Sidang lanjutan sengketa informasi publik antara warga Kota Binjai dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Binjai berlangsung panas di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Alfalah, Medan, Rabu (4/3/2026). Majelis komisioner menegur keras termohon lantaran tidak memahami prosedur persidangan dan dianggap meremehkan lembaga KI.
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai menjadi termohon dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Alfalah, Medan, Rabu (25/2/2026).
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai sudah menindaklanjuti temuan auditor terkait kendaraan dinas yang tunggak pajak. BPKPAD Binjai pun sudah membereskan beberapa kendaraan bermotor aset pemerintah kota yang tunggak pajak tersebut.
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menggelar Bazar Pintar Pujasera selama 3 hari. Bazar Pintar tersebut dibuka Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah di Pusat Jajanan Pujasera, Jum'at (10/3).
Persoalan retribusi dan pajak parkir yang mencuat ke permukaan hingga menjadi bahan perbincangan masyarakat, menyita perhatian Wakil Wali Kota Binjai, H Rizky Yunanda Sitepu. Karenanya, orang nomor 2 di Pemerintahan Kota Binjai ini mengikuti rapat internal yang membahas retribusi dan pajak parkir di aula balai kota, akhir pekan kemarin.
Persoalan retribusi dan pajak parkir yang mencuat ke permukaan hingga menjadi bahan perbincangan masyarakat, menyita perhatian Wakil Wali Kota Binjai, H Rizky Yunanda Sitepu. Karenanya, orang nomor 2 di Pemerintahan Kota Binjai ini mengikuti rapat internal yang membahas retribusi dan pajak parkir di aula balai kota, akhir pekan kemarin.
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKAPAD) Kota Binjai, mulai tancap gas untuk mengumpulkan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2023. Mengawali perdana kerja tahun ini dengan semangat baru, BPKPAD Binjai pun mulai melakukan inventarisir atau pendataan terhadap pengusaha yang menjadi objek pajak.
