilih secara murni oleh masyarakat. Pemim-pin seperti ini adalah pemimpin yang mendapatkan amanah bukan karena uang dan bukan karena membeli jabatan,” tegasnya.  Selain Rahmat Shah, tampil sebagai narasumber, Dr Marzuki Lubis  MH, Anggota Laboratorium Konstitusi Sekolah Pasca Sarjana USU yanag juga dosen Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara. (*/ila)

MEDAN-Anggota DPD-MPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Utara DR H Rahmat Shah mengingatkan masyarakat Sumatera Utara akan munculnya gelombang krisis yang melanda  negeri ini.

Gelombang krisis tersebut bermula dari krisis moral dan selanjutnya berkembang menjadi krisis hukum, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan dan termasuk salah satu di antaranya adalah krisis identitas.
Peringatan ini disampaikan Rahmat kepada anggota masyarakat yang menjadi para peserta Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Serta Ketetapan MPR RI. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Rahmat International Wildlife Museum &  Gallery, Medan, Jumat (4/11).

Keempat pilar yang dimaksud adalah keempat pilar tersebut adalah Pancasila,  UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga mengingatkan masyarakat bahwa krisis – krisis yang ada tersebut berpotensi melemahkan bangsa dan negara. Dalam realitanya, masyarakat tidak lagi memiliki kesamaan pandangan dan wawasan dalam memandang bangsa dan negara Indonesia.

Oleh karenanya, dalam kapasitas sebagai salah seorang anggota MPR RI, Rahmat mengaku mempunyai misi untuk menyebarluaskan pandangan-pandangan tentang pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada segenap masyarakat.

Lebih jauh Rahmat berharap bahwa dari tiap-tiap upaya  mensosialisasikan Pancasila,  UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika,  akan timbul  kesadaran dan semangat baru di jiwa masyarakat untuk bangga berbangsa dan bernegara Indonesia serta  bangkitnya keberanian dan semangat untuk ikut aktif berpartisipasi di dalam proses pembangunan dengan segala potensi yang dimiliki masyarakat.

Rahmat menerangkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut mengawasi jalannya proses pembangunan di segala lini dan di setiap sektor, termasuk ikut  serta melakukan koreksi terhadap jalannya pembangunan dan pemerintahan. Masyarakat berhak untuk merasakan pembangunan dan hasil-hasilnya sesuai kebutuhan mereka.
“Terhadap krisis kepemimpinan yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tidak tersandera oleh masa lalu, serta pemimpin yang dipilih secara murni oleh masyarakat. Pemim-pin seperti ini adalah pemimpin yang mendapatkan amanah bukan karena uang dan bukan karena membeli jabatan,” tegasnya.  Selain Rahmat Shah, tampil sebagai narasumber, Dr Marzuki Lubis  MH, Anggota Laboratorium Konstitusi Sekolah Pasca Sarjana USU yanag juga dosen Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara. (*/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/