BPJS Kesehatan menginisiasi kegiatan Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) di Desa Perkebunan Air Batu I/II serta kegiatan Direksi-Dewas Supervisi Mal Pelayanan Publik (DINAMIK) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan.
Menurut perhitungan secara aktuaria, BPJS Kesehatan akan mengalami defisit tahun berjalan atau selisih biaya sekitar Rp19 triliun. Sebab tahun ini prediksi klaim BPJS Kesehatan mencapai Rp176,8 triliun. Sementara penerimaan iuran Rp157,8 triliun.
Kecurangan atau fraud masih menghantui BPJS Kesehatan. Kemarin (7/12) Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada acara Penganugerahan Penghargaan Anti Kecurangan dan Pengendalian Gratifikasi Program JKN di Jakarta menyebut adanya dugaan fraud sebesar Rp866 miliar.
Meskipun tidak memiliki BPJS Kesehatan, baik kategori mandiri, perusahaan, ataupun penerima bantuan iuran (PBI), setiap warga Kota Medan dipastikan tetap bisa berobat secara gratis di setiap fasilitas kesehatan (faskes), yakni mulai dari puskesmas hingga setiap rumah sakit (RS) di Kota Medan yang menjadi provider BPJS Kesehatan.
Meskipun tidak memiliki BPJS Kesehatan, baik kategori mandiri, perusahaan, ataupun penerima bantuan iuran (PBI), setiap warga Kota Medan dipastikan tetap bisa berobat secara gratis di setiap fasilitas kesehatan (faskes), yakni mulai dari puskesmas hingga setiap rumah sakit (RS) di Kota Medan yang menjadi provider BPJS Kesehatan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Deliserdang menjalin kerjasama dibidang hukum dengan BPJS Cabang Lubukpakam. Hal itu terungkap saat penandatangan naskah kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Kantor Kejari Deliserdang, Selasa(17/10).
BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 23 Tahun 2023 untuk menindaklanjuti penetapan berakhirnya status pandemi Covid-19 di Indonesia. Ada beberapa kebijakan terkait penanganan Covid-19 yang berubah dalam waktu dekat.
Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, Habiburrahman Sinuraya, meminta warga Kota Medan untuk melakukan cek kesehatan secara rutin di puskesmas. Itu harus dilakukan guna mengetahui aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan yang dimiliki. Terkhusus untuk mereka yang memiliki BPJS Kesehatan gratis atau yang iurannya ditanggung pemerintah.
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) selama 9 kali berturut atau 31 kali berturut sejak PT Askes (Persero) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.
