Fraksi PKS

DPRD Kota Medan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di ruang rapat paripurna DPRD Medan, Senin (17/11).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Fraksi PKS DPRD Deliserdang meminta semua pihak untuk cooling down dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok, demi tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Deliserdang. Apalagi saat ini, pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang hampir molor dari waktu yang semestinya.

Sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka yakni jalan dan jembatan yang sudah tidak layak lagi kepada anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, Selasa (15/4/2025).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan dan memberikan catatan penting kepada Pemerintah Kota Medan salah satunya agar tarif retribusi sampah yang diterapkan bisa memperhatikan kondisi perekonomian warga Kota Medan.

Fraksi PKS DPRD Kota Medan mempertanyakan delapan hal  terkait Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan, menyoroti sejumlah permasalahan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, di antaranya terkait permasalahan Kesenjangan Anggaran Belanja Aparatur dengan Belanja Program dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perusahaan Umum Daerah (PUD).

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kini telah berganti nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan masih menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat luas. Seiring dengan adanya perubahan peraturan, proses perizinan mendirikan bangunan diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Hari jadi Kota Medan ke 433 tahun pada 1 Juli 2023 memberikan sejuta harapan bagi warga yang ingin melihat Kota Medan tumbuh dan berkembang sebagai Kota terbesar ketiga di Indonesia. Sebab diusianya yang lebih dari empat abad ini, Kota Medan tmasih menyisakan berbagai masalah seperti masalah infrastruktur, kemiskinan, lapangan kerja hingga keamanan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)  mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Harapan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Dhiyaul Hayati, S.Ag saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi PKS dalam paripurna yang beragendakan penyampaian Pendapat akhir Fraksi sekaligus pengesahan APBD TA 2023, di gedung DPRD Medan, Selasa (22/11/2022).